Beranda blog Halaman 8

Pengadaan Bantuan 600 Ayam Petelur Dimulai, Kobar Petakan Harga Pasar

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mulai mempersiapkan pengadaan bantuan 600 ekor ayam petelur melalui survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Survei tersebut menjadi tahapan awal untuk memetakan harga pasar sebelum proses pengadaan bantuan dari Kementerian Pertanian dilaksanakan.

Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat bersama Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Pelaihari turun langsung ke lapangan, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Tim mendata harga ayam petelur (pullet), pakan, dan kandang di sejumlah pelaku usaha peternakan sebagai bahan penyusunan nilai pengadaan.

Program bantuan Ayam Petelur Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sektor peternakan sekaligus meningkatkan produksi telur di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bantuan yang akan disalurkan berupa satu paket yang terdiri atas 600 ekor ayam petelur (pullet) umur 16 minggu, pakan, kandang, serta obat-obatan pendukung pemeliharaan.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat, Samsudin, mengatakan survei HPS merupakan tahapan penting sebelum proses pengadaan dilaksanakan.

“Survei ini menjadi dasar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri agar proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami ingin memastikan bantuan yang diberikan memiliki kualitas yang baik, tepat sasaran, dan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh kelompok ternak penerima. Harapannya, program bantuan ayam petelur Merah Putih ini mampu meningkatkan produktivitas peternak, menambah pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat,” ujar Samsudin.

Tim survei mendatangi dua pelaku usaha peternakan, yakni PT Bintang Terang Tunggal dan PS Citra. Tim melakukan pendataan terhadap sejumlah komponen utama pengadaan, meliputi ayam petelur (pullet), pakan, dan kandang. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran harga riil di lapangan sekaligus membandingkan kualitas setiap komponen yang akan diadakan.

Hasil survei menunjukkan harga ayam petelur (pullet) berada pada kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 per ekor per minggu, bergantung pada umur dan kualitas bibit. Harga pakan ayam petelur berkisar antara Rp430.000 hingga Rp440.000 per sak. Harga kandang tercatat sekitar Rp325.000 per set, menyesuaikan spesifikasi dan material yang digunakan.

Pemilik PS Citra, Nur Ali, menjelaskan harga pakan ayam petelur mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada biaya distribusi. Kenaikan harga bahan baku pakan yang sebagian besar masih bergantung pada impor juga ikut memengaruhi harga, terutama akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan HPS agar nilai pengadaan mencerminkan harga pasar yang berlaku saat ini.

Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kelancaran proses pengadaan sekaligus menghindari perbedaan harga yang terlalu jauh dengan kondisi di lapangan.[]

Dilantik Jadi Kepala BGN, Don Muzakir Yakin Sudaryono Mampu Perkuat Program MBG

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Kepala BGN bersama Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia
Sudaryono Kepala BGN bersama Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia

TANIMERDEKA – Ketua DPP Harian Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Don Muzakir, menyampaikan ucapan selamat kepada Sudaryono yang resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menilai, pengalaman Sudaryono selama ini menjadi modal penting untuk melanjutkan dan memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Don Muzakir mengatakan, Sudaryono sosok pekerja keras, teliti, dan memiliki kemampuan mengelola program secara terukur. Karakter tersebut dinilai dibutuhkan untuk menjalankan program MBG yang kini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

“Selamat kepada Mas Sudaryono atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saya mengenal beliau sebagai pribadi yang pekerja keras, konsisten, dan sangat teliti. Saya optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan berjalan semakin baik di bawah kepemimpinannya,” kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, Sudaryono bukan sosok baru dalam pelaksanaan MBG. Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia telah mengikuti perkembangan program tersebut sejak masih dalam tahap perencanaan.

Sudaryono juga terlibat dalam pembahasan konsep, penyusunan kebijakan, hingga pelaksanaan teknis MBG. Kementerian Pertanian selama ini berperan penting dalam menyiapkan ekosistem penyediaan bahan baku pangan yang menjadi penopang utama program tersebut.

Don Muzakir menilai pengalaman itu akan memudahkan koordinasi antara BGN dengan kementerian dan lembaga lain, terutama dalam memastikan kebutuhan bahan pangan untuk MBG tetap tersedia dan berasal dari produksi dalam negeri.

“Mas Sudaryono memahami program ini dari awal. Beliau tahu bagaimana konsepnya disusun, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, hingga bagaimana membangun sinergi dengan sektor pertanian. Pengalaman itu menjadi nilai tambah untuk memperkuat pelaksanaan MBG ke depan,” ujarnya.

Ia berharap program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan nasional sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN dalam upacara di Istana Negara. Dalam pelantikan tersebut, Sudaryono mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden.

“Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah jabatan yang diucapkan Sudaryono.

Sebelum dipercaya sebagai Kepala BGN, Sudaryono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ia juga dikenal sebagai Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), dan Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia. Pengalamannya di bidang pertanian dinilai menjadi salah satu faktor yang mendukung penugasannya memimpin BGN, mengingat pelaksanaan MBG sangat bergantung pada pasokan pangan nasional.[]

Hasil Sidang Kabinet Paripurna, Don Muzakir: Kebijakan Pertanian Presiden Prabowo Dirasakan Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menilai hasil Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menunjukkan berbagai kebijakan pangan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo sangat berdampak terhadap petani.

Menurutnya, arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada sektor pertanian sudah membangun optimisme di kalangan petani karena hasilnya terlihat sangat jelas di daerah-dearah.

Don Muzakir mengatakan, penguatan produksi pangan, peningkatan cadangan beras nasional, serta membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi sejumlah indikator yang menunjukkan sektor pertanian mendapat perhatian lebih besar dibandingkan sebelumnya.

“Petani semakin optimistis karena Presiden Prabowo benar-benar memberi perhatian pada sektor pertanian. Keberpihakan ini dirasakan di berbagai daerah,” kata Don Muzakir, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Menurut Don Muzakir, tantangan berikutnya bukan lagi meluncurkan program baru, melainkan memastikan seluruh kebijakan berjalan konsisten hingga benar-benar dirasakan petani di tingkat desa. Program pemerintah, kata dia, harus terus dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Ia menilai pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya meningkatkan produksi. Pemerintah juga perlu memastikan hasil panen memiliki pasar yang jelas, harga tetap menguntungkan petani, dan distribusi pangan berjalan baik.

“Kalau petani sejahtera, nelayan berkembang, dan pedagang kecil ikut tumbuh, maka ketahanan pangan nasional akan semakin kuat,” ujarnya.

Don Muzakir juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut berpotensi menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dalam negeri. Kondisi itu dapat membuka peluang pasar baru bagi petani jika kebutuhan bahan pangan dipenuhi dari produksi lokal.

“Program MBG bukan hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan permintaan yang besar terhadap hasil produksi petani dan nelayan,” katanya.

Selain itu, Don Muzakir menilai kebijakan pemerintah di bidang energi, digitalisasi pendidikan, dan reformasi birokrasi akan saling mendukung penguatan ekonomi nasional, termasuk di sektor pertanian. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan setiap program tetap berpihak kepada masyarakat kecil.

Tani Merdeka Indonesia, lanjut Don Muzakir, akan terus mendampingi petani sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti pemerintah.

“Kami siap mengawal seluruh program Presiden Prabowo agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama petani di desa-desa,” ujar Don Muzakir.

Don Muzakir berharap konsistensi pelaksanaan kebijakan menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, keberhasilan program pangan tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi, tetapi juga dari bertambahnya pendapatan petani, terjaganya harga hasil panen, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat di pedesaan.[]

Lantik Pengurus DPD Tani Merdeka Kotawaringin Timur, Don Muzakir: kita Pastikan Kebijakan Presiden Prabowo Dirasakan Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, melantik Lukito sebagai Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada Selasa, 21 Juli 2026.

Pelantikan digelar di Milla Ballroom, Jalan Tjilik Riwut, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Tengah Sumiasih, unsur Forkopimda, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta para kelompok tani.

Pelantikan ini tidak hanya menjadi pengukuhan kepengurusan baru. Don Muzakir juga meminta seluruh pengurus Tani Merdeka Indonesia bergerak aktif mendampingi petani dan mengawal pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah.

Menurut Don Muzakir, organisasi petani harus hadir sebagai jembatan antara pemerintah dan petani. Kehadiran Tani Merdeka Indonesia dinilai penting agar berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang pertanian benar-benar sampai kepada masyarakat.

“Kami mengajak seluruh pengurus Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk bekerja nyata di tengah petani. Kita harus menjadi penghubung antara petani dan pemerintah, sekaligus memastikan setiap program Presiden Prabowo benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Don Muzakir.

Don Muzakir mengatakan berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Perbaikan tata kelola pertanian, peningkatan produksi pangan, perhatian terhadap kesejahteraan petani, hingga upaya menjaga harga hasil panen menjadi modal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar menjadi salah satu lumbung pangan dunia jika seluruh pihak bergerak bersama. Karena itu, Tani Merdeka Indonesia berkomitmen mengawal pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat desa.

“Kita mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini harus berhasil karena menyangkut masa depan bangsa, kesejahteraan petani, dan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Don Muzakir juga meminta seluruh pengurus di Kalimantan Tengah aktif mendampingi petani dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Tantangan pertanian, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga distribusi pupuk, akses permodalan, penerapan teknologi pertanian, regenerasi petani, hingga kepastian pasar.

“Pengurus tidak boleh hanya hadir saat pelantikan. Setelah ini, saudara harus turun ke sawah, ke kebun, mendengar langsung keluhan petani, lalu mencari solusi bersama pemerintah. Itulah semangat Tani Merdeka Indonesia,” tegasnya.

Don Muzakir menambahkan, keberhasilan program ketahanan pangan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh pengurus menjaga soliditas organisasi dan fokus bekerja untuk petani.

“Saya mengucapkan selamat kepada Saudara Lukito beserta seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Amanah ini bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan petani dan menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Mari kita bekerja bersama, mengawal kebijakan pemerintah, meningkatkan produksi pertanian, dan mewujudkan petani yang semakin sejahtera,” tutup Don Muzakir.

Selain itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur, Lukito, mengatakan kepengurusan yang baru akan segera menyusun program kerja yang menyentuh kebutuhan petani di lapangan. Prioritasnya adalah memperkuat koordinasi hingga tingkat kecamatan dan desa agar pendampingan kepada petani berjalan lebih efektif.

“Kami siap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Fokus kami adalah hadir di tengah petani, mendengar persoalan mereka, memperkuat organisasi hingga ke tingkat bawah, serta mengawal program pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat bagi petani di Kabupaten Kotawaringin Timur,” kata Lukito.

Sementara itu, Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, berharap Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi petani dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

“Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyambut baik kehadiran dan semangat Tani Merdeka Indonesia. Kami berharap organisasi ini mampu menjadi mitra pemerintah dalam membangun sektor pertanian, meningkatkan produksi, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani di daerah,” ujar Irawati.[]

Panen Tebu Terhenti Sejak Juni, Petani Way Kanan Audiensi ke KSP

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Ilustrasi. Petani tebu
Ilustrasi. Petani tebu

TANIMERDEKA – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menerima audiensi kelompok tani tebu asal Way Kanan, Lampung, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Pertemuan itu membahas permohonan petani agar dapat kembali memanen tebu di kawasan Register 44, lahan kerja sama dengan Inhutani V.

Petani meminta pemerintah memberikan izin atau diskresi agar proses panen yang sudah memasuki masa produksi dapat diselesaikan. Mereka mengaku aktivitas panen terhenti akibat persoalan administratif yang melibatkan Inhutani dan Kementerian Kehutanan.

Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan akan memfasilitasi komunikasi dengan instansi terkait untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

“KSP akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman.

Dalam audiensi itu, salah seorang anggota Kelompok Tani Tebu Way Kanan, I Nengah Aryata, menyampaikan penghentian aktivitas panen berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi para petani. Sebab, modal tanam yang digunakan sebagian besar berasal dari pinjaman.

“Kami ini petani Pak, kami nanam pakai modal. Modal yang kami gunakan modal pinjaman. Tapi pada saat akan panen ternyata ada permasalahan antara Inhutani dengan Kementerian Kehutanan sehingga Inhutani mendapatkan sanksi administrasi. Akibatnya, dampaknya kami petani enggak bisa panen tebu. Padahal kerja sama kami legal,” katanya.

Aryata menjelaskan kelompok tani telah bermitra dengan Inhutani selama 11 tahun. Selama itu pula, para petani tetap menjalankan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyebutkan kontribusi dari pengelolaan kawasan tersebut tidak sedikit. Menurutnya, dana hasil hutan yang telah disetorkan selama masa kerja sama mencapai sekitar Rp75 miliar.

“Mohon kiranya sekali lagi, kami bisa dibantu dan juga kami mohon Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, betul-betul bisa membantu kami petani-petani yang ada di Lampung, khususnya petani tebu di Register 44,” katanya.

Ketua Kelompok Tani Tebu Way Kanan, Edison, mengatakan kelompok tani selama ini bermitra dengan Inhutani V untuk mengelola lahan tebu di kawasan Register 44 seluas sekitar 6.800 hektare.

Menurut Edison, sedikitnya 1.200 kepala keluarga menggantungkan penghasilan dari aktivitas perkebunan tebu di kawasan tersebut. Jumlah orang yang bekerja di perkebunan itu diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang.

Penghentian aktivitas panen sejak 12 Juni 2026 membuat ribuan petani dan pekerja kebun terdampak. Karena itu, mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar hasil panen yang sudah siap dipetik tidak rusak dan kerugian petani dapat ditekan.

“Jumlah orang beraktivitas dalam perkebunan tebu tersebut sekitar 3 ribu orang. Kami di sini menyampaikan karena ada kendala yang kami hadapi per tanggal 12 Juni 2026, kami diberhentikan aktivitas pemanenan tebu yang ada di Register 44, karena sesuatu hal. Maka dari ini kami bermohon, supaya kami bisa diberikan izin, atau diskresi, untuk menyelesaikan pemanenan tebu kelompok tani Inhutani tersebut,” kata Edison.[]

Wamentan Sudaryono: B50 Buktikan Indonesia Mampu Wujudkan Swasembada Energi

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan implementasi biodiesel B50 menjadi langkah konkret pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada energi nasional.

Program tersebut bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri sebagai penopang kemandirian energi.

Menurut Sudaryono yang juga Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia, kebijakan B50 menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak hanya berperan dalam menjaga ketahanan pangan, tetapi juga mampu menjadi penyangga ketahanan energi nasional.

“Presiden ingin segala sesuatunya best fast result. Programnya besar, dikerjakan dengan cepat, dan memberikan dampak nyata. Potensi swasembada pangan harus diwujudkan menjadi kenyataan. Potensi swasembada energi juga harus diwujudkan menjadi kenyataan,” kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Ia menjelaskan, program biodiesel B50 dan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan menjadi contoh penerapan pendekatan best fast result (BFR) yang diusung Presiden Prabowo. Pendekatan tersebut menekankan pelaksanaan program strategis secara cepat dengan hasil yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

Menurut Sudaryono, Presiden Prabowo memiliki visi membangun Indonesia yang lebih mandiri dengan memanfaatkan seluruh potensi nasional. Potensi itu mencakup sumber daya alam, lahan pertanian, hingga energi yang tersedia di dalam negeri.

Program B50, kata dia, menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan sektor pertanian untuk memperkuat ketahanan energi. Kebijakan tersebut juga mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar diesel.

Melalui skema B50, separuh kebutuhan biodiesel dipenuhi dari minyak sawit yang diproduksi petani Indonesia. Sementara separuh lainnya berasal dari minyak bumi dalam negeri.

“Dengan B50, Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar diesel atau solar. Sebanyak 50 persen berasal dari minyak bumi dalam negeri dan 50 persen di antaranya berasal dari minyak sawit yang dihasilkan petani Indonesia,” ujar Sudaryono.

Ia menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa negara agraris seperti Indonesia memiliki kemampuan memanfaatkan kekayaan alam dan hasil kerja petani untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

“Ini menunjukkan negara agraris seperti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam dan kerja keras petaninya untuk mencapai swasembada energi,” tutur Sudaryono.

Sudaryono menambahkan, keberhasilan itu tidak terlepas dari penguatan sektor pangan yang lebih dulu dilakukan pemerintah. Pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bahwa setiap negara akan mengutamakan kebutuhan rakyatnya sendiri.

Kondisi tersebut, menurut dia, mendorong Indonesia untuk memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Setelah itu, pemerintah mulai memperluas langkah menuju kemandirian energi.

“Saat pandemi kita merasakan sulitnya memperoleh beras dari negara lain. Dari pengalaman itulah kita bekerja keras hingga akhirnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Sekarang kita melangkah lebih jauh dengan memperkuat swasembada energi,” ujarnya.

Sudaryono mengatakan pendekatan best fast result menjadi salah satu cara pemerintah menjalankan berbagai program prioritas nasional. Pemerintah ingin setiap kebijakan segera dieksekusi sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.

Ia menegaskan, berbagai potensi yang dimiliki Indonesia tidak boleh berhenti sebagai rencana atau wacana. Potensi tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang cepat, terukur, dan memberikan hasil nyata.

“Kalau programnya besar tetapi terlalu lama dikerjakan, manfaatnya juga terlambat dirasakan. Karena itu Presiden selalu mendorong agar setiap kebijakan dieksekusi cepat dengan hasil terbaik sehingga manfaatnya segera diterima masyarakat,” jelas Sudaryono.[]

Tani Merdeka Papua Dorong Tumpang Sari Jarak Jagung, Petani Sambut Peluang Ekonomi Baru

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Pdt. David Harold Waromi Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Papua bersama warga usai melakukan konsolidasi penguatan struktur pengurus Tani Merdeka Indonesia Papua
Pdt. David Harold Waromi Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Papua bersama warga usai melakukan konsolidasi penguatan struktur pengurus Tani Merdeka Indonesia Papua

TANIMERDEKA –

Petani di Kampung Suskun, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, mulai menyiapkan lahan percontohan untuk menerapkan sistem tumpang sari tanaman jarak pagar (Jatropha) dan jagung. Pola tanam ini dinilai dapat menambah sumber pendapatan petani tanpa mengurangi produksi pangan.

Program tersebut digagas DPW Tani Merdeka Indonesia Papua bersama petani setempat.

Lahan percontohan menjadi tahap awal untuk menguji efektivitas penanaman dua komoditas dalam satu hamparan lahan.

Konsep ini muncul dari usulan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Roziqin.

Ia menawarkan pola pertanian yang memungkinkan tanaman jarak ditanam berdampingan dengan jagung. Dengan cara itu, petani tetap memperoleh hasil panen jagung, sekaligus memiliki komoditas lain yang bernilai ekonomi.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Papua, Pdt. David Harold Waromi, menilai sistem tersebut dapat menjadi alternatif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas lahan.

“Saya sangat setuju dengan ide dari Ketua DPD TMI Kendal. Dengan cara ini, produksi bahan baku justru terus tumbuh tanpa mengurangi hasil panen utama, bahkan petani semakin diuntungkan. Kebutuhan sehari-hari rumah tangga tetap terpenuhi, dan tercipta simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan,” kata David.

Menurutnya Pdt. David Harold Waromi yang juga Anggota DPD RI, lahan pertanian tidak hanya perlu menghasilkan pangan, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi petani. Sistem tumpang sari dinilai menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan lahan secara lebih optimal.

Para petani menyambut baik rencana tersebut. Sejumlah pemilik lahan langsung menyatakan kesediaannya menjadikan lahan mereka sebagai lokasi percontohan.

Antusiasme itu menunjukkan petani mulai mencari pola budidaya yang tidak hanya bergantung pada satu komoditas.

Mereka berharap tambahan tanaman bernilai ekonomi dapat memperkuat pendapatan ketika harga salah satu komoditas mengalami penurunan.

Tani Merdeka Indonesia Papua akan memulai pendataan lahan dan kelompok tani yang terlibat pada tahap awal. Program ini diharapkan menjadi model pengembangan pertanian yang dapat diterapkan di wilayah lain di Papua apabila hasil uji lapangan menunjukkan perkembangan yang baik.

Pembahasan program tersebut dilakukan dalam forum konsolidasi yang dihadiri pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia se-Papua dan puluhan petani pemilik lahan jagung.

Dalam pertemuan itu, para peserta juga menyatakan kesiapan memperkuat kelembagaan organisasi melalui pengesahan keanggotaan Tani Merdeka Indonesia di wilayah Papua.[]

Sudaryono Minta Organisasi Tani Aktif Kawal Program Pertanian

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak seluruh organisasi tani di Indonesia mengambil peran lebih besar dalam mendukung program strategis pemerintah di sektor pertanian.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan organisasi tani juga menjadi kunci agar berbagai program benar-benar dirasakan petani.

Ajakan itu disampaikan Sudaryono saat menghadiri Sarasehan Membangun Jaringan Petani di Kantor Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Pusat, Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Minggu, 19 Juli 2026.

Sudaryono mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Karena itu, organisasi tani diharapkan ikut mengawal berbagai program pemerintah, mulai dari peningkatan produksi, penguatan kelembagaan petani, hingga percepatan swasembada pangan.

“Kalau organisasi tani di era sekarang tidak ikut berpartisipasi dalam program-program pertanian yang dijalankan pemerintah, tentu sangat disayangkan. Sekarang adalah waktunya seluruh organisasi membangun komunikasi yang baik, memperkuat kolaborasi, dan bersama-sama mengawal pembangunan sektor pertanian,” ujar Sudaryono.

Menurut Sudaryono, organisasi tani memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan petani di lapangan. Berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat disampaikan lebih cepat apabila komunikasi berjalan dengan baik. Kondisi itu juga akan memudahkan pemerintah menyiapkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia menilai organisasi tani tidak hanya berfungsi sebagai wadah berhimpun, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pertanian. Peran tersebut dinilai penting agar program yang disusun pemerintah dapat berjalan efektif hingga tingkat desa.

Kementerian Pertanian, kata dia, terus membuka ruang dialog dan kerja sama dengan berbagai organisasi petani. Sarasehan Membangun Jaringan Petani menjadi salah satu forum untuk memperkuat komunikasi dan menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian.

“Organisasi tani harus lebih sering berkumpul, berdiskusi, bertukar gagasan, mencari solusi atas berbagai persoalan, saling membantu, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sektor pertanian yang semakin maju,” katanya.

Sudaryono mengatakan berbagai capaian sektor pertanian selama beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah, petani, penyuluh, akademisi, dunia usaha, dan organisasi tani memiliki peran masing-masing dalam meningkatkan produksi pangan nasional.

Semangat kolaborasi itu, menurutnya, harus terus dijaga. Tantangan sektor pertanian ke depan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga perubahan iklim, efisiensi usaha tani, regenerasi petani, hingga penguatan daya saing produk pertanian.

Sudaryono juga menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah, kata dia, ingin menciptakan petani yang mandiri dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, bukan sekadar bergantung pada bantuan.

“Kita ingin masyarakat semakin mandiri. Karena itu, pendekatan pemberdayaan jauh lebih penting agar petani memiliki kemampuan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, bukan hanya bergantung pada bantuan,” jelasnya.

Sudaryono kembali mengajak seluruh organisasi tani memperkuat jaringan dan memperluas kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurut dia, sinergi yang kuat akan mempercepat pencapaian target swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

“Kalau kita bergerak bersama, membangun jaringan yang kuat, saya optimistis target swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani akan semakin cepat tercapai,” pungkas Sudaryono.[]

Kecamatan Suoh Terancam Gagal Panen, Tani Merdeka Lampung Barat Usulkan Bantuan Pompa Air

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Musim kemarau yang berlangsung lebih panjang mulai mengancam produksi padi di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

Kelompok Tani Pangan Jaya, binaan Korcam Tani Merdeka Indonesia Suoh, mengaku kesulitan memperoleh air karena saluran irigasi sudah mengering.

Kondisi tersebut membuat tanaman padi yang telah memasuki usia sekitar dua bulan setelah pindah tanam mulai terdampak kekeringan. Petani khawatir hasil panen akan menurun, bahkan berisiko gagal panen jika pasokan air tidak segera tersedia.

Ketua Korcam Tani Merdeka Indonesia Suoh, H. Karno Edo, mengatakan musim kemarau tahun ini menjadi tantangan besar bagi petani. Pasokan air yang selama ini mengandalkan saluran irigasi hampir tidak lagi mengalir ke sawah.

“Saat ini kami sedang berada di ambang kekhawatiran besar akibat datangnya musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari biasanya. Kesulitan utama yang kami rasakan saat ini adalah saluran irigasi sudah kering, sehingga air sangat sulit mengalir menuju lahan persawahan kami.”

Karno Edo menjelaskan, persoalan itu sudah dirasakan sejak awal musim tanam. Selama dua bulan terakhir, petani terus menghadapi keterbatasan air untuk mengairi sawah.

“Sudah 2 bulan berlalu sejak kami melakukan pemindahan tanam padi, namun sejak awal penanaman kami sudah terus-menerus menghadapi kendala minimnya pasokan air.”

Menurut dia, kondisi tersebut membuat tanaman padi semakin rentan mengalami kekeringan. Jika tidak segera diatasi, hasil panen dikhawatirkan tidak sesuai harapan.

“Kondisi ini membuat tanaman padi kami terancam kekeringan parah. Kami sangat khawatir jika panen nanti akan gagal total atau hasilnya sangat sedikit.”

Petani juga menghadapi risiko kerugian karena biaya produksi sudah dikeluarkan sejak awal musim tanam. Benih, pupuk, hingga biaya tenaga kerja berpotensi tidak kembali apabila panen gagal.

“Jika hal ini terjadi, dampaknya sangat berat bagi kami. Biaya yang sudah dikeluarkan untuk bibit, pupuk, dan tenaga kerja akan terbuang sia-sia, dan kesejahteraan keluarga petani di wilayah Suoh akan sangat terganggu.”

Karno Edo berharap pemerintah dapat segera memberikan bantuan mesin pompa air alkon. Bantuan tersebut dinilai menjadi solusi tercepat agar air dapat dialirkan ke lahan pertanian yang mulai mengering.

“Oleh karena itu, melalui aspirasi ini kami sangat mengharapkan bantuan berupa mesin pompa air alkon, agar kami bisa segera mengalirkan air untuk mengairi persawahan kami dan menyelamatkan tanaman padi yang sudah kami tanam.”

Sementara itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat, Haris Arifin Lubis, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dari petani di Suoh dan langsung meneruskannya kepada pemerintah. Menurut dia, kebutuhan pompa air menjadi hal yang mendesak untuk membantu petani menghadapi musim kemarau.

“Saya sangat memahami kekhawatiran mendalam yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara petani di Korcam Suoh. Insya Allah, atas respon terhadap aspirasi yang disampaikan, DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat pastikan pemerintah akan segera menyalurkan bantuan berupa satu unit mesin pompa air alkon. Semoga alat ini menjadi pertolongan yang tepat waktu, menyelamatkan tanaman padi saudara, dan membawa kelegaan bagi kita semua.”

Haris berharap bantuan tersebut dapat segera dimanfaatkan agar pasokan air ke lahan pertanian kembali normal. Langkah cepat dinilai penting untuk mengurangi risiko gagal panen dan menjaga produksi padi di wilayah Suoh.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang terus memberi perhatian terhadap sektor pertanian.

“Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kepada Bapak Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta kepada Ketua Umum Don Muzakir atas perhatian dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada kami para petani.”

Petani berharap bantuan pompa air segera terealisasi sehingga tanaman padi yang saat ini mulai terdampak kekeringan masih dapat diselamatkan. Keberlangsungan produksi padi menjadi harapan utama masyarakat Suoh di tengah musim kemarau yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.[]

Pangkas Birokrasi Wamentan Sudaryono Bagikan Nomor WhatsApp Pribadi ke Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membagikan nomor WhatsApp pribadinya kepada petani sebagai jalur komunikasi langsung untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan di lapangan. Langkah ini dilakukan agar laporan dari petani dapat diterima lebih cepat tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.

Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pelantikan DPD dan DPC HKTI se-Jawa Timur di Kabupaten Malang, pada Jumat, 17 Juli 2026.

Langkah itu dilakukan setelah banyak petani ingin menyampaikan pertanyaan dan keluhan secara langsung. Antusiasme peserta membuat waktu diskusi tidak cukup untuk menampung seluruh aspirasi yang disampaikan.

Menjelang berakhirnya sesi tanya jawab, Sudaryono bahkan meminta tambahan waktu kepada panitia agar lebih banyak petani bisa berbicara. Namun, karena keterbatasan waktu, tidak semua peserta mendapat kesempatan.

Sebagai solusi, ia mempersilakan petani menghubunginya melalui WhatsApp. Aspirasi yang masuk, menurutnya, akan diteruskan kepada pejabat atau instansi yang menangani persoalan tersebut.

“Nyuwun sewu, nanti kalau ada yang lain-lain, mohon jenengan WA ke saya. ‘Assalamualaikum Pak, nama saya Agung, saya dari ini, saya ada aspirasi…’ begitu. Sehingga WA-nya itu tinggal Pak Wamen forward ke orang-orang yang mengurus,” kata Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan, pola komunikasi tersebut bertujuan mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani dan peternak. Masalah yang disampaikan dapat berupa kebutuhan sarana produksi, kendala distribusi bantuan, hingga persoalan kebijakan yang ditemui di lapangan.

Menurutnya, komunikasi yang lebih cepat akan membantu pemerintah mengetahui persoalan riil yang dihadapi petani sehingga penanganannya bisa segera dilakukan oleh pihak terkait.

Meski membuka akses komunikasi secara langsung, Sudaryono menegaskan penyaluran bantuan pertanian tetap mengikuti aturan yang berlaku. Bantuan alat dan sarana produksi tidak diberikan kepada perorangan, tetapi melalui kelompok tani.

“Yang menerima traktor bukan pribadi-pribadi. Yang menerima traktor adalah kelompok tani. Bukan milik perorangan, tetapi milik kelompok,” tegasnya.

Ia menjelaskan, mekanisme tersebut diterapkan agar pemanfaatan bantuan lebih efektif, dapat digunakan secara bersama, serta menghindari penyalahgunaan bantuan pemerintah.

Sudaryono berharap hubungan antara petani dan pemerintah semakin terbuka. Aspirasi yang disampaikan secara langsung diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan di sektor pertanian, tanpa mengabaikan mekanisme penyaluran bantuan yang telah ditetapkan.[]

1...789...119Halaman 8 dari 119