Beranda blog Halaman 3

Bapanas: Stok Beras Nasional Lebih dari 5 Juta Ton, SPHP Berjalan Sesuai Target

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pemerintah terus mengoptimalkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras. Langkah ini dilakukan di tengah melimpahnya stok beras pemerintah yang kini tersimpan di gudang-gudang Perum Bulog di berbagai daerah.

Ketersediaan stok yang mencapai lebih dari 5 juta ton memberi ruang bagi pemerintah untuk memperkuat intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini ditujukan untuk menjaga harga beras tetap terkendali sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang wajar.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengatakan pelaksanaan program SPHP masih berjalan sesuai target.

“Ketersediaan pangan kita cukup banyak. Stok kita banyak sekali. Lebih 5 juta ton, artinya sangat aman. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendistribusikan beras pemerintah ini. Tentunya pemerintah telah melakukan langkah-langkah,” ujar Maino dalam wawancara yang dikutip di Jakarta, pada Selasa, 14 Juli 2026.

Maino menjelaskan, pemerintah menargetkan penyaluran 828 ribu ton beras SPHP sepanjang 2026. Hingga pertengahan Juli, realisasinya sudah melampaui separuh dari target.

“Kita punya program beras SPHP tahun 2026 ini dengan target sekitar 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat dan sampai hari ini realisasi kita sudah mencapai lebih 55 persen, artinya kalau sekarang sudah di tengah tahun, ini on the track,” katanya.

Data Bapanas menunjukkan, realisasi penyaluran SPHP sejak Maret hingga 12 Juli 2026 mencapai 457,82 ribu ton atau 55,29 persen dari target. Jika ditambah realisasi pada Januari dan Februari sebesar 221,05 ribu ton, total penyaluran sejak awal tahun hingga minggu kedua Juli mencapai sekitar 678,87 ribu ton.

Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada awal Januari hingga 9 Juli 2025, realisasi penyaluran SPHP baru mencapai 181,17 ribu ton. Dengan demikian, capaian tahun ini meningkat sekitar 274 persen.

Maino mengatakan pemerintah juga memperluas jaringan penyaluran agar beras SPHP lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Pertama kita gelontorkan beras SPHP sebanyak 828 ribu ton ditargetkan. Kita punya outlet-outlet penyaluran SPHP cukup banyak. Ada di 9 titik. Artinya pelaksanaannya harus lebih masif, langsung penetrasi ke masyarakat, tidak di pasar saja, agar bisa langsung ke kantong-kantong masyarakat, misalnya melalui Gerakan Pangan Murah,” jelasnya.

Program SPHP tidak hanya ditujukan untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan harga di tingkat petani agar produksi tetap menguntungkan.

Maino menegaskan pemerintah ingin petani memperoleh harga jual yang baik tanpa membebani masyarakat sebagai konsumen.

“Memang ini hulu hilir sama-sama tersenyum, artinya hari ini petani senang karena harganya baik, bahkan beberapa harga-harga di petani sudah Rp 7.500 atau ada yang Rp 8.000. Satu sisi petani happy, petani senang, tapi satu sisi juga kita harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar,” kata Maino.

Selain memperluas penyaluran SPHP, pemerintah kembali menjalankan program bantuan pangan beras mulai Juli 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan.

“Nah ini kabar baik buat masyarakat seluruh Indonesia bahwa nanti bulan Juli, Agustus, September, 3 bulan, ini ada bantuan pangan tahap kedua. Ada 3 bulan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk sekitar 33 juta keluarga penerima manfaat,” ungkap Maino.

Menurut dia, bantuan tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

“Ini mudah-mudahan juga bisa meredam harga beras karena ada sekitar 33 juta rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg untuk selama 3 bulan. Juli, Agustus, September,” tambahnya.

Program bantuan pangan tahun ini juga berlangsung lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya. Arahan Presiden Prabowo Subianto membuat penyaluran bantuan dilakukan tanpa jeda. Hingga akhir Juni, pemerintah masih menyalurkan alokasi Februari dan Maret sebelum memasuki tahap berikutnya pada Juli hingga September.

Langkah tersebut ikut mendukung pengendalian inflasi pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi pangan secara tahunan turun dari 6,24 persen pada Mei 2026 menjadi 5,58 persen pada Juni 2026. Angka tersebut semakin mendekati target inflasi pangan pemerintah yang berada pada kisaran 3 hingga 5 persen.

Inflasi pangan bulanan juga menurun dari 0,22 persen menjadi 0,14 persen. Sementara inflasi pangan tahun kalender (year-to-date) hingga Juni 2026 tercatat sebesar 1,61 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 2,15 persen.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global yang memengaruhi produksi pangan dunia.

“Sekarang ini kita menghadapi tantangan pangan. Ada El Nino yang cukup ekstrem dan berdampak di berbagai negara. Apabila kondisi tersebut menyebabkan pasokan beras terganggu dan negara-negara produsen membatasi ekspornya karena harus memenuhi kebutuhan domestik, maka dampaknya dapat meluas ke stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo meminta, harus swasembada, (itu) yang pertama. Itu permintaan beliau,” kata Amran.

Amran berharap berbagai program pemerintah di sektor pangan dapat terus berlanjut sehingga target swasembada pangan dapat tercapai.

“Perlu kita sampaikan agar program yang sudah baik ini berkelanjutan. Tidak terhenti sampai Indonesia menjadi negara Indonesia emas, negara super power, sejajar dengan negara-negara adidaya lainnya. Itu mimpi besar kita dan Insya Allah itu akan menjadi kenyataan ke depannya,” pungkas Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.[]

Wamentan Sudaryono: Cetak Sawah untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Sejahterakan Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian

DETIKMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan program cetak sawah bertujuan membuka lahan pertanian produktif yang dimiliki dan dikelola masyarakat. Ia membantah anggapan bahwa program tersebut hanya menjadi ajang eksploitasi lahan untuk kepentingan tertentu.

Hal itu disampaikan Sudaryono seusai menghadiri Rembuk Petani Tebu Rakyat untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Swasembada Gula Nasional di Hotel Novotel Semarang, pada Selasa, 14 Juli 2026.

Menurut Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, pemerintah ingin menciptakan lahan pertanian baru yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Tolong dicatat, yang namanya Pesta Babi itu bukan kita keruk-keruk ambil tanahnya bukan. Kita bikin kebun, cetak sawahnya. Jadikan sawahnya punya dia [masyarakat], yang kerja di sana siapa? Dia. Yang sejahtera siapa? Dia, tegas Sudaryono yang juga Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia.

Ia menjelaskan, program cetak sawah menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas lahan produksi pangan nasional. Program itu juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah.

Sudaryono mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, termasuk pada komoditas tebu yang menjadi salah satu penopang kebutuhan gula nasional.

Menurut dia, Indonesia saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi dari produksi dalam negeri. Namun, kebutuhan gula rafinasi untuk sektor industri masih dipenuhi melalui impor.

“Arahan presiden, seluruh gula, sebisa mungkin, meski pelan bisa penuhi dalam negeri,” ujarnya.

Sudaryono menilai produktivitas tanaman tebu dan rendemen gula masih perlu ditingkatkan. Langkah itu dinilai penting agar produksi gula nasional terus bertambah tanpa mengurangi pendapatan petani.

“Rendeman (kadar gula) kandungan gula rendah. Nah sekarang, bagaimana naikan produktifitas per ton dan rendemannya,” sambungnya.

Ia menjelaskan, peningkatan hasil panen dan kadar gula akan memberikan manfaat ganda. Produksi nasional meningkat, pasokan tetap terjaga, harga lebih stabil, dan kesejahteraan petani tetap terlindungi.

“Kalau rendeman produktifitas tinggi, harga gula turun, tanpa kurangi kesejahteraan petani,” katanya.

Sudaryono juga menyebutkan Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan sejumlah komoditas pangan dari produksi dalam negeri. Komoditas tersebut antara lain buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mengurangi ketergantungan impor beberapa komoditas strategis. Kedelai, bawang putih, dan gandum masih menjadi komoditas yang sebagian kebutuhannya dipenuhi dari luar negeri.

Karena itu, Kementerian Pertanian terus mencari berbagai alternatif agar komoditas tersebut dapat dibudidayakan di Indonesia sesuai dengan kondisi iklim dan karakteristik lahannya.

“Soal gandum, masih cari cara ini apakah bisa ditanam di Indonesia,” imbuhnya.

Sudaryono menegaskan peningkatan produksi pangan nasional menjadi salah satu fokus pemerintah. Program perluasan lahan, peningkatan produktivitas, serta penguatan sektor pertanian diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Program Pertanian Prabowo Mulai Dirasakan, Petani: Pupuk Mudah, Harga Gabah Berpihak

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia.
Don Muzakir Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia.

TANIMERDEKA – Berbagai program pemerintah di sektor pertanian mulai dirasakan petani di sejumlah daerah. Perbaikan tata kelola pupuk, perlindungan harga gabah, hingga bantuan sarana produksi dinilai memberi kepastian bagi petani saat memasuki musim tanam dan panen.

Sejumlah petani mengaku lebih tenang karena harga hasil panen lebih terjaga. Distribusi pupuk juga dinilai semakin mudah diakses. Kondisi itu mendorong petani kembali meningkatkan luas tanam dan memperbaiki produktivitas lahan.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan berbagai kebijakan pemerintah mulai memberikan dampak di lapangan. Menurut dia, petani membutuhkan kepastian harga, ketersediaan pupuk, serta dukungan sarana produksi agar dapat meningkatkan hasil panen.

“Petani membutuhkan kepastian untuk bekerja. Ketika pupuk lebih mudah didapat, harga gabah lebih baik, serta bantuan benih dan alat pertanian terus berjalan, semangat petani ikut meningkat. Program pemerintah ini harus terus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke desa-desa,” kata Don Muzakir.

Don Muzakir mengatakan pembangunan irigasi, bantuan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta kebijakan perlindungan harga gabah menjadi faktor yang membantu menekan biaya produksi. Menurutnya, berbagai program tersebut juga memberi kepastian usaha bagi petani.

Aktivitas kelompok tani di berbagai daerah mulai meningkat. Petani kembali aktif berdiskusi mengenai pola tanam, pemanfaatan teknologi pertanian, hingga akses terhadap berbagai program pemerintah. Sejumlah petani muda juga mulai tertarik kembali mengembangkan usaha di sektor pertanian.

Sementara itu Tgk Azhari, petani asal Bayu, Kabupaten Aceh Utara, mengaku mulai merasakan perubahan dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia, akses pupuk menjadi lebih mudah, sementara harga gabah yang ditetapkan pemerintah memberikan kepastian bagi petani saat panen.

“Sejak Presiden Prabowo, pupuk lebih mudah kami dapatkan dengan harga murah. Harga beli gabah oleh pemerintah juga sangat berpihak kepada petani, Rp6.500 per kilogram. Kami jadi lebih semangat turun ke sawah karena hasil panen memiliki kepastian harga,” ujar Tgk Azhari.

Ia berharap berbagai program yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan. Menurutnya, petani membutuhkan kebijakan yang konsisten agar biaya produksi tetap terkendali dan hasil panen memberikan keuntungan yang layak.

Berbagai kebijakan di sektor pertanian diharapkan terus memperkuat produksi pangan nasional. Dukungan terhadap petani dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.[]

Pemerintah dan Tani Merdeka Indonesia Gelar Panen Raya di Kabupaten Ketapang, Begini Suasananya

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Kelompok Tani Pematang Pilas, Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, menggelar panen raya pada Senin, 13 Juli 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen syukur atas hasil panen, tetapi juga memperlihatkan penerapan teknologi pertanian modern di tingkat petani.

Panen raya dihadiri Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Ketapang. Hadir pula Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ketapang Damianus Yordan, pengurus Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Majidah Majid, unsur Muspika Kecamatan Muara Pawan, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, serta para petani.

Suasana panen semakin semarak saat Jamhuri Amir melakukan panen perdana menggunakan mesin panen combine harvester. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan uji coba drone pertanian untuk penyemprotan pupuk dan pestisida.

Drone tersebut dioperasikan secara simbolis oleh Jamhuri Amir bersama Damianus Yordan. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) ini upaya meningkatkan efisiensi kerja petani, menghemat biaya produksi, dan mempercepat proses budidaya.

Penggunaan teknologi modern dinilai mulai menjadi kebutuhan di sektor pertanian. Selain membantu mengatasi keterbatasan tenaga kerja, teknologi juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan hasil panen.

Dalam sambutannya, Jamhuri Amir mengapresiasi semangat para petani yang terus meningkatkan produksi. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian kini semakin diperkuat melalui penyediaan berbagai sarana produksi.

“Panen Raya ini bukti nyata bahwa petani semakin mendapat perhatian khusus dari Pemerintah. Dorongan pengadaan alat dan mesin pertanian, ketersediaan pupuk dan bibit unggul juga semakin mudah diakses melalui Dinas Pertanian. Ditambah lagi bimbingan teknis yang baik dari para penyuluh pertanian, hal ini membuat posisi dan kemampuan petani semakin naik kelas,” tegas Jamhuri Amir.

Sementara itu Damianus Yordan mengatakan organisasinya berperan mendampingi petani sekaligus menjadi penghubung antara kelompok tani dan pemerintah.

Menurut dia, banyak program pertanian dari pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan petani apabila informasi dan pendampingan berjalan dengan baik.

“Tani Merdeka Indonesia hadir untuk menyambung lidah petani kepada Pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Lebih dari itu, kami berkomitmen membantu kelompok tani agar bisa mengakses berbagai program bantuan dari pusat. Tujuan akhir kita semua adalah mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Ketapang,” ungkap Damianus Yordan.

Ia menambahkan, pendampingan kepada kelompok tani akan terus diperkuat, mulai dari pengajuan bantuan alsintan, benih unggul, pupuk, hingga pengembangan teknologi pertanian. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.[]

Wamentan Sudaryono: Petani Tak Boleh Lagi Susah, Harga Panen Harus Menguntungkan

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia yang juga Wakil Menteri Pertanian.
Sudaryono Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia yang juga Wakil Menteri Pertanian.

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan kesejahteraan petani dan peternak menjadi salah satu fokus pemerintah. Upaya itu dilakukan melalui perlindungan harga hasil panen, bantuan sarana produksi, peningkatan produktivitas, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Menurut dia, pembangunan sektor pertanian harus memberi dampak langsung terhadap kehidupan petani dan peternak.

“Intinya tidak boleh ada lagi petani kita yang susah, hidupnya tidak baik. Tidak boleh ada lagi petani yang hasil panennya tidak dihargai dengan harga yang baik. Tidak boleh lagi ada peternak yang hasil ternaknya tidak menyejahterakan dirinya,” kata Sudaryono.

Sudaryono yang juga Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia mengatakan pemerintah terus memperkuat berbagai program agar pendapatan petani dan peternak semakin meningkat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan, terutama saat harga telur dan ayam hidup mengalami penurunan di tingkat peternak.

“Pemerintah terus mencari solusi agar harga di tingkat peternak tetap menguntungkan sehingga usaha peternakan tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Sudaryono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah mendorong peningkatan produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.

“Kita tidak boleh impor lagi. Pelan-pelan impornya akan kita kurangi. Karena itu insan pertanian Bali harus ikut mengambil bagian dalam meningkatkan produksi,” ucapnya.

Kementerian Pertanian, kata Sudaryono, telah menyiapkan berbagai dukungan untuk petani. Bantuan itu meliputi benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), program cetak sawah, hingga peningkatan produksi. Seluruh program tersebut dapat diakses melalui pemerintah daerah, penyuluh pertanian, maupun organisasi petani seperti HKTI.

“Kalau ada petani yang tidak punya alat, laporkan, nanti kita bantu alat. Tidak punya bibit, laporkan, nanti kita kasih bibit,” katanya.

Sudaryono juga memastikan Kementerian Pertanian akan menindaklanjuti usulan Pemerintah Provinsi Bali terkait penambahan kuota pupuk organik cair. Menurut dia, kebutuhan pupuk akan dipetakan agar penyalurannya sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami akan memanggil Dinas Pertanian Provinsi Bali untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait agar kebutuhan pupuk organik cair di lapangan dapat dipetakan dan dipenuhi sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, organisasi petani, dan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dinilai penting agar program pertanian berjalan lebih efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani.

Melalui perlindungan harga hasil panen, bantuan sarana produksi, pengembangan pertanian ramah lingkungan, serta peningkatan produktivitas, pemerintah berharap kesejahteraan petani dan peternak terus meningkat. Langkah itu juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung target swasembada pangan.[]

Polres Kendal Gandeng Tani Merdeka Indonesia Perkuat Penghijauan Desa, 700 Bibit Pohon Ditanam

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Polres Kendal menggandeng DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kendal untuk memperkuat gerakan penghijauan di desa.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui tanaman produktif.

Kegiatan penghijauan digelar di Lapangan Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, pada Senin, 13 Juli 2026. Acara diawali dengan penyerahan bibit tanaman secara simbolis kepada masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon bersama dan ramah tamah.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kendal, Roziqin, menyambut baik kerja sama tersebut.

Menurutnya, penghijauan menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ia mengatakan Tani Merdeka Indonesia siap mendukung program penghijauan bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan petani dinilai penting karena mereka menjadi pihak yang merasakan langsung manfaat dari lingkungan yang terjaga.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar, Dandim 0715 Kendal Letkol Inf Ade Sohali, Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Agus Dwi Lestari yang mewakili Bupati Kendal, Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Corneles Geeb Paulus Heydemans, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat utama Polres Kendal, ADM Perhutani Kendal, unsur pemerintah daerah, kepala desa se-Kecamatan Brangsong, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa KKN Universitas Semarang, serta warga Desa Tunggulsari.

Mewakili Bupati Kendal, Sekda Agus Dwi Lestari mengatakan pelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Menurutnya, gerakan penghijauan akan memberikan manfaat yang bisa dirasakan dalam jangka panjang.

“Kami mengapresiasi Kapolres Kendal dan masyarakat Desa Tunggulsari yang bergotong royong menjaga kelestarian lingkungan. Penanaman pohon ini merupakan investasi jangka panjang untuk generasi yang akan datang. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Agus Dwi Lestari.

Pada kegiatan tersebut, Polres Kendal menyerahkan 700 bibit tanaman kepada masyarakat. Bantuan itu terdiri atas 200 bibit kelapa, 100 bibit kelengkeng, 100 bibit alpukat, dan 300 bibit mangga.

Bibit tersebut kemudian ditanam bersama oleh unsur Forkopimda dan masyarakat sebagai langkah awal memperluas kawasan hijau di Desa Tunggulsari.

ADM KPH Perhutani Kendal, Muhadi, mengatakan jenis tanaman yang dipilih memiliki nilai ekonomi sekaligus berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan.

“Pohon yang ditanam berupa kelapa, jeruk kelengkeng, kopi dan mangga. Semoga bermanfaat bagi masyarakat serta mampu menjaga kelestarian lingkungan di masa mendatang,” ujarnya.

Muhadi menambahkan, manfaat penanaman pohon tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga oleh generasi berikutnya. Pohon berperan menjaga kualitas lingkungan, mengurangi risiko erosi, serta memperbaiki kondisi lahan.

“Menjaga alam adalah tanggung jawab kita bersama. Kami mengapresiasi partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat. Jangan berhenti pada penanaman saja, tetapi pohon harus dirawat, disiram, dan dipelihara agar tumbuh subur,” jelas Muhadi.

Kepala Desa Tunggulsari Abdul Khamid mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, gerakan penghijauan akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian di desa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda Kendal yang telah melaksanakan penanaman pohon di Desa Tunggulsari. Kegiatan ini untuk kesejahteraan masyarakat desa. Mari kita buktikan dengan aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan, petani, dan masyarakat,” ungkapnya.[]

Setelah Dihantam Banjir, Ribuan Hektare Sawah Aceh Mulai Kembali Produktif

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh terus berjalan. Pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan mempercepat rehabilitasi lahan agar petani dapat kembali berproduksi dan aktivitas ekonomi masyarakat segera pulih.

Hingga awal Juli 2026, realisasi program optimalisasi lahan telah mencapai 32 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pertanian di 18 kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

Percepatan pemulihan itu ditandai dengan gerakan tanam padi perdana di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal mengembalikan lahan sawah yang sempat rusak akibat banjir agar kembali produktif.

Gerakan tanam juga diharapkan mampu mempercepat musim tanam berikutnya sekaligus menjaga produksi pangan di Aceh.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, yang mewakili Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, mengatakan bencana hidrometeorologi memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian.

Data pemerintah menunjukkan sekitar 57.364 hektare lahan sawah dan 60.438 hektare lahan perkebunan mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.

Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak paling parah. Banjir yang membawa material lumpur menutupi lahan pertanian sehingga banyak sawah tidak dapat langsung ditanami.

Meski demikian, proses pemulihan terus menunjukkan perkembangan yang positif.

“Kami berterima kasih kepada Menteri Pertanian dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang bergerak cepat membantu petani kita. Pemulihan ini menjadi prioritas utama agar roda perekonomian masyarakat kembali normal,” ujar M. Nasir.

Nasir menjelaskan, pemulihan lahan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan di lapangan. Pemerintah memprioritaskan lahan dengan tingkat kerusakan ringan agar dapat segera dimanfaatkan kembali oleh petani.

Lahan yang mengalami kerusakan sedang menjalani proses rehabilitasi. Sementara itu, lahan yang mengalami kerusakan berat akan diolah kembali setelah pekerjaan konstruksi dan penanganan infrastruktur selesai.

Langkah tersebut dilakukan agar lahan benar-benar siap digunakan untuk kegiatan budidaya dan mampu menghasilkan produksi yang optimal.

Pemulihan sektor pertanian juga mencakup perbaikan jaringan pendukung, seperti saluran irigasi dan akses menuju areal pertanian. Infrastruktur tersebut dinilai penting agar distribusi air dan aktivitas petani kembali berjalan normal.

Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi lahan dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, terutama bagi petani yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.

Pemulihan lahan yang terus berjalan juga diharapkan mampu menjaga produksi pangan Aceh sekaligus mendukung target ketahanan pangan di tingkat daerah maupun nasional.

Kebijakan Presiden Prabowo Dikawal, Sudaryono: Petani Harus Sejahtera, Impor Dikurangi Bertahap

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah akan terus memperkuat berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Langkah itu dilakukan melalui bantuan sarana produksi, perlindungan harga hasil panen, hingga pendampingan yang lebih intensif di lapangan.

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan pembangunan sektor pertanian harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan petani dan peternak.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertanian.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali di Denpasar, pada Jumat, 10 Juli 2026.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin lagi melihat petani dan peternak mengalami kesulitan ekonomi akibat rendahnya harga hasil produksi maupun terbatasnya akses terhadap sarana pertanian.

“Intinya tidak boleh ada lagi petani kita yang susah. Tidak boleh ada lagi petani kita yang hidupnya tidak baik. Tidak boleh ada lagi petani yang hasil panennya tidak dihargai dengan harga yang baik. Tidak boleh lagi ada peternak yang hasil ternaknya tidak menyejahterakan dirinya,” tegasnya.

Sudaryono menjelaskan, salah satu perhatian pemerintah saat ini adalah menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan. Langkah itu dilakukan menyusul turunnya harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak akibat perubahan pola permintaan di pasar.

Pemerintah, kata dia, terus mencari solusi agar harga tetap menguntungkan bagi peternak sehingga usaha mereka bisa terus berjalan.

“Pemerintah terus mencari solusi agar harga di tingkat peternak tetap menguntungkan sehingga usaha peternakan tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Sudaryono mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah kini berupaya memperkuat produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.

Menurut dia, peningkatan produksi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran petani, kelompok tani, penyuluh, pemerintah daerah, dan organisasi pertanian juga dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kita tidak boleh impor lagi. Pelan-pelan impornya akan kita kurangi. Karena itu insan pertanian Bali harus ikut mengambil bagian dalam meningkatkan produksi,” ujarnya.

Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai program bantuan. Bantuan itu meliputi benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), program cetak sawah, hingga berbagai program peningkatan produksi yang dapat diakses melalui pemerintah daerah, penyuluh pertanian, maupun organisasi seperti HKTI.

Sudaryono meminta petani tidak ragu menyampaikan kebutuhan yang dihadapi di lapangan agar pemerintah dapat segera memberikan dukungan.

“Kalau ada petani yang tidak punya alat, laporkan, nanti kita bantu alat. Tidak punya bibit, laporkan, nanti kita kasih bibit,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga merespons usulan Pemerintah Provinsi Bali mengenai penambahan kuota pupuk organik cair. Menurutnya, kebutuhan tersebut akan segera dibahas bersama jajaran Kementerian Pertanian.

Ia menilai pertanian organik memiliki posisi penting bagi Bali yang selama ini dikenal sebagai daerah pariwisata sekaligus penghasil berbagai komoditas pertanian.

“Kita akan atensi. Apa-apa yang harus kami support di sektor pertanian. Tadi juga disampaikan mengenai pupuk organik, karena Bali memang merupakan daerah pariwisata yang mengedepankan pertanian yang higienis. Kami akan memanggil Dinas Pertanian Provinsi Bali untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait agar kebutuhan pupuk organik cair di lapangan dapat dipetakan dan dipenuhi sesuai kebutuhan,” kata Wamentan Sudaryono.

Sudaryono juga menanggapi berbagai informasi yang berkembang mengenai program cetak sawah di Papua. Menurutnya, program tersebut bertujuan meningkatkan produksi pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Ia menegaskan pengembangan lahan pertanian dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagaimana anggapan yang berkembang di sebagian kalangan.

“Kita tidak mungkin membiarkan saudara-saudara kita di Papua berburu dan meramu terus. Karena itu rawa-rawa yang potensial dikembangkan menjadi sawah agar bisa menghasilkan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ada di Papua itu pesta panen, bukan seperti yang selama ini dipersepsikan sebagian pihak,” tegasnya.

Sudaryono memastikan Kementerian Pertanian akan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi petani, penyuluh, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap program pertanian dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani serta peternak di seluruh Indonesia.

Menurutnya, dukungan sarana produksi, perlindungan harga hasil pertanian, pengembangan pertanian ramah lingkungan, dan peningkatan produktivitas menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.[]

Lantik Empat DPD Tani Merdeka di Kaltara, Don Muzakir Minta Kader Kawal Program Pangan Presiden Prabowo hingga Desa

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, melantik pengurus empat DPD Tani Merdeka Indonesia se-Provinsi Kalimantan Utara di Lapangan Tarakan Plaza, Kota Tarakan.

Pelantikan itu bagian dari acara penutupan Expo UMKM dan Ketahanan Pangan. Ratusan warga turut menghadiri kegiatan tersebut.

Empat DPD Tani Merdeka Indonesia yang resmi dilantik meliputi Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung. Kepengurusan baru itu diharapkan segera membangun organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa agar pendampingan kepada petani semakin kuat.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Utara Jufri Budiman, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Wahyuni Nuzband yang mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Wali Kota Tarakan, Wakil Wali Kota Tarakan, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat.

Don Muzakir mengatakan penguatan organisasi di daerah menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai program pemerintah di sektor pertanian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.

Menurut dia, keberadaan Tani Merdeka Indonesia bukan hanya membangun organisasi, tetapi juga menjadi mitra petani dalam mengawal kebijakan pemerintah di lapangan.

“Tani Merdeka Indonesia berdiri tegak di garis depan untuk mengawal dan menyukseskan program-program Bapak Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan dan penguatan sektor pertanian dari hulu ke hilir,” ujar Don Muzakir.

Ia mengatakan seluruh kader harus aktif mendampingi petani, mulai dari mengawal distribusi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga memastikan hasil panen petani memperoleh harga yang layak.

Menurut Don Muzakir, organisasi harus hadir ketika petani menghadapi persoalan di lapangan. Aspirasi petani juga harus disampaikan kepada pemerintah agar berbagai kebijakan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Don Muzakir juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kader menjaga persatuan di tengah masyarakat. Ia meminta Tani Merdeka Indonesia tidak membedakan latar belakang politik masyarakat dalam menjalankan program organisasi.

“Pesan dari Bapak Prabowo sangat jelas: jaga persatuan. Di Tani Merdeka, mau dia dari partai apa pun, tetap kita bantu. Fokus kita adalah kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional, bukan sekat-sekat politik. Kita harus bersatu untuk memajukan pertanian Indonesia,” tegasnya.

Menurut Don Muzakir, tantangan sektor pertanian saat ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Sinergi antara organisasi petani, pemerintah daerah, penyuluh, dan masyarakat menjadi kunci mempercepat pembangunan pertanian di daerah.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Utara Jufri Budiman mengatakan pelantikan empat DPD menjadi langkah untuk memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh kabupaten di Kalimantan Utara.

Ia menilai organisasi yang kuat hingga tingkat bawah akan memudahkan pendampingan terhadap petani sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program pemerintah.

“Kami siap memperkuat organisasi sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Tugas kami bukan hanya membangun struktur organisasi, tetapi memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada petani dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kalimantan Utara,” kata Jufri Budiman.

Jufri mengatakan kepengurusan yang baru dilantik akan segera menyusun program kerja dan memperluas koordinasi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta kelompok tani di setiap kabupaten.

Pelantikan tersebut juga menjadi penutup rangkaian Expo UMKM dan Ketahanan Pangan yang menampilkan berbagai produk unggulan pelaku usaha mikro, hasil pertanian, dan potensi pangan lokal Kalimantan Utara.[]

Tani Merdeka Indonesia Gandeng PT Bio Energi Rimba, Bantu Pulihkan Lahan Pertanian Bireuen

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Sejumlah kelompok tani di Kabupaten Bireuen, Aceh, menerima bantuan pupuk organik cair untuk mendukung pemulihan lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas hasil panen.

Bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh dengan PT Bio Energi Rimba.

Pupuk organik cair Pembenah Tanah Organik Cair (PTOC) disalurkan kepada DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bireuen sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, menyerahkan langsung bantuan tersebut di Sekretariat DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bireuen, pada Rabu, 8 Juli 2026.

Penyaluran bantuan itu difokuskan untuk membantu petani yang sedang memulihkan lahan pertanian setelah terdampak bencana. Lahan yang kembali produktif diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dan mendukung ketersediaan pangan di daerah.

Cut Muhammad mengatakan, pupuk organik cair memiliki peran penting dalam memperbaiki kualitas tanah yang mengalami penurunan kesuburan akibat bencana maupun penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus.

Menurutnya, penggunaan pupuk organik tidak hanya meningkatkan produktivitas tanaman, tetapi juga memperbaiki struktur tanah sehingga petani dapat mengelola lahan secara lebih baik dan berkelanjutan.

“Pupuk organik cair PTOC ini kami hadirkan sebagai bentuk dukungan nyata bagi petani, khususnya dalam mempercepat pemulihan lahan pascabencana. Kami ingin pertanian Aceh kembali bangkit dengan hasil panen yang lebih baik, tanah yang lebih subur, dan kesejahteraan petani yang semakin meningkat,” ujar Cut Muhammad.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan demplot atau lahan percontohan budidaya jagung yang dikelola kelompok tani binaan DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bireuen.

Program percontohan itu diharapkan menjadi contoh penerapan pertanian yang lebih ramah lingkungan. Hasilnya juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi petani lain dalam meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan pupuk organik.

Menurut Cut Muhammad, kolaborasi antara organisasi petani dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar petani lebih mudah mengakses inovasi dan teknologi pertanian.

Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga kualitas lahan pertanian dalam jangka panjang.

Kegiatan penyerahan bantuan turut dihadiri Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bireuen Azhar, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Lhokseumawe Muzammil, serta Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pidie Jaya Muslem.

Kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai kebutuhan petani di lapangan, mulai dari peningkatan produktivitas hingga pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih efisien.

Cut Muhammad menegaskan, DPW Tani Merdeka Indonesia Aceh akan terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PT Bio Energi Rimba, untuk menghadirkan inovasi yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh petani.

Menurutnya, sinergi antara organisasi petani, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh.

Ia berharap program serupa dapat diperluas ke daerah lain sehingga semakin banyak petani yang memperoleh manfaat dan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian secara berkelanjutan.[]

1234...117Halaman 3 dari 117