TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian (Kementan) membuka peluang bagi pondok pesantren untuk berperan lebih besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah menyiapkan bantuan bibit komoditas perkebunan secara gratis, pengolahan lahan tanpa biaya, hingga pendampingan budidaya bagi pesantren yang memiliki lahan produktif.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas basis produksi pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi pesantren.
“Kalau ada pesantren yang membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal lahannya disiapkan, nanti kami tanami,” kata Amran saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, pada Minggu, 26 Juli 2026.
Amran mengajak pondok pesantren memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk kegiatan pertanian produktif. Menurutnya, pesantren dapat mengajukan bantuan melalui dinas pertanian di daerah. Kementan akan mendampingi mulai dari pengolahan lahan, penyediaan bibit, hingga proses budidaya.
Pesantren dinilai memiliki potensi besar menjadi pusat pengembangan pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Program itu juga diharapkan dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi pesantren dan para santri.
“Kami ingin pesantren menjadi mandiri pangan. Yang punya lahan tinggal diusulkan melalui dinas pertanian, nanti kami bantu tanami. Bibit kami siapkan sehingga lahan-lahan pesantren bisa menjadi produktif,” ujarnya.
Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan sekitar 870 ribu hektare komoditas perkebunan strategis di berbagai daerah. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun untuk mendukung penyediaan bibit unggul dan pengembangan perkebunan rakyat.
Menurut Amran, bantuan bibit masih tersedia dan siap disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Semua ini untuk rakyat. Tahun ini kalau masih ada yang membutuhkan, bibit masih tersedia dan siap kami salurkan,” katanya.
Selain mendorong pengembangan perkebunan rakyat, Kementan juga terus memperkuat hilirisasi sektor pertanian. Amran menjelaskan, pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas, seperti kelapa sawit, minyak goreng, ayam, dan telur agar manfaat ekonomi tidak berhenti di tingkat produksi.
Hilirisasi dinilai menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat daya saing produk pertanian nasional.
Pemerintah juga memperluas pembangunan sektor pertanian di Papua. Program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang semula difokuskan di Papua Selatan kini mulai berkembang ke sejumlah provinsi lain di Tanah Papua karena tingginya permintaan masyarakat.
“Kami sudah membangun sawah baru dan optimalisasi lahan sekitar 138 ribu hektare. Awalnya hanya di Papua Selatan, tetapi sekarang Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya juga meminta program yang sama,” kata Amran.
Ia menegaskan, program tersebut dilaksanakan di atas lahan milik negara maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat Papua.
“Saudara-saudara kita di Papua juga membutuhkan kesejahteraan. Mereka justru meminta tambahan lahan pertanian agar bisa meningkatkan kehidupan mereka. Itu yang terus kita dorong,” ujarnya.
Amran mengatakan antusiasme masyarakat Papua terlihat dari permintaan sejumlah kepala suku yang meminta pemerintah memperluas program cetak sawah di wilayah mereka.
“Kami sudah di bandara ketika dua kepala suku datang meminta tambahan 5.000 hingga 10.000 hektare. Artinya, masyarakat di sana ingin maju melalui pertanian. Itu yang harus kita dukung bersama,” ucapnya.
Kementan menilai kolaborasi dengan pondok pesantren, masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai elemen lainnya akan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengembangan pertanian berbasis pesantren, perluasan perkebunan rakyat, hilirisasi, serta pembukaan kawasan produksi baru menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.[]