TANIMERDEKA – Produktivitas tambak di Aceh mulai pulih setelah sempat terhenti akibat bencana hidrologi. Pemerintah kini mempercepat rehabilitasi kawasan tambak agar para petambak bisa kembali berbudidaya dan menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 15.000 hektare tambak di Aceh kembali beroperasi hingga akhir 2026. Tahap awal difokuskan pada sekitar 5.200 hektare tambak yang ditargetkan aktif kembali paling lambat September 2026.
Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha mengatakan, percepatan rehabilitasi menjadi langkah penting untuk mengembalikan produktivitas sektor perikanan budidaya yang terdampak bencana.
Menurut Andy, pemulihan tidak hanya dilakukan dengan memperbaiki tambak yang rusak. Pemerintah juga menyiapkan bantuan benih dan pakan agar petambak dapat langsung kembali berproduksi setelah rehabilitasi selesai.
“Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya,” ujar Andy saat meninjau tambak di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.
Sinergi antara KKP, pemerintah daerah, dan Komisi IV DPR RI terus diperkuat untuk mempercepat proses pemulihan. Langkah itu diharapkan mampu mempercepat kebangkitan sektor perikanan budidaya di Aceh.
Hingga kini, seluas 694 hektare tambak telah kembali beroperasi. Lahan tersebut sudah dimanfaatkan untuk budidaya udang, bandeng, kakap, dan nila salin melalui penebaran benih. Luasan itu diperkirakan terus bertambah seiring berjalannya rehabilitasi di sejumlah wilayah terdampak.
KKP juga memperkuat dukungan sarana dan prasarana. Sebanyak 12 unit excavator disalurkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Delapan unit di antaranya difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di beberapa kabupaten di Aceh.
Dukungan pemerintah tidak hanya menyasar sektor budidaya. KKP turut membantu nelayan melalui penyaluran mesin kapal serta 100 unit coolbox berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.
Andy menjelaskan, tambak yang kembali dioperasikan dengan sistem budidaya tradisional plus diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang per hektare dalam satu siklus.
Dengan harga jual rata-rata Rp50.000 per kilogram, setiap hektare tambak berpotensi menghasilkan omzet sekitar Rp30 juta dalam waktu tiga bulan.
“Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari selesainya rehabilitasi, tetapi dari kemampuan petambak kembali bekerja dan memperoleh pendapatan,” katanya.
Percepatan rehabilitasi dilakukan melalui refocusing anggaran internal KKP. Langkah itu diambil agar masyarakat tidak perlu menunggu proses administrasi anggaran rehabilitasi yang masih berjalan. Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan diberikan tanpa dipungut biaya.
Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid mengapresiasi langkah cepat KKP dalam mempercepat pemulihan tambak di Aceh. Menurutnya, kebijakan refocusing anggaran menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana.
“KKP mengambil langkah yang sangat cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata TA Khalid.
Program rehabilitasi mulai dirasakan manfaatnya oleh para petambak. Fazil, petambak asal Pidie Jaya, mengatakan bantuan benih dan pakan menjadi modal penting untuk kembali menjalankan usaha setelah tambaknya rusak akibat bencana.
“Bantuan benih dan pakan ini sangat membantu kami untuk kembali beroperasi. Saya yakin tiga bulan ke depan sudah bisa panen,” ujarnya.
Pemulihan tambak diharapkan tidak hanya mengembalikan produksi perikanan budidaya, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Pemerintah menilai percepatan rehabilitasi menjadi langkah penting untuk menggerakkan kembali roda ekonomi di wilayah yang terdampak bencana sekaligus memperkuat ketahanan sektor perikanan budidaya di Aceh.[]