TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan ketahanan pangan bukan sekadar urusan teknis. Menurutnya, pangan adalah pilar utama pembangunan nasional yang menentukan martabat bangsa.

“Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan bahwa pangan adalah kekuatan nasional,” kata Sudaryono dalam kegiatan Hands-On Audit Training in Cross-Cutting Issues of Food Security yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Bali, sebagaimana keterangan di Jakarta, dikutip pada Selasa, 11 November 2025.

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci membangun sistem pangan nasional yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada petani.

“Bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdiri dengan kehormatan,” ujarnya.

Ia mengaku kerap menerima puluhan ribu pesan dari petani melalui media sosial. Dari komunikasi langsung itu, ia menangkap aspirasi mengenai kebutuhan benih unggul, irigasi yang cukup, pupuk tepat waktu, dan harga panen yang stabil.

“Begitu laporan ini sampai ke Presiden, beliau langsung memerintahkan untuk bertindak cepat,” tegasnya.

Sudaryono menyebutkan pemerintah telah menambah volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Mekanisme distribusi disederhanakan, dan harga pupuk subsidi diturunkan sekitar 20 persen.

Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) minimum untuk gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. BUMN ditugaskan menyerap hasil panen petani untuk menjaga stabilitas harga.

“Tahun ini Indonesia telah mencapai swasembada beras, jagung, dan gula untuk kebutuhan dalam negeri. Tidak ada lagi impor untuk konsumsi domestik,” tegas Wamentan.

Sudaryono menjelaskan bahwa peningkatan produksi pertanian dilakukan melalui dua strategi: intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan eksisting melalui benih unggul, pupuk berkualitas, dan perbaikan irigasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan membuka lahan baru, terutama di wilayah rawa seperti Kalimantan dan Papua.

“Presiden berpikir jauh ke depan. Untuk memberi makan generasi 100 tahun mendatang, kita harus mulai menyiapkan 1,5 hingga 3 juta hektare lahan baru sejak sekarang,” jelasnya.

Menurutnya pertanian adalah keunggulan alami Indonesia. Dengan iklim tropis, tanah subur, dan tenaga kerja yang tangguh, Indonesia berpotensi menjadi produsen utama komoditas unggulan dunia.

“Tidak banyak negara yang bisa menanam kelapa seperti Indonesia. Komoditas ini bisa menjadi kekuatan ekspor dan sumber nilai tambah yang besar bagi petani,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga menyoroti peran auditor BPK dalam memastikan tata kelola yang bersih. Ia menyebut bahwa proses audit memiliki nilai korektif yang penting dalam pelaksanaan program dan realisasi anggaran.

“Kami di Kementerian Pertanian sangat terbuka terhadap proses audit. Para auditor adalah mitra kami dalam memperbaiki kebijakan dan memastikan program berjalan tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu Ketua BPK RI Isma Yatun menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga audit dunia untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik, termasuk di bidang pangan. Ia menyebut bahwa auditor kini tidak hanya mengawasi keuangan, tetapi juga memberi rekomendasi strategis yang memperkuat kebijakan pemerintah.

“Auditor berperan penting untuk memastikan kebijakan pangan berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat,” kata Isma.[]