Beranda blog Halaman 6

Kementan: Drone Pertanian Bisa Selamatkan Produksi Saat Iklim Tak Menentu

0

TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian menilai teknologi drone dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim. Drone digunakan untuk penyemprotan pestisida agar lebih efisien dan mampu mengantisipasi kondisi iklim yang tidak menentu.

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementan, Leli Nuryati, menekankan pentingnya harmonisasi dengan praktik industri.

“Jadi ini adalah program yang tepat untuk mendukung swasembada kita yang memperhatikan keamanan lingkungan secara berkelanjutan,” kata Leli saat peluncuran Kerangka Nasional Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan bersama Croplife Indonesia di Jakarta, pada Kamis, 29 Januari 2026.

Lebih lanjut Leli menambahkan pemerintah telah mengatur pendaftaran pestisida melalui Permentan Nomor 43 Tahun 2019. Pemerintah juga membuka ruang kerja sama melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian agar sosialisasi pemanfaatan drone bisa dilakukan lebih luas.

“Setiap pestisida wajib didaftarkan dan memperoleh izin sebelum diedarkan. Hal ini untuk menjamin mutu, efektivitas, serta perlindungan terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu Chairman CropLife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo, mengatakan langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah.

“Yang seluruhnya menjadi fondasi penting dalam transisi Indonesia dari pertanian konvensional menuju pertanian modern,” ujarnya.

Ia menilai sektor pertanian tengah menghadapi tantangan kompleks. Perubahan iklim, dinamika geopolitik global, alih fungsi lahan, keterbatasan SDM, serta kebutuhan adaptasi teknologi menjadi faktor utama. Karena itu, inovasi dan sarana produksi harus dikelola secara aman, bertanggung jawab, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Kukuh menegaskan kerangka Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF) dapat diterapkan untuk memperkuat kapasitas nasional.

“SPMF bertujuan memperkuat kapasitas nasional dalam merancang kebijakan pengelolaan produk perlindungan tanaman yang berkelanjutan, yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan sekaligus mengoptimalkan produktivitas pertanian,” jelasnya.[]

Pemerintah Pastikan Stok Pangan Pascabencana di Sumatera Aman

0

TANIMERDEKA – Ketersediaan logistik pangan menjadi faktor krusial dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Pemerintah menegaskan stok beras nasional cukup, bersumber dari produksi dalam negeri.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, mengatakan pemerintah telah mampu mengatasi kebutuhan pangan. Ia berharap stok di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap terjaga.

“Yang perlu atensi di daerah highlands ini adalah mereka harus mengeluarkan produk mereka, karena mereka ada produk kopi, cabai, itu terus (berproduksi), meskipun sudah bencana, tetap panen. Nah ini mohon bantuan Bapak Menteri Pertanian. Sekaligus mohon, di daerah ini diperkuat stoknya,” kata Tito.

Ia menambahkan masyarakat di dataran tinggi belum terbiasa menghadapi bencana besar.

“Biasanya logistik hanya 2 sampai 3 hari, mengharapkan nanti ada lalu lintas lancar. Begitu terputus jalan, pengalaman di Aceh Tengah Takengon, hari ketiga sudah hampir kekurangan logistik dan masyarakat mulai panik. Tapi untung cepat, waktu itu dari Bulog, Bapanas, BNPB, TNI, Polri, semua bergerak via udara,” ungkap Tito.

Sejak bencana melanda, pemerintah bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan. Sampai 25 Januari tercatat 54,8 ribu ton beras dan 6,7 ribu kiloliter minyak goreng telah didistribusikan.

Aceh menerima 10,2 ribu ton beras dan 2 ribu liter minyak goreng. Sumut mendapat 16,3 ribu ton beras dan 3,3 ribu kiloliter minyak goreng. Sumbar menerima 6,8 ribu ton beras dan 1,35 ribu kiloliter minyak goreng.

Selain itu, program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bencana alam menyalurkan 21,4 ribu ton beras. Aceh menerima 15,3 ribu ton, Sumut 5,1 ribu ton, dan Sumbar 1,1 ribu ton.

Tito menekankan stok beras dan minyak goreng di dataran tinggi harus diperkuat hingga tiga bulan. Ia menyebut daerah Bener Meriah, Gayo Luwes, Aceh Tengah, serta Nias sebagai wilayah yang perlu perhatian khusus.

“Gunungsitoli dari 98 kota, itu tertinggi. Sepuluh koma sekian persen adalah Gunungsitoli inflasinya,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok pangan aman hingga enam bulan ke depan.

“Bahan pangan kami siapkan di lapangan. Itu bisa sampai 6 bulan ke depan. Untuk pangan, khususnya beras di lapangan. Insya Allah, khusus untuk pangan aman, itu bisa tertutupi 6 bulan ke depan,” jelas Amran.

Catatan Bapanas per 27 Januari menunjukkan stok beras Bulog di tiga provinsi masih 103,2 ribu ton.

Aceh menyimpan 65,3 ribu ton, Sumut 27,7 ribu ton, dan Sumbar 10,2 ribu ton. Amran menambahkan daerah yang tidak terdampak bencana sudah mulai panen, sehingga pasokan beras tetap terjaga.

Bulog mencatat serapan beras Januari 2026 mencapai 28,3 ribu ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

“Yang terakhir, kami sudah mengirim bantuan Kementan dan Bapanas Peduli, tiga kapal ke Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hanya saja, yang agak berat adalah yang kurang lebih (lahan sawah) 32 ribu hektare yang berat, tapi insya Allah kami bisa selesaikan tahun ini,” ungkap Amran.

“Kami selesaikan dulu yang 90 persen, sehingga masyarakat, petani di sana bisa berproduksi agar pangannya tidak langka ke depan,” pungkasnya.[]

Banjir di Tangerang Rusak 1.387 Hektare Sawah

0
Banjir di Kabupaten Tangerang berdampak pada 1.387 hektare lahan pertanian padi, dengan 194,5 hektare mengalami gagal panen. DPKP siapkan benih pengganti.
Banjir di Kabupaten Tangerang berdampak pada 1.387 hektare lahan pertanian padi, dengan 194,5 hektare mengalami gagal panen. DPKP siapkan benih pengganti.

TANIMERDEKA – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Banten, mencatat banjir merendam 1.387 hektare lahan padi. Dari total luas tersebut, 194,5 hektare mengalami puso atau gagal panen.

Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, menyebutkan lahan terdampak tersebar di 14 kecamatan. Wilayah itu meliputi Cisoka, Tigaraksa, Panongan, Jayanti, Balaraja, Sindang Jaya, Rajeg, Jambe, Sukadiri, Pakuhaji, Kronjo, Kresek, Kemiri, dan Mauk.

“Total lahan sawah yang terendam atau terdampak banjir mencapai 1.387 hektare, sementara yang terindikasi puso sekitar 194,5 hektare,” ujar Ujang, pada Kamis, 28 Januari 2026.

Ia mengatakan bantuan benih padi pengganti sudah disiapkan bagi kelompok tani yang gagal panen.

“Untuk lahan yang mengalami puso, kami sudah menyiapkan benih pengganti bagi kelompok tani terdampak,” kata Ujang.

DPKP masih melakukan pendataan lanjutan terhadap sawah yang terendam. Proses dilakukan bersama penyuluh pertanian Kementerian Pertanian dengan mempertimbangkan prakiraan iklim dari BMKG hingga pertengahan Februari 2026.

Sebagai langkah mitigasi, Ujang menyebutkan koordinasi dilakukan dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi lahan, baik saat banjir maupun pascabanjir.

“Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Kementerian Pertanian terkait penanganan lahan pertanian yang mengalami gagal panen akibat bencana banjir,” jelas Ujang.

Banjir yang melanda wilayah Tangerang kali ini menambah beban petani yang baru saja memasuki masa tanam. Pemerintah daerah berharap bantuan benih dan pendampingan teknis dapat mempercepat pemulihan agar produksi padi tidak terganggu secara signifikan.[]

Kunjungi Provinsi Banten, Don Muzakir: Tani Merdeka Harus Hadir di Tengah Petani

0

TANIMERDEKA – Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, melakukan kunjungan ke Provinsi Banten, pada Rabu, 28 Januari 2026. Kunjungan ini menjadi konsolidasi sekaligus penguatan pengurus DPW dan DPD Tani Merdeka Indonesia se-Banten.

Don Muzakir menegaskan Tani Merdeka Indonesia harus hadir langsung di tengah petani, guna mendengarkan langsung suara petani.

“Tani Merdeka harus menjadi mata dan telinga Presiden Prabowo Subianto dalam pengawasan program-program kerja pertanian. Kita wajib mengedukasi, mendampingi kelompok tani, dan melakukan terobosan-terobosan pertanian untuk mendukung program pemerintah,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran pengurus hingga tingkat desa. “Seluruh pengurus Tani Merdeka Provinsi Banten harus turun ke lapangan. Pastikan pupuk tepat sasaran, petani mendapat akses pasar yang baik, dan pendampingan sosial berjalan maksimal. Fokus kita adalah desa, sesuai arahan Dewan Pembina Tani Merdeka, Bapak Sudaryono, yaitu membangun jaringan hingga ke tingkat desa,” tegasnya.

Don Muzakir mengingatkan agar organisasi tidak hanya aktif di tingkat atas. “Organisasi harus dijalankan secara maksimal di lapangan. Jangan sampai kita hanya kuat di atas, tapi tidak hadir mendampingi petani di desa,” tambahnya.

Sementara itu Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Banten, Iim Ibrohim, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran Don Muzakir membawa solusi konkret bagi persoalan di daerah.

“Alhamdulillah, hari ini kedatangan Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia menjadi energi baru bagi kami. Hadir DPW, DPD Lebak, DPD Cilegon, DPD Tangerang, serta pengurus dan penasihat DPW. Berbagai persoalan dan program yang disampaikan teman-teman DPD dapat dijawab dan diberikan solusi langsung oleh Ketua Umum,” ujar Iim.

Iim menyampaikan DPW Tani Merdeka Indonesia Banten akan menindaklanjuti arahan melalui agenda konsolidasi wilayah.

“Insya Allah pada 5 Februari mendatang, kami akan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Tani Merdeka Provinsi Banten di wilayah Serang, yang akan dihadiri sekitar 100 peserta,” pungkasnya.[]

Tani Merdeka Indonesia dan Komunitas Banokeling Dorong Desa Mandiri Lewat Inovasi Sampah Kreatif

0

TANIMERDEKA – Upaya mengubah sampah menjadi sumber nilai ekonomi mulai digerakkan di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Magelang bekerja sama dengan DPD Tani Merdeka Indonesia Wilayah Khusus Masyarakat Adat Banokeling menggelar pelatihan bertajuk Sampah Kreatif dan Ramah Lingkungan: Mewujudkan Desa Pekuncen yang Mandiri.

Pelatihan berlangsung dua hari, Selasa–Rabu 27–28 Januari 2026. Sebanyak 40 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Dharma Putri Banokeling ikut serta, bersama tokoh masyarakat, pemuda adat, dan kader lingkungan setempat.

Hari pertama acara dibuka Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyumas, Eko Heru Surono, yang diwakili Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Setyo Adhi Nugroho.

Setyo mengapresiasi kolaborasi antara organisasi masyarakat dan komunitas adat. “Model seperti ini penting karena tidak hanya membangun fisik desa, tetapi juga membangun kesadaran sosial, budaya, dan kebangsaan. Ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat sipil,” kata Setyo.

Materi awal disampaikan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Magelang, Sri Sumirat, yang dikenal sebagai aktivis lingkungan. Ia menekankan sampah harus dipahami sebagai peluang.

“Sampah hari ini bukan sekadar limbah, tetapi sumber daya baru. Jika dikelola dengan ilmu dan kreativitas, ia bisa menjadi berkah ekonomi,” ungkap Sri Sumirat.

Malam harinya peserta menerima materi inti mengenai eco-enzym, zero waste, dan manajemen bank sampah sebagai sistem ekonomi sirkular desa.

Hari kedua dijadwalkan praktik langsung pembuatan eco-enzym dan penerapan konsep zero waste dalam rumah tangga.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Wilayah Khusus Masyarakat Adat Banokeling, Aris Munandar, mengatakan program ini sebagai jembatan tradisi dan modernitas.

“Bagi masyarakat Banokeling, menjaga alam adalah bagian dari laku hidup. Melalui inovasi sampah kreatif, kami ingin menunjukkan bahwa adat dan teknologi bisa berjalan berdampingan untuk kemandirian desa,” kata Aris.

Sementara itu Ketua Yayasan Dharma Putra Banokeling, Ritam, menilai kegiatan ini memperkuat peran perempuan adat dalam gerakan lingkungan.

“Ini bukan hanya soal sampah, tetapi soal menanamkan kesadaran kolektif bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Komunitas Adat Banokeling memandang Ibu Bumi sebagai sumber kehidupan dan Bapak Langit sebagai penjaga keseimbangan. Konsep spiritual itu menjadi fondasi etis dalam membangun harmoni manusia dan alam.[]

DPD Tani Merdeka Indonesia OKU Timur Dorong Kemitraan Adil dalam Program Tebu Rakyat

0

TANIMERDEKA – Sosialisasi rapat koordinasi perluasan tanam tebu rakyat berlangsung di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sriwangi, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, pada Rabu, 28 Januari 2026. Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dan organisasi petani untuk mendukung petani tebu rakyat.

Rakor dihadiri Kepala Bidang Perkebunan OKU Timur Basuki, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia OKU Timur M. Daud, Kepala Bidang Tanaman Pangan Andri, Koordinator Katimker OKU Timur Arifin, Koordinator BPP Semendawai Suku III Dinna Nur Aini, Koordinator BPP Belitang Mulya Eko Suparyanto, Koordinator BPP Semendawai Timur Ali Antoni, serta para penyuluh pertanian lapangan dan mitra tebu dari tiga kecamatan.

Tiga kecamatan yang menjadi fokus program perluasan tebu rakyat adalah Semendawai Suku III, Belitang Mulya, dan Semendawai Timur.

Basuki menegaskan program perluasan tebu rakyat harus memberi manfaat nyata.

“Pemerintah hadir untuk petani. Program perluasan tebu rakyat ini harus benar-benar menguntungkan petani, bukan memberatkan. Petani wajib mendapatkan pendampingan penuh, akses sarana produksi, serta kepastian kemitraan yang adil,” kata Basuki.

Sementara itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten OKU Timur, M. Daud, menekankan pentingnya keberpihakan nyata terhadap petani.

“Petani jangan hanya dijadikan objek. Kami ingin petani menjadi subjek utama dalam program tebu rakyat ini. Mulai dari penentuan pola tanam, kemitraan, hingga harga, semua harus berpihak kepada petani. Tani Merdeka akan berdiri di garis depan untuk mengawal kepentingan petani,” ujar M. Daud.

Rakor juga membahas peran strategis penyuluh pertanian lapangan dan BPP sebagai garda terdepan pendampingan petani. Pendampingan dinilai penting agar perluasan tanam tebu rakyat berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Kegiatan ini diharapkan menjadi solusi peningkatan kesejahteraan petani, membuka lapangan usaha di pedesaan, serta memperkuat kemandirian pertanian daerah.

Pemerintah daerah bersama organisasi tani menilai keberhasilan program akan bergantung pada sinergi antara petani, penyuluh, dan mitra usaha.[]

Stok Beras Haji Aman, Bulog Buka Peluang Ekspor ke Arab Saudi

0

TANIMERDEKA – PT Perum Bulog menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia sekaligus membuka peluang ekspor ke Arab Saudi.

Komitmen itu dibahas Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Pertanian di Jakarta.

“Bulog pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyediaan beras berkualitas untuk konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi,” kata Rizal dalam keterangan resminya, pada Selasa, 27 Januari 2026.

Jumlah jemaah dan petugas haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi diperkirakan mencapai 205.000 orang. Kebutuhan beras hampir 4 ribu ton.

Rizal memastikan Bulog menyiapkan beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen sesuai standar konsumsi jemaah.

“Dari sisi stok dan sistem logistik, Bulog memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan pasokan berjalan dengan tepat jumlah, mutu, dan waktu,” ujar Rizal.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Jaenal Effendi, menegaskan pemenuhan kebutuhan beras tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” kata Jaenal.

Kementerian Pertanian mendukung langkah itu dengan regulasi dan kebijakan yang memperlancar pasokan beras jemaah haji. Dukungan teknis dan fasilitas izin juga disiapkan agar produk beras dalam negeri memiliki daya saing di pasar global.

Sinergi Bulog, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Pertanian diharapkan membuka peluang bagi pengusaha dan petani lokal masuk ke pasar internasional.

Wacana ekspor beras sebelumnya beberapa kali diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Salah satunya disampaikan langsung di depan presiden saat pengumuman swasembada beras 2025.

“Izin Bapak Presiden, yang penting Bulog izinnya dan serapannya, 3 bulan ke depan. Sama saja 2025, aku tidak minta lebih. Sama saja. Hampir pasti kita lakukan ekspor tahun ini,” kata Amran di Cilebar, Karawang Timur, Jawa Barat, pada Rabu 7 Januari 2026 lalu.

Kementerian Pertanian mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 3,2 juta ton pada Januari 2026. Tahun ini Bulog diperintahkan menyerap 4 juta ton beras dari petani.

Pemerintah juga memperkirakan hasil panen akan meningkat karena luasan lahan tanam padi bertambah 500.000 hektare dibanding 2025.[]

Alumni Bootcamp Petani Milenial Magelang Siap Jadi Penggerak Pertanian Muda

0

TANIMERDEKA – Bootcamp Petani Milenial yang diselenggarakan DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Magelang resmi ditutup pada Minggu sore, 25 Januari 2026. Penutupan berlangsung di Pondok Pesantren Selamat, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.

Penutupan bootcamp menandai lahirnya Alumni Bootcamp Angkatan Pertama. Forum alumni menunjuk Baharudin sebagai Koordinator Alumni Bootcamp 1. Ia diberi mandat menyusun struktur organisasi dan merancang agenda kerja tani pascapelatihan.

Acara dihadiri pengurus dan anggota DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Magelang, tim instruktur, pendiri Pondok Pesantren Selamat, serta seluruh peserta pelatihan.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Magelang, Sri Sumirat, menegaskan pembentukan alumni adalah langkah strategis.

“Kami tidak ingin pelatihan ini berhenti sebagai kegiatan seremonial. Alumni harus menjadi aktor utama di lapangan, membangun pertanian produktif, modern, dan berpihak pada petani kecil,” ujarnya.

Ia menekankan krisis regenerasi petani sebagai tantangan terbesar.

“Kalau anak muda tidak turun ke sawah hari ini, maka besok kita akan kehilangan kedaulatan pangan. Karena itu, alumni bootcamp ini harus menjadi penggerak di komunitasnya masing-masing,” katanya.

Suasana penutupan semakin khidmat ketika KH Abdurrosyid Ahmad, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Selamat, menyampaikan refleksi spiritual tentang makna bertani.

“Allah itu Maha Petani, sebagaimana tersirat dalam Al-Baqarah ayat 164. Rasulullah saw pun bukan hanya berdagang, tetapi juga bertani saat di Madinah,” ujar Abah Abdurrosyid.

Menurutnya, bertani bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan jalan ibadah dan dzikir sosial.

“Bertani adalah dzikir paling nyata. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk umat. Di situlah kesejahteraan dibangun, dan di situlah iman diuji dalam perbuatan,” katanya.

KH Abdurrosyid menegaskan bertani adalah pembuktian iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari tanah lahir kehidupan, dari kerja tani tumbuh keadilan sosial.[]

Kelompok Tani Binaan Tani Merdeka Lampung Barat Bersinergi Kembangkan UPJA

0

TANIMERDEKA – Kelompok tani binaan DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat menjalin kerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Lampung Barat. Sinergi ini difokuskan pada pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang diharapkan mampu memperkuat produktivitas petani di daerah.

Rapat koordinasi berlangsung di kantor Dinas TPH Lampung Barat. Sejumlah kelompok tani hadir, termasuk Ketua DPD Tani Merdeka Lampung Barat, Haris Arifin Lubis.

Haris menilai langkah ini sangat baik bagi kelompok tani, maka kolaborasi dengan pemerintah daerah ini sangat penting.

“Ini langkah yang baik, sangat membantu kelompok tani,” ujarnya, pada Senin, 26 Januari 2026.

Haris menambahkan, keberadaan UPJA memberi peluang besar bagi petani untuk mengakses alat dan mesin pertanian secara lebih mudah.

“Petani sering kesulitan mendapatkan alsintan tepat waktu. Dengan UPJA, kebutuhan itu bisa terpenuhi lebih cepat dan lebih terjangkau,” katanya.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan UPJA secara transparan dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada komitmen kelompok tani dalam menjaga keberlangsungan usaha.

Dinas TPH Lampung Barat sebelumnya mengajak seluruh kelompok tani untuk aktif memanfaatkan fasilitas ini. UPJA dinilai mampu mengurangi beban biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi kerja di lapangan.

Haris menegaskan komitmen Tani Merdeka Indonesia untuk terus mendampingi kelompok tani.

“Kami akan kawal agar UPJA benar-benar berjalan sesuai tujuan, membantu petani, dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucapnya.

Langkah ini upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan kerja sama yang solid, Lampung Barat diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pertanian sekaligus memberi manfaat nyata bagi petani di lapangan.[]

NTB Melejit, Sawah Jadi Penopang Swasembada 2026

0

TANIMREKA – Produksi padi di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menanjak tajam. Angka resmi menunjukkan lonjakan signifikan, menempatkan NTB sebagai salah satu penopang utama agenda swasembada pangan nasional 2026.

Setelah sempat turun pada 2024, produksi padi NTB pada 2025 melonjak hingga 1,7 juta ton gabah kering giling.

Kenaikan lebih dari 16 persen itu ditopang oleh bertambahnya luas panen puluhan ribu hektare, produktivitas yang ikut naik, serta stok benih dalam kondisi surplus.

Kenaikan ini bukan sekadar statistik tahunan. Ia menandai fase penting dalam perjalanan pertanian NTB. Dari daerah yang kerap dihantui fluktuasi iklim, keterbatasan air, dan alih fungsi lahan, NTB kini tampil lebih percaya diri sebagai basis produksi pangan.

Data menunjukkan luas panen meningkat dari 281 ribu hektare menjadi lebih dari 322 ribu hektare. Produktivitas naik tipis, dari 51 kuintal per hektare menjadi lebih dari 52 kuintal. Artinya, lonjakan produksi lebih banyak ditopang oleh perluasan area tanam, bukan semata hasil per hektare.

Program optimalisasi lahan menjadi faktor kunci. Lahan tadah hujan mulai disentuh dengan pompanisasi, sumur resapan, dan perbaikan jaringan irigasi sederhana. Indeks pertanaman perlahan meningkat. Petani yang sebelumnya hanya menanam sekali setahun kini mencoba dua kali, bahkan di beberapa lokasi bersiap menuju tiga kali tanam.

Ketersediaan benih juga berperan besar. Stok benih padi mencapai hampir dua kali lipat dari kebutuhan daerah. NTB tidak hanya aman untuk kebutuhan internal, tetapi juga mampu menyuplai provinsi lain. Sistem perbenihan mulai terkelola lebih rapi, tidak lagi menjadi titik lemah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Namun keberhasilan ini masih rapuh. Lonjakan produksi bergantung pada program pemerintah, subsidi pupuk, harga gabah yang relatif menguntungkan, serta dukungan lintas sektor. Jika salah satu penopang goyah, capaian bisa kembali stagnan.

Sebagian besar sawah di NTB masih bergantung pada pola tadah hujan. Program optimalisasi lahan membantu, tetapi cakupannya terbatas dibanding luas baku sawah.

Kompetisi penggunaan lahan juga menjadi persoalan. Diversifikasi komoditas seperti tembakau, bawang, dan cabai memberi nilai ekonomi cepat. Namun konsekuensinya, luas tanam padi berkurang. Data menunjukkan puluhan ribu hektare sawah digunakan untuk komoditas nonpadi, menyebabkan potensi produksi hilang tidak kecil.

Lonjakan produksi juga membawa tantangan pasar. Produksi yang meningkat tanpa serapan yang baik berisiko menekan harga di tingkat petani. Penyerapan gabah dan beras menjadi krusial. Surplus tanpa manajemen stok dan distribusi efisien bisa berubah menjadi beban ekonomi.

Aspek lingkungan tak boleh diabaikan. Intensifikasi dan peningkatan indeks tanam berpotensi menekan tanah dan air. Tanpa pengelolaan berkelanjutan, produktivitas jangka panjang bisa tergerus. Swasembada yang mengejar angka tetapi mengabaikan daya dukung lingkungan akan sulit bertahan.

Menjaga Swasembada

Lonjakan produksi padi NTB harus dibaca sebagai momentum, bukan garis akhir. Tantangan ke depan adalah mengubah capaian tahunan menjadi sistem yang tahan guncangan.

Perlindungan lahan pertanian harus menjadi agenda utama. Tanpa kepastian ruang, peningkatan produksi akan selalu berhadapan dengan ancaman alih fungsi. Pengelolaan air perlu ditingkatkan dari pompanisasi darurat menuju sistem irigasi yang terencana dan adaptif terhadap iklim.

Kesejahteraan petani harus ditempatkan sebagai indikator utama. Produksi tinggi tanpa keuntungan layak akan melemahkan motivasi. Skema harga, serapan, dan akses pasar perlu diperkuat agar surplus benar-benar menjadi berkah.

Swasembada pangan harus dipahami sebagai bagian dari ketahanan nasional. Ketika NTB mampu menjaga produksi secara berkelanjutan, daerah ini tidak hanya mengamankan kebutuhan lokal, tetapi juga menopang stabilitas pangan Indonesia.

Produksi padi NTB yang melonjak adalah kabar baik. Namun ujian sesungguhnya adalah menjaga agar lonjakan itu tidak sekadar sesaat, melainkan menjadi fondasi kuat menuju kemandirian pangan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan negeri.[]