Search
Beranda blog Halaman 62

Petani Jangan Khawatir Lagi soal Gagal Panen, Jasindo Tanggung Risiko

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Musim tanam tak selalu berakhir panen. Bagi banyak petani, masa tanam bisa jadi ujian berat saat cuaca ekstrem dan hama menyerang. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari Jasindo menjadi penyelamat.

Hingga Juni 2025, Jasindo membayar klaim sekitar Rp15,18 miliar kepada petani yang terdampak.

Klaim ini mencakup petani di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, dan wilayah lain di Indonesia.

Pemberian klaim ini membuktikan bahwa asuransi pertanian bukan formalitas. Ini jadi solusi nyata menjaga usaha tani dari risiko cuaca dan hama.

“Kami memahami betul bahwa petani adalah tulang punggung pangan nasional. Maka dari itu, Jasindo berkomitmen hadir memberikan perlindungan nyata melalui penyelesaian klaim yang cepat dan tepat sasaran,” ujar Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Jasindo, di Jakarta, pada Kamis, 31 Juli 2025.

Data Jasindo menunjukkan, kekeringan jadi penyebab utama klaim (48,54%). Banjir menyusul dengan 19,06%. Sisanya akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), seperti tikus (25,05%), penggerek batang (5,52%), wereng batang cokelat (0,70%), dan OPT lainnya (1,13%).

“Dengan tantangan pertanian yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan dinamika lingkungan, keberadaan AUTP menjadi instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia,” tambah Brellian.

Jasindo terus mengajak petani mendaftarkan lahannya ke program ini. AUTP memberi perlindungan usaha tani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.[]

Pemerintah Serahkan Penyaluran Pupuk ke Koperasi Desa

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pemerintah mengalihkan penyaluran pupuk nasional ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kebijakan ini menghapus 27.000 distributor dari rantai distribusi pupuk.

Langkah tersebut bagian dari reformasi sistem distribusi pupuk yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan di Kemenko Perekonomian, Tatang Yuliono, mengatakan, kebijakan dimulai sejak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025. Perpres ini menyederhanakan distribusi pupuk dengan memangkas rantai pasok dan memasukkan koperasi sebagai aktor utama.

“Pada saat itu keluarlah Perpres yang memang betul-betul memotong prosesnya, dan di salah satu Perpres itu ada koperasi. Waktu itu memang belum ada yang bisa membentuk KDMP,” ujar Tatang dalam Diskusi Redaksi bertema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Menggerakkan Ekonomi Desa, Menjaga Ketahanan Pangan Bangsa, pada Senin, 28 Juli 2025.

Ia menjelaskan, sistem lama rawan penyimpangan. Banyak ketidaksesuaian antara data petani, luas lahan, dan jumlah pupuk. Hal ini menimbulkan potensi pidana dan sering melibatkan penyuluh pertanian. Permainan dalam distribusi menjadi persoalan serius.

“Memang betul-betul penuh dengan potensi pidana, antara angka, hektarnya, dengan petaninya, dengan penyuluhnya, itu gak nyambung, gak nyambung sama sekali,” ungkap Tatang.

Setelah Perpres Nomor 6 diterbitkan, tidak ada penolakan dari distributor lama. Pemerintah menetapkan KDMP sebagai distributor baru untuk pupuk subsidi dan non-subsidi. KDMP dianggap lebih dekat dengan petani dan dapat memangkas jalur distribusi yang selama ini rumit dan mahal.

Program ini sejalan dengan agenda nasional penguatan ekonomi desa. Pemerintah meluncurkan KDMP secara resmi pada 21 Juli 2025. Peran koperasi diharapkan mampu memperbaiki distribusi pupuk dan memberdayakan desa secara ekonomi.

“Mereka ya sudah memang kondisinya mereka harus dipotong. Jika pada saat munculkan KDMP, di manakah KDMP ini menjadi distributor pupuk, tidak ada isu lagi, karena dia sudah diselesaikan dengan kebijakan yang awal terkait Perpres,” kata Tatang.[]

DPD Tani Merdeka Aceh Tenggara Silaturahmi ke Kapolres, Bahas Kemitraan untuk Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara bersilaturahmi ke Polres Aceh Tenggara, Kamis, 31 Juli 2025.

Kunjungan ini dilakukan untuk membangun sinergi antara Tani Merdeka Aceh Tenggara dan kepolisian dalam memperkuat sektor pertanian.

Pengurus DPD Tani Merdeka Aceh Tenggara diterima oleh Kasat Samapta Iptu Syafrizal Amri yang mewakili Kapolres AKBP Yulhendri di Mapolres Aceh Tenggara.

Pertemuan itu membahas isu strategis seputar pertanian, mulai dari kondisi petani hingga rencana kemitraan jangka panjang antara Tani Merdeka dan institusi Polri.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara, Jeri Alastra, menegaskan pentingnya penguatan komunikasi lintas sector, agar program Persiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan bisa berlangsung dengan baik.

“Kami datang ke Polres Aceh Tenggara untuk menjalin silaturahmi, sekaligus menyampaikan pentingnya sinergi dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Petani tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari lintas sektor, termasuk kepolisian,” ungkap Jeri.

“Kami ingin program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo bisa sampai ke akar rumput. Untuk itu, butuh dukungan semua pihak. Kami percaya Polres bisa jadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor pertanian,” kata Jeri.

Ia juga menegaskan DPD Tani Merdeka siap mengawal program pertanian, tidak hanya membuat agenda.

Jeri turut menyampaikan pembentukan kepengurusan Satgas Tani Merdeka Indonesia di tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Satgas ini akan berkolaborasi dengan Satgas Pangan Polri, Bulog, dan dinas terkait untuk mengawal program pertanian dari Kementerian Pertanian.

Kasat Samapta Polres Aceh Tenggara, Iptu Syafrizal Amri, menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Tani Merdeka Indonesia. Ia menyebut Aceh Tenggara kaya potensi pertanian yang harus dijaga bersama.

Iptu Syafrizal menekankan pentingnya kolaborasi, terutama dengan generasi muda. Ia berharap semua elemen masyarakat ikut berperan menyukseskan program ketahanan pangan yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan.[]

Tani Merdeka NTB Temui Dinas Pertanian Lombok Utara, Bahas Sinergi Program Presiden Prabowo

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pengurus DPD Tani Merdeka Kabupaten Lombok Utara menggelar pertemuan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Utara, Rabu, 30 Juli 2025.

Pertemuan berlangsung di kantor Dinas Pertanian dan diterima langsung oleh Kepala Dinas, Trisna Hadi.

Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis sektor pertanian di daerah, terutama menyangkut pengembangan komoditas unggulan, kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), dan peningkatan infrastruktur irigasi yang selama ini menjadi keluhan utama petani.

Ketua DPW Tani Merdeka NTB, M. Haerul AR, mengatakan pertemuan ini menjadi bagian dari langkah awal Tani Merdeka untuk membangun sinergi bersama pemerintah daerah dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto di bidang pertanian.

“Kami ingin bersinergi menyukseskan program Presiden Prabowo. Fokus pada pengembangan jagung, perbaikan irigasi, dan penyediaan alat mesin pertanian untuk petani,” ujar Haerul.

Ia menambahkan, petani di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Utara, memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama keterbatasan akses terhadap bantuan alat pertanian modern dan infrastruktur dasar pertanian.

“Kami mendengar langsung keluhan petani di lapangan. Banyak yang menginginkan perbaikan sistem irigasi, bantuan pupuk, serta akses ke pasar. Tani Merdeka hadir untuk menjembatani komunikasi antara petani dan pemerintah,” kata Haerul.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Utara, Trisna Hadi, menyambut baik kehadiran Tani Merdeka. Ia menyatakan kesiapan Dinas Pertanian untuk bekerja sama dengan organisasi petani yang memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan petani di daerah.

“Kami siap bekerja sama. Selama untuk petani, kami dukung. Banyak hal yang bisa dikerjakan bersama, terutama penguatan produksi dan infrastruktur pertanian,” kata Trisna.

Ia juga mengakui tantangan sektor pertanian di Lombok Utara cukup kompleks, mulai dari fluktuasi harga hasil panen, keterbatasan lahan produktif, hingga dampak perubahan iklim.

Menurutnya, dibutuhkan kerja kolaboratif antara pemerintah dan komunitas petani agar program pusat bisa berjalan efektif di daerah.

Setelah pertemuan di kantor Dinas Pertanian, pengurus Tani Merdeka NTB dan Lombok Utara meninjau langsung lahan pertanian milik petani pisang di salah satu desa sentra produksi.

Dalam kunjungan itu, mereka berdialog dengan petani, mendengar langsung berbagai keluhan dan harapan, serta melihat dari dekat kondisi lahan dan proses produksi.

Beberapa petani menyampaikan kendala yang mereka alami, mulai dari ketersediaan bibit unggul, serangan hama, hingga rendahnya harga jual pisang di tingkat petani.

Mereka juga meminta agar ada pelatihan khusus terkait budidaya pisang yang berorientasi ekspor dan pengolahan pascapanen.

Ketua DPD Tani Merdeka Lombok Utara Tawadi, yang ikut mendampingi dalam kunjungan ini, menyebutkan hasil kunjungan lapangan ini akan dirangkum sebagai rekomendasi kebijakan untuk didiskusikan lebih lanjut bersama pemerintah daerah.

“Hasil dialog dengan petani ini sangat penting. Kami ingin aspirasi petani benar-benar sampai ke pengambil kebijakan. Tani Merdeka akan menjadi jembatan agar suara petani tidak lagi terabaikan,” katanya.[]

Wah Keren, Petani Kini Bisa Cek Keaslian Produk Lewat QR Code

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Petani Indonesia kini memiliki cara baru untuk memastikan keaslian produk perlindungan tanaman.

Melalui program loyalitas digital bernama SETIA, petani cukup memindai kode QR pada kemasan untuk mengecek apakah produk itu asli.

Program ini diperkenalkan dalam kegiatan PIJAR (Plinazolin Maju dan Bersinar) yang digelar oleh Syngenta Indonesia. Acara itu telah berlangsung di 20 kota pada Mei hingga Juni 2025 lalu.

Lebih dari 1.600 petani dan 20 penyuluh pertanian ikut serta dalam kegiatan ini. Selain sosialisasi program, acara juga membahas manajemen resistensi hama.

“SETIA adalah jawaban atas kekhawatiran petani terhadap produk palsu yang kerap beredar di pasaran,” kata Tracy, Portfolio Manager Syngenta Indonesia.

“Dengan QR code, petani bisa langsung tahu apakah produk yang mereka pegang asli atau tidak.”

Program SETIA juga memberi insentif. Petani yang menggunakan produk resmi berbasis teknologi Plinazolin akan mendapat poin loyalitas. Poin ini bisa ditukar dengan potongan harga.

Produk palsu dianggap merugikan petani. Selain kerugian ekonomi, produk ilegal juga menurunkan efektivitas pengendalian hama. Jika terus digunakan, bisa mempercepat munculnya resistensi.

Kegiatan PIJAR bertujuan mengedukasi petani tentang pentingnya manajemen resistensi. Strategi ini membantu menjaga efektivitas pengendalian hama dalam jangka panjang.

Syngenta juga memperkenalkan dua produk baru berbasis Plinazolin, yaitu INCIPIO® dan SIMODIS. Keduanya ditujukan untuk melawan hama utama seperti penggerek batang kuning, Spodoptera exigua, dan thrips.

Pendekatan ini diharapkan membantu petani mempertahankan hasil panen. Juga mengurangi pemborosan pestisida dan mendorong pertanian yang lebih bertanggung jawab.

QR code dalam program SETIA jadi langkah konkret menuju digitalisasi layanan untuk petani. Sistem ini juga memperkuat transparansi distribusi produk di lapangan. Penyelenggara berharap cara ini bisa menekan peredaran produk ilegal yang selama ini meresahkan petani.

Pengurus DPD Tani Merdeka Kabupaten Melawi Resmi Dilantik, Siap Bergerak

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat resmi dilantik pada Rabu, 30 Juli 2025. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati Melawi.

Pelantikan ini dihadiri sejumlah tokoh penting. Hadir Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Barat yang juga anggota DPD RI, Daud Yordan. Bupati Melawi, Dadi Sunarya, ikut menyambut langsung kehadiran Tani Merdeka Indonesia. Sejumlah kepala dinas, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan unsur organisasi masyarakat turut hadir.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Barat, Erman Morolu. Dalam sambutannya, Erman menyatakan komitmen organisasi untuk terus mengembangkan kerja-kerja nyata di tingkat kabupaten dan desa.

“Tani Merdeka hadir bukan untuk seremoni. Kami ingin membantu menyelesaikan persoalan riil petani di lapangan. Kami akan kawal program-program pertanian agar berpihak pada petani,” ujar Erman Morolu.

Selain ituKetua DPD Tani Merdeka Kabupaten Melawi, Hermanus, menyatakan kesiapan organisasinya untuk langsung bekerja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan semua pihak, terutama pemerintah daerah.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah, OPD, dan semua pemangku kepentingan untuk menjawab persoalan petani di Melawi. Kami ingin memastikan petani mendapatkan akses pupuk, benih, dan pasar yang adil,” ujar Hermanus S.Pd dalam sambutannya.

Sementara itu Dewan Pembina Tani Merdeka Kalimantan Barat, Daud Yordan, menyatakan kehadiran Tani Merdeka Indonesia ini harus berdampak langsung pada kehidupan petani. Ia menekankan pentingnya ketahanan pangan berbasis desa dan partisipasi generasi muda.

“Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan. Kita harus dorong regenerasi petani dan pastikan pertanian menjadi sektor yang menjanjikan. Tani Merdeka harus jadi rumah besar perjuangan petani,” kata Daud Yordan yang juga petinju dunia.

Bupati Melawi, Dadi Sunarya, mengapresiasi kehadiran Tani Merdeka. Ia berharap organisasi ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sektor pertanian daerah.

“Kami membuka ruang kerja sama dengan Tani Merdeka. Pemerintah daerah butuh mitra yang punya jaringan kuat dan visi jelas seperti Tani Merdeka. Kita ingin petani Melawi makin mandiri dan sejahtera,” ujar Bupati Dadi Sunarya.

Menurutnya pelantikan ini menjadi momentum awal bagi DPD Tani Merdeka Melawi untuk menjalankan program pemberdayaan petani. Organisasi ini juga harus berkomitmen membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program pertanian nasional dan lokal.[]

Bertemu dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tani Merdeka Semarang Bahas Harga Pangan dan Keamanan Makanan

Penulis
Tani Merdeka Indonesia
-
0

TANIMERDEKA – Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Semarang menggelar pertemua dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Rabu, 30 Juli 2025.

Pertemuan ini membahas sejumlah isu krusial terkait ketahanan pangan kota, termasuk harga pangan di tingkat pasar, kebersihan dan keamanan makanan, serta pemanfaatan makanan sisa yang masih layak konsumsi.

Pertemuan berlangsung di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dan diterima langsung oleh Kepala Dinas, Endang Sarwiningsih. Dari Tani Merdeka Indonesia, hadir langsung Ketua DPD Tani Merdeka Semarang, Tera Anggrea Cita, didampingi jajaran pengurus lainnya.

Dalam pertemuan itu, Tani Merdeka menyampaikan komitmennya untuk ikut mengawal stabilitas harga pangan, terutama produk-produk lokal di pasar-pasar tradisional. Selain itu, mereka juga mendorong adanya kerjasama dalam mengawasi kebersihan dan keamanan makanan yang dijual di toko-toko dan pasar rakyat.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Semarang, Tera Anggrea Cita mengatakan masyarakat tidak hanya membutuhkan bahan pangan yang terjangkau, tetapi juga harus aman dan sehat.

“Kami ingin mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap kebersihan dan keamanan makanan yang beredar di pasar maupun toko. Makanan yang dikonsumsi masyarakat harus benar-benar sehat dan layak,” kata Tera.

Tera juga menyampaikan isu penting lain, yaitu soal pemanfaatan makanan sisa yang masih sangat layak konsumsi, terutama yang berasal dari restoran, hotel, katering, dan tempat usaha makanan lainnya.

“Masih banyak makanan dari restoran, hotel, dan katering yang belum tersentuh dan sangat layak konsumsi. Kami mendorong agar ini bisa dimanfaatkan dengan sistem yang baik, disalurkan ke panti asuhan atau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Tera.

Menurutnya, sistem ini harus disiapkan bersama, sehingga distribusi makanan sisa layak konsumsi bisa berjalan teratur, terjamin kebersihannya, dan tidak menimbulkan masalah kesehatan. Ia juga menambahkan, program ini sekaligus merupakan bentuk nyata pengurangan limbah makanan (food waste) yang kini menjadi isu global.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Endang Sarwiningsih, menyambut baik masukan dari Tani Merdeka. Ia mengakui isu harga pangan, keamanan makanan, dan pengelolaan makanan sisa merupakan tantangan yang perlu ditangani secara bersama-sama.

“Kami sangat apresiasi langkah Tani Merdeka. Apa yang disampaikan sangat sejalan dengan misi kami untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Semarang. Kami siap bekerja sama dalam mengawasi pasar dan mengembangkan program distribusi makanan sisa yang layak konsumsi,” kata Endang.

Ia menambahkan, pihaknya juga terbuka untuk membangun sistem pengawasan berbasis komunitas, di mana organisasi seperti Tani Merdeka bisa berperan aktif melakukan pengawasan di tingkat pasar dan lingkungan.

Selain itu, pertemuan juga membahas upaya pengendalian inflasi dari sektor pangan. Endang menyebutkan, produk lokal harus terus diberdayakan dan dipromosikan agar masyarakat lebih memilih hasil pertanian lokal, sehingga dapat menekan ketergantungan terhadap produk luar daerah.[]

Don Muzakir: Kebijakan Pupuk Subsidi Pemerintah Menjawab Keresahan Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menjamin ketersediaan pupuk subsidi di tengah lonjakan harga pupuk global. Ia menilai kebijakan yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian merupakan jawaban atas keresahan petani terkait tingginya biaya produksi.

“Kita tahu harga pupuk dunia sedang tidak stabil, dan ini sangat berdampak ke petani di lapangan. Tapi sekarang pemerintah sudah ambil langkah yang tepat, bahwa ketersediaan pupuk subsidi tidak lagi dibatasi anggaran, melainkan volume,” ujar Don Muzakir, Selasa (29/7/2025).

Menurutnya, pendekatan berbasis volume yang diterapkan pemerintah adalah bentuk keberpihakan nyata kepada petani.

“Ini bentuk keberanian pemerintah dalam mendengar dan menindaklanjuti keluhan petani. Kita mendukung penuh kebijakan ini, karena sangat realistis dan memang dibutuhkan,” ujarnya.

Don juga menekankan pentingnya pengawasan dalam distribusi pupuk agar benar-benar sampai ke tangan petani.

“Pemerintah sudah memberi ruang dan kepastian. Sekarang tinggal bagaimana distribusinya diawasi bersama, agar tepat sasaran,” pungkas Don Muzakir.

Dorong Percepatan Program Normalisasi Lahan, Tani Merdeka Aceh Tenggara Bertemu dengan

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara bersama Kepala Dinas Pertanian setempat bertemu Kepala Badan Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian Provinsi Aceh, Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si. Pertemuan berlangsung di sela kunjungan kerja BRMP ke wilayah pertanian Aceh Tenggara, Senin, 28 Juli 2025.

Diskusi fokus pada percepatan program normalisasi lahan yang menjadi kebutuhan mendesak petani di Aceh Tenggara.

Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Tenggara, Jeri Alastra, menyampaikan langsung kondisi lapangan kepada BRMP. Ia menekankan perlunya dukungan teknis dan percepatan implementasi program.

“Kami berharap pemerintah melalui BRMP bisa mempercepat normalisasi lahan, khususnya di wilayah yang terdampak banjir dan sedimentasi. Petani butuh lahan produktif agar panen tidak terus merugi. Ini penting untuk ketahanan pangan lokal,” kata Jeri.

Sementara itu Kepala BRMP Provinsi Aceh, Dr. Rachman Jaya, menanggapi langsung harapan tersebut. Ia menyatakan BRMP siap menindaklanjuti hasil kunjungan ini.

“Kami akan menurunkan tim untuk melakukan verifikasi teknis. Data dan masukan dari Tani Merdeka sangat penting. Kami tidak ingin program ini hanya berhenti di rapat, tapi harus sampai ke petani,” ujar Rachman.

Ia juga menegaskan bahwa program modernisasi dan normalisasi lahan akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan daerah.[]

Petani Kesulitan Air, Tani Merdeka Bireuen Tinjau Lahan Sawah di Peusangan Siblah Krueng

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bireuen turun langsung ke lahan sawah tadah hujan di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireuen. Mereka ingin memastikan kebutuhan air irigasi bagi petani terpenuhi.

Petugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen ikut mendampingi. Kelompok tani juga hadir dalam kunjungan ini.

Ketua DPD Tani Merdeka Bireuen, Azhari, meninjau langsung ke lokasi lahan sawah petani. Ia bersama pengurus mendengar langsung keluhan para petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan.

“Kami temui petani langsung di sawah. Mereka mengaku sudah beberapa kali gagal panen karena tidak cukup air,” kata Azhari.

Menurutnya, para petani berharap pemerintah dan semua pihak memberi perhatian serius terhadap masalah air irigasi ini.

“Mereka minta bantuan sumur dalam, sumur bor, dan jaringan pipa. Ini harapan mereka agar ke depan bisa bercocok tanam dengan tenang,” ujar Azhari.

Ia menegaskan, Tani Merdeka Indonesia terus mengawal aspirasi petani dan menyampaikan kebutuhan itu kepada instansi terkait.

“Ini bukan soal proyek. Ini soal kebutuhan dasar petani yang tidak boleh diabaikan,” ucapnya.

Azhari menilai solusi air yang permanen sangat mendesak. Dengan air yang cukup, petani bisa menanam tepat waktu dan hasil panen akan lebih terjamin.[]

1...616263...101Halaman 62 dari 101
Berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada para petani dalam mengatasi beragam tantangan sehari-hari, termasuk perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan masalah lain yang terkait dengan dunia pertanian.

Alamat:

Komplek Ruko BBC, No. B1 dan B2, Jl. Buncit Raya No. 24, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran - Jakarta Selatan 12780

Tlp:

0812-6931-667

Email

admin@tanimerdeka.com

© Tani Merdeka Indonesia | All rights reserved