Beranda blog Halaman 3

Diterima sebagai Warga Karo, Wamentan Sudaryono Diberi Marga Sitepu

0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono resmi dinobatkan sebagai warga Karo dengan marga Sitepu. Prosesi adat berlangsung di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada Minggu, 23 November 2025.

Pengetua adat memimpin jalannya acara. Pemasangan bulang-bulang, pakaian adat Karo, dilakukan oleh kalambubu. Musik tradisional mengiringi prosesi, menambah khidmat suasana.

Penganugerahan marga menjadi simbol penerimaan Sudaryono sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Karo. Bupati Karo, Antonius Ginting, menegaskan bahwa pemberian marga bukan sekadar seremoni.

“Dengan diberikannya marga Karo ini, Wamentan resmi menjadi warga Karo dan turut membawa tanggung jawab moral untuk bersama-sama memajukan Tanah Karo,” ujar Antonius Ginting.

Usai prosesi adat, Sudaryono menyampaikan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan. Ia menilai Tanah Karo memiliki potensi luar biasa dengan tanah subur dan komoditas pertanian beragam.

“Tanah Karo adalah tempat yang indah dan sangat subur, sehingga banyak komoditas pertanian dapat dikembangkan di wilayah ini. Saya datang dari tempat yang jauh, menyeberang pulau, dan diakui sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Karo. Tentu ini kehormatan besar bagi saya,” kata Sudaryono.

Ia mengaku menahan haru saat prosesi berlangsung. “Saya merasa belum bisa berbuat banyak untuk masyarakat Karo. Saya baru datang, baru akan memberikan program. Tapi masyarakat Karo telah memberi saya kehormatan marga Sitepu. Jujur, saya menahan haru, menahan tangis di hadapan saudara-saudara,” kata Wamentan.

Sudaryono berharap kunjungannya ke Karo menjadi awal dari kontribusi nyata. Ia berjanji akan membawa manfaat bagi masyarakat, tidak hanya melalui bantuan alsintan, tetapi juga program lain yang dibutuhkan.

“Semoga kehadiran saya di sini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Saya ingin membawa manfaat besar bagi keluarga besar saya di Tanah Karo ini. Bukan hanya alsintan, bukan hanya program pertanian, apa pun yang bisa saya bantu untuk masyarakat Karo, InsyaAllah akan saya maksimalkan,” katanya.

Ia menegaskan anugerah marga Sitepu bukan hanya simbol kedekatan, tetapi juga pengingat untuk bekerja lebih keras bagi Tanah Karo.

“Diberi marga artinya saya sudah dianggap keluarga. Dan kalau sudah menjadi keluarga, maka saya berkewajiban menjaga, menguatkan, dan ikut memperjuangkan kemajuan daerah ini. Saya pulang dari sini membawa amanah besar,” ujarnya.

Sudaryono menyampaikan komitmen membuka ruang lebih besar untuk mendengar aspirasi petani. Ia menekankan pentingnya memperkuat akses bantuan pertanian dan mendorong hilirisasi komoditas unggulan Karo agar nilai tambah dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau masyarakat Karo maju, kalau petaninya sejahtera, maka itu menjadi kebahagiaan saya juga sebagai bagian dari keluarga besar Sitepu,” kata dia.

Tanah Karo dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Sumatera Utara. Wilayah ini menghasilkan komoditas hortikultura seperti sayuran, buah, kopi, dan jeruk. Namun, petani masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga, akses pasar, dan keterbatasan teknologi.

Penganugerahan marga kepada Sudaryono diharapkan memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Karo. Kehadiran Wamentan sebagai bagian dari keluarga besar Sitepu menjadi simbol kedekatan sekaligus dorongan bagi pembangunan pertanian di daerah tersebut.[]

DPW Tani Merdeka Maluku Utara Resmi Dilantik, Mislan Syarif Diminta Bentuk Struktur Hingga Desa

0

TANIMERDEKA – Pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara resmi dilantik, pada Sabtu, 22 November 2025. Mislan Syarif ditunjuk sebagai Ketua DPW Tani Merdeka Maluku Utara bersama ratusan pengurus yang akan segera membentuk struktur organisasi hingga ke tingkat desa.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, di Ternate. Acara dihadiri tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, serta pengurus dari kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Don Muzakir menilai Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian. Dia menilai kelapa dan kakao sebagai komoditas unggulan yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi dan pembangunan perkebunan di wilayah kepulauan. Menurutnya, pengurus harus segera bergerak agar potensi tersebut bisa dikembangkan guna mewujudkan kesejahteraan petani.

“Maluku Utara punya kelapa, punya kakao, yang bisa jadi komoditas unggulan bila kita dorong dengan hilirisasi. Jangan hanya berhenti di bahan mentah, tapi harus masuk ke pembangunan perkebunan dan pengolahan di wilayah kepulauan. Itu tugas kita bersama,” ujar Don Muzakir.

Don Muzakir menekankan pentingnya sinergi antara Tani Merdeka Indonesia dengan pemerintah daerah dan provinsi. Ia meminta pengurus menyampaikan program Presiden Prabowo Subianto secara jelas kepada masyarakat, sekaligus memastikan program tersebut benar-benar dirasakan oleh petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.

“Bangun sinergi dengan pemerintah provinsi dan daerah. Sampaikan program Presiden Prabowo dan sukseskan. Dukung program Presiden Prabowo agar masyarakat, petani, siswa dan siswi bisa menikmati program presiden. Jangan berhenti di kota, turun ke desa, dengarkan suara mereka,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan lembaga pemerintah untuk memastikan program berjalan sesuai target.

“Bangun komunikasi dengan lembaga pemerintah untuk menyukseskan program. Jadi mata dan telinga Presiden Prabowo di setiap desa. Laporkan kebutuhan petani, laporkan bila ada pihak yang mencoba menggagalkan program presiden di daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut Don Muzakir menambahkan Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan menyeluruh. Banyak desa yang sulit dijangkau pelayanan pemerintah, sehingga pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia harus turun langsung ke pelosok.

“Wilayah kepulauan ini banyak desa yang sulit dijangkau. Karena itu, pengurus DPW dan DPD Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara tidak boleh hanya berbasis di Pulau Ternate. Harus turun hingga ke pelosok, ke desa-desa yang selama ini tidak tersentuh. Persoalan pertanian itu adanya di desa, bukan di kota,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Maluku Utara memiliki 1.198 desa pada 2024. Don Muzakir menilai angka tersebut menunjukkan betapa luasnya wilayah binaan yang harus digarap oleh Tani Merdeka.

“Banyak kelompok tani di desa yang tidak tersentuh karena imbas politik, dari kepala desa, tingkat kabupaten/kota, hingga gubernur. Maka tugas kita (Tani Merdeka Indonesia) adalah memastikan program Presiden Prabowo benar-benar sampai ke masyarakat. Jangan biarkan petani berjalan sendiri,” katanya.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, menyatakan kesiapannya menjalankan amanah ini. Ia menegaskan perintah ini segera dilaksanakan.

“Perintah ini siap dilaksanakan. Menyukseskan, membentuk struktur ke desa-desa. Kami akan turun langsung, mendengar keluhan petani, memastikan program berjalan, dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah,” kata Mislan.

Mislan yang juga Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara menambahkan pengurus DPW akan segera menyusun langkah kerja, termasuk konsolidasi dengan DPD kabupaten/kota. Struktur organisasi akan diperluas hingga ke desa agar pendampingan petani lebih efektif.

“Kami tidak ingin hanya berhenti di kota. Struktur harus sampai ke desa, karena di desa persoalan pertanian itu nyata. Kami akan pastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor perkebunan dan perikanan. Kelapa, kakao, dan cengkeh menjadi komoditas utama, sementara wilayah pesisir kaya hasil laut. Namun, keterbatasan akses pasar, minimnya pendampingan teknis, dan lemahnya infrastruktur masih menjadi tantangan.

Pelantikan ini diharapkan Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara untuk memperkuat peran organisasi sebagai jembatan antara petani dan pemerintah.[]

Pastikan Harga Sesuai HET, Wamentan Sudaryono Sidak Kios Pupuk di Malang

0

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke kios pupuk di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Sabtu 22 November 2025. Sidak dilakukan untuk memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Pria yang akrab disapa Mas Dar, berdialog langsung dengan kelompok tani dan pemilik kios. Ia menanyakan harga, distribusi, serta pelayanan terhadap petani.

Sejumlah petani menyampaikan bahwa harga pupuk di kios tersebut sudah turun dan sesuai dengan HET baru.

“Saya nandur padi, Pak. Pupuknya sekarang sembilan puluh ribu. Sudah sesuai. Sekarang harganya murah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Prabowo,” ujar seorang petani saat membeli pupuk di Toko Tumapel Jaya.

Petani lain menambahkan proses pembelian pupuk kini lebih mudah dan biaya produksi lebih ringan.

“Biasanya kami ambil sendiri, Pak. Tapi kalau butuh diantar bisa, cuma nambah biaya. Yang penting sekarang harganya sudah turun,” tutur petani tersebut.

Menanggapi hal itu, Sudaryono menegaskan pemerintah telah resmi menurunkan harga pupuk. Ia meminta seluruh kios menerapkan harga sesuai aturan tanpa ragu.

“Mulai 22 Oktober harga pupuk resmi turun. Nanti kompensasinya kami selesaikan. Jangan khawatir, semua aman,” tegas Sudaryono, anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah.

Ia memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan kelompok tani dapat membeli pupuk tanpa hambatan.

“Kelompok-kelompok tani aman. Yang penting harga sesuai aturan,” lanjutnya.

Pemilik kios yang telah lama beroperasi memastikan bahwa harga pupuk di tempatnya sudah mengikuti HET terbaru.

“Harga di sini sudah sesuai HET, Pak. Semua lancar. Kelompok tani juga ambilnya di sini. Kalau minta diantar ada tambahan biaya, Pak. Kalau ambil sendiri, ya harga HET,” ujar pemilik kios.

Melalui sidak ini, Kementerian Pertanian memastikan kebijakan penurunan harga pupuk benar-benar sampai kepada petani. Sudaryono menekankan pemerintah akan terus melakukan pengawasan agar tidak ada kios yang menjual di atas HET. Ia juga memastikan stok pupuk tetap aman.

Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan petani mendapatkan pelayanan pupuk terbaik. “Semua dibereskan. Pokoknya aman,” pungkasnya.

Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu sentra pertanian di Jawa Timur. Petani di wilayah ini mengandalkan padi, jagung, dan hortikultura sebagai komoditas utama. Penurunan harga pupuk diharapkan meringankan beban produksi sekaligus menjaga stabilitas pangan daerah.[]

Tani Merdeka Pasuruan dan PT Wilmar Gelar Baksos Benih Padi untuk Petani Terdampak Banjir

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Pasuruan Raya bersama PT Wilmar Padi Indonesia kembali menyalurkan bantuan benih padi. Kegiatan bakti sosial berlangsung pada Sabtu, 22 November 2025, sebagai tindak lanjut dari penyaluran sebelumnya pada 16 November 2025 lalu.

Program ini digelar sebagai respons cepat terhadap petani yang terdampak banjir saat masa panen. Langkah tersebut menjadi wujud konsistensi kedua lembaga dalam mendukung pemulihan produktivitas petani di wilayah Pasuruan Raya.

Acara berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Hadir Ketua DPW Tani Merdeka Jawa Timur, Riki Septiadi, Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan Raya, Winaryo Sujoko, perwakilan PT Wilmar Padi Indonesia, serta jajaran pengurus DPD. Kolaborasi ini menunjukkan kekuatan jaringan tani dalam memberikan bantuan secara tepat sasaran.

Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan Raya, Winaryo Sujoko, menjelaskan bantuan benih difokuskan kepada petani di Desa Balang Buntung, Kedung Boto, dan Kedungringin. Ketiga wilayah tersebut mengalami banjir cukup parah pada masa panen.

“Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami turut didampingi Ketua DPW Tani Merdeka Jawa Timur yang memberikan dukungan penuh. Para petani yang terdampak tetap harus memperoleh solusi yang cepat dan tepat, salah satunya melalui bantuan benih ini. Kami akan terus menindaklanjuti agar kebutuhan petani semakin terpenuhi,” ujar Winaryo dalam sambutannya.

Ia menegaskan Tani Merdeka Indonesia akan terus hadir sebagai pendamping sekaligus penyalur solusi bagi petani yang menghadapi kondisi sulit, baik akibat cuaca ekstrem maupun dinamika pertanian lainnya.

Ketua DPW Tani Merdeka Jawa Timur, Riki Septiadi, menambahkan semangat petani harus tetap terjaga meskipun mereka baru saja menghadapi musibah banjir.

“Kami mengimbau seluruh petani untuk tetap melanjutkan aktivitas bertani dan tidak kehilangan semangat. DPW Tani Merdeka juga mendukung penuh program Sekolah Iklim yang akan diselenggarakan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan petani menghadapi variabilitas cuaca,” tegasnya.

Ia berharap kondisi lahan yang sebagian masih tergenang segera pulih sehingga petani bisa memulai musim tanam berikutnya tanpa penundaan berarti.

Perwakilan PT Wilmar Padi Indonesia, Faris, mengapresiasi kemitraan strategis yang telah terbangun dengan Tani Merdeka. Menurutnya, kerja sama ini berperan penting dalam memperkuat rantai produksi padi.

“Kerja sama ini sangat baik, mulai dari bantuan benih, pendampingan, hingga penyerapan panen. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut dan mampu menjangkau lebih banyak petani di berbagai wilayah,” ujar Faris.

Ia menilai kolaborasi antara sektor industri dan organisasi tani mampu memberikan dampak nyata bagi petani, terutama dalam situasi pascabencana.

Melalui kegiatan baksos ini, Tani Merdeka Indonesia dan PT Wilmar Padi Indonesia berharap pemulihan kondisi petani dapat berjalan lebih cepat. Produktivitas pertanian di Pasuruan Raya diharapkan kembali meningkat setelah banjir yang merusak lahan dan hasil panen.

Program ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara organisasi tani dan sektor industri dapat memberikan dampak signifikan bagi keberlanjutan pertanian. Kehadiran bantuan benih di tengah masa sulit menjadi harapan baru bagi petani untuk kembali menanam dan menjaga ketahanan pangan daerah.[]

Besok Pengurus DPW Tani Merdeka Maluku Utara Dilantik, Ini Pesan Don Muzakir

0

TANIMERDEKA – Pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara dijadwalkan berlangsung Sabtu, 22 November 2025. Mislan Syarif ditunjuk sebagai ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara.

Selain itu juga 10 DPD Tani Merdeka Indonesia kabupaten/kota se-Maluku Utara dikukuhkan. Ratusan petani hadir pada pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara.

Kehadiran organisasi petani ini di daerah diharapkan memperkuat program nasional Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas pangan dan memperluas pembinaan sektor produktif.

Tani Merdeka Indonesia tidak hanya bergerak di bidang pertanian. Organisasi ini juga mencakup sektor perikanan, perkebunan, peternakan, hingga pengawasan pertambangan. Mandat nasional yang diemban adalah memperkuat kelompok usaha rakyat sekaligus mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merugikan masyarakat.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan peran organisasi ini penting dalam mendukung program Presiden Prabowo.

“Tani Merdeka Indonesia harus menjadi mata, telinga, dan hidung Presiden Prabowo, melaporkan kebutuhan petani di setiap desa, laporkan bila pihak yang mencoba menggagalkan program Presiden Prabowo di setiap daerah dan desa,” kata Don Muzakir, Jumat, 20 November 2025.

Don Muzakir menekankan pelantikan DPW Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara harus berjalan sukses. Menurutnya, pengurus yang baru dilantik harus segera bekerja, termasuk memantau persoalan irigasi dan mengawasi proyek pemerintah pusat di daerah.

Selain fungsi advokasi, Don Muzakir menekankan pentingnya pembinaan langsung kelompok tani yang ada di setiap desa.

“Kita menjembatani antara petani, nelayan, peternak, dan perkebun dengan pembeli. Jadi tidak hanya advokasi, tapi lebih pada pembinaan,” ujarnya.

Don Muzakir menilai Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan menyeluruh. Banyak desa yang sulit dijangkau pelayanan pemerintah, sehingga kehadiran Tani Merdeka Indonesia diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat desa.

“Wilayah kepulauan ini banyak desa yang sulit dijangkau. Karena itu, pengurus Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara tidak boleh hanya berbasis di Pulau Ternate, tetapi harus turun hingga ke pelosok,” katanya.

Berdasarkan data pemerintah, Maluku Utara memiliki meliki lebih dari 1000 pulau, dan jumlah desa sebanyak 1.198. Don Muzakir menilai angka tersebut menunjukkan betapa luasnya wilayah binaan yang harus digarap.

“Persoalan pertanian itu adanya di desa, bukan di kota. Banyak kelompok tani di desa yang tidak tersentuh karena imbas politik, dari kepala desa, tingkat kabupaten/kota, hingga gubernur. Maka tugas Tani Merdeka adalah memastikan program Presiden Prabowo benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap kehadiran Tani Merdeka Indonesia di Maluku Utara menjadi pintu bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan pelaku perkebunan. Pendampingan, pembinaan, hingga akses pemasaran produk harus menjadi prioritas.

“Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan pemerintah pusat harus dirasakan rakyat. Setiap program harus sampai ke daerah, dan masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya,” pungkas Don Muzakir[].

Wamentan Sudaryono: Indonesia Mampu Produksi Vaksin Hewan Tanpa Impor

0

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, optimistis Indonesia mampu memproduksi vaksin, serum, dan obat hewan secara mandiri. Pemerintah menggandeng Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) untuk mendukung pengembangan produk farmasi hewan.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai meninjau Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Surabaya, pada Jumat 21 November 2025.

Pusvetma selama ini menjadi pusat produksi serum, vaksin, dan obat-obatan untuk mendukung ketahanan kesehatan hewan, baik unggas maupun ternak seperti domba, sapi, dan babi.

Sudaryono menegaskan sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia sudah memadai.

“Apakah itu antraks, apakah itu flu burung, apakah itu penyakit mulut dan kuku dan lain-lain, kita mampu dan bisa. Secara SDM ada, secara peralatan mampu, ada, bisa. Sehingga ini menambah keyakinan kita bahwa siapa bilang kita tidak mampu dan ternyata kita memang mampu. Bisa,” kata Sudaryono.

Menurut pria yang akrab disapa Mas Dar, sebagian besar vaksin dengan kebutuhan produksi kecil, seperti antraks, sudah dapat dipenuhi oleh Pusvetma. Namun untuk vaksin yang menyasar populasi hewan besar seperti unggas, kapasitas produksi baru mencapai sekitar 30 persen kebutuhan nasional.

Kementerian Pertanian berencana membangun fasilitas produksi vaksin baru pada 2026 mendatang. Tujuannya meningkatkan kapasitas agar Indonesia bisa memenuhi kebutuhan vaksin tanpa impor.

“Supaya secara mandiri kita bisa produksi betul 100% (vaksin) tanpa harus kita impor. Sekali lagi, secara kemampuan orang SDM-nya mampu dan alatnya ada. Sehingga kita bisa, hanya tinggal kita tambah fasilitas, tambah fasilitas produksinya dan beberapa alat mungkin kita tambahkan supaya jumlah yang diproduksi lebih banyak, sehingga betul-betul secara mandiri negara kita tidak perlu lagi impor beberapa vaksin yang penting untuk hewan kita,” jelasnya.

Sudaryono menambahkan, pengembangan vaksin hewan dilakukan melalui kerja sama dengan banyak perguruan tinggi yang memiliki FKH.

“(Menggandeng kampus) FKH, iya dong. Kan ini namanya sains ya. Tentu saja ada kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan dengan banyak kampus ya. Baik di dalam maupun di luar negeri ya tentu saja,” ujarnya.

Ia mengingatkan Indonesia sebagai negara tropis memiliki tantangan besar. Banyak virus dan bakteri berpotensi menyerang hewan, berbeda dengan negara subtropis. Kondisi ini sekaligus menjadi peluang bagi pengembangan vaksin lokal.

“Maka tentu saja ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kementerian Pertanian dalam hal ini PKH Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan untuk secara mandiri bisa memenuhi kebutuhan vaksin, obat-obatan, serum dan segala macamnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan supaya peternakan kita, ternak-ternak kita itu betul-betul sehat, produktif, dan tahan terhadap serangan penyakit atau hama,” pungkasnya.[]

Blora Tancap Gas! Sektor Pertanian Makin Mantap Jadi Andalan Ekonomi Daerah

0
Ilustrasi | Foto: pixabay
Ilustrasi | Foto: pixabay

TANIMERDEKA – Kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Blora, Jawa Tengah terus menunjukkan tren positif. Capaian ini menjadi dasar penyusunan panduan strategis agroindustri 2026–2030.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, Ngaliman, pada Rabu, 19 November 2025.

“Pertanian itu menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Blora. Kita tahu bahwa menarik investor industri ke Blora masih sulit, sehingga sektor pertanian tetap menjadi unggulan,” ujarnya.

Berdasarkan data PDRB, kontribusi sektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan pada 2023 mencapai 21,45 persen. Angka ini naik dari 20,80 persen pada 2022.

Ngaliman menilai capaian tersebut sebagai mandat kuat untuk menjadikan sektor pangan dan pertanian sebagai fondasi utama pengembangan agroindustri.

Ia menegaskan tugas Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan tidak hanya soal produksi. Ketersediaan infrastruktur, terutama irigasi, menjadi bagian penting yang harus dijaga.

“Air adalah kunci utama pertanian. Jika pemerintah tidak konsentrasi pada penyediaan air, peningkatan pendapatan petani tidak akan tercapai,” tegasnya.

Tahun ini, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran cukup besar untuk infrastruktur air. Salah satunya pembangunan embung di Karangjati, Blora, senilai sekitar Rp17 miliar.

“Dulu menyiram tanaman hias saja harus mengambil air dari Rembang atau Cepu. Sekarang tidak lagi karena kita sudah memiliki simpanan air,” tambahnya.

Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan telah menetapkan sejumlah komoditas strategis dalam Rencana Strategis 2025–2029. Komoditas utama adalah padi.

Blora tercatat sebagai salah satu penyumbang produksi padi terbesar di Jawa Tengah. Jagung juga menjadi andalan, terutama di kawasan hutan yang ditanami masyarakat.

Di sektor hortikultura, Blora memiliki produksi bawang merah unggulan di Kecamatan Bogorejo. Produk turunannya, seperti bawang goreng, masih bertahan di pasar lokal. Produksi cabai merah dan rawit juga terus meningkat.

Program pengendalian inflasi melalui pengembangan desa sentra cabai membawa Blora masuk 25 besar inovasi terbaik tingkat nasional.

Sejak akhir 2023, DP4 mengembangkan program Gerbang Blora (Gerakan Pengembangan Buah Lokal Nusantara). Program ini mendorong masyarakat menanam buah tahunan, khususnya di wilayah Blora Utara yang beriklim kering.

“Alhamdulillah Perhutani turut membantu penyediaan bibit buah. Ini sangat mendukung pengembangan komoditas buah lokal,” pungkas Ngaliman.[]

Panduan Kerja AKPSI Diluncurkan, Kementan Dorong Tata Kelola Sawit Daerah

0

TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menyambut baik peluncuran Panduan Program Kerja Lima Tahun Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2025–2030.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola perkebunan sawit.

Panduan mencakup penguatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan petani, dan pengembangan hilirisasi berbasis potensi lokal.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, mengatakan sawit sebagai komoditas strategis yang menyerap jutaan tenaga kerja dan menopang ekonomi di banyak daerah.

“Panduan ini menunjukkan komitmen kuat daerah dalam membangun sektor sawit yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Kementan mengapresiasi inisiatif AKPSI yang sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat posisi petani, memastikan keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global,” ujar Roni.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaat ekonomi sawit dirasakan lebih merata. Panduan ini juga disebut sebagai langkah penting dalam harmonisasi kebijakan pembangunan sawit berkelanjutan.

“Penguatan kelembagaan petani, percepatan sertifikasi ISPO, serta peningkatan replanting atau PSR menjadi fokus bersama. Dengan panduan ini, kami optimistis daerah semakin siap menjalankan tata kelola sawit yang modern dan mendukung hilirisasi sesuai potensi lokal,” tambahnya.

Panduan AKPSI mencakup enam bidang strategis. Di antaranya advokasi kebijakan publik, penguatan ekonomi daerah dan hilirisasi, pemberdayaan petani, tata kelola lingkungan, perluasan kemitraan dan diplomasi sawit, serta komunikasi publik berbasis data.

Implementasi dilakukan bertahap selama lima tahun. Tahapan dimulai dari konsolidasi internal hingga penyusunan laporan capaian nasional.

Kementerian Pertanian berharap panduan ini menjadi acuan bersama dalam memperkuat industri sawit dari hulu hingga hilir.

“Kementan siap berkolaborasi dan memastikan bahwa daerah penghasil sawit mendapatkan dukungan penuh untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” kata Roni.

Dengan panduan tersebut, AKPSI diharapkan dapat memainkan peran lebih strategis dalam pembangunan perkebunan sawit yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai arah kebijakan nasional.

 

Petani Tebu Mojokerto Sampaikan Aspirasi, Pemerintah Dorong Swasembada Gula

0

TANIMERDEKA – Para petani tebu di Mojokerto Raya menyampaikan aspirasi pada audiensi dengan Staf Ahli Kementerian Pertanian RI, Mujiburohman.

Pertemuan itu berlangsung pada Rabu, 19 November 2024, di salah satu warung kecil di Desa Bening, Kecamatan Gondang, Jawa Timur.

Audiensi dihadiri jajaran pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Mojokerto Raya, suasana pertemuan berlangsung santai, namun membahas isu strategis.

Fokus utama diskusi mencakup swasembada gula dan hilirisasi hasil pertanian tebu. Mujiburohman menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan kemandirian gula konsumsi sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional.

“Kita dulu pernah subur di gula. Ironisnya, kita sering impor. Bahkan kemarin itu gulanya petani tidak terserap karena kebanjiran gula impor,” ujar Mujiburohman.

Ia menekankan pentingnya peningkatan produktivitas tebu lokal agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi tanpa bergantung pada impor.

Program yang dibahas mencakup pembukaan lahan baru seluas 200 hektare, pengembangan pemeliharaan tanaman tebu pascapanen, serta hilirisasi hasil tebu. Salah satu bentuk hilirisasi yang disinggung adalah pengembangan bioetanol dari limbah tebu, meskipun kewenangannya berada di Kementerian ESDM.

Dalam sesi dialog, petani menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak. Mereka menyoroti keterbatasan alat dan mekanisasi pertanian. Permintaan Alsintan untuk panen tebu menjadi salah satu poin utama.

Petani juga mengeluhkan akses terhadap bibit dan lahan. Dinas Pertanian menyampaikan bahwa pengajuan program dapat difasilitasi melalui kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan), dengan batas maksimal lima hektare dan jaminan bibit bersertifikat.

Terkait pupuk subsidi, petani diarahkan untuk menghubungi balai desa guna memperoleh informasi tentang gapoktan. Selanjutnya, penyuluh pertanian lapangan (PPL) akan membantu proses pengajuan.

Sementara itu Ketua Tani Merdeka Indonesia Mojokerto Raya, Gus Hari, mengapresiasi kunjungan dan keterbukaan dialog ini.

“Kami sangat berterima kasih atas kedatangan staf ahli kementerian. Bincang santai di Mojokerto ini diharapkan bisa membawa perubahan lebih baik kepada petani di Mojokerto Raya ini,” ujar Gus Hari.

Ia menambahkan keberhasilan program sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antara kelompok tani, anggotanya, dan petugas penyuluh.[]

Kementan dan Korea Selatan Perkuat Kerjasama Percepatan Pertanian Modern

0

TANIMERDEKA – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengatakan penguatan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan menjadi penting dalam mendorong transformasi pertanian.

Menurutnya kemitraan kedua negara memberi pijakan bagi peningkatan kapasitas teknologi dan perluasan adopsi smart farming di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan pada penutupan Proyek K-Smart Farm di kantor pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Acara dihadiri delegasi senior dari MAFRA Korea, pimpinan EPIS, dan perwakilan Kedutaan Besar Korea.

“Penutupan proyek ini bukanlah akhir, melainkan fondasi bagi kerja sama lanjutan dalam smart farming, transformasi digital, dan peningkatan kapasitas SDM pertanian,” ujar Idha.

Delegasi Indonesia terdiri atas jajaran pimpinan Kementan, termasuk Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretaris Badan, dan pejabat unit pelatihan. Mereka menyampaikan apresiasi atas kontribusi teknologi dan pendampingan Korea selama tiga tahun terakhir.

Kolaborasi tersebut menghasilkan 24 smart greenhouse di BBPP Ketindan dan Polbangtan Bogor. Fasilitas dilengkapi sistem irigasi otomatis, pengendalian iklim terintegrasi, dan pemantauan berbasis IoT. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat kapasitas pendidikan pertanian.

Idha merinci nilai hibah proyek sebesar 4,71 juta dolar AS atau sekitar Rp 70,6 miliar. Ia menyebut investasi tersebut sebagai bukti komitmen Pemerintah Korea dalam mendukung modernisasi pertanian di Indonesia.

Pada tahap implementasi, petani milenial dan staf teknis Indonesia mengikuti pelatihan operasional smart farming bersama tim Korea. Pendampingan ini mempercepat transisi menuju kemandirian teknologi. Sebagian peserta bahkan mengembangkan prototipe smart greenhouse berbiaya rendah dengan bahan lokal melalui pendekatan amati–tiru–modifikasi.

Idha menjelaskan bahwa pengembangan Smart Farming Innovation Valley akan menjadi agenda lanjutan. Fase pilot dijalankan pada 2025–2026, dilanjutkan difusi nasional hingga 2029, dan pembangunan Smart Farm Hub pada 2030.

Program ini diharapkan memperluas dampak inovasi pertanian ke berbagai daerah dan memperkuat ekosistem teknologi yang mendukung regenerasi petani.[]