TANIMERDEKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka pasar yang lebih besar bagi petani lokal. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pola pengadaan bahan baku yang memprioritaskan pasokan dari daerah tempat dapur MBG beroperasi.
Kebijakan tersebut membuat hasil pertanian lebih mudah terserap. Petani tidak hanya mengandalkan pasar umum untuk menjual beras, telur, sayuran, dan komoditas pangan lainnya.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan kebutuhan dapur MBG akan diarahkan untuk dipenuhi dari wilayah setempat selama pasokannya tersedia.
Sudaryono mencontohkan pengadaan telur untuk dapur MBG di Mojokerto. Telur dari Mojokerto akan menjadi pilihan utama selama jumlahnya mencukupi.
“Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang,” tuturnya.
Pola tersebut membuka peluang bagi petani, peternak, koperasi, dan pelaku usaha pangan lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok MBG.
Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar juga dapat menciptakan permintaan yang lebih rutin. Kondisi ini memberi peluang kepada produsen lokal untuk memiliki pasar yang lebih jelas.
Sudaryono mengatakan BGN sedang menyusun mekanisme agar dampak ekonomi dari belanja MBG dapat terlihat hingga tingkat daerah.
“Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan,” katanya.
Kebutuhan bahan baku MBG pada tahap awal akan mencakup enam komoditas. Komoditas tersebut ialah daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
Komoditas tersebut membutuhkan pasokan yang cukup besar dan berkelanjutan. Kondisi itu menjadi peluang bagi produsen lokal selama mampu memenuhi jumlah, kualitas, dan standar yang ditetapkan.
BGN juga menyiapkan marketplace khusus pengadaan bahan baku MBG. Sistem tersebut akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sudaryono mengatakan marketplace dibuat agar proses pengadaan dapat dipantau dengan lebih jelas. Pemerintah nantinya dapat mengetahui pemasok, harga, transaksi, hingga aspek perpajakan.
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagramnya, pada Sabtu, 12 September 2026.
Sistem tersebut juga akan menggunakan mekanisme verified seller. Pemasok yang masuk ke dalam sistem harus melalui proses verifikasi.
“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” jelas Sudaryono.
Verifikasi tersebut menjadi penting bagi petani dan produsen lokal yang ingin masuk ke rantai pasok MBG. Produk yang ditawarkan harus memenuhi standar yang ditetapkan agar dapat diterima dapur MBG.
BGN menargetkan marketplace pengadaan bahan baku MBG mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Sudaryono menegaskan MBG sejak awal memiliki tujuan yang lebih luas daripada pemenuhan gizi penerima manfaat.
Program tersebut juga diharapkan menciptakan perputaran ekonomi di daerah. Kebutuhan dapur MBG dapat menjadi permintaan bagi produsen pangan, tenaga kerja, jasa distribusi, hingga usaha pendukung lainnya.
“Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua (itu),” pungkasnya.
Bagi petani, pasar yang terbentuk dari kebutuhan MBG dapat menjadi peluang untuk memperluas penjualan. Permintaan yang lebih terukur juga dapat membantu petani merencanakan produksi sesuai kebutuhan pasar.
Peluang tersebut tetap bergantung pada kemampuan daerah menyediakan komoditas yang dibutuhkan. Ketika pasokan tidak tersedia, dapur MBG diperbolehkan mengambil bahan baku dari wilayah lain.
Skema tersebut membuat MBG berpotensi mempertemukan kebutuhan pangan dalam jumlah besar dengan produksi masyarakat setempat. Petani lokal tidak hanya menjadi bagian dari rantai pasok, tetapi juga dapat ikut merasakan dampak ekonomi dari program pemerintah.
Pemerintah kini masih menyusun mekanisme pengadaan dan distribusi bahan baku tersebut. Hasil akhirnya akan menentukan seberapa besar kebutuhan MBG dapat diserap dari produksi petani dan pelaku usaha pangan di daerah.[]