TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung Program Sinergi Perlindungan Petani Sultra (PROSPERITI) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sultra La Ode Abdul Muis mengatakan program tersebut menjawab salah satu persoalan yang selama ini dihadapi petani, yakni risiko kecelakaan kerja dan kematian saat menjalankan usaha tani.
“Kami di Tani Merdeka Indonesia Sultra sangat mendukung PROSPERITI. Petani itu pahlawan pangan, tapi risikonya besar di lapangan. Jatuh di sawah, kecelakaan saat bertani, bahkan meninggal dunia saat bekerja tidak ada yang melindungi. Dengan program ini, cukup bayar Rp8.400 per bulan petani sudah dapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Ini perlindungan nyata, bukan janji,” tegas La Ode Abdul Muis usai pertemuan koordinasi di Gedung Learning Center OJK Sultra.
Menurut La Ode Abdul Muis, perlindungan tersebut penting karena petani bekerja dengan risiko yang tidak sedikit. Kecelakaan saat mengolah lahan, menggunakan alat pertanian, hingga berbagai risiko lain dapat berdampak langsung terhadap petani dan keluarganya.
DPW Tani Merdeka Indonesia Sultra juga siap membantu agar PROSPERITI tidak hanya berjalan di tingkat provinsi. Organisasi tersebut akan mendorong pelaksanaan program sampai kelompok tani dan desa.
“Kami punya jaringan sampai desa. Ada 329.555 Rumah Tangga Usaha Pertanian di Sultra yang harus kita lindungi. Tugas Tani Merdeka adalah mobilisasi, edukasi, dan pendampingan langsung di lapangan bersama PPL. Jangan sampai program bagus ini hanya berhenti di Kendari,” ujarnya.
La Ode Abdul Muis menilai jaringan organisasi di tingkat daerah dapat membantu memperkenalkan program kepada petani. Edukasi menjadi penting agar petani memahami manfaat perlindungan sekaligus mengetahui cara mengikuti program tersebut.
Kolaborasi berbagai lembaga dalam PROSPERITI juga mendapat perhatian DPW Tani Merdeka Indonesia Sultra. OJK menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Indonesia, BRMP, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam membangun program tersebut.
La Ode Abdul Muis menilai kerja sama lintas lembaga itu dapat membuka akses yang lebih luas bagi petani. Perlindungan pekerja tidak berdiri sendiri, tetapi dipadukan dengan layanan keuangan dan pendampingan usaha.
“Selama ini petani sulit akses keuangan formal. Sekarang melalui BSI disiapkan rekening yang terintegrasi dengan aplikasi JMO, ada tabungan, pembiayaan, plus perlindungan. PPL juga kita dorong jadi agen Perisai. Ini ekosistem lengkap. Petani tidak hanya dilindungi risikonya, tapi juga diberdayakan usahanya,” tambah La Ode Abdul Muis.
Akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu persoalan yang kerap dihadapi pelaku usaha tani. Karena itu, keterhubungan antara rekening, pembiayaan, tabungan, dan perlindungan tenaga kerja dinilai dapat memudahkan petani mengelola kegiatan usahanya.
Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha sebelumnya mengatakan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 23,79 persen terhadap PDRB Sultra pada 2025.
Kontribusi tersebut menunjukkan besarnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Sulawesi Tenggara. Karena itu, OJK ingin pelaksanaan PROSPERITI tidak berhenti sebagai konsep.
La Ode Abdul Muis menyambut komitmen tersebut. Ia mengatakan TMI Sultra siap terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan program, mulai dari pemetaan kelompok tani hingga evaluasi.
“Pernyataan Kepala OJK bahwa PROSPERITI harus ada piloting, pemetaan, dan perluasan itu yang kami tunggu. Tani Merdeka Sultra siap kawal dari pemetaan kelompok tani, penentuan sasaran, sampai evaluasi. Kami ingin petani Sultra sejahtera dan terlindungi,” tutupnya.
Pertemuan Koordinasi Sinergi Perlindungan Petani yang digelar di Gedung Learning Center OJK Sultra menjadi forum untuk menyatukan langkah berbagai pihak. Pembahasan diarahkan pada pembangunan ekosistem keuangan dan perlindungan petani yang saling terhubung.
DPW Tani Merdeka Indonesia Sultra melihat sinergi tersebut perlu diteruskan sampai tingkat lapangan. Keberhasilan program pada akhirnya bergantung pada seberapa banyak petani yang dapat menerima manfaat perlindungan dan layanan yang disiapkan.[]