DPD Tani Merdeka Garut dan PT Guano Berkah Sejahtera Jalin Kerja Sama Demplot Bawang Putih Organik
TANIMERDEKA – Ketahanan pangan nasional tidak hanya berbicara soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga soal keberlanjutan. Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang mulai mengambil Langkah menuju pertanian ramah lingkungan.
DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Garut bekerja sama dengan PT Guano Berkah Sejahtera menggelar demonstration plot (demplot) bawang putih organik di Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi. Program ini bukan hanya untuk uji coba. Demplot ini diproyeksikan menjadi model pertanian organik yang bisa direplikasi di berbagai daerah.
Ketua DPD Tani Merdeka Garut, H. Mamat Acek, mengatakan tujuan utama program ini guna mendorong petani beralih dari penggunaan pupuk kimia ke sistem organik. Cara ini penting untuk keberlanjutan pertanian dan kesehatan ekosistem tanah.
“Pupuk organik dari PT. Guano Berkah Sejahtera terbukti sangat efektif untuk budidaya bawang putih. Ini bukan hanya soal hasil panen, tapi juga soal masa depan ekologi tanah dan kesehatan masyarakat,” ujar Mamat Acek.
Menurut Mamat, ketergantungan pada pupuk kimia selama ini menimbulkan banyak dampak buruk. Struktur tanah menjadi keras, kandungan organik berkurang, dan biaya produksi meningkat. Karena itu, ia menilai transisi ke pupuk organik bukan pilihan, tetapi kebutuhan.
Di sisi lain, PT Guano Berkah Sejahtera melihat potensi besar dalam pengembangan sistem pertanian organik. Wakil General Manager PT Guano Berkah Sejahtera, Bunga Lenggana Novia Loreza, menyebutkan program ini sejalan dengan komitmen perusahaan mendukung pertanian berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa pertanian yang sehat dimulai dari tanah yang sehat. Demplot ini adalah validasi dari visi kami untuk membangun kemitraan strategis yang berdampak nyata bagi petani dan lingkungan,” ungkapnya.
Program demplot ini dilakukan dengan pendekatan pendampingan langsung kepada petani. Tim teknis dari PT Guano Berkah Sejahtera bersama pengurus DPD Tani Merdeka memberikan pelatihan tentang cara pengolahan lahan, pemakaian pupuk organik, hingga manajemen hama terpadu tanpa bahan kimia berbahaya.
Hasil awal demplot menunjukkan pertumbuhan bawang putih lebih optimal dibanding lahan yang masih menggunakan pupuk kimia. Daun tampak lebih hijau, akar lebih kuat, dan serangan hama lebih terkendali. Produktivitas diprediksi meningkat dengan biaya produksi yang lebih efisien.
Keberhasilan program ini diharapkan bakal mendorong petani di Garut mengadopsi praktik serupa. Tidak hanya untuk bawang putih, pola ini bisa diterapkan pada komoditas lain seperti cabai, kentang, dan sayuran dataran tinggi.
Selain meningkatkan hasil panen, sistem pertanian organik juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Tanah lebih subur, kandungan bahan organik meningkat, dan pencemaran air akibat pupuk kimia bisa ditekan. Dalam jangka panjang, langkah ini akan menjaga ekosistem sekaligus mendukung program pemerintah terkait kedaulatan pangan.
Program ini sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan keberlanjutan sektor pertanian. Indonesia tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga menyiapkan sistem pangan yang tahan terhadap perubahan iklim dan menjaga kelestarian alam.
Demplot bawang putih organik di Garut menjadi contoh nyata bahwa transisi menuju pertanian ramah lingkungan bukan sekadar wacana. Dengan dukungan teknologi, kemitraan strategis, dan komitmen petani, model seperti ini bisa menjadi standar baru pertanian Indonesia.[]
DPD Tani Merdeka Lamongan Siap Bawa Aspirasi Petani ke Rapimnas 2025
TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lamongan memastikan hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tani Merdeka Indonesia 2025 yang berlangsung di Jakarta pada 27–29 Agustus.
Ketua DPD Tani Merdeka Lamongan, Alief Abdul Haris, menegaskan partisipasi ini bukan sekadar hadir, keikutsertaan peserta dari Lamongan menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan petani di tingkat nasional.
“Kami siap membawa aspirasi petani Lamongan agar bisa diperjuangkan dalam forum nasional ini,” kata Alief, yang akrab disapa Gus Haris, Selasa 19 Agustus 2025.
Rapimnas 2025 akan digelar di Auditorium F Kementerian Pertanian RI, Jakarta. Forum ini akan dihadiri pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia.
Agenda tahunan tersebut membahas arah kebijakan organisasi, memperkuat konsolidasi, serta merumuskan langkah strategis memperjuangkan kesejahteraan petani di tengah tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks.
Gus Haris menilai kehadiran Lamongan dalam forum nasional sangat penting. Lamongan merupakan salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur.
“Lamongan bukan hanya penopang pangan Jawa Timur, tapi juga bagian penting dalam ketahanan pangan nasional. Maka suara petani Lamongan perlu didengar,” ujarnya.
Ia menambahkan, Rapimnas juga menjadi ajang konsolidasi organisasi Tani Merdeka Indonesia. Selama ini, organisasi aktif menyuarakan isu strategis, mulai dari akses permodalan, perlindungan harga hasil panen, hingga modernisasi alat pertanian.
Pengurus DPD Lamongan berharap forum ini dapat mengakomodasi aspirasi lokal. Mereka ingin isu kebijakan pupuk bersubsidi dan pembangunan infrastruktur pertanian masuk ke agenda nasional.
“Petani di tingkat bawah membutuhkan kepastian, mulai dari ketersediaan pupuk hingga harga gabah yang stabil. Itu yang akan kami dorong,” tegas Gus Haris.[]
Cut Muhammad Suarakan Masalah Bendungan Krueng Pasee dan Irigasi Aceh di Rapimnas Tani Merdeka Indonesia
TANIMERDEKA – Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, mengaku akan membawa isu Bendungan Krueng Pasee dan sistem irigasi yang hingga kini belum tuntas, meski sudah bertahun-tahun menjadi proyek prioritas, ke forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tani Merdeka Indonesia yang digelar pada 27–29 Agustus 2025.
Menurut Cut Muhammad, kondisi ini telah lama merugikan petani. Proyek Bendungan Krueng Pasee yang diharapkan dapat mendukung pengairan sawah justru tak kunjung selesai.
“Proyek Bendungan Krueng Pasee sudah berjalan lima tahun, tapi sampai sekarang belum selesai. Petani mengeluh karena sudah lima tahun tidak bisa ke sawah dan gagal panen. Ini masalah besar yang tidak boleh diabaikan,” kata Cut Muhammad, pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Pria yang akrab disapa Mukim Amad menjelaskan, ketergantungan petani terhadap irigasi membuat keterlambatan proyek ini berdampak luas. Tidak hanya menghambat produksi, tetapi juga menurunkan pendapatan dan mengancam keberlangsungan usaha tani di Aceh Utara.
Selain Krueng Pasee, Bendungan Keureuto yang digadang-gadang sebagai bendungan terbesar di Aceh. Namun, pemanfaatannya jauh dari harapan.
“Petani tidak bercocok tanam di sawah sejak sepuluh tahun lalu karena bendungan Keureuto tidak berfungsi seperti yang dijanjikan. Ini membuat ketahanan pangan kita sangat rentan,” kata Cut Muhammad.
Ia menilai, kegagalan mengoptimalkan kedua bendungan ini mencerminkan lemahnya pengelolaan pembangunan infrastruktur pertanian. Dampaknya bukan hanya gagal panen, tetapi juga hilangnya kepercayaan petani terhadap program pemerintah.
Masalah ini bukan sekadar keterlambatan proyek. Cut Muhammad menegaskan, ribuan petani di Aceh Utara kehilangan mata pencaharian. Banyak sawah yang berubah menjadi lahan tidur karena tidak mendapatkan suplai air.
Ia mengungkapkan, kondisi tersebut memperburuk ketahanan pangan Aceh. Dengan lahan produktif yang tidak digarap, produksi padi Aceh menurun drastis, sementara kebutuhan beras terus meningkat.
“Kita bicara soal penghidupan petani dan ketersediaan pangan masyarakat. Kalau bendungan ini dibiarkan terbengkalai, kita tidak hanya rugi secara ekonomi, tapi juga menghadapi ancaman serius terhadap ketahanan pangan,” ujarnya.
Cut Muhammad meminta pemerintah pusat dan daerah segera bertindak. Ia mendesak agar proyek Bendungan Krueng Pasee dipercepat dan pemanfaatan Bendungan Keureuto dioptimalkan.
“Pemerintah harus hadir. Jangan biarkan petani terus menunggu tanpa kepastian. Kita butuh komitmen nyata untuk menyelesaikan proyek ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek irigasi agar sesuai rencana dan tepat sasaran. Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian Aceh sangat bergantung pada penyelesaian masalah ini.
“Kalau masalah ini tidak diatasi sekarang, petani akan semakin sulit bangkit, dan kita akan kehilangan potensi besar di sektor pangan,” tutupnya.[]
Pengurus Tani Merdeka Tinjau Sawah di Matangkuli, Petani Masih Tergantung Hujan
Aceh Utara – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Kabupaten Aceh Utara meninjau langsung kondisi sawah di Gampong Geulumpang VII, Kecamatan Matangkuli, Selasa (19/8/2025). Dalam kunjungan tersebut, petani mengeluhkan keterbatasan sumber air yang masih bergantung pada curah hujan.
Ketua Kelompok Tani Gampong Geulumpang VII, Junaidi, mengatakan para petani setempat sangat berharap pada ketersediaan air untuk mengairi sawah mereka. Namun, hingga kini kebutuhan air hanya mengandalkan musim hujan karena proyek Bendungan Krueng Pase belum rampung.
“Kalau hujan tidak turun, petani akan mengalami kerugian karena tidak ada air untuk mengairi sawah,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD Tani Merdeka Aceh Utara, Asnawi, meminta agar pembangunan Bendungan Krueng Pase segera diselesaikan sesuai jadwal.
“Kami berharap bendungan ini bisa selesai tepat waktu dan difungsikan dengan baik, sehingga dapat membantu petani dalam menggarap sawah dan meningkatkan hasil panen,” tegasnya.
Asnawi menambahkan, Tani Merdeka akan terus mengawal persoalan yang dihadapi petani di lapangan. Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan petani sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional.
Jerami Padi Bisa Jadi Pupuk Organik, Hemat Pupuk Kimia dan Ramah Lingkungan
TANIMERDEKA – Produktivitas padi di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi tanah sawah yang semakin miskin bahan organik.
Penelitian Kementerian Pertanian menunjukkan, sekitar 65 persen dari 5 juta hektar sawah irigasi di Indonesia memiliki kandungan bahan organik kurang dari 2 persen. Padahal, tanah yang subur seharusnya memiliki kandungan bahan organik minimal 3 persen.
Mengapa kandungan bahan organik tanah berkurang? Ada beberapa kebiasaan petani yang memengaruhi, antara lain hanya mengandalkan pupuk kimia (anorganik), mengangkut jerami keluar sawah untuk pakan ternak atau bahan kertas, dan membakar jerami agar sawah cepat diolah. Padahal, jerami yang dihasilkan setiap musim tanam cukup banyak, sekitar 7–10 ton per hektar.
Peneliti dari IPB mencoba mencari solusi agar jerami tidak terbuang percuma. Mereka meneliti pemanfaatan jerami padi sebagai pupuk organik dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan serta hasil panen. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Tanah IPB dan lahan percobaan di Desa Situ Gede, Bogor.
Penelitian ini menggunakan dua jenis dekomposer, yaitu koleksi IPB dan produk komersial. Dekomposer adalah mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang membantu mempercepat penguraian jerami menjadi kompos. Dua isolat yang dipilih IPB adalah Trichoderma viride dan Aspergillus niger, karena keduanya dikenal mampu merombak selulosa dalam jerami.
Jerami yang digunakan adalah varietas Cisantana, berumur 10 hari setelah panen. Jerami dicacah, disemprot dengan larutan dekomposer, dan dimasukkan ke dalam kotak pengomposan. Proses pengomposan berlangsung sekitar enam minggu. Selama proses ini, suhu dan kelembaban jerami dijaga agar tetap sesuai. Setelah enam minggu, jerami berubah menjadi kompos dengan rasio C/N sekitar 10–20, sesuai standar pupuk organik SNI.
Pupuk organik yang dihasilkan mengandung unsur hara penting untuk tanaman, seperti nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), serta kalsium, magnesium, dan unsur mikro seperti besi dan seng. Dari 1 ton pupuk organik jerami, kandungan haranya setara dengan 19,6 kg N, 9,6 kg P, dan 22,2 kg K. Artinya, 4 ton pupuk organik bisa menyumbang unsur hara setara dengan 159 kg urea, 279 kg SP-36, dan 173 kg KCl.
Peneliti kemudian menguji pupuk ini di sawah. Ada empat perlakuan: NPK 100%, NPK 50%, NPK 50% + pupuk organik, dan NPK 50% + pupuk organik plus pupuk hayati (bioorganik). Bibit padi yang ditanam adalah varietas Ciherang.
Hasilnya menarik. Penggunaan pupuk NPK 50% ditambah 4 ton pupuk organik per hektar dapat menghasilkan gabah kering giling (GKG) sekitar 7,5–8 ton per hektar. Hasil ini hampir sama dengan penggunaan pupuk NPK 100% yang menghasilkan 8,29 ton per hektar. Sementara itu, NPK 50% tanpa pupuk organik hanya menghasilkan sekitar 6,75 ton per hektar.
Dengan kata lain, penambahan pupuk organik dari jerami memungkinkan pengurangan pupuk kimia hingga 50% tanpa menurunkan hasil panen secara signifikan. Bahkan, kombinasi pupuk organik dengan pupuk hayati memberi hasil yang mendekati penggunaan pupuk kimia penuh.
Selain menambah unsur hara, pupuk organik memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air, dan mendukung aktivitas mikroba baik di dalam tanah. Hal ini penting untuk jangka panjang karena bisa mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan menjaga kesuburan lahan.
Kebiasaan membakar jerami juga bisa dikurangi jika petani memanfaatkannya sebagai pupuk. Ini berarti mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang berasal dari pembakaran jerami.
Jerami padi yang selama ini dianggap limbah ternyata bisa menjadi sumber pupuk organik yang bermanfaat. Dengan mengolah jerami menjadi pupuk organik, petani tidak hanya menghemat biaya pupuk kimia, tetapi juga menjaga kesuburan tanah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Cara ini adalah langkah sederhana namun penting untuk mendukung pertanian berkelanjutan di Indonesia.[]
Pungurus DPD Tani Merdeka Banjar Resmi Dilantik
TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar resmi dilantik. Acara dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Aula KH Kasyful Anwar, Martapura, pada Sabtu, 16 Agustus 2025 pagi.
Sebanyak 50 pengurus dikukuhkan oleh Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan, Alin Wijaya.
Prosesi pelantikan ditandai ikrar sumpah janji dan penyerahan bendera dari Ketua DPW kepada Ketua DPD.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Ikhwansyah, hadir mewakili Bupati H Saidi Mansyur. Ia mengapresiasi pembentukan DPD Tani Merdeka.
“Melalui organisasi ini, aspirasi petani dapat disampaikan dengan lebih cepat, sekaligus menjadi jembatan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.
Ikhwansyah mengajak pengurus memperkuat koordinasi dan menyusun program kerja yang realistis, terukur, serta berorientasi pada kesejahteraan petani.
Ia juga menekankan pentingnya praktik pertanian ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.
Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalsel, Alin Wijaya, menjelaskan pembentukan DPD merupakan bagian dari implementasi program nasional ketahanan pangan.
Sebelumnya, organisasi ini bernama Tani Pejuang dan kini berubah menjadi Tani Merdeka.
“Tugas utama kita adalah mendukung ketahanan pangan melalui hilirisasi tiga komoditas unggulan yakni kopi, kakao, dan kelapa. Itu yang paling kita prioritaskan saat ini,” jelasnya.
Selain itu Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Banjar, Muhammad Syarofi, mengatakan pihaknya telah memetakan potensi daerah. Fokusnya pada sektor pertanian, perikanan, serta peternakan kambing dan sapi.
“Potensi Kabupaten Banjar sangat kaya dan melimpah. Kami yakin DPD Tani Merdeka dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan provinsi untuk mengembangkan sektor pangan secara optimal,” tegas Syarofi.
Pelantikan dan Rakerda ini dihadiri perwakilan Forkopimda, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita, perwakilan Apdesi, kelompok tani, organisasi kepemudaan, dan tamu undangan lainnya.[]
DPD Tani Merdeka Pasuruan Dukung Pemerintah Berantas Beras Oplosan
TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasuruan mendukung penuh langkah pemerintah memberantas praktik pengoplosan beras yang masih ditemukan di pasaran.
Tani Merdeka Indonesia yang beranggotakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), pemerhati pertanian, tokoh tani, kelompok peternakan, dan kelompok perikanan.
Organisasi ini memiliki peran strategis dalam mendukung petani menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga permasalahan di sektor pangan, termasuk peredaran beras oplosan yang merugikan banyak pihak.
Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan, Winaryo Sujoko, menegaskan praktik pengoplosan beras harus diberantas karena merugikan konsumen sekaligus mengancam petani dalam jangka panjang.
“Campuran beras medium yang terlalu banyak akan menurunkan kualitas, tetapi harga tetap dijual setara premium. Ini jelas merugikan konsumen, dan dalam jangka panjang juga merugikan petani,” kata Winaryo, pada Rabu, 13 Agustus 2025 pagi.
Menurutnya, praktik pengoplosan biasanya dilakukan dengan mencampur beras premium dan beras medium. Pemerintah memang telah mengatur standar komposisi pencampuran tersebut, namun pelaksanaan di lapangan sering jauh dari ketentuan. Kondisi ini membuka peluang kecurangan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan.
Winaryo menjelaskan, praktik pengoplosan kerap meningkat pada musim kemarau. Saat itu, harga gabah dan beras cenderung naik. Pasokan dari petani juga menurun karena sebagian hasil panen disimpan untuk kebutuhan rumah tangga.
“Kondisi ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan lewat pengoplosan beras,” ujarnya.
Ia menyebutkan, peredaran beras oplosan tidak hanya menipu konsumen yang membeli dengan harga premium, tetapi juga mengganggu mekanisme pasar. Petani yang memproduksi beras berkualitas justru kalah bersaing karena keberadaan beras campuran di pasaran.
Winaryo menilai langkah pemerintah melakukan pengawasan ketat dan operasi pasar sudah tepat.
Menurutnya, kebijakan ini akan menekan peredaran beras oplosan sekaligus memberi sinyal positif bagi petani.
“Kami menyambut baik tindakan pemerintah ini. Selain melindungi konsumen, juga menjaga harga gabah petani tetap stabil,” tegasnya.
Menurut Winaryo, keberhasilan penindakan bergantung pada konsistensi aparat di lapangan.
Ia menekankan perlu pengawasan berkelanjutan agar pelaku tidak mengulangi praktik curang yang merugikan banyak pihak.
“Kalau ini berjalan baik, petani kita diuntungkan, dan konsumen akan lebih percaya pada kualitas beras yang dibelinya,” tambahnya.
Selain pengoplosan, Winaryo mengingatkan adanya praktik curang lain di sektor beras, seperti manipulasi timbangan.
Ia meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera.
Winaryo juga mengajak semua pihak, termasuk pedagang dan konsumen, ikut mengawasi peredaran beras di pasaran.
Menurutnya, partisipasi masyarakat penting agar upaya pemberantasan pengoplosan lebih efektif.
“Kalau petani, pemerintah, dan konsumen sama-sama peduli, kita bisa menciptakan pasar beras yang sehat,” ujarnya.[]