Beranda blog Halaman 28

Pemerintah Bentuk Satgas Saber Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pemerintah menyiapkan langkah pengawasan ketat menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta pelaku usaha pangan taat menjalankan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Pembelian (HAP) produsen, dan Harga Acuan Penjualan (HAP) konsumen.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengingatkan hal itu dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelar daring, pada Selasa 27 Januari 2026 kemarin.

“Kepada para pelaku usaha pangan, mohon harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah dapat dipedomani, khususnya selama Ramadan sampai Idulfitri. Ini sesuai arahan Bapak Kepala Bapanas sehingga agar dapat kita laksanakan dengan baik,” ujarnya.

Sarwo menambahkan pemerintah akan meningkatkan pengawasan di seluruh wilayah.

“Menyongsong Ramadan bulan depan, telah kita bentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026. Nah minggu depan, Satgas Saber ini akan sama-sama bergerak,” katanya.

Satgas Saber dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 4 Tahun 2026. Objek pengawasan meliputi beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, dan gula konsumsi.

Satgas melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan Polri.

Pengawasan dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai produsen, distributor, hingga pedagang eceran dan ritel modern.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan peran distributor harus diawasi.

“Tolong agar para pelaku usaha mengingatkan kepada para distributornya untuk tidak membuat harga bergerak melebihi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Distributor yang ada di tengah rantai pasok juga harus taat dan tertib,” ujarnya.

Satgas Saber merupakan kelanjutan Satgas Pengendalian Harga Beras 2025. Tahun lalu, Satgas melakukan 45.715 kegiatan pemantauan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Sebanyak 987 pelaku usaha perberasan mendapat teguran tertulis. Dampaknya harga beras medium dan premium turun sesuai HET pada Desember 2025.

Direktur Jenderal Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menambahkan pengendalian harga telur dan daging ayam juga dilakukan menjelang Ramadan.

“Meminta kepada para produsen, baik perusahaan integrator maupun juga perusahaan peternakan dan koperasi termasuk produsen ayam broiler dan juga telur, untuk memastikan bahwa produksi dan pasokan ini cukup sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga kami juga meminta agar produsen dan distributor tidak melakukan penimbunan stok,” kata Agung.

Ia meminta dinas daerah melakukan pengawasan ketat.

“Kami juga meminta kepada jajaran dinas di daerah untuk bersama-sama melakukan pengawasan terkait ketersediaan dan pasokan harga. Termasuk juga harga telur dan daging ayam ras ini di wilayahnya masing-masing. Dan dari hasil pengawasan ini, tentu kami meminta kepada teman-teman dinas juga untuk melakukan tindakan tegas agar para produsen dan distributor tidak melakukan penimbunan,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi bagi pelanggaran harga.

“Ini perintah Bapak Presiden. Stabilkan harga. Titik. Siap Bapak Presiden. (Itu) sebelum berangkat ke luar negeri. Kesimpulannya, kita menjaga harga eceran tertinggi pangan, sekarang sampai Ramadhan sampai selesai,” kata Amran.

“Tidak ada boleh pengusaha seluruh Indonesia menjual di atas HET. Kalau ada menjual di atas HET, Satgas Pangan Polri akan bekerja, bila perlu menindaknya. Tidak ada lagi kesempatan, karena sudah lama kita imbau-imbau. (Jadi) tidak boleh menjual di atas HET,” tegas Amran.[]

Sekolah Tani di Sumatera Barat Latih Petani Membasmi Hama

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Barat menginisiasi sekolah tani untuk melatih kelompok tani memahami cara penanganan hama. Program ini diikuti kelompok tani binaan Tani Merdeka Indonesia Sumatera Barat dengan dukungan sejumlah universitas di daerah tersebut.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Barat, Dian Anggraini, menegaskan pentingnya pengetahuan praktis bagi petani, mereka harus mendapatkan edukasi yang baik agar produksi petani bisa lebih meningkat.

“Petani sangat butuh pengetahuan terkait membasmi hama dan pertanian agar produksi petani semakin meningkat,” ujar Dian, pada Kamis, 28 Januari 2026.

Ia menambahkan sekolah tani menjadi wadah pembelajaran langsung bagi petani.

“Kami ingin petani tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga memahami ilmu yang bisa diterapkan di lapangan,” kata Dian.

Sekolah tani ini menghadirkan dosen dan praktisi pertanian dari universitas di Sumatera Barat. Materi yang diberikan mencakup teknik pengendalian hama terpadu, pemanfaatan pestisida nabati, serta strategi menjaga kesuburan tanah.

Peserta sekolah tani sebagian besar berasal dari kelompok tani produksi padi dan jagung. Mereka mengikuti sesi praktik lapangan untuk mengenali jenis hama dan cara penanganannya.

Dian menekankan sekolah tani harus berkelanjutan. “Petani tidak boleh berhenti belajar. Tantangan pertanian semakin kompleks, dari hama sampai iklim. Maka sekolah tani ini harus terus berjalan,” ujarnya.

Program ini diharapkan memperkuat kapasitas petani Sumatera Barat menghadapi ancaman gagal panen akibat serangan hama. Pendekatan kolaboratif antara organisasi tani dan perguruan tinggi dinilai mampu menjembatani kebutuhan lapangan dengan ilmu pengetahuan.[]

CropLife Indonesia Resmikan Kerangka SPMF untuk Kelanjutkan Ketahanan Pangan

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – CropLife Indonesia meresmikan memaparkan Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF) atau Kerangka Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Peresmian itu berlangsung di Jakarta, pada Kamis, 29 Januari 2026, dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta sejumlah institusi terkait kebijakan pangan dan perlindungan varietas tanaman.

Chairman CropLife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo, menegaskan inisiatif ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan pertanian berkelanjutan.

“Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memajukan pertanian berkelanjutan guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Lebih lanjut Kukuh Ambar Waluyo mengatakan Indonesia menghadapi tantangan kompleks, mulai dari perubahan iklim, dinamika geopolitik, hingga keterbatasan SDM pertanian. SPMF hadir sebagai solusi sistematis untuk memastikan benih, pupuk, dan produk perlindungan tanaman dikelola secara aman dan bertanggung jawab.

Kerangka kerja ini berfokus pada tiga pilar utama yang akan dijalankan lima tahun ke depan. Pertama, adopsi teknologi berbasis risiko yang mengacu pada UN International Code of Conduct, dengan tujuan mitigasi risiko penggunaan produk perlindungan tanaman. Kedua, inovasi dan digitalisasi melalui SOP penggunaan drone pertanian, integrasi pendaftaran varietas lewat dashboard digital lintas kementerian, serta dorongan adopsi biopestisida. Ketiga, program edukasi bagi petani mengenai penggunaan produk yang efektif, pengelolaan kemasan bekas, dan pencegahan peredaran produk palsu.

Menurut Kukuh Ambar Waluyo, SPMF mencerminkan nilai SPIRIT, yakni Sustainable, Partnership, Integrity, Responsibility, Innovation, Technology. Inisiatif ini didukung anggaran sekitar USD 1,5 juta selama lima tahun.

“Melalui SPMF, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun komitmen bersama dalam penggunaan produk perlindungan tanaman yang bertanggung jawab, aman, dan efisien, guna mendukung ketahanan pangan, daya saing ekspor, serta visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Salah satu dampak krusial dari program ini adalah harmonisasi standar Batas Maksimum Residu (BMR/MRL). Standar tersebut penting agar produk pangan Indonesia memenuhi syarat keamanan mutu di pasar ekspor.

SPMF ini bukan hal baru, kerangka ini telah diterapkan di Thailand, Vietnam, Cile, hingga Maroko. Di Indonesia, program diharapkan menjadi motor penggerak menuju kemandirian pangan berkelanjutan sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.[]

Kementan: Drone Pertanian Bisa Selamatkan Produksi Saat Iklim Tak Menentu

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian menilai teknologi drone dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim. Drone digunakan untuk penyemprotan pestisida agar lebih efisien dan mampu mengantisipasi kondisi iklim yang tidak menentu.

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementan, Leli Nuryati, menekankan pentingnya harmonisasi dengan praktik industri.

“Jadi ini adalah program yang tepat untuk mendukung swasembada kita yang memperhatikan keamanan lingkungan secara berkelanjutan,” kata Leli saat peluncuran Kerangka Nasional Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan bersama Croplife Indonesia di Jakarta, pada Kamis, 29 Januari 2026.

Lebih lanjut Leli menambahkan pemerintah telah mengatur pendaftaran pestisida melalui Permentan Nomor 43 Tahun 2019. Pemerintah juga membuka ruang kerja sama melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian agar sosialisasi pemanfaatan drone bisa dilakukan lebih luas.

“Setiap pestisida wajib didaftarkan dan memperoleh izin sebelum diedarkan. Hal ini untuk menjamin mutu, efektivitas, serta perlindungan terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu Chairman CropLife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo, mengatakan langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah.

“Yang seluruhnya menjadi fondasi penting dalam transisi Indonesia dari pertanian konvensional menuju pertanian modern,” ujarnya.

Ia menilai sektor pertanian tengah menghadapi tantangan kompleks. Perubahan iklim, dinamika geopolitik global, alih fungsi lahan, keterbatasan SDM, serta kebutuhan adaptasi teknologi menjadi faktor utama. Karena itu, inovasi dan sarana produksi harus dikelola secara aman, bertanggung jawab, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Kukuh menegaskan kerangka Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF) dapat diterapkan untuk memperkuat kapasitas nasional.

“SPMF bertujuan memperkuat kapasitas nasional dalam merancang kebijakan pengelolaan produk perlindungan tanaman yang berkelanjutan, yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan sekaligus mengoptimalkan produktivitas pertanian,” jelasnya.[]

Pemerintah Pastikan Stok Pangan Pascabencana di Sumatera Aman

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Ketersediaan logistik pangan menjadi faktor krusial dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Pemerintah menegaskan stok beras nasional cukup, bersumber dari produksi dalam negeri.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, mengatakan pemerintah telah mampu mengatasi kebutuhan pangan. Ia berharap stok di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap terjaga.

“Yang perlu atensi di daerah highlands ini adalah mereka harus mengeluarkan produk mereka, karena mereka ada produk kopi, cabai, itu terus (berproduksi), meskipun sudah bencana, tetap panen. Nah ini mohon bantuan Bapak Menteri Pertanian. Sekaligus mohon, di daerah ini diperkuat stoknya,” kata Tito.

Ia menambahkan masyarakat di dataran tinggi belum terbiasa menghadapi bencana besar.

“Biasanya logistik hanya 2 sampai 3 hari, mengharapkan nanti ada lalu lintas lancar. Begitu terputus jalan, pengalaman di Aceh Tengah Takengon, hari ketiga sudah hampir kekurangan logistik dan masyarakat mulai panik. Tapi untung cepat, waktu itu dari Bulog, Bapanas, BNPB, TNI, Polri, semua bergerak via udara,” ungkap Tito.

Sejak bencana melanda, pemerintah bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan. Sampai 25 Januari tercatat 54,8 ribu ton beras dan 6,7 ribu kiloliter minyak goreng telah didistribusikan.

Aceh menerima 10,2 ribu ton beras dan 2 ribu liter minyak goreng. Sumut mendapat 16,3 ribu ton beras dan 3,3 ribu kiloliter minyak goreng. Sumbar menerima 6,8 ribu ton beras dan 1,35 ribu kiloliter minyak goreng.

Selain itu, program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bencana alam menyalurkan 21,4 ribu ton beras. Aceh menerima 15,3 ribu ton, Sumut 5,1 ribu ton, dan Sumbar 1,1 ribu ton.

Tito menekankan stok beras dan minyak goreng di dataran tinggi harus diperkuat hingga tiga bulan. Ia menyebut daerah Bener Meriah, Gayo Luwes, Aceh Tengah, serta Nias sebagai wilayah yang perlu perhatian khusus.

“Gunungsitoli dari 98 kota, itu tertinggi. Sepuluh koma sekian persen adalah Gunungsitoli inflasinya,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok pangan aman hingga enam bulan ke depan.

“Bahan pangan kami siapkan di lapangan. Itu bisa sampai 6 bulan ke depan. Untuk pangan, khususnya beras di lapangan. Insya Allah, khusus untuk pangan aman, itu bisa tertutupi 6 bulan ke depan,” jelas Amran.

Catatan Bapanas per 27 Januari menunjukkan stok beras Bulog di tiga provinsi masih 103,2 ribu ton.

Aceh menyimpan 65,3 ribu ton, Sumut 27,7 ribu ton, dan Sumbar 10,2 ribu ton. Amran menambahkan daerah yang tidak terdampak bencana sudah mulai panen, sehingga pasokan beras tetap terjaga.

Bulog mencatat serapan beras Januari 2026 mencapai 28,3 ribu ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

“Yang terakhir, kami sudah mengirim bantuan Kementan dan Bapanas Peduli, tiga kapal ke Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hanya saja, yang agak berat adalah yang kurang lebih (lahan sawah) 32 ribu hektare yang berat, tapi insya Allah kami bisa selesaikan tahun ini,” ungkap Amran.

“Kami selesaikan dulu yang 90 persen, sehingga masyarakat, petani di sana bisa berproduksi agar pangannya tidak langka ke depan,” pungkasnya.[]

Banjir di Tangerang Rusak 1.387 Hektare Sawah

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Banjir di Kabupaten Tangerang berdampak pada 1.387 hektare lahan pertanian padi, dengan 194,5 hektare mengalami gagal panen. DPKP siapkan benih pengganti.
Banjir di Kabupaten Tangerang berdampak pada 1.387 hektare lahan pertanian padi, dengan 194,5 hektare mengalami gagal panen. DPKP siapkan benih pengganti.

TANIMERDEKA – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Banten, mencatat banjir merendam 1.387 hektare lahan padi. Dari total luas tersebut, 194,5 hektare mengalami puso atau gagal panen.

Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, menyebutkan lahan terdampak tersebar di 14 kecamatan. Wilayah itu meliputi Cisoka, Tigaraksa, Panongan, Jayanti, Balaraja, Sindang Jaya, Rajeg, Jambe, Sukadiri, Pakuhaji, Kronjo, Kresek, Kemiri, dan Mauk.

“Total lahan sawah yang terendam atau terdampak banjir mencapai 1.387 hektare, sementara yang terindikasi puso sekitar 194,5 hektare,” ujar Ujang, pada Kamis, 28 Januari 2026.

Ia mengatakan bantuan benih padi pengganti sudah disiapkan bagi kelompok tani yang gagal panen.

“Untuk lahan yang mengalami puso, kami sudah menyiapkan benih pengganti bagi kelompok tani terdampak,” kata Ujang.

DPKP masih melakukan pendataan lanjutan terhadap sawah yang terendam. Proses dilakukan bersama penyuluh pertanian Kementerian Pertanian dengan mempertimbangkan prakiraan iklim dari BMKG hingga pertengahan Februari 2026.

Sebagai langkah mitigasi, Ujang menyebutkan koordinasi dilakukan dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi lahan, baik saat banjir maupun pascabanjir.

“Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Kementerian Pertanian terkait penanganan lahan pertanian yang mengalami gagal panen akibat bencana banjir,” jelas Ujang.

Banjir yang melanda wilayah Tangerang kali ini menambah beban petani yang baru saja memasuki masa tanam. Pemerintah daerah berharap bantuan benih dan pendampingan teknis dapat mempercepat pemulihan agar produksi padi tidak terganggu secara signifikan.[]

Kunjungi Provinsi Banten, Don Muzakir: Tani Merdeka Harus Hadir di Tengah Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, melakukan kunjungan ke Provinsi Banten, pada Rabu, 28 Januari 2026. Kunjungan ini menjadi konsolidasi sekaligus penguatan pengurus DPW dan DPD Tani Merdeka Indonesia se-Banten.

Don Muzakir menegaskan Tani Merdeka Indonesia harus hadir langsung di tengah petani, guna mendengarkan langsung suara petani.

“Tani Merdeka harus menjadi mata dan telinga Presiden Prabowo Subianto dalam pengawasan program-program kerja pertanian. Kita wajib mengedukasi, mendampingi kelompok tani, dan melakukan terobosan-terobosan pertanian untuk mendukung program pemerintah,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran pengurus hingga tingkat desa. “Seluruh pengurus Tani Merdeka Provinsi Banten harus turun ke lapangan. Pastikan pupuk tepat sasaran, petani mendapat akses pasar yang baik, dan pendampingan sosial berjalan maksimal. Fokus kita adalah desa, sesuai arahan Dewan Pembina Tani Merdeka, Bapak Sudaryono, yaitu membangun jaringan hingga ke tingkat desa,” tegasnya.

Don Muzakir mengingatkan agar organisasi tidak hanya aktif di tingkat atas. “Organisasi harus dijalankan secara maksimal di lapangan. Jangan sampai kita hanya kuat di atas, tapi tidak hadir mendampingi petani di desa,” tambahnya.

Sementara itu Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Banten, Iim Ibrohim, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran Don Muzakir membawa solusi konkret bagi persoalan di daerah.

“Alhamdulillah, hari ini kedatangan Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia menjadi energi baru bagi kami. Hadir DPW, DPD Lebak, DPD Cilegon, DPD Tangerang, serta pengurus dan penasihat DPW. Berbagai persoalan dan program yang disampaikan teman-teman DPD dapat dijawab dan diberikan solusi langsung oleh Ketua Umum,” ujar Iim.

Iim menyampaikan DPW Tani Merdeka Indonesia Banten akan menindaklanjuti arahan melalui agenda konsolidasi wilayah.

“Insya Allah pada 5 Februari mendatang, kami akan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Tani Merdeka Provinsi Banten di wilayah Serang, yang akan dihadiri sekitar 100 peserta,” pungkasnya.[]

Tani Merdeka Indonesia dan Komunitas Banokeling Dorong Desa Mandiri Lewat Inovasi Sampah Kreatif

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Upaya mengubah sampah menjadi sumber nilai ekonomi mulai digerakkan di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Magelang bekerja sama dengan DPD Tani Merdeka Indonesia Wilayah Khusus Masyarakat Adat Banokeling menggelar pelatihan bertajuk Sampah Kreatif dan Ramah Lingkungan: Mewujudkan Desa Pekuncen yang Mandiri.

Pelatihan berlangsung dua hari, Selasa–Rabu 27–28 Januari 2026. Sebanyak 40 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Dharma Putri Banokeling ikut serta, bersama tokoh masyarakat, pemuda adat, dan kader lingkungan setempat.

Hari pertama acara dibuka Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyumas, Eko Heru Surono, yang diwakili Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Setyo Adhi Nugroho.

Setyo mengapresiasi kolaborasi antara organisasi masyarakat dan komunitas adat. “Model seperti ini penting karena tidak hanya membangun fisik desa, tetapi juga membangun kesadaran sosial, budaya, dan kebangsaan. Ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat sipil,” kata Setyo.

Materi awal disampaikan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Magelang, Sri Sumirat, yang dikenal sebagai aktivis lingkungan. Ia menekankan sampah harus dipahami sebagai peluang.

“Sampah hari ini bukan sekadar limbah, tetapi sumber daya baru. Jika dikelola dengan ilmu dan kreativitas, ia bisa menjadi berkah ekonomi,” ungkap Sri Sumirat.

Malam harinya peserta menerima materi inti mengenai eco-enzym, zero waste, dan manajemen bank sampah sebagai sistem ekonomi sirkular desa.

Hari kedua dijadwalkan praktik langsung pembuatan eco-enzym dan penerapan konsep zero waste dalam rumah tangga.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Wilayah Khusus Masyarakat Adat Banokeling, Aris Munandar, mengatakan program ini sebagai jembatan tradisi dan modernitas.

“Bagi masyarakat Banokeling, menjaga alam adalah bagian dari laku hidup. Melalui inovasi sampah kreatif, kami ingin menunjukkan bahwa adat dan teknologi bisa berjalan berdampingan untuk kemandirian desa,” kata Aris.

Sementara itu Ketua Yayasan Dharma Putra Banokeling, Ritam, menilai kegiatan ini memperkuat peran perempuan adat dalam gerakan lingkungan.

“Ini bukan hanya soal sampah, tetapi soal menanamkan kesadaran kolektif bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Komunitas Adat Banokeling memandang Ibu Bumi sebagai sumber kehidupan dan Bapak Langit sebagai penjaga keseimbangan. Konsep spiritual itu menjadi fondasi etis dalam membangun harmoni manusia dan alam.[]

DPD Tani Merdeka Indonesia OKU Timur Dorong Kemitraan Adil dalam Program Tebu Rakyat

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Sosialisasi rapat koordinasi perluasan tanam tebu rakyat berlangsung di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sriwangi, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, pada Rabu, 28 Januari 2026. Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dan organisasi petani untuk mendukung petani tebu rakyat.

Rakor dihadiri Kepala Bidang Perkebunan OKU Timur Basuki, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia OKU Timur M. Daud, Kepala Bidang Tanaman Pangan Andri, Koordinator Katimker OKU Timur Arifin, Koordinator BPP Semendawai Suku III Dinna Nur Aini, Koordinator BPP Belitang Mulya Eko Suparyanto, Koordinator BPP Semendawai Timur Ali Antoni, serta para penyuluh pertanian lapangan dan mitra tebu dari tiga kecamatan.

Tiga kecamatan yang menjadi fokus program perluasan tebu rakyat adalah Semendawai Suku III, Belitang Mulya, dan Semendawai Timur.

Basuki menegaskan program perluasan tebu rakyat harus memberi manfaat nyata.

“Pemerintah hadir untuk petani. Program perluasan tebu rakyat ini harus benar-benar menguntungkan petani, bukan memberatkan. Petani wajib mendapatkan pendampingan penuh, akses sarana produksi, serta kepastian kemitraan yang adil,” kata Basuki.

Sementara itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten OKU Timur, M. Daud, menekankan pentingnya keberpihakan nyata terhadap petani.

“Petani jangan hanya dijadikan objek. Kami ingin petani menjadi subjek utama dalam program tebu rakyat ini. Mulai dari penentuan pola tanam, kemitraan, hingga harga, semua harus berpihak kepada petani. Tani Merdeka akan berdiri di garis depan untuk mengawal kepentingan petani,” ujar M. Daud.

Rakor juga membahas peran strategis penyuluh pertanian lapangan dan BPP sebagai garda terdepan pendampingan petani. Pendampingan dinilai penting agar perluasan tanam tebu rakyat berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Kegiatan ini diharapkan menjadi solusi peningkatan kesejahteraan petani, membuka lapangan usaha di pedesaan, serta memperkuat kemandirian pertanian daerah.

Pemerintah daerah bersama organisasi tani menilai keberhasilan program akan bergantung pada sinergi antara petani, penyuluh, dan mitra usaha.[]

Stok Beras Haji Aman, Bulog Buka Peluang Ekspor ke Arab Saudi

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – PT Perum Bulog menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia sekaligus membuka peluang ekspor ke Arab Saudi.

Komitmen itu dibahas Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Pertanian di Jakarta.

“Bulog pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyediaan beras berkualitas untuk konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi,” kata Rizal dalam keterangan resminya, pada Selasa, 27 Januari 2026.

Jumlah jemaah dan petugas haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi diperkirakan mencapai 205.000 orang. Kebutuhan beras hampir 4 ribu ton.

Rizal memastikan Bulog menyiapkan beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen sesuai standar konsumsi jemaah.

“Dari sisi stok dan sistem logistik, Bulog memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan pasokan berjalan dengan tepat jumlah, mutu, dan waktu,” ujar Rizal.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Jaenal Effendi, menegaskan pemenuhan kebutuhan beras tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” kata Jaenal.

Kementerian Pertanian mendukung langkah itu dengan regulasi dan kebijakan yang memperlancar pasokan beras jemaah haji. Dukungan teknis dan fasilitas izin juga disiapkan agar produk beras dalam negeri memiliki daya saing di pasar global.

Sinergi Bulog, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Pertanian diharapkan membuka peluang bagi pengusaha dan petani lokal masuk ke pasar internasional.

Wacana ekspor beras sebelumnya beberapa kali diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Salah satunya disampaikan langsung di depan presiden saat pengumuman swasembada beras 2025.

“Izin Bapak Presiden, yang penting Bulog izinnya dan serapannya, 3 bulan ke depan. Sama saja 2025, aku tidak minta lebih. Sama saja. Hampir pasti kita lakukan ekspor tahun ini,” kata Amran di Cilebar, Karawang Timur, Jawa Barat, pada Rabu 7 Januari 2026 lalu.

Kementerian Pertanian mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 3,2 juta ton pada Januari 2026. Tahun ini Bulog diperintahkan menyerap 4 juta ton beras dari petani.

Pemerintah juga memperkirakan hasil panen akan meningkat karena luasan lahan tanam padi bertambah 500.000 hektare dibanding 2025.[]

1...272829...118Halaman 28 dari 118