TANIMERDEKA – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan ketahanan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara, di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara, Medan, pada Selasa, 28 Juli 2026.
Bobby mengatakan kebutuhan pangan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Karena itu, pemerintah di semua tingkatan harus memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan baik.
Menurutnya, tanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya berada di tangan kepala keluarga, tetapi juga pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto, kata Bobby, telah menempatkan sektor pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Karena itu, seluruh pihak perlu memastikan setiap program pemerintah dapat diterapkan hingga tingkat paling bawah.
“Dan tugas kita, adalah bagaimana program presiden ini bisa terimplementasi bisa sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami,” kata Bobby.
Bobby menilai berbagai program pemerintah di sektor pertanian mulai menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat dari penyerapan hasil panen petani yang dinilai semakin baik.
“Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden sejalan semua termasuk di bidang pertanian, kita tahu data-data bagaimana penyerapan petani hari ini sudah sangat baik,” kata Bobby.
Ia juga mengajak Tani Merdeka Indonesia memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, organisasi petani memiliki sumber daya dan pengalaman yang dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pertanian di daerah.
“Nanti dengan Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya, karena kami yakin semuanya sudah ada expertnya disana,” kata Bobby.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menyambut baik ajakan tersebut. Menurutnya, Tani Merdeka Indonesia siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal berbagai program strategis di sektor pertanian, mulai dari penguatan ketahanan pangan, percepatan swasembada pangan, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Don Muzakir menegaskan pengurus Tani Merdeka di seluruh daerah harus hadir di tengah petani. Organisasi, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai wadah berhimpun, tetapi juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.
“Tani Merdeka Indonesia siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal program ketahanan pangan, swasembada pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis. Kami ingin seluruh pengurus bekerja nyata bersama petani, memperkuat organisasi sampai ke desa, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Don Muzakir.
Sementara itu, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara Gusmiyadi mengapresiasi perhatian Gubernur Bobby Nasution terhadap pembangunan sektor pertanian di Sumatera Utara.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
Gusmiyadi juga mendukung rencana penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumatera Utara. Ia menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat pengembangan sektor pangan secara lebih terarah.
Selain itu, ia mengungkapkan Sumatera Utara batal menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan 2029. Meski demikian, pihaknya mengusulkan agar provinsi tersebut menjadi tuan rumah pertemuan petani dari seluruh Indonesia.
“Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia,” kata Gusmiyadi.[]