TANIMERDEKA – Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kebijakan penyerapan hasil produksi pangan nasional. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.
Memasuki awal 2026, realisasi serapan CBP dari produksi dalam negeri melonjak signifikan. Serapan setara beras mencapai 112 ribu ton, naik lebih dari 700 persen dibanding periode sama tahun lalu yang hanya 14 ribu ton.
“Serapan bulan ini, kami terima kasih pada Dirut Bulog dan seluruh Direksi, serapan awal tahun ini meningkat pesat. Tahun lalu itu 14 ribu ton satu bulan. Tahun ini 112 ribu ton. Laporan harian kami terima dan ini naik 700 persen di Januari,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026.
Amran yang juga Menteri Pertanian berharap tren positif ini bertahan. Dengan serapan stabil dan produksi kuat, Indonesia berpeluang membantu negara sahabat yang membutuhkan beras.
“Mudah-mudahan ini bertahan, tetap konstan. Kalau kami lihat tadi, masuk Februari itu 112 ribu ton. Jadi aku hafal datanya Bulog. Ini kalau berlanjut, insya Allah hampir pasti mudah-mudahnya, kalau ada negara sahabat yang butuh beras, mungkin kita bisa supply,” ujarnya.
Bapanas mencatat capaian 112 ribu ton menjadi realisasi tertinggi di awal tahun dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, Januari 2025 tercatat 14,9 ribu ton dan Februari 2025 sebesar 171,1 ribu ton.
Peningkatan serapan CBP sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari–Maret 2026 mencapai 10,16 juta ton, naik 1,39 juta ton dibanding periode sama 2025.
Untuk menyambut lonjakan produksi, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Bapanas, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengaturan BUMN pada 9 Januari 2026.
SKB ini menugaskan BUMN pangan menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan prioritas pembelian produksi dalam negeri. Target pengadaan CBP ditetapkan 4 juta ton.
Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan komitmen perusahaan untuk memaksimalkan penyerapan hasil produksi petani nasional sebagai wujud kehadiran negara.
“Sesuai dengan mandat dalam Rakortas yang menetapkan target pengadaan sebesar 4 juta ton setara beras yang berasal dari gabah kering panen dengan catatan any quality yang memasuki usia panen, sebagai wujud komitmen tersebut, per tanggal 2 Februari 2026, realisasi pengadaan dalam negeri mencapai 112.032 ton setara beras,” urainya.
Ia menambahkan Bulog mengoptimalkan tim jemput pangan untuk gabah kering panen dan jagung pipil kering.
“(Kami) selalu sinergi dengan TNI, Polri dan petugas PPL, petugas penyuluh pertanian, untuk memastikan serapan GKP any quality telah memasuki usia panen,” katanya.
Harga gabah di tingkat petani juga terpantau stabil. Panel Harga Pangan Bapanas mencatat rata-rata harga gabah kering panen per 2 Februari 2026 sebesar Rp 6.790 per kilogram. Angka ini berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram.[]
