Beranda blog Halaman 7

Presiden Prabowo Lantik Lulusan IPDN, Anak Buruh Bangunan dan Petani Raih Predikat Terbaik

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Presiden Prabowo Subianto melantik lulusan terbaik IPDN menjadi Pamong Praja Muda di Jatinangor, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026.
Presiden Prabowo Subianto melantik lulusan terbaik IPDN menjadi Pamong Praja Muda di Jatinangor, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026.

TANIMERDEKA – Presiden RI Prabowo Subianto melantik 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 menjadi Pamong Praja Muda. Prosesi pelantikan berlangsung di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Presiden Prabowo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mendampingi Presiden dalam prosesi pelantikan.

Pelantikan diawali dengan penyematan tanda pangkat kepada perwakilan lulusan terbaik IPDN. Tiga pamong praja muda yang meraih penghargaan tertinggi mendapat kesempatan menerima penghargaan langsung dari Presiden.

Lulusan terbaik IPDN tahun ini diraih Aji Bayu Ramadhan yang menerima penghargaan Kartika Astha Bratha. Aji merupakan putra Winoto Hadi, seorang buruh bangunan.

Penghargaan Sapta Abdi Praja diberikan kepada dua lulusan, yakni Charina Anggie Simbolon, putri Peltu TNI Marisi Mangapul Simbolon, serta Mohamad Toriq Anwar, putra seorang petani bernama Wartoyo.

Prestasi para lulusan tersebut menjadi perhatian karena berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana. Keberhasilan mereka menunjukkan kesempatan meraih prestasi terbuka bagi siapa pun melalui pendidikan dan pengabdian.

Setelah penyerahan penghargaan, Presiden Prabowo secara simbolis menyematkan tanda pangkat kepada ketiga Pamong Praja Muda tersebut.

Presiden kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti seluruh lulusan. Dalam sumpah itu, para Pamong Praja Muda menyatakan komitmen untuk mengabdi kepada negara, masyarakat, dan menjaga persatuan bangsa.

“Seluruh Pamong Praja Muda supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Setia dan menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Presiden Prabowo.

“Bahwa saya siap berkorban jiwa raga untuk kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Bahwa saya akan setia melayani, mengabdi dan menjadi tauladan kepada masyarakat,” imbuhnya.[]

Dongkrak Ekonomi Pesisir, KKP Percepat Rehabilitasi 15 Ribu Hektar Tambak di Aceh

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Produktivitas tambak di Aceh mulai pulih setelah sempat terhenti akibat bencana hidrologi. Pemerintah kini mempercepat rehabilitasi kawasan tambak agar para petambak bisa kembali berbudidaya dan menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 15.000 hektare tambak di Aceh kembali beroperasi hingga akhir 2026. Tahap awal difokuskan pada sekitar 5.200 hektare tambak yang ditargetkan aktif kembali paling lambat September 2026.

Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha mengatakan, percepatan rehabilitasi menjadi langkah penting untuk mengembalikan produktivitas sektor perikanan budidaya yang terdampak bencana.

Menurut Andy, pemulihan tidak hanya dilakukan dengan memperbaiki tambak yang rusak. Pemerintah juga menyiapkan bantuan benih dan pakan agar petambak dapat langsung kembali berproduksi setelah rehabilitasi selesai.

“Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya,” ujar Andy saat meninjau tambak di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.

Sinergi antara KKP, pemerintah daerah, dan Komisi IV DPR RI terus diperkuat untuk mempercepat proses pemulihan. Langkah itu diharapkan mampu mempercepat kebangkitan sektor perikanan budidaya di Aceh.

Hingga kini, seluas 694 hektare tambak telah kembali beroperasi. Lahan tersebut sudah dimanfaatkan untuk budidaya udang, bandeng, kakap, dan nila salin melalui penebaran benih. Luasan itu diperkirakan terus bertambah seiring berjalannya rehabilitasi di sejumlah wilayah terdampak.

KKP juga memperkuat dukungan sarana dan prasarana. Sebanyak 12 unit excavator disalurkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Delapan unit di antaranya difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di beberapa kabupaten di Aceh.

Dukungan pemerintah tidak hanya menyasar sektor budidaya. KKP turut membantu nelayan melalui penyaluran mesin kapal serta 100 unit coolbox berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.

Andy menjelaskan, tambak yang kembali dioperasikan dengan sistem budidaya tradisional plus diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang per hektare dalam satu siklus.

Dengan harga jual rata-rata Rp50.000 per kilogram, setiap hektare tambak berpotensi menghasilkan omzet sekitar Rp30 juta dalam waktu tiga bulan.

“Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari selesainya rehabilitasi, tetapi dari kemampuan petambak kembali bekerja dan memperoleh pendapatan,” katanya.

Percepatan rehabilitasi dilakukan melalui refocusing anggaran internal KKP. Langkah itu diambil agar masyarakat tidak perlu menunggu proses administrasi anggaran rehabilitasi yang masih berjalan. Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan diberikan tanpa dipungut biaya.

Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid mengapresiasi langkah cepat KKP dalam mempercepat pemulihan tambak di Aceh. Menurutnya, kebijakan refocusing anggaran menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“KKP mengambil langkah yang sangat cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata TA Khalid.

Program rehabilitasi mulai dirasakan manfaatnya oleh para petambak. Fazil, petambak asal Pidie Jaya, mengatakan bantuan benih dan pakan menjadi modal penting untuk kembali menjalankan usaha setelah tambaknya rusak akibat bencana.

“Bantuan benih dan pakan ini sangat membantu kami untuk kembali beroperasi. Saya yakin tiga bulan ke depan sudah bisa panen,” ujarnya.

Pemulihan tambak diharapkan tidak hanya mengembalikan produksi perikanan budidaya, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Pemerintah menilai percepatan rehabilitasi menjadi langkah penting untuk menggerakkan kembali roda ekonomi di wilayah yang terdampak bencana sekaligus memperkuat ketahanan sektor perikanan budidaya di Aceh.[]

Pelantikan DPW Tani Merdeka Sumut, Bobby Nasution Ajak Tani Merdeka Perkuat Kolaborasi

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution

TANIMERDEKA – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan ketahanan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah hingga tingkat desa.

Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara, di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara, Medan, pada Selasa, 28 Juli 2026.

Bobby mengatakan kebutuhan pangan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Karena itu, pemerintah di semua tingkatan harus memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan baik.

Menurutnya, tanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya berada di tangan kepala keluarga, tetapi juga pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Presiden Prabowo Subianto, kata Bobby, telah menempatkan sektor pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Karena itu, seluruh pihak perlu memastikan setiap program pemerintah dapat diterapkan hingga tingkat paling bawah.

“Dan tugas kita, adalah bagaimana program presiden ini bisa terimplementasi bisa sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami,” kata Bobby.

Bobby menilai berbagai program pemerintah di sektor pertanian mulai menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat dari penyerapan hasil panen petani yang dinilai semakin baik.

“Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden sejalan semua termasuk di bidang pertanian, kita tahu data-data bagaimana penyerapan petani hari ini sudah sangat baik,” kata Bobby.

Ia juga mengajak Tani Merdeka Indonesia memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, organisasi petani memiliki sumber daya dan pengalaman yang dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pertanian di daerah.

“Nanti dengan Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya, karena kami yakin semuanya sudah ada expertnya disana,” kata Bobby.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menyambut baik ajakan tersebut. Menurutnya, Tani Merdeka Indonesia siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal berbagai program strategis di sektor pertanian, mulai dari penguatan ketahanan pangan, percepatan swasembada pangan, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Don Muzakir menegaskan pengurus Tani Merdeka di seluruh daerah harus hadir di tengah petani. Organisasi, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai wadah berhimpun, tetapi juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.

“Tani Merdeka Indonesia siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal program ketahanan pangan, swasembada pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis. Kami ingin seluruh pengurus bekerja nyata bersama petani, memperkuat organisasi sampai ke desa, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Don Muzakir.

Sementara itu, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara Gusmiyadi mengapresiasi perhatian Gubernur Bobby Nasution terhadap pembangunan sektor pertanian di Sumatera Utara.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Gusmiyadi juga mendukung rencana penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumatera Utara. Ia menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat pengembangan sektor pangan secara lebih terarah.

Selain itu, ia mengungkapkan Sumatera Utara batal menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan 2029. Meski demikian, pihaknya mengusulkan agar provinsi tersebut menjadi tuan rumah pertemuan petani dari seluruh Indonesia.

“Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia,” kata Gusmiyadi.[]

Tani Merdeka Sumut Punya Pengurus Baru, Don Muzakir Minta Program Prabowo Dikawal hingga Daerah

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara resmi dilantik, pelantikan berlangsung di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara, Jalan Ngalengko, Medan, pada Selasa, 28 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir.

Kepengurusan baru DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara dipimpin Gusmiyadi sebagai Ketua. Ia didampingi Ainal Mardiah, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua Harian, Zulham Junaidi sebagai Sekretaris, dan Chairuddin Lubis sebagai Bendahara.

Gusmiyadi menggantikan almarhum Muhammad Husni yang sebelumnya memimpin organisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Don Muzakir menegaskan Tani Merdeka Indonesia akan menjadi garda terdepan dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama mewujudkan swasembada pangan dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tani Merdeka Indonesia hadir untuk mengawal dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan, mewujudkan swasembada pangan, sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Apalagi Mas Sudaryono selaku Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia sudah diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Prabowo Soebianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk itu saya meminta kepada seluruh pengurus di daerah harus bekerja nyata bersama pemerintah agar program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Don Muzakir.

Don Muzakir meminta seluruh pengurus tidak berhenti pada kegiatan organisasi semata. Menurutnya, pengurus di daerah harus aktif mendampingi petani, mengawal pelaksanaan program pemerintah, serta memastikan setiap kebijakan yang berpihak kepada petani benar-benar berjalan hingga ke tingkat desa.

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Tani Merdeka Sumatera Utara mengajak seluruh elemen memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian di provinsi tersebut.

Menurut Bobby, keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan kerja sama antara pemerintah, organisasi petani, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa bekerja sendiri. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan organisasi petani, saya optimistis kita mampu mewujudkan petani Sumatera Utara yang lebih maju, produktif, dan sejahtera, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional,” kata Bobby Nasution.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara Gusmiyadi menyatakan kepengurusan yang baru siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat ketahanan pangan.

Selain mendukung program swasembada pangan nasional, pihaknya juga akan mendorong pengembangan sektor peternakan, khususnya sapi, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan daging di Sumatera Utara.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Tidak hanya itu, kami juga ingin memperkuat ketahanan daging dengan mendorong Sumatera Utara menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar di Indonesia. Kami mengajak seluruh kader Tani Merdeka Indonesia di Sumatera Utara untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga cita-cita tersebut dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat dan petani,” kata Gusmiyadi.

Pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan yang juga Ketua HKTI Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu, Bendahara DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Meriyawaty Amelia Prasetio atau Bunda Ayin yang mewakili DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, unsur Forkopimda Sumatera Utara, serta sejumlah kepala daerah.

Sejumlah kepala daerah yang hadir antara lain Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina, Wakil Bupati Batubara Syafrizal, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, dan Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo.

Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara menargetkan sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas pendampingan kepada petani di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.[]

Tutup Diklat ke 4 di Medan, Don Muzakir Minta Tani Merdeka Indonesia Kawal Swasembada Pangan dan MBG hingga Desa

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia menutup Diklat ke 4 Tani Merdeka Indonesia di Medan.
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia menutup Diklat ke 4 Tani Merdeka Indonesia di Medan.

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir meminta seluruh pengurus Tani Merdeka Indonesia memperkuat organisasi hingga ke tingkat desa. Langkah itu dinilai penting agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama swasembada pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), benar-benar berjalan hingga ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Don Muzakir saat menutup Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tani Merdeka Indonesia IV di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, Medan, pada Senin 28 Juli 2026 malam.

Diklat yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti sekitar 210 pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas kader dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Don Muzakir menegaskan, kekuatan organisasi tidak berada di tingkat pusat, melainkan di koordinator desa (kordes). Karena itu, seluruh pengurus diminta memperkuat struktur organisasi hingga ke pelosok desa agar mampu mendampingi petani dan mengawal pelaksanaan program pemerintah.

“Pengurus Tani Merdeka Indonesia di seluruh Indonesia harus menjangkau setiap pelosok desa. Kekuatan kita ada di kordes. Karena itu, struktur organisasi dan basis di tingkat desa harus terus diperkuat agar kehadiran kita benar-benar dirasakan petani,” kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, Tani Merdeka Indonesia tidak cukup hanya menjadi organisasi kemasyarakatan. Organisasi harus hadir sebagai mitra petani yang mampu mengawal kebijakan pemerintah sekaligus membantu menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Tani Merdeka Indonesia tidak boleh hanya menjadi organisasi. Kita harus menjadi kekuatan yang hadir di tengah masyarakat, membela kepentingan petani, nelayan, dan pedagang, sekaligus memastikan seluruh program Presiden Prabowo berjalan dengan baik sampai ke tingkat desa,” ujarnya.

Don Muzakir juga memberikan perhatian khusus terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program tersebut bukan hanya menyasar perbaikan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa karena menyerap hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk pangan lokal.

Karena itu, ia meminta seluruh kader ikut mengawal pelaksanaan MBG agar terus berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Program MBG adalah program yang sangat baik. Program ini bukan hanya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa karena menyerap hasil produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha pangan lokal. Karena itu, kita harus bersatu menyukseskan program ini,” katanya.

Don Muzakir juga mengajak seluruh kader mendukung pembenahan yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam memperbaiki tata kelola Program MBG. Menurutnya, langkah tersebut perlu dikawal agar pelaksanaan program semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas.

“Kita harus berada di barisan terdepan membela setiap upaya perbaikan yang dilakukan Kepala BGN Sudaryono. Pembenahan Program MBG harus kita dukung karena tujuannya agar manfaatnya semakin luas dan pelaksanaannya semakin baik,” tegasnya.

Selain mengawal MBG, Don Muzakir meminta seluruh pengurus aktif membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani. Pengurus diminta turun langsung ke lapangan untuk mendengar kebutuhan petani, mulai dari persoalan pupuk, irigasi, permodalan, pemasaran hasil panen, hingga penerapan teknologi pertanian modern.

Ia menegaskan, pengurus daerah tidak boleh menunggu arahan dari pusat ketika menemukan persoalan di lapangan. Respons cepat dinilai penting agar berbagai kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan petani.

“Tani Merdeka Indonesia harus mampu menjadi katalisator pergerakan kaum petani. Jangan menunggu masalah datang ke pusat. Pengurus di daerah harus hadir, mendengar keluhan petani, mengadvokasi setiap persoalan, lalu mencarikan solusi bersama pemerintah. Organisasi ini harus menjadi rumah perjuangan bagi petani Indonesia,” pungkas Don Muzakir.

Don Muzakir menambahkan, kekompakan organisasi menjadi modal penting dalam mengawal program pemerintah. Menurutnya, semakin kuat jaringan hingga tingkat desa, semakin besar pula peluang keberhasilan swasembada pangan dan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.[]

Dukungan Ketahanan Pangan, Polres Blitar Kota Serap Aspirasi Petani Bahas Produksi Jagung

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Kapolres Blitar Kota AKBP Lalo diskusi dengan petani di Desa Langon, Ponggok soal ketahanan pangan.
Kapolres Blitar Kota AKBP Lalo diskusi dengan petani di Desa Langon, Ponggok soal ketahanan pangan.

TANIMERDEKA – Polres Blitar Kota menggelar diskusi bersama petani di Desa Langon, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, pada Senin, 27 Juli 2026. Kegiatan itu menjadi wadah untuk menyerap aspirasi petani sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, mulai dari budidaya jagung hingga keamanan saat musim panen.

Diskusi berlangsung secara interaktif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bulog Tulungagung, Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Dinas Pertanian Kota Blitar, kelompok tani, serta unsur terkait lainnya.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris T. Lalo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan yang tengah dijalankan pemerintah. Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu penopang penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

“Kami bersama dengan pihak terkait mengundang para petani di Desa Langon untuk sharing dan diskusi bersama. Kami bersama-sama membahas tentang permasalahan pertanian di sini. Khususnya tanaman jagung yang ditanam para petani,” katanya.

Melalui forum tersebut, petani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi selama proses budidaya. Berbagai pertanyaan mengenai teknik budidaya, produktivitas, hingga pemasaran hasil panen juga dibahas bersama instansi terkait agar petani memperoleh solusi yang tepat.

Selain persoalan pertanian, petani juga menyampaikan kondisi keamanan di wilayah mereka. Salah satu perhatian utama adalah meningkatnya potensi gangguan keamanan ketika musim panen tiba.

Menurut Lalo, masyarakat berharap kehadiran aparat kepolisian dapat membantu menciptakan situasi yang aman sehingga aktivitas panen dapat berjalan lancar.

Petani dan kelompok tani juga berbagi pengalaman mengenai teknik budidaya jagung, mulai dari proses penanaman hingga upaya meningkatkan kualitas hasil panen. Pengalaman tersebut menjadi bahan diskusi bersama agar praktik pertanian yang berhasil dapat diterapkan di wilayah lain.

Lalo mengatakan Polri juga memiliki pengalaman mengelola lahan jagung sehingga dapat bertukar pengetahuan dengan para petani.

“Kami Polri juga memiliki lahan yang ditanami jagung, jadi kami sharing terkait kendala dan cara menanam jagung yang berkualitas,” ujarnya.

Ia menilai diskusi seperti ini penting karena dapat memperkuat komunikasi antara petani, pemerintah, dan aparat keamanan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Menurutnya, peningkatan produksi pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi dan sarana produksi, tetapi juga membutuhkan situasi yang aman serta koordinasi yang baik antarinstansi.

“Ini upaya kami dalam mendorong para petani agar tetap semangat dalam meningkatkan produksi panen. Sehingga turut meningkatkan ketahanan pangan daerah, dan kami Polri dapat berpartisipasi mendukung para petani,” tandasnya.

Polres Blitar Kota berharap komunikasi dengan petani terus terjalin. Masukan dari petani akan menjadi bahan evaluasi bersama agar berbagai kendala di sektor pertanian dapat ditangani lebih cepat dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.[]

Sinergi dengan BRMP, Tani Merdeka Lampung Barat Siap Perkuat Swasembada Pangan

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Haris Arifin Lubis Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat bersama Kepala BRMP Provinsi Lampung, Endro Gunawan.
Haris Arifin Lubis Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat bersama Kepala BPMP Provinsi Lampung, Endro Gunawan.

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat memperkuat sinergi dengan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Lampung untuk mempercepat penerapan pertanian modern sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan saat Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat, Haris Arifin Lubis bertemu Kepala BPMP Provinsi Lampung Endro Gunawan di Kantor BRMP Provinsi Lampung, pada Senin, 27 Juli 2026.

Kedatangan Haris Arifin Lubis diterima langsung dengan baik oleh Endro Gunawan di Kantor BRMP Provinsi Lampung.

Pertemuan itu membahas penguatan kolaborasi dalam penerapan teknologi pertanian modern, peningkatan kapasitas petani, serta percepatan implementasi berbagai program strategis di sektor pertanian.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat, Haris Arifin Lubis, mengatakan keberhasilan swasembada pangan membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga teknis, penyuluh pertanian, dan organisasi petani.

“Kami siap bersinergi dengan BRMP Provinsi Lampung dalam mendampingi petani agar semakin produktif. Penerapan teknologi pertanian modern, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta penguatan sumber daya manusia petani menjadi kunci untuk meningkatkan produksi pangan nasional,” kata Haris.

Menurut Haris, Lampung Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Potensi tersebut harus dijaga melalui peningkatan produktivitas lahan, pemanfaatan teknologi, serta pendampingan yang berkelanjutan kepada petani.

Ia menilai organisasi petani memiliki peran penting dalam memastikan berbagai program pemerintah dapat diterapkan hingga ke tingkat lapangan. Karena itu, koordinasi dengan BPMP menjadi langkah strategis agar inovasi pertanian lebih cepat diterapkan oleh para petani.

DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat juga menyatakan dukungan terhadap implementasi program Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang terus diperluas di Provinsi Lampung.

Program tersebut mencakup modernisasi budidaya padi, optimalisasi jaringan irigasi, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta peningkatan luas tambah tanam sebagai bagian dari upaya mempercepat swasembada pangan.

Haris menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini juga terus mendorong peningkatan produksi melalui optimalisasi indeks pertanaman, perlindungan lahan baku sawah, serta pemanfaatan teknologi pertanian.

Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga koordinasi agar target peningkatan produksi dapat tercapai.

“Kami percaya, dengan semangat gotong royong, koordinasi yang kuat bersama BPMP Provinsi Lampung, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan seluruh petani, target swasembada pangan nasional akan tercapai. Lampung siap menjadi salah satu daerah terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia,” kata Haris.

DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat juga mengajak para petani terus meningkatkan semangat bertani, memanfaatkan inovasi teknologi, dan mendukung program modernisasi pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Sementara itu Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Lampung, Endro Gunawan, menyambut baik sinergi tersebut. Menurutnya, keterlibatan organisasi petani akan mempercepat adopsi teknologi pertanian modern di tingkat petani.

“Kolaborasi dengan organisasi petani sangat penting agar inovasi dan teknologi yang dikembangkan pemerintah dapat diterapkan secara luas di lapangan. BRMP siap memperkuat pendampingan, pelatihan, dan transfer teknologi sehingga produktivitas pertanian di Lampung terus meningkat,” ujar Endro.

Ia menambahkan, modernisasi pertanian tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga membangun kemampuan sumber daya manusia agar petani mampu mengelola usaha tani secara lebih efisien dan berkelanjutan.[]

Kementan Ajak Pesantren Perkuat Ketahanan Pangan, Bibit Gratis Disalurkan

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman

TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian (Kementan) membuka peluang bagi pondok pesantren untuk berperan lebih besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah menyiapkan bantuan bibit komoditas perkebunan secara gratis, pengolahan lahan tanpa biaya, hingga pendampingan budidaya bagi pesantren yang memiliki lahan produktif.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas basis produksi pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi pesantren.

“Kalau ada pesantren yang membutuhkan, ada bibit tebu, kakao, kelapa, mente, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis. Bibitnya gratis. Tinggal lahannya disiapkan, nanti kami tanami,” kata Amran saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, pada Minggu, 26 Juli 2026.

Amran mengajak pondok pesantren memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk kegiatan pertanian produktif. Menurutnya, pesantren dapat mengajukan bantuan melalui dinas pertanian di daerah. Kementan akan mendampingi mulai dari pengolahan lahan, penyediaan bibit, hingga proses budidaya.

Pesantren dinilai memiliki potensi besar menjadi pusat pengembangan pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Program itu juga diharapkan dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi pesantren dan para santri.

“Kami ingin pesantren menjadi mandiri pangan. Yang punya lahan tinggal diusulkan melalui dinas pertanian, nanti kami bantu tanami. Bibit kami siapkan sehingga lahan-lahan pesantren bisa menjadi produktif,” ujarnya.

Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan sekitar 870 ribu hektare komoditas perkebunan strategis di berbagai daerah. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun untuk mendukung penyediaan bibit unggul dan pengembangan perkebunan rakyat.

Menurut Amran, bantuan bibit masih tersedia dan siap disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

“Semua ini untuk rakyat. Tahun ini kalau masih ada yang membutuhkan, bibit masih tersedia dan siap kami salurkan,” katanya.

Selain mendorong pengembangan perkebunan rakyat, Kementan juga terus memperkuat hilirisasi sektor pertanian. Amran menjelaskan, pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas, seperti kelapa sawit, minyak goreng, ayam, dan telur agar manfaat ekonomi tidak berhenti di tingkat produksi.

Hilirisasi dinilai menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat daya saing produk pertanian nasional.

Pemerintah juga memperluas pembangunan sektor pertanian di Papua. Program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang semula difokuskan di Papua Selatan kini mulai berkembang ke sejumlah provinsi lain di Tanah Papua karena tingginya permintaan masyarakat.

“Kami sudah membangun sawah baru dan optimalisasi lahan sekitar 138 ribu hektare. Awalnya hanya di Papua Selatan, tetapi sekarang Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya juga meminta program yang sama,” kata Amran.

Ia menegaskan, program tersebut dilaksanakan di atas lahan milik negara maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat Papua.

“Saudara-saudara kita di Papua juga membutuhkan kesejahteraan. Mereka justru meminta tambahan lahan pertanian agar bisa meningkatkan kehidupan mereka. Itu yang terus kita dorong,” ujarnya.

Amran mengatakan antusiasme masyarakat Papua terlihat dari permintaan sejumlah kepala suku yang meminta pemerintah memperluas program cetak sawah di wilayah mereka.

“Kami sudah di bandara ketika dua kepala suku datang meminta tambahan 5.000 hingga 10.000 hektare. Artinya, masyarakat di sana ingin maju melalui pertanian. Itu yang harus kita dukung bersama,” ucapnya.

Kementan menilai kolaborasi dengan pondok pesantren, masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai elemen lainnya akan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengembangan pertanian berbasis pesantren, perluasan perkebunan rakyat, hilirisasi, serta pembukaan kawasan produksi baru menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.[]

Antisipasi Kemarau, Kementan Siapkan 56 Ribu Pompa Air

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Petani menggotong pompa air menuju areal persawahan sebagai upaya menjaga ketersediaan air irigasi, mempertahankan produktivitas padi, dan memitigasi dampak kekeringan selama musim kemarau.
Petani menggotong pompa air menuju areal persawahan sebagai upaya menjaga ketersediaan air irigasi, mempertahankan produktivitas padi, dan memitigasi dampak kekeringan selama musim kemarau.

TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 56.000 unit pompa air pada Tahun Anggaran 2026 untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan perubahan iklim. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah menjaga produksi pangan agar target swasembada pangan tetap tercapai.

Bantuan pompa air diprioritaskan bagi daerah sentra produksi padi yang berpotensi mengalami kekeringan, tetapi masih memiliki sumber air seperti sungai, waduk, embung, maupun saluran irigasi. Melalui program ini, pemerintah berharap petani tetap dapat mengairi sawah sehingga musim tanam tidak terganggu.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pompanisasi menjadi strategi utama pemerintah untuk memastikan lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah ancaman kekeringan.

“Program pompanisasi menjadi strategi pemerintah untuk memastikan lahan sawah tetap memperoleh pasokan air sehingga swasembada pangan dapat terus dijaga,” kata Amran dalam keterangan di Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026.

Menurut Amran, pompanisasi merupakan solusi paling cepat untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Pemerintah karena itu terus mempercepat penyaluran pompa air ke berbagai wilayah yang membutuhkan.

“Saya selalu sampaikan bahwa sekarang kita perlu pompanisasi untuk memenuhi air dari sungai ke sawah. Mengapa? Mustahil kita lolos dari krisis pangan kalau solusi cepat ini tidak kita lakukan,” tegas Amran.

Ia mengatakan pengalaman menghadapi fenomena El Nino dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produksi pangan nasional. Pemerintah karena itu menggabungkan program pompanisasi dengan modernisasi pertanian agar produktivitas tetap terjaga meski menghadapi perubahan iklim.

Modernisasi tersebut dilakukan melalui penyaluran berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk membantu petani meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus mempercepat proses tanam dan panen.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan distribusi pompa air terus dipercepat, terutama ke daerah yang mengalami kekeringan namun masih memiliki sumber air permukaan yang dapat dimanfaatkan.

“Di sisi lain, modernisasi pertanian melalui dukungan alsintan juga terus kami dorong agar produktivitas tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat tercapai,” kata Andi.

Hingga saat ini, sekitar 11.000 unit pompa air telah disalurkan kepada kelompok penerima manfaat. Sementara itu, sekitar 20.000 unit lainnya sedang dalam proses distribusi berdasarkan usulan pemerintah daerah, khususnya wilayah yang terdampak kekeringan.

Pompa-pompa tersebut akan segera dipasang agar mampu mengairi lahan sawah yang kesulitan memperoleh air. Langkah ini diharapkan membuat petani tetap bisa menanam dan mempertahankan hasil produksi selama musim kemarau berlangsung.

Selain pompa air, Kementan juga terus menyalurkan berbagai alsintan, seperti traktor roda dua, traktor roda empat, rice transplanter, combine harvester, serta peralatan mekanisasi pertanian lainnya.

Bantuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani, mempercepat masa tanam, mengurangi biaya produksi, serta menekan kehilangan hasil panen.

Andi menegaskan keberhasilan program pompanisasi memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta memetakan sumber-sumber air yang masih dapat dimanfaatkan agar lebih banyak lahan sawah tetap produktif selama musim kemarau.

Petani yang membutuhkan bantuan pompa air maupun alsintan dapat mengajukan usulan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) atau Dinas Pertanian kabupaten/kota sesuai mekanisme yang berlaku. Seluruh usulan akan diverifikasi dan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan serta kondisi wilayah.

Penerima bantuan pemerintah meliputi Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), serta kelembagaan ekonomi petani lainnya yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) atau e-Banper.

Bantuan alsintan juga dapat disalurkan kepada Brigade Pangan yang memenuhi persyaratan, termasuk pemerintah daerah yang mengelola brigade alsintan. Skema tersebut diharapkan mempercepat mobilisasi alat ke wilayah yang membutuhkan sehingga penanganan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat.

“Harapannya bantuan pemerintah ini tidak hanya dimanfaatkan oleh penerima secara langsung, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani lainnya.”

Menurut Andi, pengelolaan alsintan yang baik akan meningkatkan efisiensi usaha tani, menjaga produktivitas di tengah ancaman kekeringan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung percepatan swasembada pangan secara berkelanjutan.[]

210 Pengurus Tani Merdeka Ikut Diklat, Don Muzakir Minta Kader Jadi Penggerak Swasembada Pangan di Daerah

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia.
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia.

TANIMERDEKA – DPN Tani Merdeka Indonesia memperkuat kapasitas organisasi di tingkat daerah untuk mengawal program Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ke IV Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, Medan, mulai Minggu, 26 Juli 2026.

Diklat ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti sekitar 210 pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan target swasembada pangan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Menurutnya, keberhasilan program juga ditentukan oleh kesiapan organisasi petani yang bekerja langsung di lapangan.

“Kita tidak ingin Tani Merdeka Indonesia hanya menjadi organisasi yang besar di atas kertas. Setelah mengikuti pelatihan ini, seluruh peserta harus kembali ke daerah masing-masing dan bekerja bersama petani. Mereka harus mampu mengawal seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, memperkuat organisasi sampai ke desa, serta memastikan manfaat setiap kebijakan benar-benar dirasakan petani,” kata Don Muzakir saat membuka Diklat ke IV di Medan.

Ia menilai pengurus daerah harus menjadi jembatan antara pemerintah dan petani. Peran itu dinilai penting agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi.

Don Muzakir mengatakan organisasi petani juga harus mampu menjawab tantangan sektor pertanian yang terus berkembang, mulai dari produktivitas, distribusi pupuk, akses teknologi, hingga penguatan kelembagaan petani.

“Diklat ini kami siapkan untuk memperkuat kualitas kader. Kami ingin setelah mengikuti pelatihan ini, seluruh peserta kembali ke daerah masing-masing dengan bekal pengetahuan yang lebih baik, terutama dalam memahami visi Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan. Selain itu, peserta juga dibekali materi tentang penanganan konflik, penguatan organisasi, hingga peran sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Selama pelatihan, peserta mendapat materi mengenai kepemimpinan organisasi, strategi pendampingan petani, penguatan ekonomi berbasis pertanian, penyelesaian konflik sosial, serta berbagai kebijakan pemerintah di sektor pangan.

Menurut Don Muzakir, materi tersebut disusun agar seluruh pengurus memiliki pemahaman yang sama dalam mengawal program pemerintah di bidang pertanian.

“Diklat ini menjadi bagian dari upaya menyinergikan program Tani Merdeka Indonesia dengan kebijakan pemerintah. Kami ingin seluruh pengurus menjadi penggerak di daerah, mampu memperkuat akar rumput, serta hadir memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi petani,” katanya.

Selain itu Don Muzakir juga menegaskan bahwa Tani Merdeka Indonesia akan ikut mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai tujuan pemerintah.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi peluang besar bagi petani, peternak, dan nelayan untuk memasok bahan pangan dalam negeri.

“Program Makan Bergizi Gratis harus terus berlangsung dengan baik karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Program ini bukan hanya memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik, tetapi juga membuka pasar bagi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dalam negeri. Kami akan ikut mengawal agar program prioritas Presiden Prabowo ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi petani serta masyarakat,” kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, keberhasilan Program MBG akan memperkuat ekosistem pangan nasional. Kebutuhan bahan baku yang besar harus dipenuhi dari produksi petani dalam negeri sehingga mampu meningkatkan permintaan hasil panen, memperkuat pendapatan petani, dan mendukung target swasembada pangan yang sedang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, Tani Merdeka Indonesia akan terus mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Rencananya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia akan hadir pada penutupan Diklat nantinya.

Kehadiran Sudaryono dinilai relevan karena Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan pasokan bahan pangan yang berkelanjutan. Kondisi itu membuka peluang lebih besar bagi petani lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok pangan nasional.

Diklat Angkatan IV ini, Tani Merdeka Indonesia menargetkan lahirnya kader-kader yang mampu memperkuat organisasi di tingkat desa, mendampingi petani, sekaligus mengawal pelaksanaan program ketahanan pangan dan swasembada pangan secara langsung di lapangan.[]

1...678...119Halaman 7 dari 119