Beranda blog Halaman 6

Tani Merdeka Sukabumi Gandeng Pupuk Lokal, Dorong Peningkatan Hasil Panen dan Pendampingan Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Produktivitas pertanian dinilai tidak cukup ditopang kerja keras petani. Dukungan inovasi, teknologi, dan pendampingan di lapangan juga dibutuhkan agar hasil panen terus meningkat.

Sebab itu DPD Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Sukabumi menjalin kerja sama dengan Pupuk CANO F80, produk pupuk lokal karya anak Sukabumi. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat produktivitas pertanian sekaligus memperluas pemanfaatan produk lokal di kalangan petani.

Ketua DPD TMI Kabupaten Sukabumi, Nurkosim, mengatakan kemajuan sektor pertanian hanya bisa dicapai jika seluruh pihak terlibat dan saling mendukung.

“Kami percaya bahwa kemajuan sektor pertanian harus didukung oleh kolaborasi antara organisasi petani, pelaku usaha, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan. Pupuk CANO F80 merupakan inovasi karya anak Sukabumi yang memiliki potensi untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian,” ujar Nurkosim.

Menurut Nurkosim, kerja sama tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan produk pupuk kepada petani. Langkah itu juga menjadi upaya menghadirkan solusi yang bisa diterapkan langsung di lapangan untuk membantu meningkatkan hasil panen.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap para petani dapat memperoleh manfaat yang nyata dan berkelanjutan. Kami ingin organisasi petani hadir bukan hanya sebagai wadah, tetapi juga menjadi penghubung berbagai inovasi yang benar-benar dibutuhkan petani,” katanya.

Kerja sama itu akan diwujudkan melalui sejumlah kegiatan pendampingan. DPD TMI Kabupaten Sukabumi bersama Pupuk CANO F80 akan menggelar sosialisasi kepada kelompok tani, membuat demonstrasi plot (demplot), memberikan pelatihan teknik pemupukan, serta melakukan pendampingan secara berkelanjutan.

Nurkosim menegaskan program tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kerja sama. Fokus utama berada pada penerapan di lapangan agar petani dapat melihat langsung hasil penggunaan pupuk yang tepat.

“Kami tidak ingin kerja sama ini berhenti pada seremoni. Yang kami dorong adalah implementasi di lapangan melalui demplot, edukasi, dan pendampingan agar petani dapat melihat langsung manfaat penggunaan pupuk yang tepat,” ungkapnya.

Menurut dia, penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas. Langkah itu juga dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus membuat biaya produksi lebih efisien.

“Dengan pendampingan yang baik, kami optimistis hasil pertanian dapat meningkat, biaya produksi lebih efisien, dan pada akhirnya kesejahteraan petani juga ikut terdongkrak,” jelas Nurkosim.

Kerja sama tersebut juga diharapkan membuka ruang lebih besar bagi penggunaan produk pertanian lokal. Langkah itu dinilai dapat mendorong lahirnya inovasi dari pelaku usaha daerah sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

“Kami ingin produk karya anak Sukabumi mampu menjadi kebanggaan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketika petani menggunakan produk lokal yang berkualitas, maka ekonomi daerah juga akan ikut bergerak,” tuturnya.

Nurkosim mengajak petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), penyuluh pertanian, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pemanfaatan produk pertanian lokal yang telah memiliki kualitas.

“Kami mengajak seluruh petani dan seluruh stakeholder pertanian untuk bersama-sama membangun pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan inovasi karya anak bangsa. Sinergi ini harus terus diperkuat demi masa depan pertanian Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.[]

Dana Rehabilitasi Sawah Sudah Ada, Tani Merdeka Aceh Desak Distanbun Segera Cairkan

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Cut Muhammad Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh sambut kedatangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Cut Muhammad Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh sambut kedatangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh mendesak Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Aceh segera merealisasikan anggaran rehabilitasi lahan pertanian yang rusak akibat banjir.

Desakan itu disampaikan karena anggaran pemulihan telah dialokasikan pemerintah pusat, tetapi hingga kini pelaksanaannya dinilai belum berjalan.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, mengatakan rehabilitasi lahan harus segera dilakukan agar petani bisa kembali menggarap sawah.

Menurutnya, anggaran tersebut memang disiapkan untuk memulihkan lahan pertanian yang terdampak banjir pada tahun lalu.

Ia menilai keterlambatan pelaksanaan program dapat menghambat musim tanam dan berdampak pada produksi pangan di Aceh. Kondisi itu juga berpotensi memengaruhi pendapatan petani yang selama ini menggantungkan penghasilan dari hasil panen.

“Kami meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh segera merealisasikan anggaran rehabilitasi lahan pertanian. Arahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sudah sangat jelas, yaitu menginginkan lahan pertanian yang terdampak banjir dapat kembali normal. Karena itu, dinas harus memiliki perencanaan yang matang agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi petani,” ujar Cut Muhammad, pada Kamis, 6 Agutsus 2026.

Menurut Cut, pemulihan lahan menjadi langkah penting untuk mengembalikan produktivitas pertanian di daerah yang terdampak banjir. Semakin cepat lahan diperbaiki, semakin cepat pula petani dapat kembali menanam dan meningkatkan hasil produksi.

Ia berharap pelaksanaan program dilakukan berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan sehingga bantuan benar-benar menyasar lahan yang mengalami kerusakan.

Pria yang disapa Mukim Amad menilai pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh memiliki komitmen yang sama dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Oleh karena itu, kami berharap Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh segera menyusun langkah-langkah yang terukur dan melakukan eksekusi program rehabilitasi sesuai dengan peruntukan anggaran yang telah disediakan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Tani Merdeka Aceh berharap rehabilitasi lahan dapat segera dimulai agar petani tidak kehilangan musim tanam. Program tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor pertanian di wilayah yang terdampak banjir dan menjaga produksi pangan Aceh tetap stabil.

Universitas Nurul Huda Gandeng Tani Merdeka Indonesia, Fokus Tingkatkan SDM Petani hingga Hilirisasi Riset

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menyaksikan penyerahan kerja sama antara Universitas Nurul Huda dengan DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menyaksikan penyerahan kerja sama antara Universitas Nurul Huda dengan DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menilai target swasembada pangan tidak akan tercapai jika hasil riset perguruan tinggi hanya berhenti di ruang kelas dan laboratorium. Kampus harus hadir mendampingi petani agar inovasi bisa diterapkan langsung di lapangan.

Pandangan itu menjadi dasar kerja sama antara Universitas Nurul Huda dan DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani di OKU Timur, pada Kamis, 5 Agustus 2026.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru turut menghadiri penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Kehadiran Herman Deru bentuk dukungan terhadap kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi petani dalam memperkuat pembangunan sektor pertanian di Sumatera Selatan.

“Petani tidak kekurangan semangat. Yang masih kurang adalah pendampingan, akses teknologi, dan penerapan hasil riset. Kampus harus turun ke sawah. Jangan sampai penelitian selesai, tetapi petani tidak pernah merasakan manfaatnya,” kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi yang menghasilkan penelitian pertanian setiap tahun. Namun, sebagian hasil riset belum banyak dimanfaatkan oleh petani.

Kerja sama antara UNUHA dan Tani Merdeka Indonesia diarahkan untuk membuka ruang antara dunia akademik dan kebutuhan petani. Program yang disusun meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian, hilirisasi hasil riset, digitalisasi pertanian, pengembangan benih lokal, hingga pemberian beasiswa bagi keluarga petani.

Rektor Universitas Nurul Huda Mukhamad Fathoni mengatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab agar hasil pendidikan dan penelitian dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

“Kampus tidak boleh hanya menghasilkan teori. Hasil riset harus sampai ke petani dan memberikan manfaat nyata. Melalui kerja sama ini, kami ingin dosen, mahasiswa, dan peneliti hadir mendampingi petani, membantu menyelesaikan persoalan di lapangan, sekaligus menghadirkan inovasi yang bisa diterapkan,” kata Mukhamad Fathoni.

Menurut dia, kolaborasi dengan Tani Merdeka Indonesia menjadi bagian penting dalam mempercepat penerapan hasil penelitian.

“Kami berharap kerja sama ini melahirkan inovasi yang aplikatif, memperkuat hilirisasi hasil riset, serta membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi keluarga petani. Kampus harus menjadi mitra pembangunan pertanian, bukan hanya menjadi pusat pendidikan,” ujarnya.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Medi Ahmazon mengatakan petani membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan di sektor pertanian.

“Petani tidak hanya membutuhkan bantuan sarana produksi. Petani juga membutuhkan ilmu, teknologi, dan pendampingan. Kehadiran perguruan tinggi menjadi modal penting untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha tani,” kata Medi.

Menurut Medi, hasil penelitian dari kampus harus bisa diterapkan di lahan pertanian sehingga memberikan manfaat langsung bagi petani.

“Kami ingin hasil riset tidak berhenti di laboratorium. Inovasi yang dihasilkan harus sampai ke sawah, kebun, dan lahan pertanian. Kerja sama ini juga membuka kesempatan bagi petani untuk mengikuti pelatihan, sertifikasi, dan memanfaatkan teknologi pertanian yang lebih modern,” ujarnya.[]

Don Muzakir Serap Aspirasi Petani Saat Panen Raya di Lahat

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia

TANIMERDEKA – Panen raya di Desa Sukacinta, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, menjadi kesempatan bagi petani menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, hadir dalam kegiatan tersebut bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Panen dilakukan di lahan seluas 28 hektare. Kawasan itu merupakan bagian dari hamparan sawah seluas 3.194 hektare yang menjadi salah satu sentra pertanian di Kabupaten Lahat.

Usai panen, Don Muzakir memilih berdialog dengan para petani. Ia mendengarkan cerita mereka tentang hasil panen, biaya produksi, kondisi lahan, hingga berbagai kendala yang masih dihadapi selama musim tanam.

Menurut Don Muzakir, kegiatan seperti ini penting karena persoalan pertanian tidak cukup dipahami hanya dari laporan di atas meja.

“Kalau ingin tahu kondisi pertanian yang sebenarnya, datanglah ke sawah dan dengarkan langsung cerita petani. Mereka yang merasakan sendiri apa yang terjadi di lapangan. Dari situ kita tahu apa yang harus dibenahi,” kata Don Muzakir.

Ia mengatakan petani membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Aspirasi yang disampaikan petani juga harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan sektor pertanian.

“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan. Karena itu, suara mereka harus terus didengar. Jangan sampai petani hanya dicari saat panen, tetapi kesulitannya tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.

Don Muzakir menilai hasil panen yang baik harus diikuti dengan upaya memperbaiki persoalan yang masih menghambat produksi. Dukungan terhadap petani, kata dia, tidak hanya soal meningkatkan hasil panen, tetapi juga memastikan mereka bisa bertani dengan biaya yang lebih efisien dan memperoleh kepastian usaha.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan sektor pertanian tetap menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas sekaligus menjaga semangat petani untuk terus berproduksi.

“Pertanian menjadi salah satu kekuatan Sumatera Selatan. Pemerintah akan terus hadir mendampingi petani agar produksi tetap meningkat dan kesejahteraan mereka ikut membaik,” kata Herman Deru.

Dialog di tengah areal persawahan berlangsung terbuka. Petani menyampaikan berbagai masukan terkait kondisi pertanian di daerah mereka. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian dan menjaga produksi pangan di Sumatera Selatan.[]

BRIN Gandeng Industri, Inovasi Teknologi Pertanian Siap Masuk ke Lahan Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Ilustrasi. Teknologi pertanian
Ilustrasi. Teknologi pertanian

TANIMERDEKA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus memperkuat pengembangan teknologi untuk mendukung transformasi sektor pertanian. Fokusnya tidak hanya menghasilkan riset, tetapi juga memastikan inovasi dapat diterapkan dan dimanfaatkan langsung oleh petani serta dunia usaha.

Komitmen itu dibahas dalam Rapat Kerja dan Sarasehan Pusat Riset Teknologi Manufaktur Peralatan (PRTMP) bertema Optimalisasi Peran Manufaktur Peralatan dan Standardisasi Instrumen Menuju Pertanian Presisi di Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong.

Pertanian presisi merupakan sistem budidaya yang memanfaatkan teknologi modern, seperti sensor, Internet of Things (IoT), kecerdasan artifisial (AI), robotika, sistem otomasi, serta instrumen pengukuran yang terstandar. Teknologi tersebut menghasilkan data yang lebih akurat sehingga petani dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat. Penerapan sistem ini juga diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.

Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Cuk Supriyadi Ali Nandar, mengatakan paradigma riset harus berubah. Menurutnya, hasil penelitian tidak cukup berhenti sebagai inovasi, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Karena itu, BRIN mendorong pengembangan teknologi dilakukan bersama mitra sejak tahap awal melalui skema co-development. Cara tersebut dinilai dapat mempercepat pemanfaatan hasil riset.

“Mitra perlu dilibatkan sejak awal untuk melakukan pengembangan bersama agar inovasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna,” ujar Cuk.

Kepala PRTMP BRIN, Taufik Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antarperiset sekaligus mempercepat hilirisasi hasil penelitian.

Menurutnya, hasil riset harus segera diterapkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

“Melalui kegiatan ini kami berharap kualitas riset terus meningkat, proses hilirisasi semakin cepat, dan PRTMP mampu menjadi pusat riset yang unggul serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung pertanian presisi dan swasembada pangan,” ungkap Taufik.

Sebagai tindak lanjut, PRTMP menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sembilan mitra. Mitra tersebut terdiri atas perusahaan, UMKM, BUMDes, koperasi, hingga organisasi profesi.

Kerja sama ini diharapkan mempercepat proses produksi dan penerapan berbagai teknologi hasil riset BRIN sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku industri.

Pada kesempatan yang sama, BRIN juga menandatangani perjanjian lisensi Mesin Panjat Pohon Kelapa. Alat ini merupakan salah satu inovasi yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan sekaligus produktivitas petani kelapa.

Inventor teknologi tersebut, Astu Unadi, menjelaskan mesin menggunakan penggerak mekanis dengan rangka yang mengikuti kontur batang kelapa sehingga lebih stabil saat digunakan.

“Penandatanganan lisensi menjadi langkah penting agar teknologi ini dapat diproduksi oleh mitra industri dan dimanfaatkan secara luas,” jelas Astu.

Dalam sesi utama, Tenaga Ahli Utama Bidang Organisasi dan SDM BRIN, Walneg S. Jas, memaparkan arah Transformasi BRIN 5.0 tahap kedua untuk periode 2026–2030.

Program tersebut menitikberatkan pada penguatan tata kelola riset, pengembangan ekosistem inovasi, peningkatan dampak hasil penelitian, serta kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Riset dan inovasi terbaik dan sukses adalah yang dirasakan dampak nyatanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia,” tegas Walneg.

Kegiatan itu juga menghadirkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang menyoroti pentingnya standardisasi instrumen dalam mendukung pertanian presisi. Sementara itu, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian memaparkan pentingnya mekanisasi berbasis data untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian.

Penguatan kolaborasi, hilirisasi teknologi, dan standardisasi instrumen menjadi langkah yang terus didorong BRIN agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium. Inovasi yang lahir diharapkan mampu diterapkan di lapangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung target swasembada pangan nasional.[]

Penyelamatan Pangan Berlebih Diperluas, Pemerintah Gandeng Pelaku Usaha Kurangi Sampah Makanan

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Upaya menyelamatkan pangan berlebih yang masih aman dan layak konsumsi terus diperkuat.

Pemerintah menggandeng pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat untuk memperluas redistribusi pangan sekaligus mengurangi sampah makanan.

Langkah dinilai penting karena pangan yang masih layak konsumsi sering kali terbuang. Padahal, pangan tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Komitmen itu menjadi fokus dalam Pelatihan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan (SSP) serta Penyelamatan Pangan Berlebih bagi sektor hotel, restoran, katering (HOREKA), ritel, dan bakery di Provinsi Jawa Barat yang digelar di Bandung.

Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat kolaborasi sekaligus meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyalurkan pangan berlebih yang masih layak dikonsumsi.

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA), Nita Yulianis, mengatakan Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menekan susut dan sisa pangan, baik di tingkat nasional maupun global.

Menurut Nita, keberhasilan penyelamatan pangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran pelaku usaha, komunitas, pemerintah daerah, dan masyarakat juga sangat menentukan.

“Penanganan sisa pangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat agar pangan berlebih yang masih layak konsumsi dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Nita.

Bapanas menjalankan lima strategi utama dalam program penyelamatan pangan. Strategi tersebut meliputi penguatan regulasi, peningkatan koordinasi dan kerja sama, sosialisasi serta peningkatan kapasitas, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan data dan sistem informasi yang terintegrasi.

Program tersebut juga diperkuat melalui bantuan sarana di daerah. Salah satunya berupa mobil penyelamatan pangan yang kini digunakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat untuk mendistribusikan pangan berlebih kepada masyarakat.

“Kehadiran Badan Pangan Nasional juga diwujudkan melalui berbagai fasilitasi, salah satunya penyediaan mobil penyelamatan pangan yang saat ini telah beroperasi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,” kata Nita.

Pemerintah juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelamatan Pangan. Regulasi tersebut disiapkan sebagai payung hukum nasional agar pelaksanaan penyelamatan pangan memiliki arah yang jelas dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terintegrasi.

Hingga kini, sebanyak 17 gubernur serta 57 bupati dan wali kota telah menerbitkan surat edaran maupun instruksi untuk mendukung gerakan penyelamatan pangan di daerah.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang aktif menjalankan program tersebut. Pemerintah daerah memasukkan pengurangan susut dan sisa pangan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong ekonomi sirkular.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Provinsi Jawa Barat, Eka Jatnika Sundana, mengatakan kawasan Bandung Raya menghasilkan sekitar 1.400 ton sampah setiap hari. Sebagian besar berasal dari sisa makanan yang sebenarnya masih dapat dikurangi.

Data Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan sekitar 31,46 persen food loss and waste di daerah tersebut berasal dari sampah konsumsi.

Menurut Eka, kondisi itu mendorong pemerintah daerah menjadikan pengelolaan susut dan sisa pangan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kebijakan tersebut sejalan dengan target RPJMN 2025–2029, SDGs 12.3, Rencana Aksi Pencegahan dan Pemanfaatan Susut serta Sisa Pangan, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang Upaya Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan Food Waste.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memperkuat redistribusi pangan melalui kerja sama dengan pelaku usaha dan bank pangan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangi pemborosan pangan juga terus dilakukan.

“Terdapat 7 sektor fokus Sirkular Ekonomi Jabar yaitu pangan, plastik, elektronik, otomotif, konstruksi, tekstil dan kertas. Sektor pangan merupakan salah satu sektor yang akan diampu dengan melakukan langkah strategis seperti optimalisasi redistribusi pangan bersama pelaku usaha pangan dan bank pangan serta edukasi perubahan perilaku lewat kampanye Stop Boros Pangan yang akan dilakukan serentak di 27 kabupaten/kota,” jelas Eka.

Pelaksanaan program di lapangan diperkuat melalui kolaborasi DKPP Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah mitra bank pangan, termasuk Food Bank Bandung. Dukungan kendaraan penyelamatan pangan dari Bapanas membuat distribusi pangan berlebih menjangkau lebih banyak masyarakat.

Pelaku usaha juga didorong ikut berperan. Sebanyak 28 perusahaan dari sektor HOREKA, ritel, dan bakery mengikuti pelatihan untuk menerapkan pengelolaan pangan yang lebih efisien.

Direktur Eksekutif Indonesian Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Indah Budiani, mengatakan pengurangan sisa pangan bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi usaha.

“Melalui pengukuran sisa pangan sebagai alat bantu manajemen, perusahaan dapat melihat bahwa pengurangan sisa pangan merupakan keputusan yang memberikan manfaat nyata, baik dari sisi operasional maupun keberlanjutan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Kementerian Pariwisata melalui berbagai program pariwisata berkelanjutan. Program tersebut mencakup sertifikasi pariwisata berkelanjutan, pengelolaan susut dan sisa pangan, dekarbonisasi sektor pariwisata, penghargaan bagi hotel dan restoran berkelanjutan, hingga pendampingan pemilahan sampah.[]

BPS: Nilai Tukar Petani Naik Jadi 127,84, Sulawesi Tenggara Catat Kenaikan Tertinggi

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Juli 2026 mencapai 127,84. Angka tersebut naik 0,15 persen dibandingkan Juni 2026.

NTP merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya beli dan tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi nilai NTP, semakin besar kemampuan petani memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi dari hasil penjualan komoditas pertanian.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan kenaikan NTP terjadi karena penurunan indeks harga yang dibayar petani lebih besar dibandingkan penurunan harga yang diterima petani.

“Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami penurunan sebesar 0,10% lebih rendah dari penurunan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,25%,” kata Ateng Hartono, pada Senin, 3 Agustus 2026.

Data BPS menunjukkan kenaikan NTP pada Juli terutama didorong oleh membaiknya kinerja tiga subsektor pertanian.

Subsektor tanaman perkebunan rakyat mencatat kenaikan tertinggi sebesar 1,67 persen. Disusul subsektor tanaman pangan yang naik 1,32 persen dan subsektor perikanan yang meningkat 1,01 persen.

Sebaliknya, dua subsektor masih mengalami penurunan. NTP subsektor hortikultura turun paling dalam, yakni 8,49 persen. Sementara NTP subsektor peternakan turun 0,57 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan kondisi setiap subsektor pertanian masih beragam. Perubahan harga komoditas dan biaya produksi menjadi faktor yang memengaruhi pergerakan NTP di masing-masing sektor.

Secara wilayah, Sulawesi Tenggara mencatat kenaikan NTP tertinggi di Indonesia pada Juli 2026. NTP provinsi tersebut naik 8,89 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sebaliknya, Gorontalo menjadi provinsi dengan penurunan NTP terdalam, yakni sebesar 5,99 persen.

Data NTP menjadi salah satu acuan pemerintah dalam memantau kondisi ekonomi petani di berbagai daerah.

Perubahan indikator ini juga digunakan untuk melihat perkembangan pendapatan petani dibandingkan dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya usaha tani.[]

Petani Tembakau Minta PP 28/2024 Dikaji Ulang, Khawatir Serapan Panen Anjlok

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Petani menilai aturan tersebut, terutama pembatasan kadar nikotin dan tar serta rencana penerapan kemasan polos, berisiko menekan produksi dan serapan tembakau lokal.

Pengurus APTI Yudha Sudarmaji mengatakan penurunan produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) dapat berdampak langsung pada petani. Jika kebutuhan bahan baku industri turun, hasil panen petani dikhawatirkan tidak terserap.

“Yang paling kami khawatirkan adalah berkurangnya serapan tembakau petani. Kalau industri tidak lagi membutuhkan tembakau dengan karakter seperti yang dihasilkan petani lokal, maka hasil panen tidak akan terbeli,” ujar Yudha melalui keterangan, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Menurut Yudha, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut petani. Ekosistem tembakau di Indonesia melibatkan sekitar enam juta orang. Mereka terdiri atas petani, buruh tani, pekerja pengolahan, hingga tenaga kerja di pabrik.

Karena itu, APTI meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan petani dan pelaku usaha sebelum aturan turunan PP 28/2024 diberlakukan.

“Kami ingin pemerintah memperhatikan keberlangsungan petani tembakau. Bagi banyak daerah, termasuk Temanggung, tembakau merupakan sumber penghidupan utama masyarakat,” ujarnya.

Penolakan terhadap aturan tersebut sebelumnya disuarakan ratusan petani tembakau dari berbagai sentra produksi. Sekitar 300 hingga 500 petani mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, pada Selasa, 21 Juli 2026 lalu.

Petani datang dari sejumlah daerah penghasil tembakau, seperti Temanggung, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Koordinator aksi Yamuhadi mengatakan penolakan tidak datang dari satu daerah. Petani dari berbagai wilayah ikut menyampaikan keberatan terhadap rencana aturan tersebut.

“Ini bukan hanya aksi petani tembakau Temanggung, tetapi aksi bersama petani tembakau dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Wonosobo, Klaten, Magelang, Boyolali, dan daerah lainnya,” ujarnya.

Menurut Yamuhadi, salah satu persoalan utama adalah rencana pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk hasil tembakau. Petani menilai ketentuan itu tidak mempertimbangkan karakter alami tanaman tembakau yang berbeda-beda.

“Tanaman tembakau kami memang secara alami memiliki kadar nikotin yang tinggi dan itu tidak bisa diubah karena merupakan karakter tanaman,” katanya.

Petani juga mempersoalkan rencana penerapan kemasan polos atau *plain packaging*. Kebijakan itu dinilai dapat mempersempit ruang gerak industri hasil tembakau dan akhirnya menekan kebutuhan bahan baku dari petani.

Kekhawatiran tersebut kembali disampaikan ratusan petani pada Rabu (29/7/2026). Mereka kembali mendatangi Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, dan meminta pemerintah tidak menerapkan aturan yang dinilai dapat mengganggu mata pencaharian petani.

Ketua APTI DPC Jember, Suwarno, menyoroti rencana pembatasan kadar nikotin di bawah 1 persen dan tar di bawah 10 persen. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memberi dampak besar terhadap usaha tembakau dari hulu hingga hilir.

“Kami meminta pemerintah untuk mencabut regulasi yang dinilai merugikan petani. Kami juga berharap kebijakan ini dapat ditinjau kembali dan tidak diimplementasikan,” tegas Suwarno.

Suwarno mengatakan Jember memiliki komoditas tembakau unggulan, seperti Besuki Na-Oogst dan Kasturi. Ribuan warga menggantungkan penghasilan dari pembibitan, budidaya, pengolahan, hingga ekspor tembakau.

Pemerintah menyatakan rancangan aturan mengenai pembatasan kadar nikotin dan tar belum memasuki tahap akhir. Kemenko PMK memastikan pembahasan masih berada pada tahap awal dan belum akan diputuskan dalam waktu dekat.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Kemenko PMK Syarip Hidayat mengatakan rancangan aturan masih melalui uji publik dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Proses penyusunan rancangan pembatasan kadar nikotin dan tar ini masih panjang dan baru memasuki tahap uji publik. Rancangan ini tidak hanya menjadi kewenangan Kemenko PMK, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan kementerian lain seperti Kemenperin dan Kemendag,” ujar Syarip.

Menurut Syarip, pemerintah masih mengkaji berbagai aspek sebelum menetapkan aturan. Kajian tersebut mencakup kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan petani, dan kepentingan nasional.

Ia mengatakan pemerintah berupaya mencari titik temu antara perlindungan kesehatan dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada tembakau.

“Kami berupaya mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Prinsipnya adalah mencari solusi yang seimbang melalui pengaturan dan pembatasan yang tepat,” katanya.

Pernyataan pemerintah tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran petani. APTI menilai kepastian kebijakan penting karena petani harus menentukan pola tanam dan menyiapkan biaya produksi jauh sebelum masa panen.

Ketua Umum DPN APTI Agus Parmuji meminta pemerintah berhati-hati menyusun aturan agar dampaknya tidak dibebankan kepada petani.

Menurut Agus, ketidakpastian aturan juga dapat menimbulkan keresahan karena petani membutuhkan kepastian untuk menentukan usaha taninya.

“Jangan sampai masyarakat dikorbankan. Dalam proses penyusunan rancangan aturan ini, Kemenko PMK harus berhati-hati. Bertani tidak bisa menunggu kepastian yang terlalu lama. Ada sekitar 2,5 juta petani tembakau di seluruh Indonesia yang berpotensi terdampak oleh pembatasan kadar nikotin dan tar ini,” ujar Agus.

Perdebatan mengenai aturan pembatasan nikotin dan tar kini berada pada dua sisi kepentingan. Pemerintah ingin memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, sedangkan petani dan pelaku industri meminta kebijakan tidak memutus mata rantai ekonomi yang selama ini menopang jutaan pekerja.

Pemerintah menyatakan pembahasan masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan akhir. Petani berharap proses tersebut benar-benar melibatkan mereka sebelum aturan ditetapkan sehingga kebijakan yang lahir tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga dampaknya terhadap produksi, penyerapan hasil panen, dan penghidupan masyarakat di sentra tembakau.

Bapanas Optimistis Ketahanan Pangan Tetap Aman di Tengah Ancaman El Nino

Penulis
Zulkarnaini
-
0
El Nino
El Nino

TANIMERDEKA – Prediksi yang menyebut Indonesia menjadi salah satu negara paling rentan menghadapi fenomena El Nino pada 2026 mendapat respons dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Lembaga tersebut memastikan ketersediaan pangan nasional masih dalam kondisi aman, termasuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola badan usaha milik negara di sektor pangan.

Bapanas menyatakan proyeksi neraca pangan hingga akhir 2026 menunjukkan stok berbagai komoditas strategis masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menjadi modal penting dalam menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan seluruh komoditas pangan utama masih berada dalam kondisi aman.

“Terkait dengan kondisi stok, artinya secara prinsip bahwa berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun Bapanas, bahwa semua stok pangan kita, relatif aman,” kata Ketut di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ketersediaan pangan mencakup beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, hingga gula konsumsi.

“Mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi, poin pentingnya, stok yang kita miliki sampai akhir tahun relatif bagus. Ini prinsip yang harus kami sampaikan selalu, sehingga kondisi pangan yang kita miliki masih cukup baik,” tambah Ketut.

Bapanas membandingkan kondisi saat ini dengan periode menjelang puncak El Nino pada 2023. Saat itu, stok CPP masih jauh lebih rendah dibandingkan sekarang.

Data Bapanas menunjukkan, stok CPP beras pada awal September 2023 tercatat sekitar 1,52 juta ton. Sementara per 28 Juli 2026, jumlahnya mencapai 5,25 juta ton atau meningkat sekitar 245,4 persen.

Cadangan jagung yang sebelumnya belum tersedia kini mencapai sekitar 166 ribu ton. Stok CPP daging ayam ras juga naik menjadi 38 ton atau meningkat sekitar 138,4 persen dibandingkan 2023. Pemerintah juga memiliki cadangan gula konsumsi sekitar 2.000 ton dan minyak goreng sekitar 1.000 kiloliter.

Mayoritas cadangan pangan tersebut berasal dari hasil penyerapan produksi dalam negeri. Kondisi itu dinilai memperkuat kesiapan pemerintah menghadapi kemungkinan gangguan produksi akibat cuaca ekstrem.

Bapanas juga meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran cadangan beras ke masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah itu dilakukan untuk menjaga harga tetap terkendali di pasar.

Ketut mengatakan harga beras secara umum masih stabil. Namun, beberapa daerah mulai mengalami kenaikan sehingga distribusi cadangan pangan perlu diperkuat.

“Beras memang stabil. Pasokan bagus tapi memang ada beberapa yang agak naik sedikit. Namun demikian, kami sepakat dengan Bapak Dirut Bulog. Pertama, GPM mohon digencarkan. Kedua, mohon juga digencarkan SPHP beras medium di pasar-pasar terutama, karena beberapa pasar kami lihat masih berbatas.”

Ia menilai dua program tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga selama musim kemarau berlangsung.

“Ini akan bisa mempengaruhi harga. Oleh karena itu, ada 2 poin penting tadi. Gerakan Pangan Murah dan SPHP di pasar-pasar. Mohon segera digerakkan dengan masif,” tutup Ketut.

Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi jauh sebelum musim kemarau tiba. Pengalaman menghadapi El Nino pada 2023 menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi tahun ini.

“Saya kira iklim ini kita bisa jaga dengan baik. Ini kekeringan bisa kita jaga dengan baik. Setiap Agustus kan kemarau. Agustus, September, Oktober. November hujan. Biasa tanggal, saya ingat itu, tanggal 26 Oktober sudah hujan. Memang musimnya (begitu) tapi kita sudah antisipasi,” jawab Amran saat ditanya awak media.

Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah agar produksi pangan tetap terjaga selama musim kering.

“Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023, alhamdulillah kita lolos. Kalau bulan Agustus sampai September, memang musim kering. Insya Allah pangan kita aman, terutama beras,” sambung Amran.

Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal.

Fenomena El Nino bahkan diperkirakan bertahan hingga awal 2027, dengan peluang mencapai kategori sangat kuat sebesar 75 persen. Meski demikian, pemerintah memastikan langkah antisipasi telah disiapkan agar pasokan pangan nasional tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.[]

Petani Tangkunei Butuh Alat Pertanian, DPW Tani Merdeka Sulawesi Utara Siap Kawal Aspirasi ke Pemerintah

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Sebagian besar kelompok tani di Desa Tangkunei, Kabupaten Minahasa Selatan, belum terdaftar dalam sistem resmi pemerintah. Akibatnya, banyak petani kesulitan mengakses berbagai program bantuan, mulai dari alat pertanian hingga pengembangan usaha tani.

Persoalan itu mengemuka saat DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Utara menggelar sosialisasi dan berdialog langsung dengan para petani di Desa Tangkunei.

Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Utara, Jack Lama, mengatakan Desa Tangkunei memiliki 14 kelompok tani. Namun, hingga kini baru dua kelompok yang tercatat dalam sistem resmi.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diperbaiki agar seluruh kelompok tani memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendampingan dan berbagai program pemerintah.

“Kalau kelompok tani belum masuk sistem, tentu akan lebih sulit mengakses bantuan. Karena itu kami mendorong seluruh kelompok tani segera melengkapi administrasi dan terdaftar secara resmi,” kata Jack Lama.

Selain membahas kelembagaan kelompok tani, pertemuan itu juga mengungkap persoalan yang selama ini dihadapi petani saat mengolah lahan.

Petani mengaku masih kekurangan alat pertanian, terutama hand traktor. Selama ini mereka harus menyewa alat dari daerah lain yang jaraknya cukup jauh dari desa.

Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat. Waktu pengolahan lahan juga menjadi lebih lama, sehingga berdampak pada proses tanam.

Jack mengatakan kebutuhan alat pertanian menjadi salah satu aspirasi utama yang akan diperjuangkan Tani Merdeka Indonesia melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Ia juga mengingatkan bahwa petani memiliki peran penting dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut berasal dari hasil produksi petani di berbagai daerah.

“Kebutuhan pangan nasional yang dikelola BGN sebagian besar dipasok langsung dari hasil jerih payah para petani kita. Keduanya saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan,” ujar Jack.

Karena itu, ia berharap petani terus meningkatkan produksi sekaligus memperkuat kelompok tani agar mampu memanfaatkan berbagai program pemerintah.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Kelompok Tani Marthen Keso, Ketua Kelompok Tani Desa Tangkunei Pdt. Hantje Wotulo, Wakil Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Utara Anita Ezra, anggota Satgas DPW Rivai Kalangi, serta Bidang Perikanan dan Kelautan Yonfree Wonua.

Tani Merdeka Indonesia berharap persoalan yang dihadapi petani tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti sehingga petani lebih mudah memperoleh bantuan, meningkatkan hasil panen, dan memperkuat ketahanan pangan di daerah.[]

1...567...119Halaman 6 dari 119