Beranda blog Halaman 2

Tani Merdeka Indonesia Dukung Gerakan Tanam Serempak di Hulu Sungai Tengah

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Lahan yang selama bertahun-tahun sulit dimanfaatkan karena sering terendam air kini mulai digarap untuk pertanian di Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Kawasan tersebut masuk dalam program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dengan target pengembangan lahan mencapai 1.366 hektare.

Hingga saat ini, sekitar 515 hektare lahan telah selesai diolah dan siap ditanami. Brigade Pangan bersama kelompok tani juga telah menanam padi di sekitar 421 hektare.

Pemanfaatan lahan ini upaya memperluas areal produksi pangan di Hulu Sungai Tengah. Sebelumnya, genangan air menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk mengolah lahan secara maksimal.

Pembangunan tanggul keliling dan sejumlah tanggul kecil mulai mengubah kondisi kawasan tersebut. Lahan yang sebelumnya kurang produktif kini mulai dimanfaatkan untuk bercocok tanam.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Qut Nandra Willi Yanti, mengatakan perubahan kondisi lahan tersebut membuka peluang baru bagi petani.

Ia menghadiri gerakan tanam serempak yang digelar di lahan CSR Desa Kayu Rabah, pada Senin, 31 Agustus 2026.

“Ini merupakan langkah yang sangat baik. Lahan yang sebelumnya sulit dimanfaatkan karena sering terendam, sekarang mulai bisa digarap dan ditanami. Tentunya ini harus kita dukung bersama,” ujar Qut Nandra.

Menurut dia, pekerjaan tidak boleh berhenti setelah lahan dibuka dan benih ditanam. Petani membutuhkan pendampingan agar tanaman dapat dipelihara hingga masa panen.

“Kita berharap tidak berhenti sampai tanam saja. Setelah ini harus ada pendampingan, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana nanti sampai panen. Petani harus benar-benar merasakan manfaat dari program ini,” katanya.

Qut Nandra menilai keberhasilan program cetak sawah baru akan terlihat dari kemampuan petani mengelola lahan secara berkelanjutan dan menghasilkan panen.

“Kami dari TMI HST tentu sangat mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Karena kalau petani maju, pertanian juga maju, dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, Andi Amal Hayat Makmur, mengatakan lahan yang telah siap harus segera dimanfaatkan untuk kegiatan tanam.

Menurut dia, musim kemarau tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya pemanfaatan lahan yang sudah siap.

“Kita sekarang ada di HST. Kami sangat berharap untuk setiap tanam itu di lokasi Oplah 2024 maupun 2025 dan CSR 2025, saat ini juga ada CSR 2026, meskipun di musim kemarau kita tetap tanam,” jelas Andi.

Ia mengatakan, jajaran UPT Kementerian Pertanian yang bertugas di lapangan diminta terus mencari dan mengidentifikasi lahan yang dapat segera ditanami.

“Sebab, arahan Bapak Menteri Pertanian, di musim apa pun, di kondisi apa pun, kita diminta untuk segera mengidentifikasi lokasi-lokasi yang siap tanam,” tambahnya.

Andi juga meminta persoalan yang dihadapi petani segera dicatat dan dilaporkan. Langkah itu diperlukan agar kebutuhan di lapangan dapat diusulkan kepada pemerintah pusat.

“Sehingga, semuanya bisa tanam di lokasi Opla dan khususnya di lokasi Opla serta cetak sawah,” ujarnya.

Gerakan tanam di Desa Kayu Rabah menjadi bagian dari pemanfaatan lahan yang sebelumnya belum dapat digunakan secara optimal.

Pekerjaan besar berikutnya adalah menjaga ketersediaan air, memastikan kondisi tanggul tetap berfungsi, serta mendampingi petani selama masa tanam.

Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh luas lahan yang berhasil dibuka. Hasil panen dan keberlanjutan pengelolaan lahan akan menjadi ukuran apakah perubahan kawasan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi petani.

Gerakan tanam serempak di lokasi tersebut turut melibatkan pemerintah daerah, jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, kelompok tani, dan unsur terkait lainnya.[]

Aturan Baru, Mentan Amran Buka Akses Alsintan bagi Buruh Tani yang Tak Punya Lahan

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Amran Sulaiman Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Amran Sulaiman Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

TANIMERDEKA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuka akses bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi buruh tani yang tidak memiliki lahan.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Senin, 31 Agustus 2026. Pemerintah menyiapkan bantuan itu untuk meningkatkan pendapatan buruh tani yang selama ini belum banyak mendapat akses bantuan pertanian.

Amran mengatakan buruh tani sering tidak mendapatkan bantuan alsintan karena tidak memiliki lahan atau belum tergabung dalam kelompok tani. Pemerintah kini mengubah regulasi agar kelompok tersebut bisa menjadi penerima prioritas.

Bantuan yang disiapkan mencakup pompa, traktor, hingga alat panen. Buruh tani nantinya dapat menggunakan alsintan tersebut untuk menambah penghasilan.

“Regulasi kami ubah, sudah kami ubah, kami sudah tanda tangani. Prioritaskan alat mesin pertanian, pompa dan seterusnya pada buruh tani yang tidak punya sawah supaya kesejahteraannya meningkat,” kata Amran di Karawang, Jawa Barat, pada Senin, 31 Agustus 2026.

Amran mengatakan kebijakan itu lahir setelah dirinya menemukan kondisi buruh tani yang masih memiliki pendapatan sangat rendah. Ia menemukan ada buruh tani yang hanya memperoleh sekitar Rp30.000 per hari.

Pekerjaan tersebut juga tidak selalu tersedia setiap hari. Sebagian buruh tani hanya bekerja dua hingga tiga kali dalam sepekan.

Jika hanya bekerja dua kali dalam sepekan, pendapatan buruh tani tersebut diperkirakan sekitar Rp240.000 per bulan. Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian karena buruh tani juga menjadi bagian penting dalam kegiatan produksi pangan.

Buruh tani yang belum memiliki kelompok nantinya dapat membentuk kelompok dengan pendampingan penyuluh pertanian lapangan (PPL).

PPL akan membantu proses pembentukan kelompok sekaligus melakukan verifikasi. Setelah kelompok dinyatakan memenuhi persyaratan, pengajuan bantuan dapat disampaikan kepada pemerintah pusat secara daring.

Alsintan kemudian dikirim kepada kelompok yang telah lolos verifikasi.

“Jadi buruh buat kelompok, nanti PPL yang membantu mengelompokkan, kirim ke pusat, bisa online, langsung barangnya kita kirim. Tapi verifikasi,” ujarnya.

Amran mengatakan satu kelompok dapat dibentuk dengan sedikitnya sekitar 10 orang. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada hari yang sama.

Pemerintah menyiapkan sejumlah jenis alsintan untuk mendukung program tersebut. Bantuan mencakup pompa, alat panen, serta traktor roda dua dan roda empat.

Amran menyebutkan pemerintah juga telah menyiapkan puluhan ribu pompa. Peralatan tersebut diharapkan bisa digunakan untuk membantu kegiatan pertanian sekaligus menjadi sumber pendapatan tambahan bagi buruh tani.

Buruh tani penerima bantuan dapat memanfaatkan alsintan untuk membantu petani yang membutuhkan. Salah satu caranya dengan menyewakan peralatan tersebut.

Skema itu membuat buruh tani memiliki sumber pendapatan lain. Mereka tidak hanya memperoleh penghasilan dari bekerja di lahan, tetapi juga dari jasa penggunaan alsintan.

Amran memperkirakan pendapatan buruh tani dapat meningkat dibandingkan kondisi sebelumnya. Ia menilai pendapatan Rp5 juta per bulan sudah menjadi capaian yang baik.

“Kalau sudah dapat Rp5 juta per bulan kan sudah bagus daripada tadi Rp240 ribu,” kata Amran.

Amran sebelumnya juga menghitung peluang pendapatan yang lebih besar jika alsintan digunakan untuk menggarap lahan dalam skala luas. Namun, perhitungan tersebut menggambarkan kondisi dengan hasil paling tinggi.

Kebijakan bantuan alsintan bagi buruh tani berjalan bersamaan dengan program pompanisasi. Program tersebut diarahkan untuk mengatasi persoalan kekeringan sekaligus meningkatkan frekuensi tanam.

Pemerintah berharap akses bantuan pertanian tidak hanya dinikmati petani yang sudah memiliki lahan atau tergabung dalam kelompok tani. Buruh tani yang selama ini bekerja di lahan milik orang lain juga diharapkan mendapat kesempatan meningkatkan pendapatan.

“Ini sekarang kami prioritaskan pada buruh tani supaya pendapatannya meningkat. Yang punya sawah kan sudah juga kita berikan. Tetapi prioritaskan pada yang belum dapat, sehingga pendapatannya meningkat,” ujar Amran.

Kebijakan tersebut sekaligus mengubah pendekatan penyaluran bantuan alsintan. Pemerintah tidak hanya melihat kepemilikan lahan sebagai dasar penerima bantuan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan peran buruh tani dalam kegiatan produksi pertanian.

Kelompok Tani Sukabumi Kembangkan Pertanian dan Peternakan Terintegrasi

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Kelompok Tani Cipicung di Desa Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengembangkan usaha pertanian dan peternakan secara terintegrasi. Kotoran kambing yang dihasilkan dari peternakan dimanfaatkan kembali menjadi pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian anggota.

Model usaha tersebut menghubungkan kegiatan peternakan dengan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Rumput ditanam untuk pakan ternak, sedangkan kotoran kambing diolah menjadi pupuk bagi tanaman.

Ketua Kelompok Tani Cipicung, Apri, mengatakan pengembangan peternakan yang dimulai dari 15 ekor kambing memberikan manfaat lebih luas bagi anggota kelompok.

“Bantuan ini sangat membantu kami karena kambing yang dipelihara tidak hanya dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan, tetapi kotorannya juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk lahan pertanian,” kata Apri.

Program tersebut dikembangkan sejak 2025 bersama Star Energy Geothermal Salak Ltd. Kelompok Tani Cipicung membangun pola produksi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar.

Kelompok yang beranggotakan 40 orang itu mengelola berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. Tanaman yang dibudidayakan antara lain jeruk, cengkeh, pala, dan pisang.

Kebutuhan pakan ternak dipenuhi melalui pola tumpang sari. Rumput ditanam di sela-sela tanaman buah sehingga anggota dapat memanfaatkan kebun sekaligus menyediakan pakan untuk kambing.

Pola tersebut memudahkan anggota saat melakukan aktivitas di kebun. Rumput yang tersedia dapat langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Kotoran kambing kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi pupuk organik padat. Pupuk itu digunakan kembali untuk mendukung kegiatan pertanian anggota kelompok.

Sejak November 2025, Kelompok Tani Cipicung telah menghasilkan sekitar 3,4 ton pupuk organik padat. Pupuk tersebut kemudian didistribusikan kepada para anggota untuk digunakan pada lahan pertanian mereka.

“Sekarang kami tidak hanya mendapatkan manfaat dari kambingnya, tetapi juga dari kotorannya yang bisa diolah menjadi pupuk. Pupuk ini kami gunakan kembali untuk tanaman anggota,” ujar Apri.

Peternakan yang dikelola kelompok juga mulai memberikan tambahan aset ekonomi. Tiga kambing betina telah berkembang biak dan menghasilkan empat ekor anakan.

Anakan kambing tersebut direncanakan dijual menjelang Idul Adha. Hasil penjualan diharapkan dapat menambah pendapatan kelompok sekaligus mendukung pengembangan usaha peternakan.

Pengelolaan ternak dilakukan secara bersama-sama. Sedikitnya dua anggota mendapat jadwal untuk merawat kambing setiap hari.

Kelompok juga menerapkan mekanisme bagi hasil. Sebanyak 60 persen pendapatan dialokasikan sebagai insentif bagi anggota yang terlibat dalam pengelolaan usaha.

Sebanyak 40 persen lainnya dimasukkan ke kas kelompok. Dana tersebut digunakan sebagai modal untuk mengembangkan kegiatan pertanian dan peternakan.

Pola tersebut membentuk siklus usaha yang saling mendukung. Kebun menyediakan rumput untuk pakan kambing. Peternakan menghasilkan pupuk untuk kebutuhan tanaman. Pertambahan populasi kambing kemudian membuka sumber pendapatan baru bagi kelompok.

Model ini juga membantu anggota memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih maksimal. Limbah peternakan tidak dibuang begitu saja, tetapi diolah kembali untuk mendukung kegiatan pertanian.

Kolaborasi antara Star Energy Geothermal Salak Ltd. dan Kelompok Tani Cipicung diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengembangkan sumber penghidupan secara mandiri dan berkelanjutan.

Anggota kelompok menjadi pengelola langsung aset dan usaha yang dikembangkan. Manfaat ekonomi yang diperoleh juga diputar kembali untuk mendukung kegiatan kelompok.

Melalui sistem pertanian dan peternakan yang saling terhubung, Kelompok Tani Cipicung berupaya membangun usaha yang tidak hanya menghasilkan pendapatan dari satu sektor, tetapi memanfaatkan hasil dari setiap kegiatan untuk mendukung kegiatan lainnya.

Panen 10 Hektare di Tengah Kemarau, Petani Banjar Minta Pengairan Diperkuat

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Hj Helda Rina Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar.
Hj Helda Rina Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar.

TANIMERDEKA – Kelompok Tani Sungkai Sejahtera menggelar panen raya di Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Senin, 31 Agustus 2026. Panen dilakukan di lahan seluas sekitar 10 hektare.

Kelompok Tani Sungkai Sejahtera merupakan kelompok tani binaan Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar. Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar Hj Helda Rina turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Petani memanen padi varietas Inpari 32. Benih yang digunakan merupakan benih unggul bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian.

Panen tetap dilakukan meski petani menghadapi musim kemarau. Kondisi tersebut membuat ketersediaan air menjadi salah satu persoalan yang harus diperhatikan.

Hj Helda Rina mengapresiasi Kelompok Tani Sungkai Sejahtera yang tetap mampu melakukan panen di tengah kondisi tersebut.

Menurut dia, hasil panen menjadi hal yang patut disyukuri karena petani masih mampu menghasilkan produksi yang cukup baik.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bersama para petani dalam kegiatan syukuran sekaligus panen raya. Ini tentu menjadi sesuatu yang patut kita syukuri, karena di tengah kondisi kemarau, petani masih bisa menghasilkan panen yang cukup baik,” ujar Hj Helda Rina.

Menurut Hj Helda, hasil panen tidak terlepas dari kerja keras petani. Dukungan pemerintah dan penggunaan benih unggul yang sesuai dengan kondisi lahan juga ikut membantu produksi.

“Tentu kita berharap ke depan dukungan kepada petani terus diperkuat, baik dari sisi benih, pupuk, pengairan maupun pendampingan. Karena petani adalah salah satu ujung tombak dalam menjaga ketahanan pangan kita,” katanya.

Hj Helda mengatakan persoalan air perlu mendapat perhatian lebih serius ketika musim kemarau. Ketersediaan air sangat menentukan keberlangsungan tanaman padi sampai masa panen.

“Kita berharap persoalan air ini bisa menjadi perhatian bersama. Kalau sumber air masih tersedia, tentu harus dimaksimalkan agar tanaman padi tetap bisa tumbuh dan petani tidak mengalami kerugian,” tuturnya.

Menurut Hj Helda, kebutuhan petani tidak hanya berkaitan dengan benih dan pupuk. Pengairan juga menjadi faktor penting yang harus dipastikan, terutama ketika curah hujan rendah.

Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar, kata Hj Helda, akan terus menampung persoalan yang disampaikan petani. Aspirasi tersebut selanjutnya akan didorong agar mendapat perhatian dari pihak terkait.

“Kami dari Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar tentu akan terus memberikan dukungan dan menyerap aspirasi para petani. Apa yang menjadi kebutuhan dan kendala di lapangan akan kita dorong agar mendapat perhatian, sehingga kesejahteraan petani dan produksi pangan di Kabupaten Banjar bisa terus meningkat,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita mengatakan hasil ubinan pada lahan yang dipanen mencapai sekitar 5,9 ton gabah kering panen (GKP) per hektare.

“Yang dipanen ini jenis Inpari 32, benih unggul bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian. Hasil ubinan tadi sekitar 5,9 ton gabah kering panen,” kata Warsita.

Warsita menilai hasil tersebut masih cukup baik. Produksi sedikit turun karena kondisi cuaca, terutama kekeringan yang terjadi menjelang panen.

“Memang ada sedikit penurunan karena cuaca. Saat mau panen bertepatan dengan musim kemarau. Tapi alhamdulillah masih bisa panen sekitar enam ton per hektare,” ujarnya.

Kondisi kemarau membuat petani perlu mengatur penggunaan air dengan lebih cermat. Dinas Pertanian Kabupaten Banjar meminta kelompok tani memanfaatkan sumber air yang masih tersedia di sekitar lahan.

Petani juga didorong menggunakan pompa jika sumber air memungkinkan. Cara tersebut diharapkan dapat menjaga kebutuhan air tanaman selama musim kemarau.

“Untuk musim kemarau ini, pergunakan air semaksimal mungkin. Kalau masih ada sumber air, gunakan pompa supaya tanaman tetap mendapatkan air dan nantinya bisa panen,” jelasnya.

Warsita juga mengingatkan petani agar tidak membakar sisa tanaman setelah panen. Musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga sisa tanaman sebaiknya tidak dibakar.

Sisa tanaman dapat diolah menjadi kompos. Bahan tersebut kemudian bisa dimanfaatkan kembali sebagai pupuk untuk lahan pertanian.

“Sisa-sisa dari panen nanti dibuat untuk dikomposkan menjadi pupuk, sehingga bisa dimanfaatkan kembali untuk meningkatkan produksi padi,” katanya.[]

Rakerwil I Tani Merdeka Indonesia Jambi Ditutup, Rekomendasi Petani Dikawal ke Pemerintah Pusat

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Aiman Adnan Wakil Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia.
Aiman Adnan Wakil Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia.

TANIMERDEKA – Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi resmi ditutup pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Penutupan dilakukan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan. Aiman juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian.

Rakerwil tersebut menjadi forum konsolidasi pengurus Tani Merdeka Indonesia dari kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Forum ini juga membahas berbagai persoalan yang dihadapi petani serta langkah organisasi dalam mengawal program pemerintah di sektor pertanian.

Dalam sambutannya, Aiman mengatakan Rakerwil I memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kegiatan internal organisasi. Menurut dia, forum tersebut menjadi ruang untuk menyatukan langkah seluruh kader sekaligus membahas persoalan yang dihadapi petani.

“Pesan Ketua Umum, rakerwil ini tidak hanya melahirkan keputusan-keputusan untuk organisasi secara internal dan berdampak bagi para petani, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh kader Tani Merdeka se-Provinsi Jambi. Kita hadir justru di saat petani membutuhkan solusi,” ujar Aiman Adnan.

Menurut Aiman, Tani Merdeka Indonesia harus mampu hadir ketika petani menghadapi persoalan di lapangan. Organisasi tidak cukup hanya menggelar pertemuan, tetapi juga perlu memastikan setiap aspirasi petani mendapat tindak lanjut.

Ia mengatakan berbagai keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakerwil I DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi akan diteruskan kepada Dewan Pimpinan Nasional.

Rekomendasi tersebut juga akan dilihat kemungkinan untuk diselaraskan dengan program pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan kebutuhan petani.

“Apa yang menjadi keputusan dan rekomendasi hasil rapat kerja wilayah ini akan segera ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Nasional. Termasuk apa saja yang bisa disinkronisasi dengan pemerintah pusat, Dewan Pimpinan Nasional siap mengawalnya,” kata Aiman Adnan.

Aiman menilai persoalan petani di setiap daerah memiliki karakter yang berbeda. Karena itu, hasil pembahasan dari tingkat wilayah menjadi penting sebagai bahan bagi organisasi untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan.

Ia berharap komunikasi antara pengurus di tingkat wilayah, kabupaten, hingga desa terus berjalan. Aspirasi petani, kata dia, harus dapat disampaikan secara berjenjang agar persoalan yang muncul bisa segera mendapat perhatian.

Lebih lanjut, Aiman menyampaikan harapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia agar seluruh jajaran organisasi terus bergerak hingga tingkat desa.

Menurut dia, pengurus Tani Merdeka Indonesia di daerah memiliki peran untuk mengawal program pemerintah sekaligus membantu mencari solusi atas persoalan yang dihadapi petani.

“Harapan Ketua Umum, jajaran DPW sampai tingkat desa terus bergerak dan mengawal setiap program, serta menjadi solusi bagi petani Jambi,” tegasnya.

Aiman mengatakan sektor pertanian membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah memiliki program dan kebijakan, sementara organisasi petani dapat membantu menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Karena itu, ia meminta jajaran Tani Merdeka Indonesia di Jambi terus membangun komunikasi dengan petani dan pemerintah daerah. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan perlu dicatat dan dicarikan jalan keluarnya bersama.

Rakerwil tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pengurus untuk menyusun langkah kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani di masing-masing daerah.

Di akhir sambutannya, Aiman menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi. Ia menilai para pengurus tetap aktif bergerak dan terlibat dalam upaya menyukseskan program pemerintah di sektor pertanian.

“Kami mengapresiasi seluruh jajaran pengurus yang masih terus bergerak dan setia membantu menyukseskan performa Presiden Prabowo di sektor pertanian,” pungkas Aiman Adnan.[]

Buka Rakerwil Tani Merdeka Jambi, Don Muzakir Minta Kawal Nasib Petani di Tengah Karhutla dan Konflik Lahan

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia.
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia.

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi di The Difan Hotel, Kota Jambi, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Rakerwil tersebut dihadiri jajaran pengurus dari 11 DPD Tani Merdeka Indonesia kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Wali Kota Jambi H. Maulana turut hadir, Anggota DPD RI sekaligus Ketua Penasehat Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi Elviana juga hadir bersama jajaran kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Rakerwil ini menjadi forum bagi pengurus Tani Merdeka Indonesia di Jambi untuk membahas persoalan yang dihadapi petani serta menyusun langkah organisasi di daerah.

Dalam sambutannya, Don Muzakir menegaskan komitmen Tani Merdeka Indonesia untuk terlibat aktif dalam program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan kehidupan masyarakat desa.

Ia meminta seluruh jajaran pengurus di Jambi memahami program pemerintah dan ikut mengawal pelaksanaannya di daerah.

Menurut Don Muzakir, organisasi juga harus mampu menyerap persoalan yang dihadapi petani dan menyampaikannya kepada pemerintah.

“Kita harus hadir di setiap program pemerintah, terutama di sektor pertanian. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk mendukung capaian pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Don Muzakir di hadapan peserta rakerwil.

Lebih lanjut Don Muzakir mengatakan keberadaan organisasi tidak cukup hanya menggelar kegiatan dan membangun struktur kepengurusan. Tani Merdeka Indonesia harus hadir di tengah masyarakat dan memahami persoalan yang terjadi di lapangan.

Rakerwil, menurut dia, juga menjadi kesempatan untuk merumuskan langkah strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan petani di Jambi.

Selain itu Don Muzakir juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi selama musim kemarau.

Ia meminta jajaran Tani Merdeka Indonesia ikut membantu upaya penanganan dan pencegahan kebakaran sesuai kemampuan masing-masing. Don mengatakan persoalan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan petugas di lapangan.

“Bukan hanya jadi penonton, kita harus turun bantu petugas di lapangan. Ini soal keselamatan lingkungan dan masyarakat kita bersama,” kata Don Muzakir.

Data BPBD Provinsi Jambi mencatat akumulasi luas lahan dan hutan yang terbakar sejak 1 Januari hingga 9 Agustus 2026 mencapai 300,12 hektare. Kebakaran tersebut tersebar di tujuh dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Pemantauan satelit BMKG juga mencatat 335 titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi sepanjang Agustus 2026. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak.

Wilayah lain yang juga tercatat memiliki sejumlah titik panas adalah Muaro Jambi, Sarolangun, dan Merangin.

Kondisi tersebut membuat Jambi masuk dalam enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian karhutla secara nasional.

Don Muzakir meminta pengurus organisasi di daerah ikut meningkatkan kepedulian terhadap persoalan lingkungan. Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk petani yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kondisi lingkungan.

Selain karhutla, Don Muzakir menyebutkan persoalan sengketa dan penyerobotan lahan yang masih dihadapi petani di sejumlah daerah di Jambi.

Ia meminta Tani Merdeka Indonesia memperkuat fungsi advokasi bagi petani yang menghadapi persoalan pertanahan. Konflik dapat terjadi antara warga dan perusahaan perkebunan maupun akibat tumpang tindih status kawasan.

“Persoalan penyerobotan lahan, nasib petani sawit yang tumpang tindih dengan status kawasan, ini yang harus terus kita kawal dan advokasi. Petani jangan dibiarkan berjuang sendiri,” tegas Don Muzakir.

Persoalan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan telah berlangsung cukup lama di sejumlah wilayah di Jambi.

Penertiban kebun sawit yang berada di kawasan hutan juga terus dilakukan pemerintah. Sepanjang 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap puluhan ribu hektare kebun sawit bermasalah di Jambi.

Kasus dengan luasan terbesar tercatat di Kabupaten Tebo.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena petani kecil menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak perubahan status lahan dan proses penertiban kawasan.

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan sekitar 41–42 persen luas perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh petani kecil atau smallholder.

Don Muzakir mengatakan organisasi harus hadir untuk membantu petani memahami persoalan yang mereka hadapi. Petani, menurut dia, juga membutuhkan pendampingan ketika berhadapan dengan persoalan administrasi, status lahan, maupun konflik dengan pihak lain.

Tani Merdeka Indonesia diharapkan dapat menjadi tempat bagi petani untuk menyampaikan persoalan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Don Muzakir juga menyinggung maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks di tengah masyarakat.

Ia meminta pengurus Tani Merdeka Indonesia tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Informasi yang diterima harus diperiksa sebelum disebarkan kepada masyarakat.

Menurut Don Muzakir, organisasi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pertanian dan ekonomi rakyat.

“Hari ini banyak isu dan berita hoaks yang ingin melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo. Tugas kita meluruskan informasi, menyampaikan capaian pemerintah, dan siap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkas Don Muzakir.

Don Muzakir berharap Rakerwil Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi tidak hanya menghasilkan program kerja di atas kertas.

Ia meminta hasil pembahasan dalam forum tersebut diterjemahkan menjadi kerja nyata di tingkat kabupaten dan kota. Kehadiran 11 DPD dari seluruh wilayah Jambi diharapkan dapat memperkuat koordinasi organisasi hingga ke tingkat bawah.

Persoalan pertanian, karhutla, sengketa lahan, dan kondisi petani menjadi beberapa isu yang perlu terus dipantau oleh pengurus di daerah.

Menurut Don Muzakir, pengurus Tani Merdeka Indonesia harus menjaga komunikasi dengan petani dan pemerintah daerah. Aspirasi yang muncul dari lapangan perlu disampaikan agar dapat menjadi bahan dalam mencari penyelesaian.

Rakerwil tersebut sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi Tani Merdeka Indonesia di Provinsi Jambi. Organisasi ingin memperkuat perannya dalam menyerap aspirasi petani dan mengawal berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Don Muzakir menegaskan, kekuatan organisasi terletak pada kemampuannya untuk hadir di tengah masyarakat dan memahami persoalan yang benar-benar dihadapi petani.

Karena itu, ia meminta seluruh pengurus di Jambi untuk tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi terus membangun komunikasi dengan masyarakat dan bekerja berdasarkan persoalan yang ditemukan di lapangan.[]

Tani Merdeka Indonesia Aceh Utara Lantik Pengurus di 13 Kecamatan

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Utara melantik pengurus tingkat kecamatan di 13 wilayah, pada Kamis, 27 Agutus 2026.

Pelantikan tersebut melengkapi struktur kepengurusan organisasi di seluruh 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.

Pengurus yang dilantik merupakan jajaran Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Tani Merdeka Indonesia. Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Nabhani.

Pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan organisasi. Pengurus diharapkan dapat lebih dekat dengan petani dan mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.

Dalam arahannya, Nabhani meminta para pengurus yang baru dilantik segera menjalankan peran organisasi. Ia meminta pengurus memperjuangkan kepentingan petani dan memperluas kegiatan hingga ke tingkat desa.

Nabhani juga menekankan pentingnya keterlibatan organisasi dalam mengawal berbagai program pemerintah. Perhatian utama, menurut dia, harus diberikan kepada program yang berkaitan dengan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

“Terus kibarkan bendera Tani Merdeka Indonesia sampai ke pelosok gampong atau desa. Mari terus berjuang demi petani dan mengawal program Presiden Prabowo Subianto supaya tepat sasaran,” kata Nabhani.

Menurut dia, keberadaan pengurus hingga tingkat kecamatan dan desa penting untuk memastikan aspirasi petani dapat disampaikan dengan lebih cepat. Pengurus juga diharapkan dapat membantu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Utara, H. Abdul Mutaleb, meminta pengurus kecamatan yang telah dilantik untuk segera bekerja dan menjalankan tanggung jawab organisasi.

Ia mengatakan, kepengurusan di tingkat kecamatan harus menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya petani, untuk menyampaikan persoalan dan aspirasi.

“Bagi pengurus kecamatan yang hari ini telah dilantik, teruslah bekerja untuk para petani agar kehidupan mereka semakin sejahtera. Jadikan organisasi ini sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi petani,” ujarnya.

Abdul Mutaleb mengatakan, persoalan yang dihadapi petani di setiap wilayah tidak selalu sama. Karena itu, keberadaan pengurus di tingkat kecamatan diharapkan dapat membantu organisasi memahami kondisi yang dihadapi masyarakat secara langsung.

Pengurus kecamatan juga diminta membangun komunikasi dengan kelompok tani dan masyarakat desa. Aspirasi yang ditemukan di lapangan nantinya dapat menjadi bahan untuk disampaikan kepada pengurus di tingkat kabupaten maupun pemerintah daerah.

Perwakilan pengurus kecamatan, Abuzar, mengatakan seluruh pengurus yang dilantik siap menjalankan amanah organisasi. Ia menyebut para pengurus berkomitmen memperluas kegiatan hingga ke desa-desa.

“Kami sebagai pengurus kecamatan akan terus mengibarkan bendera Tani Merdeka Indonesia ke seluruh pelosok desa dan akan bekerja serta berjuang demi kepentingan para petani,” katanya.

Pelantikan 13 pengurus kecamatan tersebut merupakan lanjutan dari pembentukan kepengurusan yang sebelumnya dilakukan pada Maret 2026. Saat itu, Tani Merdeka Indonesia Aceh Utara telah membentuk kepengurusan di 14 kecamatan lainnya.

Dengan pelantikan terbaru ini, struktur Dewan Pengurus Kecamatan Tani Merdeka Indonesia telah terbentuk di seluruh 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.

Kelengkapan struktur tersebut diharapkan membuat organisasi lebih mudah menjangkau petani di berbagai wilayah. Pengurus di tingkat kecamatan juga diharapkan dapat menjadi penghubung antara petani dengan pengurus kabupaten dan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Ir. Mirza Gunawan, yang mewakili Bupati Aceh Utara, mengapresiasi keterlibatan berbagai organisasi dalam pembangunan sektor pertanian.

Ia berharap organisasi yang bergerak di bidang pertanian dapat membangun kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. Kerja sama tersebut dinilai penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pencapaian swasembada pangan.

“Di bawah organisasi Tani Merdeka Indonesia, teruslah mengabdi demi petani agar lebih sejahtera. Kita berharap sinergi seluruh pihak dapat terus terjalin sehingga swasembada pangan di Aceh Utara dapat terus diwujudkan,” ujar Mirza Gunawan.

Mirza mengatakan pemerintah daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan pertanian. Petani menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan sarana produksi, persoalan pengairan, hingga pemasaran hasil panen.

Karena itu, organisasi masyarakat yang memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan dan desa dinilai dapat membantu menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan.

Keberadaan kepengurusan Tani Merdeka Indonesia hingga tingkat kecamatan diharapkan dapat memperluas pendampingan kepada petani. Struktur tersebut juga diharapkan memperkuat koordinasi antara organisasi, masyarakat, dan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian di Aceh Utara.

Dengan terbentuknya kepengurusan di seluruh 27 kecamatan, DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Utara kini memiliki jaringan organisasi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan di kabupaten tersebut.[]

DPD Tani Merdeka Ketapang Bagikan Ribuan Masker Antisipasi Dampak Kabut Asap di Kalimantan Barat

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat membagikan ribuan masker antisipasi dampak kabut asap.
Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat membagikan ribuan masker antisipasi dampak kabut asap.

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, membagikan masker gratis kepada masyarakat di tengah kondisi kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pembagian masker dilakukan kepada warga yang beraktivitas di jalan. Pengendara sepeda motor dan pengguna jalan lainnya menjadi sasaran kegiatan tersebut.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ketapang Damianus Yordan bersama pengurus turun langsung membagikan masker. Mereka mendatangi pengguna jalan dan memberikan masker secara langsung.

Damianus mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kondisi kemarau dapat membuat kualitas udara menurun, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Kami ingin membantu masyarakat menjaga kesehatan di tengah kondisi kemarau dan ancaman karhutla. Masker ini memang sederhana, tetapi setidaknya bisa membantu warga saat beraktivitas di luar rumah,” kata Damianus.

Menurut Damianus, masyarakat perlu lebih waspada ketika kondisi udara mulai terganggu akibat asap. Pengendara sepeda motor menjadi salah satu kelompok yang cukup sering terpapar udara luar karena harus beraktivitas di jalan.

Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat membagikan ribuan masker antisipasi dampak kabut asap.
Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat membagikan ribuan masker antisipasi dampak kabut asap.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Pencegahan, menurut dia, lebih penting karena kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak luas terhadap masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat sama-sama menjaga lingkungan. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena api bisa cepat menyebar ketika kondisi kering,” ujarnya.

Pembagian masker tersebut juga menjadi bentuk kehadiran Tani Merdeka Indonesia di tengah masyarakat. Organisasi tersebut tidak hanya menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan petani, tetapi juga ikut merespons persoalan yang dihadapi warga di daerah.

Damianus mengatakan pihaknya akan terus mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan dan lingkungan selama musim kemarau.

“Kami berharap masyarakat tetap sehat dan kondisi di Ketapang tetap aman. Kalau ada tanda-tanda kebakaran, segera laporkan agar bisa ditangani sebelum meluas,” katanya.[]

Don Muzakir Resmikan Jembatan, Anak-anak di Rimau Singsang Tak Perlu Lagi Menyeberang dengan Kapal

Penulis
Zulkarnaini
-
0

DETIKMERDEKA – Anak-anak di Desa Rimau Singsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kini memiliki akses yang lebih mudah untuk pergi ke sekolah. Sebuah jembatan sepanjang 18 meter di desa tersebut diresmikan Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Jembatan itu dibangun menggunakan dana pribadi Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banyuasin, H. Suriadi. Total ada tiga jembatan yang dibangun untuk membantu aktivitas warga di wilayah tersebut.

Sebelum jembatan tersedia, anak-anak harus menggunakan kapal untuk menuju sekolah. Kondisi itu membuat perjalanan ke sekolah tidak hanya lebih sulit, tetapi juga memiliki risiko keselamatan.

Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia diundang khusus untuk meresmikan tiga jembatan itu, hadir pada saat peresmian jembatan itu, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Medi Ahmadzoni bersama pengurus, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Selatan Syarifuddin, Ketua DPC Gerindra H. Slamet, pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bayuasin, tokoh masyarakat, dan tokoh adat

Don Muzakir mengatakan, pembangunan jembatan tersebut menjawab kebutuhan dasar warga yang selama ini menghadapi persoalan akses.

“Jembatan ini sangat berarti bagi masyarakat. Saya melihat sendiri bagaimana akses menjadi persoalan bagi warga, terutama anak-anak sekolah,” kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, jembatan bukan sekadar penghubung antarwilayah. Akses tersebut juga menentukan kemudahan warga menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mengantar anak ke sekolah dan membawa hasil pertanian.

“Kalau aksesnya mudah, aktivitas masyarakat juga lebih mudah. Anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan lebih aman, sementara warga bisa menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa harus bergantung pada kapal,” ujarnya.

Don Muzakir mengatakan kebutuhan masyarakat seperti akses jalan dan jembatan perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah dan masyarakat, kata dia, dapat saling melengkapi untuk menyelesaikan persoalan yang ditemukan di lapangan.

Selain meresmikan jembatan, Don Muzakir bertemu dengan sejumlah petani di Banyuasin. Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi Don untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi petani.

Pembahasan tidak hanya mengenai produksi pertanian. Don Muzakir juga menyampaikan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan pertanian dan penguatan ekonomi masyarakat desa.

“Kami datang bukan hanya untuk meresmikan jembatan. Kami juga ingin mendengar langsung apa yang dirasakan petani dan menyampaikan program pemerintah yang bisa membantu mereka,” kata Don Muzakir.

Don Muzakir mengatakan, masukan dari petani akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada pemerintah. Menurut dia, persoalan di lapangan perlu diketahui secara langsung agar program pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya juga akan menyampaikan kebutuhan warga kepada pemerintah pusat. Apa yang kami lihat dan dengar di lapangan harus menjadi masukan untuk pemerintah,” ujarnya.

Don Muzakir berharap masyarakat dapat memanfaatkan dan merawat jembatan tersebut bersama-sama. Perawatan diperlukan agar jembatan bisa digunakan dalam waktu panjang.

“Semoga jembatan ini bisa membantu anak-anak pergi ke sekolah dengan lebih aman dan memudahkan aktivitas masyarakat,” ujar Don Muzakir.

Sementara itu, H. Suriadi mengatakan pembangunan tiga jembatan tersebut berawal dari keprihatinannya melihat anak-anak yang harus menggunakan kapal untuk pergi ke sekolah.

“Saya kasihan melihat anak-anak sekolah. Kalau mau ke sekolah, mereka harus naik kapal. Risikonya besar. Jarak sekolah sekitar tiga kilometer kalau tidak ada jembatan penghubung,” ujar Suriadi.

Suriadi mengatakan kondisi tersebut mendorongnya mengambil keputusan untuk membangun jembatan menggunakan dana pribadi. Ia berharap akses tersebut dapat digunakan masyarakat tanpa membedakan kepentingan kelompok maupun warga tertentu.

“Jembatan ini kami bangun agar anak-anak tidak lagi kesulitan pergi ke sekolah. Kami juga berharap warga bisa menggunakan dan merawatnya bersama-sama,” katanya.

Pertemuan Don Muzakir dengan petani setelah peresmian jembatan juga menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur dan pertanian saling berkaitan. Akses yang baik dibutuhkan warga untuk bersekolah, bekerja, berdagang, serta membawa hasil pertanian.

Tani Merdeka Indonesia menyatakan akan terus menyerap persoalan masyarakat di daerah. Aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mendorong penyelesaian kebutuhan warga di tingkat desa.[]

Ayuni Nur Siami Pimpin Tani Merdeka Boalemo, Don Muzakir Minta Program Prabowo Disampaikan hingga Pelosok

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Ketum Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menyerahkan pataka ke Ayuni Nur Siami Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Boalemo.
Ketum Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menyerahkan pataka ke Ayuni Nur Siami Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Boalemo.

TANIMERDEKA – Ayuni Nur Siami resmi dilantik sebagai Ketua Dani Merdeka Indonesia Kabupaten Boalemo periode 2026–2031. Pelantikan berlangsung di Gedung Citra Ayu, Tilamuta, pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Ayuni dilantik oleh Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Gorontalo, Safitriandi Uno. Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir turut menyaksikan pelantikan bersama jajaran pengurus pusat.

Ayuni mengatakan, Tani Merdeka Indonesia Boalemo tidak ingin hanya menjadi organisasi formal. Ia ingin organisasi tersebut menjadi rumah bersama bagi petani untuk menyampaikan persoalan dan mencari solusi.

Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota bekerja bersama. Kekompakan dinilai penting agar perjuangan meningkatkan kesejahteraan petani bisa dilakukan secara konsisten.

“Mari kita bahu-membahu, kerja sama, konsisten, dan solid melalui organisasi ini untuk mewujudkan petani sejahtera,” tegas Ayuni.

Menurut Ayuni, persoalan petani tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Dibutuhkan kerja sama antara organisasi, pemerintah daerah, kelompok tani, pelaku usaha, dan masyarakat.

Tani Merdeka Indonesia Boalemo juga terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Kerja sama tersebut diarahkan pada program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Perhatian organisasi tidak hanya diberikan kepada petani tanaman pangan. Peternakan, perkebunan, dan usaha produktif masyarakat desa juga menjadi bagian dari perhatian Tani Merdeka Indonesia.

“Kami ingin Tani Merdeka Indonesia hadir memberikan manfaat nyata. Bukan hanya berbicara tentang petani, tetapi ikut bergerak bersama petani,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan, pelantikan pengurus baru harus diikuti dengan kerja nyata. Pengurus tidak cukup hanya menjalankan kegiatan organisasi, tetapi juga harus turun menemui masyarakat.

Don Muzakir mengatakan salah satu tugas Tani Merdeka Indonesia adalah membantu menyampaikan berbagai program Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

Menurut dia, masih banyak masyarakat di daerah yang belum mengetahui secara utuh program pemerintah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi organisasi untuk menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

“Jangan sampai program pemerintah hanya diketahui masyarakat di kota. Tani Merdeka Indonesia harus ikut menyampaikan program Presiden Prabowo sampai ke desa-desa dan pelosok Indonesia,” kata Don Muzakir.

Ia mengatakan program pemerintah yang berkaitan dengan petani, nelayan, pedagang, koperasi, pangan, hingga penguatan ekonomi desa perlu diketahui masyarakat yang menjadi sasaran.

“Petani harus tahu program apa yang disiapkan pemerintah. Mereka juga harus tahu bagaimana cara mendapatkannya dan apa manfaatnya. Tugas kita adalah menjelaskan dengan bahasa yang mudah, bukan membuat masyarakat bingung,” ujarnya.

Don Muzakir meminta pengurus Tani Merdeka Indonesia di Boalemo tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor organisasi. Pengurus harus turun ke desa, bertemu kelompok tani, mendengar persoalan, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan.

“Presiden Prabowo punya banyak program untuk memperkuat ekonomi rakyat. Program itu harus sampai kepada masyarakat. Tani Merdeka Indonesia harus menjadi jembatan agar informasi dari pemerintah bisa sampai ke petani di pelosok,” katanya.

Don Muzakir juga meminta pengurus ikut mengawal pelaksanaan program di lapangan. Jika ada persoalan, informasi tersebut harus disampaikan kepada pemerintah agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Dukungan kepada pemerintah bukan berarti kita hanya mengatakan setuju. Kita harus ikut mengawal. Kalau ada program yang kurang tepat, sampaikan. Kalau ada persoalan di lapangan, laporkan. Kalau programnya baik, kita bantu agar manfaatnya semakin luas,” ujar Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, penguatan organisasi dari pusat hingga daerah menjadi penting agar tugas tersebut dapat berjalan. Tani Merdeka Indonesia harus memiliki pengurus yang aktif dan memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

“Organisasi ini jangan hanya ada namanya. Pengurus harus turun ke lapangan, bertemu petani, mendengar persoalan mereka, kemudian mencari jalan keluarnya bersama pemerintah,” katanya.

Selain itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Gorontalo Safitriandi Uno, meminta kepengurusan baru Boalemo bekerja lebih dekat dengan masyarakat. Ia berharap Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani.

Menurut Safitriandi, persoalan petani tidak hanya soal produksi. Akses pasar, teknologi, pembinaan kelompok tani, modal, serta keberlanjutan usaha juga perlu mendapat perhatian.

Tani Merdeka Indonesia, kata dia, dapat mengambil peran melalui pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Organisasi juga dapat membantu membuka akses pasar dan mendorong penggunaan teknologi pertanian.

“Keberadaan Tani Merdeka Indonesia harus mampu membuktikan bahwa organisasi ini hadir untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan serta kesejahteraan petani,” ujarnya.

123...116Halaman 2 dari 116