Beranda blog Halaman 9

Presiden Prabowo: Ketahanan Pangan Gerakan Nasional, Indonesia Tak Boleh Berjalan Santai

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak yang digelar di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026.
Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak yang digelar di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026.

TANIMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak ingin menjadi bangsa yang berjalan lambat dalam mengejar kemajuan. Pemerintah, kata dia, bertekad membangun negara dengan mengandalkan kekuatan sendiri agar kesejahteraan rakyat dapat meningkat secepat mungkin.

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memimpin panen raya bersama TNI yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan dipusatkan di Pangkalan TNI AU (Lanud) Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026.

Panen raya tersebut bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini melibatkan TNI bersama pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian di berbagai daerah.

“Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri,” kata Presiden Prabowo dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden mengatakan pemerintah memahami masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi di negara yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti Indonesia.

Karena itu, pemerintah berupaya mempercepat berbagai program pembangunan agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan mandiri.

Presiden menegaskan Indonesia tetap ingin menjalin hubungan baik dengan semua negara. Meski demikian, Indonesia juga harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dengan menjaga persatuan dan mengelola kekayaan nasional untuk kepentingan rakyat.

Prabowo menilai seluruh unsur bangsa harus memiliki tujuan yang sama dalam membangun negara. Kekompakan menjadi syarat penting agar berbagai program pemerintah dapat berjalan sesuai sasaran.

Presiden juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pejabat yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Menurutnya, aparatur negara yang dibiayai oleh rakyat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

“kita sadar sekarang bahwa kita harus kompak, kita harus bersatu, semua unsur. Terutama mereka yang dipilih rakyat, terutama mereka yang digaji oleh rakyat, terutama mereka dalam pemerintahan, dalam birokrasi, dalam BUMN-BUMN,” ucap Presiden Prabowo.

“Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat,” imbuhnya.

Presiden menegaskan praktik korupsi dan kebijakan yang merugikan masyarakat tidak boleh mendapat ruang. Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan apresiasi kepada para menteri, pimpinan lembaga, TNI, dan Polri yang terus bekerja mengejar target-target pemerintah. Menurutnya, beban pekerjaan yang tinggi membuat sejumlah pejabat bahkan harus menjalani perawatan karena kelelahan.

Presiden menilai kondisi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Presiden Prabowo juga mengatakan panen raya terintegrasi di 43 lokasi menjadi bukti bahwa ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Program tersebut telah berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan banyak pihak.

Kolaborasi antarlembaga dinilai penting untuk memperkuat produksi pangan sekaligus menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat.

“Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa,” kata Prabowo.

Presiden turut menyinggung panen raya jagung bersama Polri yang digelar pada 16 Mei 2026. Sementara panen raya kali ini melibatkan komoditas tebu, kedelai, dan padi yang didampingi oleh masing-masing matra TNI.

Menurut Presiden, keterlibatan TNI dan Polri dalam sektor pangan menunjukkan kedua institusi tidak hanya menjalankan tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga hadir membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.

“TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat, di tengah-tengah rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua komponen untuk bersatu, bahu-membahu, membuat langkah-langkah yang besar, langkah-langkah yang nyata untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat itu,” tegasnya.[]

Tani Merdeka Indonesia Gandeng STIESIA, Anak Petani Berpeluang Kuliah Lewat Beasiswa

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) beasiswa untuk anak petani dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, pada Kamis 17 Juli 2026.
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) beasiswa untuk anak petani dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, pada Kamis 17 Juli 2026.

TANIMERDEKA – Tani Merdeka Indonesia membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak petani melalui program beasiswa. Program ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Kerja sama tersebut upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Selama ini, regenerasi petani menjadi salah satu tantangan besar karena semakin sedikit generasi muda yang tertarik melanjutkan usaha pertanian keluarga.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan, peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup hanya dilakukan melalui bantuan sarana produksi atau pelatihan. Pendidikan bagi anak-anak petani juga harus menjadi perhatian agar lahir generasi yang mampu membawa sektor pertanian menjadi lebih maju.

“Petani harus menjadi pelaku utama pembangunan bangsa. Karena itu, kami tidak hanya mempersiapkan petani hari ini, tetapi juga mempersiapkan generasi penerusnya. Program beasiswa ini menjadi kesempatan bagi anak-anak petani untuk memperoleh pendidikan tinggi sehingga mereka memiliki bekal ilmu pengetahuan, kemampuan manajerial, dan inovasi yang dibutuhkan dalam membangun pertanian Indonesia,” kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, banyak keluarga petani yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga kesempatan anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sering kali terhambat. Melalui kerja sama ini, Tani Merdeka Indonesia ingin membantu membuka jalan agar lebih banyak anak petani dapat mengenyam pendidikan tinggi.

Ia berharap lulusan program beasiswa nantinya tidak hanya mengejar karier di sektor lain, tetapi juga kembali membangun pertanian dengan pendekatan yang lebih modern, berbasis teknologi, dan memiliki kemampuan mengembangkan usaha tani.

“Kami ingin lahir generasi baru dari keluarga petani yang mampu menjadi pemimpin, wirausahawan, dan penggerak pembangunan pertanian. Pertanian Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang memiliki pendidikan, inovasi, dan keberanian menghadapi perubahan zaman,”** ujar Don Muzakir.

Program beasiswa ini juga diharapkan memperkuat regenerasi petani yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak. Kehadiran generasi muda yang memiliki pendidikan tinggi dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kelembagaan petani, hingga memperluas akses pasar hasil pertanian.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengapresiasi langkah Tani Merdeka Indonesia yang menggandeng perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak petani.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini. Sinergi antara organisasi petani, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di masa depan,” ujar Heli Suyanto.

Penandatanganan kerja sama beasiswa tersebut dilakukan di sela-sela kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Angkatan III Tani Merdeka Indonesia yang berlangsung di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu.

Diklat tersebut diikuti 165 kader dan penggerak pertanian dari Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari penguatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia di sektor pertanian.[]

Diklat Tani Merdeka Indonesia ke III Cetak Agen Perubahan di Desa, Don Muzakir Sebut Penting Regenerasi Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Ketua Umum DPN Don Muzakir Membuka Diklat ke III Tani Merdeka Indonesia yang berlangsung di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Jawa Timur, pada Kamis 16 Juli 2026.
Ketua Umum DPN Don Muzakir Membuka Diklat ke III Tani Merdeka Indonesia yang berlangsung di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Jawa Timur, pada Kamis 16 Juli 2026.

TANIMERDEKA – Swasembada pangan tidak hanya bergantung pada bantuan alat, benih unggul, pupuk, atau pembangunan irigasi. Keberhasilan program tersebut juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola sektor pertanian di lapangan.

Kondisi itu menjadi salah satu alasan Tani Merdeka Indonesia terus memperkuat kapasitas kader melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Organisasi ini menilai petani dan pendamping pertanian harus memiliki kemampuan memimpin, menguasai teknologi, serta mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi petani.

Komitmen itu diwujudkan melalui Diklat Angkatan ke III yang digelar di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Jawa Timur, mulai pada Kamis, 16 Juli 2026 hingga Minggu 19 Juli 2026.

Sebanyak 165 peserta dari Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengikuti pelatihan tersebut. Mereka terdiri atas pengurus Tani Merdeka Indonesia, petani muda, dan penggerak sektor pertanian dari berbagai kabupaten dan kota.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi kepemimpinan organisasi, penguatan kelembagaan petani, pengembangan usaha tani, penerapan teknologi pertanian, hingga pemahaman terhadap kebijakan pemerintah di sektor pertanian.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan, pembangunan pertanian tidak cukup hanya mengandalkan teknologi maupun bantuan pemerintah. Menurutnya, kualitas manusia yang mengelola pertanian menjadi faktor yang menentukan keberhasilan berbagai program di lapangan.

“Petani harus menjadi pelaku utama pembangunan bangsa.”

“Karena itu, kader Tani Merdeka harus hadir sebagai penggerak perubahan, mampu mendampingi petani, menguasai ilmu pengetahuan, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas,” ujar Don Muzakir dalam sambutannya.

Ia mengatakan, kader Tani Merdeka Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengurus organisasi, tetapi juga mampu menjadi pendamping bagi petani di desa. Kehadiran mereka dinilai penting untuk membantu petani memahami teknologi, meningkatkan produktivitas, serta mengembangkan usaha tani yang lebih berdaya saing.

Menurut Don Muzakir, tantangan sektor pertanian ke depan semakin kompleks. Perubahan iklim, perkembangan teknologi, hingga dinamika pasar menuntut petani memiliki kemampuan yang terus berkembang. Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Ia juga menyebutkan pentingnya regenerasi petani. Indonesia, menurutnya, membutuhkan lebih banyak anak muda yang mau terjun ke sektor pertanian dan melihat pertanian sebagai bidang yang memiliki prospek.

Peserta diklat diharapkan menjadi bagian dari proses regenerasi tersebut. Mereka dibekali kemampuan memimpin organisasi, membangun jejaring, dan mengembangkan usaha tani agar mampu menjadi motor penggerak pertanian di daerah masing-masing.

Don Muzakir mengingatkan agar ilmu yang diperoleh selama pelatihan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi diterapkan langsung di tengah masyarakat.

“Jangan berhenti belajar setelah diklat ini selesai. Bangun jejaring, saling berbagi pengalaman, dan terus hadir di tengah petani. Jadilah solusi atas berbagai persoalan pertanian di lapangan dan buktikan bahwa petani Indonesia mampu maju dengan ilmu pengetahuan dan inovasi,” katanya.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi pangan, tetapi juga dari lahirnya petani yang mandiri, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Don Muzakir berharap seluruh peserta mampu menjadi penggerak pembangunan pertanian di daerah masing-masing setelah menyelesaikan pelatihan.

“Kalian yang hadir di ruangan ini adalah calon pemimpin pertanian Indonesia. Jadilah petani yang berintegritas, berkarakter, dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat di daerah masing-masing,” ujarnya.

Tani Merdeka Indonesia menargetkan lahirnya kader-kader yang tidak hanya memahami persoalan pertanian, tetapi juga mampu menjadi penghubung antara kebutuhan petani, perkembangan teknologi, dan berbagai program pembangunan pertanian di tingkat desa.[]

B50 Hentikan Impor Solar, Wamentan Sudaryono: Sawit Kini Jadi Penopang Ketahanan Energi

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

TANIMERDEKA – Pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar diesel atau solar. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengandalkan sumber daya dalam negeri.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat membuka kegiatan Leaders Briefing di Auditorium PLN, Jakarta, pada Kamis, 16 Juli 2026.

Menurut Sudaryono, penerapan B50 menunjukkan sektor pertanian tidak hanya berperan menjaga ketahanan pangan, tetapi juga mulai menjadi penopang ketahanan energi nasional. Minyak sawit yang dihasilkan petani kini dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

“Dengan B50, Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar diesel atau solar. Lima puluh persen berasal dari minyak bumi dalam negeri dan lima puluh persen berasal dari minyak sawit yang dihasilkan petani Indonesia,” ujarnya.

Sudaryono, yang juga Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan potensi sektor pertanian untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Pemanfaatan sawit sebagai bahan baku biodiesel juga memberikan nilai tambah bagi komoditas perkebunan dalam negeri.

“Ini menunjukkan bahwa negara agraris seperti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam dan kerja keras petaninya untuk mencapai swasembada energi,” katanya.

Ia menjelaskan, keberhasilan di sektor energi tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat sektor pangan. Pengalaman saat pandemi Covid-19, menurut dia, menjadi pelajaran penting bahwa setiap negara akan lebih mengutamakan kebutuhan dalam negerinya ketika terjadi krisis global.

“Saat pandemi kita merasakan sulitnya memperoleh beras dari negara lain. Dari pengalaman itulah kita bekerja keras hingga akhirnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Sekarang kita melangkah lebih jauh dengan memperkuat swasembada energi,” ujarnya.

Sudaryono menilai penerapan B50 dan penguatan swasembada pangan merupakan bagian dari pelaksanaan visi Presiden Prabowo Subianto melalui pendekatan *Best Fast Result* (BFR). Pendekatan itu menitikberatkan pada pelaksanaan program strategis secara cepat dengan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

“Presiden ingin segala sesuatunya Best Fast Result. Programnya besar, dikerjakan dengan cepat, dan memberikan dampak nyata. Potensi swasembada pangan harus diwujudkan menjadi kenyataan. Potensi swasembada energi juga harus diwujudkan menjadi kenyataan,” ujar Sudaryono.

Ia menambahkan, pemerintah ingin memastikan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia tidak berhenti sebagai rencana. Seluruh potensi tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang cepat, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah ketidakpastian global. Kondisi geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia, menurut dia, menuntut Indonesia memperkuat kemandirian energi.

“Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, pembangunan ketahanan energi diarahkan untuk mempercepat swasembada energi, mendorong hilirisasi industri, memperkuat konektivitas, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujar Hashim.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo juga menilai Indonesia perlu mempercepat pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut Darmawan, arah kebijakan pemerintah saat ini mendorong perubahan dari sistem energi berbasis impor menuju sistem energi yang bertumpu pada sumber daya domestik.

“Kita sedang bergerak dari sistem energi yang berbasis impor menuju energi berbasis sumber daya domestik (domestic-based energy). Dengan begitu, ketahanan energi semakin kuat, energi menjadi lebih terjangkau, pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat, lapangan kerja tercipta, kemiskinan dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” kata Darmawan.

Ia menambahkan, pembangunan sektor energi tidak hanya berfokus pada penyediaan pasokan. Kebijakan tersebut juga harus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.[]

Siapkan Kader Penggerak Pertanian dari Jatim dan DIY, Tani Merdeka Indonesia Gelar Diklat ke III

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Diklat ke III Tani Merdeka Indonesia di Jatim dan DIY.
Diklat ke III Tani Merdeka Indonesia di Jatim dan DIY.

TANIMERDEKA – Tani Merdeka Indonesia kembali menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Angkatan III bagi pengurus dari Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan berlangsung di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Jawa Timur, mulai Kamis 16 Juli 2026 hingga Minggu 19 Juli 2026.

Sebanyak 165 peserta mengikuti pelatihan ini. Mereka terdiri atas kader Tani Merdeka Indonesia, petani muda, serta penggerak sektor pertanian dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur dan DIY.

Selama empat hari pelatihan, peserta mendapat pembekalan dari berbagai narasumber. Materi yang diberikan meliputi kepemimpinan organisasi, penguatan kelembagaan petani, pengembangan usaha tani, penerapan teknologi pertanian, hingga pemahaman terhadap kebijakan pemerintah di sektor pertanian.

Diklat ini upaya Tani Merdeka Indonesia memperkuat kapasitas kader agar mampu mendampingi petani sekaligus mendorong kemajuan sektor pertanian di daerah masing-masing.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan, pelatihan tersebut merupakan langkah organisasi untuk menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang mampu menghadapi tantangan sektor pertanian di masa depan.

Menurut dia, pembangunan pertanian tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, bantuan pemerintah, atau dukungan permodalan. Sektor pertanian juga membutuhkan kader yang memiliki integritas, kemampuan memimpin, dan komitmen kuat untuk mendampingi petani.

“Petani harus menjadi pelaku utama pembangunan bangsa.”

“Karena itu, kader Tani Merdeka harus hadir sebagai penggerak perubahan, mampu mendampingi petani, menguasai ilmu pengetahuan, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas,” ujar Don Muzakir dalam sambutannya.

Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan setiap materi yang diberikan selama pelatihan sebagai bekal untuk diterapkan setelah kembali ke daerah masing-masing.

Menurut Don Muzakir, ilmu yang diperoleh selama diklat harus diterjemahkan menjadi program nyata yang memberi manfaat bagi petani. Kader juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebutuhan petani di lapangan dengan berbagai program pembangunan pertanian.

“Jangan berhenti belajar setelah diklat ini selesai. Bangun jejaring, saling berbagi pengalaman, dan terus hadir di tengah petani. Jadilah solusi atas berbagai persoalan pertanian di lapangan dan buktikan bahwa petani Indonesia mampu maju dengan ilmu pengetahuan dan inovasi,” katanya.

Don Muzakir menilai regenerasi petani masih menjadi salah satu tantangan besar di Indonesia. Minat generasi muda terhadap sektor pertanian perlu terus didorong agar pembangunan pertanian dapat berjalan berkelanjutan.

Karena itu, Tani Merdeka Indonesia berkomitmen mencetak generasi petani yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memiliki kemampuan membangun organisasi, serta mengembangkan usaha tani yang berdaya saing.

Ia berharap para peserta tidak hanya menjadi petani yang produktif, tetapi juga mampu menjadi pemimpin di lingkungan masing-masing dan menggerakkan masyarakat untuk memajukan sektor pertanian.

“Kalian yang hadir di ruangan ini adalah calon pemimpin pertanian Indonesia. Jadilah petani yang berintegritas, berkarakter, dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat di daerah masing-masing,” ujarnya.

Tani Merdeka Indonesia berharap lahir kader-kader yang siap menjadi penggerak pembangunan pertanian di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Organisasi juga menargetkan terbentuknya jaringan kader yang mampu memperkuat kelembagaan petani serta mendukung pengembangan pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.[]

Mentan Kucurkan Rp801 Miliar untuk Pertanian Sumut, Kampus Diajak Kawal Swasembada Pangan

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman

TANIMERDEKA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan bantuan sektor pertanian dan perkebunan senilai Rp801,025 miliar untuk Sumatera Utara pada 2026. Bantuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, serta kesejahteraan petani.

Amran mengatakan bantuan itu merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian di daerah.

“Total bantuan pertanian ini dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Kami hanya pembantu untuk (menyalurkan bantuan) sektor pertanian,” kata Amran di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis, 17 Juli 2026.

Anggaran tersebut dibagi ke sejumlah subsektor. Sektor tanaman pangan mendapat alokasi Rp131,293 miliar. Sektor hortikultura memperoleh Rp48,762 miliar. Subsektor perkebunan menerima Rp131,402 miliar, sedangkan peternakan mendapat Rp3,476 miliar.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp3,476 miliar. Nilai terbesar diberikan untuk pengembangan lahan dan irigasi pertanian, yakni Rp346,113 miliar.

Khusus subsektor perkebunan, bantuan difokuskan untuk pengembangan komoditas unggulan. Kakao mendapat alokasi Rp46,501 miliar, kelapa Rp9,518 miliar, program pengembangan perkebunan Rp75,171 miliar, dan kopi Rp211 juta.

Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas berbagai komoditas unggulan Sumatera Utara. Dukungan itu juga diharapkan membuka peluang usaha baru bagi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian daerah.

Amran menyampaikan hal tersebut saat memberikan kuliah umum bertema “Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda Menuju Swasembada Pangan” di Universitas Sumatera Utara. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya.

Pada kesempatan itu, Amran mengajak mahasiswa untuk mengambil peran dalam pembangunan sektor pertanian. Menurut dia, generasi muda menjadi penentu keberlanjutan program swasembada pangan di masa depan.

“Menteri itu hanya sementara, selesai jabatan selesai. Yang melanjutkan perjuangan ini adalah anak-anak muda. Karena itu kampus harus melahirkan penemuan-penemuan baru. Kalau ingin Indonesia semakin maju, harus ada new invention, harus ada lompatan inovasi,” ucapnya.

Amran menilai Universitas Sumatera Utara memiliki potensi besar menjadi pusat lahirnya inovator di bidang pertanian.

Masa depan pertanian Indonesia, menurut dia, tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Peran generasi muda melalui inovasi, riset, dan pemanfaatan teknologi juga sangat menentukan.

Perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan di sektor pertanian.

Amran juga menekankan pentingnya kerja sama antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha untuk mempercepat transformasi pertanian nasional.

“Kampus adalah sumber dari sumber terbaik. Pemerintah regulator, pengusaha eksekutor. Kami mencoba tiga sektor ini berjalan bersamaan karena tidak mungkin membangun pertanian hanya dari satu sisi,” imbuh Amran.

Ia mendorong dosen dan mahasiswa terlibat aktif dalam penelitian, pengembangan teknologi, hingga hilirisasi komoditas pertanian. Hasil riset, menurut dia, harus mampu memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

“Harus ikut serta dosen dan mahasiswa meneliti hilirisasi. Kalau ada penelitian kedelai atau komoditas lain yang bisa memperkuat pangan nasional, langsung kita kerja sama,” katanya.[]

Wamentan Sudaryono: Pelaku Permainan Harga Ayam dan Telur Terancam Diproses Pidana

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono

TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menstabilkan harga ayam hidup dan telur ayam ras di tingkat peternak. Pemerintah tidak hanya berupaya menyeimbangkan pasokan dan permintaan, tetapi juga memperketat pengawasan terhadap rantai distribusi.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti mengambil keuntungan secara tidak wajar. Jika ditemukan unsur pidana, kasus tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum.

Hal itu disampaikan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026.

Menurut Sudaryono yang juga Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia, pemerintah saat ini fokus mengembalikan harga ayam hidup dan telur ke tingkat yang wajar. Langkah itu dilakukan agar peternak memperoleh keuntungan yang layak tanpa membebani masyarakat sebagai konsumen.

“Yang kami khawatirkan jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan di tengah situasi seperti ini. Harga di tingkat konsumen sebenarnya tidak turun sedalam harga yang diterima peternak. Karena itu kami melakukan pengawasan bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum,” kata Sudaryono.

Kementan telah berkoordinasi dengan pelaku usaha, asosiasi, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum. Tujuannya memastikan rantai distribusi berjalan secara adil dan harga di pasar tetap terkendali.

Pemerintah, kata Sudaryono, akan memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang mematuhi aturan. Sebaliknya, pelanggaran akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

“Kalau memang ditemukan pelanggaran, apalagi ada unsur pidana, tentu akan kami proses sesuai ketentuan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, baik peternak maupun konsumen,” tegasnya.

Sudaryono menjelaskan, kondisi yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh melimpahnya pasokan dibandingkan turunnya permintaan. Produksi ayam dan telur nasional justru berada dalam kondisi baik. Tantangan pemerintah adalah mengelola distribusi agar pasokan tersebar merata.

“Ini sebenarnya good problem. Barangnya tersedia. Tinggal bagaimana kita mengelola supply, demand, distribusi, serta memastikan pasokan tersebar merata ke seluruh wilayah,” ujarnya.

Kelebihan pasokan, lanjut Sudaryono, banyak terjadi di Pulau Jawa. Pemerintah berupaya memperluas distribusi ke daerah lain yang masih membutuhkan agar keseimbangan pasar dapat segera tercapai.

Kementan juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menyerap lebih banyak produk ayam dan telur dalam negeri ketika harga di tingkat peternak mengalami penurunan.

Meski demikian, Sudaryono menegaskan stabilisasi harga tetap harus dilakukan melalui pengelolaan pasokan dan permintaan yang seimbang.

“Walaupun dampaknya mungkin sekitar lima sampai sepuluh persen terhadap pasar, tetapi itu cukup membantu menyerap produksi sehingga harga bisa lebih stabil,” jelasnya.

Pemerintah juga membuka peluang pasar baru melalui ekspor sebagai solusi jangka panjang. Kementan tengah menjajaki ekspor produk unggas ke berbagai negara, termasuk Tiongkok dan kawasan Timur Tengah.

Menurut Sudaryono, pembukaan pasar ekspor tidak hanya bergantung pada kualitas produk dan aspek bisnis, tetapi juga memerlukan dukungan hubungan diplomatik antarpemerintah.

“Ekspor bukan hanya soal harga dan kualitas produk. Ada proses diplomasi antarnegara yang harus dibangun. Karena itu pemerintah terus memperkuat hubungan dengan berbagai negara agar semakin banyak pasar ekspor yang terbuka bagi produk pertanian Indonesia,” pungkasnya.

Langkah Kementan mendapat dukungan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Herry Dermawan. Menurut dia, pemerintah mulai menunjukkan keberpihakan kepada peternak setelah harga ayam hidup sempat anjlok hingga sekitar Rp12.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi yang mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram.

Herry mengatakan Kementerian Pertanian, Presiden, dan Komisi IV DPR RI telah mendorong penetapan harga ayam hidup di tingkat peternak minimal Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Kebijakan itu mulai menunjukkan hasil karena harga ayam hidup perlahan membaik.

“Alhamdulillah, harga mulai membaik. Namun target kita bukan hanya Rp19.500 per kilogram. Harapannya harga bisa lebih baik lagi sehingga peternak memperoleh keuntungan yang layak,” ujarnya.

Herry menilai persoalan kelebihan pasokan perlu diantisipasi sejak awal. Produksi ayam dan telur, menurut dia, dapat diproyeksikan secara ilmiah sehingga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar bisa lebih terjaga.

Ia juga mengapresiasi perhatian Wamentan Sudaryono terhadap sektor perunggasan. Menurutnya, industri ayam nasional memiliki peran besar dalam perekonomian.

“Industri ayam memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, dengan perputaran usaha mencapai sekitar Rp800 triliun per tahun dan melibatkan sekitar 12 juta tenaga kerja. Karena itu, sektor ini harus dikelola dengan baik agar mampu meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus memenuhi kebutuhan protein masyarakat,” katanya.

 

Begini Cara Petani Blora Mendapatkan BBM Subsidi untuk Alsintan

Penulis
Zulkarnaini
-
0
BBM khusus petani
BBM khusus petani

TANIMERDEKA – Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mempermudah petani yang ingin membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Petani cukup mengajukan surat rekomendasi dari DP4 Blora. Surat tersebut kemudian digunakan sebagai syarat pembelian BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan DP4 Blora, Sofwan Rifai, mengatakan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum rekomendasi diterbitkan.

“Syarat pertama adalah surat pengantar dari kepala desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki alat mesin pertanian.”

“Di dalam surat itu juga dicantumkan rencana pembelian BBM di SPBU mana,” terangnya, pada Rabu, 15 Juli 2026.

Surat pengantar dari kepala desa menjadi dokumen utama dalam proses pengajuan. Pemohon juga wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).

Dokumen lain yang harus disiapkan berupa swafoto bersama alat dan mesin pertanian yang dimiliki. Foto nomor mesin dan nomor rangka alsintan juga menjadi syarat yang wajib dilampirkan.

Sofwan menjelaskan, pengajuan rekomendasi sebaiknya dilakukan langsung oleh pemilik alsintan ke kantor DP4 Blora. Namun, jika berhalangan hadir, pengurusan dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa.

Menurut dia, DP4 Blora bertugas memverifikasi dokumen dan memproses pengajuan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pertamina.

“Karena kepala desa sudah memberikan surat pengantar dan jaminan bahwa yang bersangkutan memiliki alat mesin pertanian, kemudian juga dibuktikan dengan foto-foto pendukung, maka kami proses sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sofwan memastikan proses penerbitan surat rekomendasi berlangsung cepat. Pemohon umumnya dapat menunggu hingga dokumen selesai pada hari yang sama.

“Insyaallah tidak sampai satu jam selesai.”

“Memang tergantung antrean dan kondisi aplikasi. Kadang hari Senin antreannya cukup banyak atau aplikasi sedang mengalami gangguan, tetapi tetap kami usahakan selesai hari itu juga, tidak sampai besok,” jelasnya.

Layanan tersebut diharapkan memudahkan petani memperoleh BBM subsidi sehingga operasional alsintan tidak terganggu. Ketersediaan bahan bakar menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kegiatan pengolahan lahan, penanaman, hingga panen.

Data DP4 Blora menunjukkan minat petani memanfaatkan fasilitas tersebut cukup tinggi. Selama Januari hingga Juni 2026, sebanyak 701 petani mengajukan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi jenis Solar.

Jumlah pemohon BBM subsidi jenis Pertalite juga cukup banyak. Dalam periode yang sama, tercatat 115 petani mengajukan rekomendasi untuk membeli Pertalite.[]

Don Muzakir: BBM Rp15.000 Jadi Angin Segar bagi Jutaan Nelayan

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional nelayan yang selama ini meningkat akibat tingginya harga BBM.

Penurunan biaya produksi dinilai dapat membantu menjaga aktivitas perikanan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurut Don Muzakir, keputusan pemerintah menunjukkan perhatian terhadap masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor pangan, terutama nelayan.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo yang mendengar langsung kesulitan yang dihadapi nelayan. Biaya BBM selama ini menjadi salah satu beban terbesar dalam operasional melaut. Dengan adanya harga khusus ini, beban mereka akan jauh berkurang,” kata Don Muzakir.

Ia menilai penurunan harga BBM dari sekitar Rp21.300 menjadi Rp15.000 per liter akan membuat biaya operasional lebih efisien. Kondisi tersebut diperkirakan mendorong nelayan kembali aktif melaut karena beban pengeluaran menjadi lebih ringan.

Aktivitas penangkapan ikan yang meningkat juga diyakini akan berdampak pada bertambahnya hasil tangkapan. Pasokan ikan di pasar diharapkan tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Don Muzakir mengatakan manfaat kebijakan itu tidak hanya dirasakan nelayan. Dampaknya juga akan menggerakkan perekonomian di kawasan pesisir.

Pendapatan nelayan berpotensi meningkat seiring turunnya biaya operasional. Kondisi tersebut akan ikut mendorong aktivitas pelaku usaha pengolahan hasil laut, pedagang ikan, jasa distribusi, hingga usaha kecil yang bergantung pada sektor perikanan.

“Kebijakan ini bukan hanya membantu nelayan, tetapi juga menjaga roda ekonomi di wilayah pesisir tetap bergerak. Jika nelayan bisa melaut dengan biaya yang lebih ringan, maka produksi ikan meningkat, distribusi lancar, dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Don Muzakir juga mendukung langkah pemerintah yang menyiapkan mekanisme pengawasan dalam penyaluran BBM harga khusus. Menurutnya, pengawasan yang baik menjadi kunci agar program berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.

Ia berharap bantuan tersebut benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

“Tani Merdeka Indonesia mendukung penuh pengawasan yang dilakukan pemerintah. Program yang baik harus dijaga bersama agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Don Muzakir menambahkan, perhatian pemerintah terhadap sektor perikanan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Selama ini pemerintah juga menjalankan berbagai program untuk mendukung sektor pertanian, mulai dari perbaikan distribusi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga perlindungan harga hasil panen.

Menurutnya, sektor pertanian dan perikanan memiliki peran yang sama penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Karena itu, kedua sektor tersebut perlu mendapatkan dukungan yang seimbang.

“Kami melihat Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sama kuatnya terhadap petani dan nelayan. Keduanya merupakan pilar utama ketahanan pangan Indonesia. Karena itu, kebijakan seperti ini patut didukung agar kesejahteraan masyarakat pesisir terus meningkat dan cita-cita mewujudkan kemandirian pangan nasional dapat tercapai,” tutup Don Muzakir.[]

Mantap, Presiden Prabowo Tetapkan Harga BBM Khusus Nelayan 30-200 GT Rp15.000 per Liter

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto

TANIMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha perikanan dan nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).

Kebijakan ini ditujukan untuk membantu menekan biaya operasional sektor perikanan yang dalam beberapa waktu terakhir terdampak kenaikan harga BBM non-subsidi.

Keputusan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin, 13 Juli 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyepakati harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal nelayan berukuran 30–200 GT.

Menurut Airlangga, sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat mencapai Rp21.300 per liter. Kondisi tersebut dinilai membebani pelaku usaha perikanan, terutama yang bergantung pada penggunaan solar dalam jumlah besar untuk melaut.

Sementara itu, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT selama ini sudah memperoleh BBM dengan harga Rp6.800 per liter.

Karena itu, pemerintah memutuskan memberikan skema khusus bagi kapal berukuran lebih besar agar biaya operasional dapat ditekan dan aktivitas penangkapan ikan tetap berjalan.

“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ungkap Airlangga.

Airlangga menjelaskan, harga rata-rata produksi solar dalam negeri saat ini berada di kisaran Rp18.600 per liter. Dengan harga jual Rp15.000 per liter, terdapat selisih sekitar Rp3.600 per liter yang akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Skema tersebut dipilih agar dukungan kepada nelayan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” jelas Airlangga.

Menurut dia, kondisi keuangan BPDP saat ini dinilai cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pemerintah juga telah menetapkan kuota penyaluran BBM harga khusus sebesar 400.000 ton untuk enam bulan ke depan. Kuota itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal nelayan yang masuk dalam kategori penerima program.

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor perikanan yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah pesisir.

Harga BBM yang lebih terjangkau diharapkan dapat membantu pelaku usaha perikanan menjaga produktivitas dan mengurangi beban biaya melaut.

“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” ujar Bahlil.

Kementerian ESDM, kata Bahlil, akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menerbitkan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut.

“Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan agar penyaluran BBM harga khusus tepat sasaran. Penentuan lokasi distribusi dan penerima manfaat akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan bantuan benar-benar diterima oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan yang berhak.

“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” kata Bahlil.

1...8910...119Halaman 9 dari 119