Search
Beranda blog Halaman 6

Tani Merdeka Prioritaskan Isu Pangan di Rapimnas

Penulis
Tani Merdeka Indonesia
-
0
Nandang Sudrajat Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Indonesia dalam wawancara eksklusif jelang Rapimnas di Siasat Channel
Nandang Sudrajat Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Indonesia dalam wawancara eksklusif jelang Rapimnas di Siasat Channel

JAKARTA– Organisasi Tani Merdeka menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pangan sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Hal ini menjadi pembahasan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar pada 27-28 Agustus 2025.

Sekretaris Jenderal  Tani Merdeka Nandang menjelaskan, langkah ini selaras dengan Asta Cita Presiden, di mana menempatkan pangan sebagai prioritas utama pembangunan. 

“Pangan adalah kebutuhan dasar rakyat banyak dan tidak bisa diselesaikan secara instan. Karena itu, kami menganggapnya sebagai hal strategis yang harus diamankan, didukung, dan disukseskan,” ujarnya saat tampil di YouTube Siasat channel pada Rabu, (13/08/2025)

Ia menambahkan, Rapimnas kali ini memang disiapkan untuk membahas isu-isu strategis, terutama ketahanan pangan nasional, yang dianggap sebagai fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. 

Makanya ajang Rapimnas ajang membahas hal-hal strategis dalam kaitann itu kami melakukan Rapimnas,” katanya.

Selain fokus pada isu pangan, Rapimnas juga akan menjadi momentum evaluasi internal organisasi. Pasca kongres, pihaknya menemukan fakta bahwa tidak semua pengurus aktif menjalankan tugasnya. Kondisi ini dinilai dapat menghambat kinerja organisasi dalam menjalankan visi dan misinya.

“Ini lagu lama di banyak organisasi, di mana struktur pengurus terlihat lengkap, tetapi aktivitasnya tidak sejalan. Oleh karena itu, salah satu agenda Rapimnas adalah melakukan reshuffle terhadap pengurus-pengurus yang tidak aktif. Ajang seperti ini seharusnya memang menjadi ruang untuk memperkuat kepengurusan,” tegasnya.

Tani Merdeka berharap, melalui Rapimnas ini, organisasi dapat semakin solid dan memiliki langkah strategis yang jelas dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dukungan dari seluruh pengurus, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan dapat memperkuat peran Tani Merdeka sebagai mitra pemerintah dan petani dalam menjaga ketersediaan pangan di Indonesia.

Tani Merdeka Dorong Petani Akar Rumput Jadi Garda Terdepan Swasembada Pangan

Penulis
Tani Merdeka Indonesia
-
0
Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Nandang Sudrajat tampil di Siasat Channel
Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Nandang Sudrajat tampil di Siasat Channel

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Tani Merdeka, Nandang Sudrajat, menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan hanya bisa dicapai jika petani tingkat akar rumput dilibatkan secara aktif sebagai garda terdepan. Menurutnya, kebijakan strategis di sektor pangan tidak boleh berhenti di tataran konsep, tetapi harus benar-benar dijalankan di lapangan oleh para pelaku utama, yakni petani itu sendiri.

“Program swasembada pangan ini bukan hanya soal memenuhi target pemerintah. Dampaknya harus nyata, yakni ada peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan bagi petani,” kata Nandang di YouTube Siasat channel pada Rabu, (13/08/2025).

Salah satu contoh kebijakan konkret yang dinilai berpihak pada petani adalah keputusan Presiden menetapkan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Dengan kebijakan tersebut, Perum Bulog membeli gabah langsung di sawah tanpa memperhitungkan kadar air maupun kadar hampa yang selama ini sering mengurangi harga jual.

Nandang menjelaskan, skema ini merupakan perubahan mendasar dari kebijakan sebelumnya. Awalnya, Bulog hanya membeli beras, sehingga interaksi lebih banyak terjadi dengan pengusaha atau pemilik pabrik penggilingan. Kini, dengan membeli gabah langsung, Bulog berhadapan langsung dengan petani, memotong rantai distribusi, dan menekan peran tengkulak.

Perubahan ini, lanjutnya, terbukti meningkatkan semangat petani untuk kembali menanam padi. 

“Dulu, sering kali saat panen justru ada impor beras yang membuat harga di tingkat petani jatuh. Tahun ini, pemerintah memastikan tidak ada impor beras, dan ini harus kita pertahankan,” ujarnya.

Untuk menjaga keberhasilan tersebut, Nandang menekankan perlunya keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, hingga organisasi petani.

 “Tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pertanian. Petani adalah ujung tombak yang memproduksi padi, sehingga mereka harus berada di barisan paling depan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi petani dan penguatan jaringan perempuan tani agar produksi pangan berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi kunci efisiensi produksi. Menurutnya, pemerintah telah menyalurkan alsintan tanpa pungutan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika petani masih dibebani biaya tebus.

“Sekarang tidak ada lagi pungutan untuk alsintan. Kita pastikan alat ini sampai tepat sasaran dan digunakan secara maksimal,” kata Nandang.

Tani Merdeka berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga Indonesia bisa mempertahankan capaian swasembada tanpa harus bergantung pada impor.

Ingin Bangun Pabrik Pupuk di Riau, Investor Malaysia Ajak Kerja Sama Tani Merdeka

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Oksi Saputra Malay, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau. (tengah).
Oksi Saputra Malay, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau. (tengah).

TANIMERDEKA – Investor Malaysia yang memproduksi pupuk Mampan CRF melihat peluang besar di Indonesia. Permintaan pupuk asal Malaysia itu terus meningkat, terutama untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan buah-buahan.

Riau menjadi salah satu target utama. Selain potensi pasarnya besar, lokasinya dinilai strategis untuk distribusi. Pihak Pupuk Mampan berencana membangun pabrik di provinsi itu, sekaligus mengajak DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau untuk bekerja sama.

“Mereka ingin membangun pabrik di Riau agar pasokan pupuk lebih cepat dan merata. Pemilik pupuk Mampan Malaysia itu mengajak Tani Merdeka Riau untuk berkolaborasi demi memastikan petani mendapatkan pupuk berkualitas dengan harga terjangkau,” kata Oksi Saputra Malay, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau, pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara investor Malaysia dan pengurus DPW Tani Merdeka Riau, hadir dalam pertemuan itu Nila D Pane Sekjen DPW Tani Merdeka Riau.

Pupuk Mampan menilai kehadiran Tani Merdeka penting untuk memperkuat jaringan distribusi hingga tingkat petani.

Saat ini, pupuk Mampan sudah beredar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Menurut pria yang disapa Oksi, kehadiran pabrik di Riau diharapkan bisa memperluas jangkauan sekaligus memangkas biaya distribusi.

Salain itu tambah Oksi, rencana pembangunan pabrik ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo dalam program hilirisasi, yang mendorong pengolahan hasil sumber daya di dalam negeri untuk memberi nilai tambah.

“Kehadiran pabrik pupuk di Riau diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung produktivitas perkebunan,” katanya.

Selain memperkuat sektor pertanian, investasi ini juga akan membuka lapangan kerja baru. Oksi menegaskan, penyerapan tenaga kerja lokal menjadi prioritas dalam kerja sama tersebut.

“Kita ingin anak-anak muda Riau ikut terlibat, baik di sektor produksi, distribusi, maupun layanan teknis di lapangan,” ujarnya.

Saat ini, pupuk Mampan telah dipasarkan di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Menurut Oksi, kehadiran pabrik di Riau diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga memangkas biaya distribusi dan waktu pengiriman.

“Kita berharap kerja sama ini nanti menguntungkan semua pihak, terutama petani. Dengan adanya pabrik di Riau, kebutuhan pupuk untuk sawit dan buah-buahan bisa terpenuhi lebih cepat, dan masyarakat mendapat peluang kerja baru,” kata Oksi.[]

HUT RI Ke-80: Teknologi dan Gerakan Petani untuk Indonesia Mandiri

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Penulis Zulkarnaini
Penulis Zulkarnaini

Memasuki satu abad kemerdekaan, kedaulatan pangan menjadi agenda yang tak bisa ditawar. Ini bukan sekadar urusan produksi beras atau stok gudang. Kedaulatan pangan berarti rakyat berhak mendapat pangan sehat, sesuai budaya, dihasilkan dengan cara ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Rakyat juga berhak menentukan sistem pangan sendiri, tanpa dikendalikan pasar global atau kepentingan luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto memahami betul arti kedaulatan pangan. Dalam banyak kesempatan, ia menegaskan bangsa besar adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya dari tanah sendiri.

Janjinya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam dua tahun pemerintahan bukan sekadar slogan. Ini komitmen yang sedang dijalankan dengan langkah terukur.

Petani Indonesia menghadapi tantangan berat. Lahan produktif menyusut karena alih fungsi. Perubahan iklim mempersulit musim tanam. Pupuk kadang sulit didapat. Harga hasil panen sering jatuh di tangan tengkulak. Konsumsi beras per kapita yang mencapai 114 kilogram per tahun membuat ketergantungan makin tinggi.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras turun dari 30,90 juta ton pada 2023 menjadi 30,34 juta ton pada 2024. Penurunan ini terjadi karena luas panen menyusut. Meski produktivitas naik menjadi 5,29 ton gabah kering giling per hektare, target swasembada belum sepenuhnya aman.

Pemerintahan Presiden Prabowo menjawab tantangan ini dengan strategi ganda: perluasan lahan dan modernisasi teknologi. Pemerintah menargetkan pencetakan tiga juta hektare sawah baru dalam lima tahun.

Setiap tahun, 750 ribu hektare akan dibuka mulai 2025. Mekanisasi pertanian diperluas, mulai dari traktor modern, drone pemantau, hingga sensor tanah untuk mengatur pemupukan.

Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras hingga 32 juta ton per tahun. Bank Dunia mencatat, kenaikan 1 persen produktivitas beras bisa menurunkan kemiskinan pedesaan hingga 0,5 persen. Artinya, teknologi bukan hanya soal efisiensi, tapi juga kesejahteraan rakyat desa.

Bulog memperkuat penyerapan gabah dengan target 4 juta ton pada 2025. Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini melindungi petani dari permainan harga tengkulak. Volume pupuk subsidi dinaikkan menjadi 9,5 juta ton, dengan distribusi yang lebih cepat dan sederhana.

Langkah-langkah ini disokong gerakan organisasi tani. Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, memerintahkan seluruh pengurus daerah turun ke sawah dan ladang. Mereka mendengar keluhan petani, lalu menyampaikannya langsung ke pemerintah pusat. Kolaborasi ini memastikan program pangan Presiden Prabowo menjangkau lapisan paling bawah.

Rapat Pimpinan Nasional Tani Merdeka pada Agustus 2025 di Jakarta akan menjadi forum penting. Semua masalah di lapangan akan dibahas, mulai dari akses pupuk, harga gabah, hingga percepatan teknologi. Pemerintah mendapat mitra strategis untuk mengawal kebijakan hingga ke tingkat petani.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, bahkan menegaskan program pertanian harus menyentuh langsung kehidupan petani. Dialog dengan petani dan pemangku kepentingan terus dibuka. Hasilnya terlihat. Stok Cadangan Beras Pemerintah per Mei 2025 menembus 4 juta ton, rekor tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969.

Pemerintahan Prabowo sedang membangun sistem pangan yang kuat. Kedaulatan pangan bukan lagi mimpi. Dengan teknologi, kemitraan organisasi tani, dan kebijakan yang berpihak, Indonesia bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada impor.

Bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang benar-benar merdeka. Di bawah kepemimpinan Prabowo, jalan menuju kedaulatan pangan sedang dibuka lebar.[]

Penulis

Zulkarnaini
Pengurus DPN Tani Merdeka Indonesia

Tani Merdeka Lampung Ajak Kolaborasi Pemerintah Daerah Sukses Perkuat Swasembada Pangan

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Lampung mengajak kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperkuat program swasembada pangan di wilayah itu.

Hal tersebut diucapkan Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Lampung Jamaludin Wijaya usai silaturahmi dengan pejabat Dinas Pertanian Lampung, Selasa 12 Agustus 2025.

Ketua DPW Tani Merdeka Lampung, Jamaludin Wijaya, mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan semua pihak, khususnya Dinas Pertanian, untuk mendukung kemandirian pangan di Lampung.

“Kami ingin memastikan Lampung mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan swasembada,” ujar Jamaludin, Selasa, 12 Agustus 2025.

Ia menilai Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Menurutnya, sektor pertanian di Lampung hanya perlu didukung dengan kebijakan yang tepat, pendampingan petani, dan pemanfaatan teknologi modern.

“Kami siap membantu pemerintah daerah dalam pendampingan petani, penyediaan bibit unggul, dan penerapan teknologi yang efisien. Target kami jelas, swasembada pangan di Lampung bisa tercapai dan berkelanjutan,” tambah Jamaludin.

Jamaludin menegaskan kolaborasi ini bukan sekadar program jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan.

“Kami berharap ke depan, petani Lampung tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri, tetapi juga memasok ke wilayah lain. Ini bisa tercapai jika semua pihak bergerak bersama,” tutupnya.

Kunjungan pengurus DPW Tani Merdeka ke Dinas Pertanian Lampung disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Pertanian, Desti Aris Sandi. Ia menyambut baik ajakan kerja sama tersebut.

“Pemerintah daerah selalu terbuka terhadap kolaborasi yang bermanfaat untuk petani. Kami siap berkoordinasi dengan Tani Merdeka untuk memperkuat produksi pangan di Lampung,” kata Desti.

Desti mengaku, dalam pertemuan itu, membahas sejumlah program yang dapat dijalankan bersama, mulai dari pelatihan petani, penyediaan sarana produksi, hingga pengembangan pasar bagi hasil pertanian.[]

Ada Yang Tidak Suka Kalau Indonesia Menjadi Negara Maju

Penulis
Zulkarnaini
-
0

 

Perkuat Ketahanan Pangan, Tani Merdeka Tanggamus Jalin Kerja Sama dengan TNI

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tanggamus gelar pertemuan dengan Kodim 0424 Tanggamus.
Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tanggamus gelar pertemuan dengan Kodim 0424 Tanggamus.

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tanggamus jalin kerja sama dengan Kodim 0424 Tanggamus.

Pertemuan itu berlangsung di markas Kodim pada Senin, 12 Agustus 2025, dihadiri jajaran pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Tanggamus dan pejabat Kodim.

Ketua DPD Tani Merdeka Tanggamus, Isralludin, mengatakan pertemuan itu tidak sekadar membicarakan kerja sama teknis, tetapi juga membangun komunikasi yang berkelanjutan antara Tani Merdeka Indonesia dan TNI.

“Kami ingin kerja sama, supaya ini menjadi gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan pangan, sejalan dengan program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Isralludin menjelaskan, Tani Merdeka Tanggamus tengah menyiapkan program peningkatan produktivitas pertanian.

Menurutnya, kehadiran TNI bisa mempercepat realisasi program tersebut, terutama dalam aspek pendampingan di lapangan dan fasilitasi infrastruktur.

Isralludin menambahkan, kemitraan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional.

“Kami ingin membuktikan bahwa visi Presiden tidak berhenti di pusat, tapi bergerak sampai ke desa-desa,” katanya.

Sementara itu Dandim 0424 Tanggamus, Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono, menyambut baik gagasan itu. Ia menegaskan bahwa TNI memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, baik melalui program pendampingan maupun pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian produktif.

“Pertanian adalah penopang utama kehidupan masyarakat. Kami siap berkolaborasi sesuai kapasitas yang ada demi kemajuan bersama,” katanya.

Selain itu, dibicarakan pula rencana penyuluhan terpadu yang melibatkan penyuluh pertanian, anggota TNI, dan petani setempat.[]

 

DPD Tani Merdeka Probolinggo dan Situbondo Resmi Dilantik

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Probolinggo dan Kabupaten Situbondo periode 2025–2030 resmi dilantik. Acara berlangsung khidmat di Ruang Madakaripura, Kantor Pemkab Probolinggo, pada Senin, 11 Agustus 2025.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Timur, Riki Septiadi. Sejumlah pejabat daerah, tokoh pemuda, tokoh petani dan organisasi masyarakat hadir pada pelantikan itu.

Riki Septiadi menegaskan, Tani Merdeka Indonesia ini memegang peran strategis dalam menjalankan program pertanian yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat daerah.

“Tanggung jawab ketua wilayah dan daerah sangat besar. Tani Merdeka Indonesia harus menjadi penghubung kebijakan pusat dengan kebutuhan petani di lapangan,” ujarnya.

Menurut Riki, peran itu bukan sekadar administratif. Ketua wilayah dan daerah harus mampu memastikan kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dirasakan langsung petani.

Ia menekankan pentingnya koordinasi aktif antara pengurus Tani Merdeka Indonesia di daerah dan pemerintah setempat agar tidak ada kebijakan yang mandek di tengah jalan.

Sementara itu Ketua Tani Merdeka Indonesia Kota Probolinggo, Muhammad Saiz, menyampaikan komitmen organisasinya dalam menghadapi tantangan pertanian modern.

Ia menyebutkan masalah seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan kelangkaan pupuk sebagai isu mendesak.

“Masalah administrasi kartu tani, sistem e-RDKK yang rumit, dan tingginya harga pupuk non-subsidi menjadi hambatan serius yang perlu segera diatasi,” katanya.

Saiz menilai tantangan itu membutuhkan kerja sama erat antara Tani Merdeka Indonesia, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Ia berharap Tani Merdeka Indonesia bisa menjadi jembatan antara petani dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi, sekaligus menawarkan solusi berbasis kebutuhan di lapangan.[]

Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Besar: Presiden Prabowo Berhasil Lindungi Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Nabhani Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Besar.
Nabhani Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Besar.

TANIMERDEKA – Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Besar, Nabhani S.I.Kom, mengapresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram dan komoditas pertanian lain.

Menurutnya, langkah ini adalah bentuk nyata perlindungan dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Kebijakan penetapan harga ini adalah bukti nyata kebijakan pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan petani,” kata Nabhani di Aceh Besar, Selasa 12 Agustus 2025.

Ia menjelaskan, selama ini petani sering berada dalam posisi sulit akibat fluktuasi harga. Kondisi tersebut paling terasa saat musim panen raya, ketika harga komoditas seperti gabah dan jagung jatuh di bawah biaya produksi.

“Sebelumnya, fluktuasi harga komoditas contoh gabah dan jagung sering membuat petani berada pada posisi sulit, terutama saat musim panen raya,” ujar Nabhani.

Menurutnya, penetapan harga yang wajar dan menguntungkan akan memberikan jaminan pendapatan lebih stabil. Hal ini membuat petani lebih berani berinvestasi dalam usaha tani dan tidak lagi dihantui kekhawatiran harga jatuh.

“Kami sangat mengapresiasi langkah ini. Selain menjaga daya beli, kebijakan ini memberi kepastian usaha bagi petani. Mereka lebih fokus meningkatkan produksi tanpa dihantui kekhawatiran harga jatuh,” tegasnya.

Meski demikian, Nabhani mengingatkan keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penetapan harga di atas kertas.

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan harga yang ditetapkan benar-benar sampai ke tingkat petani.

“Pengawasan itu penting. Harga yang telah ditetapkan harus benar-benar berlaku hingga tingkat petani. Jangan sampai dimainkan oleh pedagang besar atau tengkulak,” ujar pria yang akrab disapa Pak Bhen.

Ia menilai, tanpa pengawasan yang konsisten, kebijakan ini rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan besar, sementara petani tetap dirugikan.

Nabhani mengaku DPD Tani Merdeka Aceh Besar menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait, membantu memantau distribusi dan penerapan harga di lapangan, sekaligus memberi masukan langsung kepada pemerintah jika ada indikasi pelanggaran.

“Kami ingin kebijakan ini benar-benar berpihak kepada petani. Kalau pengawasan kuat, harga stabil, dan pasar terjamin, petani Aceh Besar akan mandiri dan sejahtera,” kata Nabhani.[]

Nelayan Polewali Mandar Apresiasi Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo, Ini Sebabnya

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Kelompok nelayan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, memberikan apresiasi atas program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Polewali Mandar, Muchlis Syukur, dalam kegiatan sosialisasi bersama kelompok nelayan di daerah tersebut, Senin 11 Agustus 2025. Sosialisasi ini menjadi ajang bagi para nelayan untuk memahami arah kebijakan pemerintah sekaligus menyatakan komitmen mereka untuk terlibat.

“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto. Program ketahanan pangan ini adalah kebijakan yang tepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat nelayan. Kami siap berperan aktif dan mensukseskan program ini,” kata Muchlis Syukur.

Menurut Muchlis, nelayan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketersediaan pangan nasional, khususnya melalui pasokan ikan dan hasil laut.

Ia menilai jika peran tersebut didukung oleh kebijakan yang tepat, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan krisis pangan global.

“Ketersediaan pangan bukan hanya soal beras atau hasil pertanian. Hasil laut juga bagian penting. Nelayan di Polewali Mandar siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan pasokan ini terjaga,” ujarnya.

Ia juga berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan nelayan, mulai dari peralatan tangkap, harga jual ikan, hingga akses terhadap pasar yang lebih luas.

Menurutnya, dukungan tersebut akan membuat program ketahanan pangan berjalan lebih efektif.

Muchlis Syukur mengaku, sosialisasi ini diikuti sejumlah kelompok nelayan dan tokoh masyarakat setempat. Mereka menyambut baik penjelasan terkait program pemerintah dan menegaskan kesiapan berkolaborasi demi keberhasilan ketahanan pangan di tingkat daerah maupun nasional.

1...567...52Halaman 6 dari 52
Berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada para petani dalam mengatasi beragam tantangan sehari-hari, termasuk perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan masalah lain yang terkait dengan dunia pertanian.

Alamat:

Komplek Ruko BBC, No. B1 dan B2, Jl. Buncit Raya No. 24, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran - Jakarta Selatan 12780

Tlp:

0812-6931-667

Email

admin@tanimerdeka.com

© Tani Merdeka Indonesia | All rights reserved