Beranda blog Halaman 46

Bahas Penyerapan Gabah Petani, DPW Tani Merdeka Kalsel Jalin Silaturahmi dengan Bulog

0
DPW Tani Merdeka Kalsel Jalin Silaturahmi dengan Bulog
DPW Tani Merdeka Kalsel Jalin Silaturahmi dengan Bulog

TANIMERDEKA – Pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersilaturahmi dengan Perum Bulog Kanwil Kalsel. Pertemuan berlangsung di kantor Bulog.

Ketua DPW Tani Merdeka Kalsel, Alin Wijaya, bersama pengurus diterima langsung oleh Kepala Bulog Kanwil Kalsel, Muhammad Akbar Said.

Dalam pertemuan itu, Alin Wijaya menegaskan pentingnya kerja sama dengan Bulog untuk memperkuat posisi petani di tengah fluktuasi harga gabah.

Ia menilai Bulog bisa menjadi mitra strategis dalam menjaga kestabilan pangan sekaligus melindungi petani dari permainan harga tengkulak.

“Kami mengajak Bulog bekerja sama dalam penyerapan gabah. Petani kita harus sejahtera. Kita ingin program Presiden Prabowo Subianto bisa diwujudkan dengan baik di daerah. Salah satunya dengan memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang layak,” ujar Alin Wijaya.

Alin juga mendorong Bulog tidak hanya fokus pada penyerapan, tetapi juga memperkuat jaringan distribusi beras di Kalimantan Selatan.

Ia menilai langkah ini akan menekan spekulasi harga di pasaran sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Menanggapi hal itu, Muhammad Akbar Said menyambut positif ajakan Tani Merdeka Indonesia. Ia menegaskan Bulog siap menjadi mitra bagi petani, termasuk dalam menyalurkan beras hasil serapan ke pasar.

“Kami terbuka untuk bersinergi dengan Tani Merdeka. Bulog punya tanggung jawab menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras di masyarakat. Kolaborasi dengan organisasi petani akan membuat kerja kami lebih efektif, karena petani adalah mitra utama dalam menjaga ketahanan pangan,” kata Muhammad Akbar Said.

Pertemuan ini juga membahas rencana pembentukan mekanisme khusus agar Bulog lebih cepat menyerap gabah dari petani di musim panen raya. Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan dengan program konkret di lapangan, seperti skema pembelian langsung dari petani dan penguatan peran koperasi tani.[]

Sah, Wawan Pramono Ditunjuk Jadi Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah

0

TANIMERDEKA – Wawan Pramono resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah. Penunjukan dilakukan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Tani Merdeka Jawa Tengah pada Minggu, 14 September 2025.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, meminta kepengurusan baru segera bergerak. Struktur organisasi harus rampung dalam waktu satu bulan.

“Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah harus tetap solid dan kembali mengakar hingga ke tingkat desa. Ini sejarah, kita mampu membangun organisasi petani ini sampai ke desa. Ini bukan organisasi papan nama. Harus terus bergerak, jangan diam. Kita berikan ide-ide yang membangun ke pemerintah agar petani kita hidup sejahtera,” tegas Don Muzakir.

Ia mengingatkan Jawa Tengah punya arti penting bagi perjalanan Tani Merdeka Indonesia. “Jawa Tengah bukan hanya tempat lahirnya Tani Merdeka pada 2023, tapi juga basis kemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. Dari sini kita sudah buktikan kekuatan petani bersatu dan solid hingga saat ini,” katanya.

Sementara itu, Wawan Pramono yang juga anggota DPRD Karanganyar menyatakan siap menjalankan Amanah ini. Ia menegaskan kepemimpinannya tidak akan berhenti pada seremoni.

“Saya siap menjalankan amanah dan tugas ini. Kami tidak akan diam. Cita-cita kami untuk membangun pertanian di Jawa Tengah semakin bagus. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujar Wawan.

Rakerwil Jawa Tengah kali ini dihadiri pengurus 35 kabupaten dan kota Se Jawa Tengah. Forum membahas strategi memperluas jaringan hingga desa, memperkuat ketahanan pangan, serta memperjuangkan akses petani terhadap pupuk dan pasar.

Penunjukan Wawan ini langkah strategis mengingat latar belakangnya sebagai legislator yang memahami persoalan rakyat kecil.[]

Buka Rakerwil Tani Merdeka Jawa Tengah, Don Muzakir: Harus Tetap Mengakar ke Tingkat Desa

0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesi membuka Rakerwil di Tani Merdeka Jawa Tengah

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, membuka Rapat Kerja Nasional Wilayah (Rakerwil) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Tengah, pada Minggu 14 September 2025. Rakerwil ini digelar untuk menyusun langkah organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi.

“Jawa Tengah adalah tempat lahirnya Tani Merdeka pada 2023 lalu. Saya bangga organisasi ini masih solid sampai hari ini,” kata Don Muzakir dalam sambutannya.

Ia menegaskan penguatan organisasi tidak boleh berhenti di tingkat provinsi. Struktur harus berjalan hingga desa. “Kita harus perkuat sampai ke tingkat desa. Basis desa adalah kunci. Dari sana kita bisa bergerak bersama petani,” ucapnya.

Don Muzakir juga menekankan pentingnya menjaga tradisi pergerakan di Jawa Tengah. “Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah harus tetap mengakar ke tingkat seperti dulu. Jangan sampai hilang jati diri. Dari desa kita tumbuh, dari desa pula kita harus terus berjuang,” katanya.

Ia mengingatkan kiprah Tani Merdeka Indonesia dalam kontestasi politik 2024. Menurutnya, kerja keras Tani Merdeka Indonesia membuahkan hasil dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden.

“Kita sudah mampu memenangkan Presiden Prabowo pada Pemilu 2024 lalu. Itu bukti kekuatan kita. Tapi perjuangan belum selesai,” tegasnya.

Ia menambahkan dukungan Tani Merdeka Indonesia tidak sebatas pada pemilu. Organisasi ini tetap berada di garis depan untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo, terutama di sektor pertanian.

“Kita tetap bergerak mendukung program Presiden Prabowo. Kita juga harus membantu pemerintah di sektor pertanian dan membantu petani secara langsung,” ujarnya.

Rakerwil Jawa Tengah dihadiri pengurus kabupaten dan kota. Agenda utama membahas strategi memperkuat jaringan petani, menghadapi tantangan pangan, serta merumuskan dukungan terhadap program pemerintah, termasuk swasembada beras dan peningkatan produktivitas jagung.[]

Tani Merdeka Bogor Minta KLH Aktif Membina dan Mengawasi Kebijakan Ramah Petani-Peternak

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bogor menyuarakan keresahan petani dan peternak yang menggantungkan hidup dari lahan kerja sama operasi (KSO) PTPN.

Tani Merdeka Indonesia menekankan pentingnya kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan humanis melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.

Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Bogor, Haji Cecep Gogom, menilai petani dan peternak merupakan kelompok yang paling dekat dengan alam, sekaligus paling rentan jika terjadi persoalan lingkungan.

Ia meminta KLH tidak sekadar hadir saat ada pelanggaran, melainkan menjadi pendamping aktif bagi masyarakat.

“DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bogor mendukung penuh langkah KLH dalam menjaga lingkungan hidup. Tetapi kami berharap di lapangan, KLH tidak hanya menitikberatkan pada sanksi hukum. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah bisa hadir memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan berkelanjutan, sehingga petani dan peternak dapat memahami aturan dan memperbaiki pola pengelolaan,” ujar Cecep, pada Kamis 11 September 2025.

Menurutnya, kebijakan yang terlalu keras tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi justru bisa menimbulkan masalah baru. Petani yang bergantung pada lahan KSO dikhawatirkan kehilangan sumber penghidupan, padahal lahan itu menjadi salah satu penyangga kebutuhan pangan masyarakat.

“Jika ada pelanggaran, tentu harus ada evaluasi dan tindak lanjut. Namun yang kami harapkan, KLH lebih arif dan bijak melihat situasi di lapangan. KSO yang berfokus pada pertanian dan peternakan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, sebaiknya mendapatkan perhatian khusus agar tetap berjalan sesuai kaidah lingkungan tanpa mengorbankan keberlangsungan hidup rakyat,” tegas Cecep.

KSO merupakan skema kerja sama pengelolaan lahan antara PTPN dengan kelompok masyarakat. Di banyak daerah, termasuk Bogor, lahan ini menjadi tumpuan hidup ribuan petani dan peternak. Selain untuk menanam padi, jagung, dan hortikultura, lahan KSO juga digunakan untuk peternakan sapi serta komoditas lain yang menopang ekonomi rakyat.

Namun, pengelolaan lahan ini kerap menjadi sorotan karena rawan konflik. Dari sisi pemerintah, ada kekhawatiran soal alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan. Dari sisi petani, ada kecemasan akan kehilangan akses jika aturan ditegakkan terlalu kaku.

Cecep menilai situasi ini perlu dijembatani dengan kebijakan yang seimbang. Sanksi hukum tetap dijalankan untuk menjaga aturan, tetapi harus dibarengi dengan solusi agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian.

Cecep menyebutkan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi tani menjadi jalan tengah yang realistis. Dengan pengawasan yang transparan dan melibatkan banyak pihak, risiko kerusakan lingkungan bisa ditekan, sementara kepentingan petani tetap terlindungi.

“DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bogor siap menjadi mitra strategis pemerintah. Kami akan terus mengawal kebijakan KLH agar selain menjaga kelestarian lingkungan, juga mampu melindungi kepentingan petani dan peternak yang merupakan tulang punggung ketahanan pangan bangsa,” ujarnya.

Sejumlah petani di wilayah Bogor menyambut baik sikap Tani Merdeka Indonesia. Mereka menilai pendampingan sangat dibutuhkan agar tidak selalu terjebak dalam konflik hukum.[]

Tani Merdeka Lampung Barat Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir Bandang di Suoh

0

TANIMERDEKA – Banjir bandang melanda Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, pada Rabu 10 September 2025 lalu. Lahan pertanian ikut rusak. Banyak petani kehilangan sumber penghidupan.

Ketua DPD Tani Merdeka Lampung Barat, Haris Arifin Lubis, bersama pengurus koordinator kecamatan (Korcam) turun langsung ke lokasi. Mereka membawa bantuan beras dan kebutuhan pokok untuk warga terdampak banjir.

“Hal ini kita lakukan sebagai bentuk keprihatinan kita kepada masyarakat terdampak banjir,” kata Haris, pada Sabtu 13 September 2025.

Haris mengakui bantuan itu belum seberapa, namun setidaknya bisa sedikit meringankan beban korban banjir.

“Saya berharap kepada warga yang tertimpa musibah untuk bersabar. Mudah-mudahan akan ada hikmah di balik semua ini, dan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat,” ujarnya.

“Banjir bandang tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga menghantam sawah dan kebun,” kata Haris.

“Petani selalu berada di garis depan saat bencana. Lahan mereka yang pertama terkena dampak. Kita berharap ada kebijakan darurat untuk melindungi mereka, termasuk akses bantuan pupuk dan benih setelah banjir,” ujar Haris.[]

Tinjau Irigasi Pertanian di Aceh Timur, Kepala BRMP Aceh: Irigasi Jadi Kunci Produktivitas Petani

0

TANIMERDEKA – Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Agus Susanto, melakukan kunjungan ke Desa Seuneubouk Peusangan, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.

Ia menyempatkan diri berdiskusi dengan pengurus Tani Merdeka Aceh Timur di sebuah warung kopi, lalu meninjau langsung kondisi pertanian di lapangan.

Agus menilai, sektor pertanian di Aceh Timur memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dengan ketersediaan lahan yang luas. Namun, ia menekankan pentingnya pembenahan sistem irigasi.

“Irigasi menjadi kunci utama. Kalau air lancar, produktivitas akan naik. Pemerintah harus serius memastikan petani tidak lagi kesulitan mendapatkan air,” ujar Agus.

Agus Susanto yang memiliki pengalaman panjang dalam perakitan teknologi pertanian, menegaskan bahwa pihaknya siap mendorong penerapan modernisasi pertanian di Aceh Timur. Ia menilai integrasi antara teknologi, infrastruktur, dan pendampingan petani akan menjadi kunci.

“Petani butuh kepastian. Modernisasi bukan hanya soal alat, tetapi bagaimana teknologi digunakan sesuai kebutuhan lapangan. Saya ingin Aceh Timur menjadi contoh nyata transformasi pertanian,” tegas Agus.

Sementara itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Timur, Zubir, mengatakan para petani selama ini terus berupaya menjaga produksi. Namun, mereka membutuhkan dukungan pemerintah, baik dalam bentuk perbaikan irigasi maupun akses teknologi.

“Petani di Peureulak ini tidak tinggal diam. Kami sudah berusaha maksimal. Tapi tanpa irigasi yang baik, hasilnya tetap terbatas. Kami berharap pemerintah tidak hanya datang melihat, tetapi juga menindaklanjuti,” kata Zubir.

Kecamatan Peureulak dikenal sebagai salah satu sentra padi di Aceh Timur. Penelitian menunjukkan usahatani padi sawah di kawasan ini memiliki prospek finansial menjanjikan. Karena itu, pengembangan infrastruktur pertanian dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[]

Akhirnya Pemerintah Tetapkan Harga Singkong Jadi Rp1.350 per Kg, Impor Dibatasi

0

TANIMERDEKA – Pemerintah menetapkan kesepakatan harga ubi kayu atau singkong melalui Surat Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor B-2218/TP.220/C/09/2025. Surat itu mengatur harga singkong petani sekaligus regulasi impor tepung tapioka dan turunannya.

Dalam surat tersebut, harga singkong yang dibeli industri ditetapkan Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen. Sementara itu, tepung tapioka masuk daftar komoditas lartas atau dilarang dan dibatasi dalam importasi.

“Tepung tapioka dan tepung jagung akan diatur tata niaganya sebagai komoditas lartas. Importasi dapat dilakukan apabila bahan baku dalam negeri tidak mencukupi atau telah habis diserap seluruhnya oleh industri,” bunyi pernyataan dalam surat itu yang dikutip pada Kamis 11 September 2025.

Kesepakatan mulai berlaku pada 9 September 2025 dan harus dijalankan bersama. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro menjelaskan keputusan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengan Gubernur dan Bupati lingkup Provinsi Lampung.

“Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Gubernur dan Bupati lingkup Provinsi Lampung pada 9 September 2025 dan hasil rapat koordinasi antara petani dan perusahaan tapioka bersama Menteri Pertanian di Ruang Pola Gedung A Kementerian Pertanian tanggal 31 Januari 2025,” kata Yudi.

Surat keputusan itu ditembuskan ke Menko Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kepala Badan Pangan, seluruh gubernur, serta dinas-dinas terkait di berbagai daerah.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani sebelumnya mengeluhkan harga singkong di wilayahnya yang terus turun karena tertekan impor tapioka.

“Bersama beberapa bupati, kami menghadap Pak Menteri karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia,” ujar Rahmat, pada Selasa 9 September 2025 lalu.[]

Hilirisasi Jadi Jalan, Tani Merdeka Blitar Raya Dorong Produk Lokal Masuk Pasar Global

0
Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Blitar Jaya saat mengunjungi salah satu lokasi peternakan kambing.
Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Blitar Jaya saat mengunjungi salah satu lokasi peternakan kambing.

TANIMERDEKA – Kabupaten Blitar dikenal dengan sumber daya alam yang melimpah. Lahan subur, hasil pertanian beragam, perkebunan luas, hingga peternakan rakyat menjadi penopang utama ekonomi daerah.

Namun, sebagian besar potensi itu masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Nilai tambah akhirnya lebih banyak dinikmati pihak lain, bukan petani.

Bendahara DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Blitar Raya, Enik Nurhayati, menegaskan hilirisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi penting.

Ia menilai pengolahan hasil pertanian, perkebunan, maupun peternakan menjadi barang bernilai tinggi akan membuka peluang besar bagi produk Blitar menembus pasar global.

“Produk kita jangan lagi dijual mentah. Harus ada pengolahan di sini. Misalnya Kakao, jangan langsung dikirim ke luar negeri. Kita olah dulu jadi produk jadi, baru diekspor. Nilainya lebih tinggi,” kata Enik saat ditemui di Blitar, Kamis 11 September 2025.

Blitar memiliki sejumlah kelompok tani ternak kambing. Mereka tidak hanya menjual hewan ternak, tetapi juga mulai mengolah susu kambing menjadi produk siap konsumsi. Langkah ini terbukti memberi hasil yang lebih menjanjikan.

“Kelompok tani sudah bisa mengolah susu kambing. Produk itu bahkan sudah dipasarkan ke luar negeri. Usaha ini dijalankan anggota Tani Merdeka Kabupaten Blitar, Faidul Mansur,” ujar Enik.

Menurut Enik, keberhasilan itu tidak lepas dari bimbingan akademisi. Kelompok tani rutin berdiskusi dengan Prof Wahono Hadi Susanto, pendamping UMKM di Jawa Timur.

“Ilmu dari Prof Wahono Hadi Susanto diterapkan. Tidak hanya di peternakan, tapi juga di usaha lain. Hasilnya sangat terlihat. Mereka berhasil mengembangkan produk olahan,” ucapnya.

Bendahara DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Blitar Jaya, Enik Nurhayati (kanan) bersama Prof Wahono Hadi Susanto (kanan).
Bendahara DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Blitar Jaya, Enik Nurhayati (kanan) bersama Prof Wahono Hadi Susanto (kanan).

Selain peternakan, Blitar juga memiliki potensi besar di sektor perkebunan. Kakao, kopi, hingga kelapa tumbuh subur di daerah ini. Jika hanya dijual dalam bentuk biji mentah, harga yang diterima petani cenderung rendah. Namun, ketika diolah menjadi bubuk, minuman instan, atau olahan turunan lain, nilai jualnya bisa berlipat.

Sektor perikanan juga tak kalah penting. Banyak desa di Blitar memiliki kolam ikan air tawar dan budidaya lele hingga nila. Selama ini ikan lebih banyak dipasarkan dalam bentuk segar. Padahal, pengolahan menjadi abon, nugget, atau produk beku bisa memperluas pasar hingga ke luar negeri.

“Pengolahan ikan juga sangat cocok di Blitar. Kalau hanya dijual segar, nilainya cepat habis. Kalau diolah, nilai tambahnya besar dan bisa tahan lama,” kata Enik.

Menurut Enik, arah kebijakan pemerintah saat ini sudah tepat. Presiden Prabowo Subianto mendorong hilirisasi sebagai strategi besar pembangunan ekonomi. Bagi petani, program ini bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata.

“Maka menurut saya sangat tepat yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Presiden Prabowo. Hilirisasi itu bisa membuat petani dan pelaku usaha kecil di daerah lebih kuat,” ujar Enik.

Enik menekankan hilirisasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal pendampingan. Petani perlu dukungan pelatihan, akses permodalan, dan sarana produksi agar bisa menghasilkan produk olahan yang memenuhi standar ekspor.

Ke depan, Enik berharap lebih banyak kelompok tani berani masuk ke usaha pengolahan. Dengan begitu, petani tidak lagi bergantung pada harga bahan mentah yang fluktuatif.

“Kami ingin masyarakat Blitar merasakan manfaat langsung. Kalau petani bisa mengolah, pendapatan meningkat, kesejahteraan ikut naik,” tegasnya.

Hilirisasi, menurutnya, adalah jalan keluar bagi petani Blitar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bersaing di pasar global.[]

Sawah Terendam, Petani Lampung Barat Terancam Gagal Panen akibat Banjir Bandang

0
Foto : DPD Tani Merdeka Indonesia
Foto : DPD Tani Merdeka Indonesia

TANIMERDEKA – Hujan deras mengguyur Kabupaten Lampung Barat pada Rabu, 10 September 2025, sejak siang hingga malam hari. Hujan yang terus turun tanpa henti memicu banjir bandang di Kecamatan Suoh dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh.

Air bah merendam permukiman warga, lahan sawah, hingga perkebunan. Sejumlah desa terdampak cukup parah.

Husnan, pengurus Koordinator Kecamatan (Korcam) Tani Merdeka Indonesia Bandar Negeri Suoh
Husnan, pengurus Koordinator Kecamatan (Korcam) Tani Merdeka Indonesia Bandar Negeri Suoh

Di Desa Pekon Banding Agung, Kecamatan Suoh, banjir menerjang Pemangku Gunung Sari. Beberapa rumah warga terendam hingga ke dalam. Bebatuan dan lumpur masuk ke rumah. Empat rumah nyaris roboh. Sejumlah kendaraan ikut terendam, sebagian hanyut terbawa arus deras.

Desa Pekon Tuguratu juga mengalami kerusakan serius. Sekitar 50 hektar sawah siap panen rusak. Sawah mereka dipenuhi batu, lumpur, dan sampah sisa banjir.

Kondisi serupa juga terjadi di Pekon Sukamarga, Ringin Sari, dan Sumberagung. Lahan sawah tergenang karena sungai-sungai kecil di kawasan itu semakin dangkal.

Sungai Sukaraja, Sungai Cibulo, Sungai Ringin Sari, dan Sungai Sumberagung tak sanggup menahan derasnya aliran air.

Di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, ratusan hektar sawah juga ikut terendam. Luapan Sungai Way Haru dan Sungai Semangka merendam areal persawahan hingga ke permukiman. Tanggul Sungai Semangka yang rapuh memperburuk keadaan. Air meluap lebih cepat dan merendam lahan di sekitarnya.

Banjir tidak hanya merusak sawah. Lahan perkebunan juga terdampak. Kebun kakao, kopi, dan kelapa milik warga ikut terendam dan mengalami kerusakan.

Husnan, pengurus Koordinator Kecamatan (Korcam) Tani Merdeka Indonesia Bandar Negeri Suoh, mengatakan petani kehilangan harapan untuk musim panen kali ini.

“Ratusan hektar sawah yang siap panen sekarang rusak. Padi terendam dan penuh batu. Kami rugi besar,” ujar Husnan.

Ia menambahkan, banjir bukan kali pertama terjadi di wilayah itu. Setiap kali hujan deras turun, warga selalu waspada karena aliran sungai sudah tidak normal.

“Kami butuh ekskavator untuk mengeruk sungai. Sungai-sungai di sini semakin dangkal. Kalau tidak segera dinormalisasi, banjir akan terus datang dan merusak sawah, kebun, bahkan rumah warga,” kata Husnan.

Warga berharap pemerintah segera turun tangan. Bantuan berupa alat berat dinilai mendesak untuk menormalisasi alur sungai. Dengan sungai yang lebih dalam dan alur air yang teratur, risiko banjir dapat ditekan.

Menurut Husnan normalisasi sungai bukan hanya untuk menyelamatkan sawah. Upaya itu juga melindungi kebun dan rumah warga dari banjir bandang yang kerap melanda.[]

Wamentan Sudaryono Beberkan Strategi Jaga Harga Beras Stabil

0
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono

TANIMERDEKA – Harga beras harus dijaga tetap stabil agar tidak merugikan produsen maupun konsumen. Jika terlalu murah, petani bisa rugi. Jika terlalu mahal, masyarakat kesulitan membeli.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, kestabilan harga dilihat dari hulu sampai hilir. Pemerintah, kata dia, mengawasi titik keseimbangan harga agar petani tetap sejahtera dan konsumen tidak terbebani.

“Kalau di produsen kan ada namanya HPP (Harga Pembelian Pemerintah) misalnya gabah, jagung. Kita harus jaga harga gabah di sawah harus sesuai dengan HPP supaya menjamin petaninya sejahtera,” ujar Sudaryono, usai membuka seminar nasional mahasiswa pertanian di kantor Kementan, Jakarta, dikutip dari invesstor.id, pada Kamis 11 September 2025.

Pria yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan, HPP gabah ditetapkan Rp 6.500 per kilogram. Jika harga jual gabah sedikit di atasnya, misalnya Rp 6.800 per kilogram, masih bisa diterima pemerintah. Namun, jika naik terlalu tinggi, seperti Rp 8.000 per kilogram, pemerintah wajib turun tangan.

“Semisal harga gabah sudah mencapai Rp 8.000, sudah jelas keliru itu, maka harus diintervensi,” katanya.

Ia menambahkan, intervensi dilakukan agar tercapai keseimbangan antara produsen dan konsumen.

“Bukan kita tidak mau petaninya lebih untung dengan Rp 8.000, bukan. Karena kalau harga gabahnya segitu, maka pasti harga jual berasnya bisa lebih mahal lagi,” tutur Sudaryono.

Sebelumnya, Ombudsman menyoroti pengelolaan beras nasional. Presiden Prabowo diminta menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola pangan. Audit dinilai penting agar peran antarinstansi lebih jelas dan akuntabel.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan, kenaikan harga beras bukan karena stok terbatas. Menurutnya, masalah utama ada di tata kelola yang belum optimal. Ia menilai program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) maupun bantuan pangan belum mampu menekan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Ombudsman memperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp 3 triliun akibat lemahnya tata kelola. Kerugian itu berasal dari mahalnya biaya pengadaan gabah, penyimpanan stok mendekati 4 juta ton, hingga rendahnya penyaluran cadangan beras pemerintah.

“Publik kini menghadapi harga tinggi, kualitas rendah, dan distribusi terbatas. Jika kondisi ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pangan akan runtuh,” ucap Yeka, pada Rabu 3 September 2025 lalu.[]