Beranda blog Halaman 43

Tani Merdeka Pasuruan dan PT Wilmar Gelar Baksos Benih Padi untuk Petani Terdampak Banjir

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Pasuruan Raya bersama PT Wilmar Padi Indonesia kembali menyalurkan bantuan benih padi. Kegiatan bakti sosial berlangsung pada Sabtu, 22 November 2025, sebagai tindak lanjut dari penyaluran sebelumnya pada 16 November 2025 lalu.

Program ini digelar sebagai respons cepat terhadap petani yang terdampak banjir saat masa panen. Langkah tersebut menjadi wujud konsistensi kedua lembaga dalam mendukung pemulihan produktivitas petani di wilayah Pasuruan Raya.

Acara berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Hadir Ketua DPW Tani Merdeka Jawa Timur, Riki Septiadi, Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan Raya, Winaryo Sujoko, perwakilan PT Wilmar Padi Indonesia, serta jajaran pengurus DPD. Kolaborasi ini menunjukkan kekuatan jaringan tani dalam memberikan bantuan secara tepat sasaran.

Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan Raya, Winaryo Sujoko, menjelaskan bantuan benih difokuskan kepada petani di Desa Balang Buntung, Kedung Boto, dan Kedungringin. Ketiga wilayah tersebut mengalami banjir cukup parah pada masa panen.

“Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami turut didampingi Ketua DPW Tani Merdeka Jawa Timur yang memberikan dukungan penuh. Para petani yang terdampak tetap harus memperoleh solusi yang cepat dan tepat, salah satunya melalui bantuan benih ini. Kami akan terus menindaklanjuti agar kebutuhan petani semakin terpenuhi,” ujar Winaryo dalam sambutannya.

Ia menegaskan Tani Merdeka Indonesia akan terus hadir sebagai pendamping sekaligus penyalur solusi bagi petani yang menghadapi kondisi sulit, baik akibat cuaca ekstrem maupun dinamika pertanian lainnya.

Ketua DPW Tani Merdeka Jawa Timur, Riki Septiadi, menambahkan semangat petani harus tetap terjaga meskipun mereka baru saja menghadapi musibah banjir.

“Kami mengimbau seluruh petani untuk tetap melanjutkan aktivitas bertani dan tidak kehilangan semangat. DPW Tani Merdeka juga mendukung penuh program Sekolah Iklim yang akan diselenggarakan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan petani menghadapi variabilitas cuaca,” tegasnya.

Ia berharap kondisi lahan yang sebagian masih tergenang segera pulih sehingga petani bisa memulai musim tanam berikutnya tanpa penundaan berarti.

Perwakilan PT Wilmar Padi Indonesia, Faris, mengapresiasi kemitraan strategis yang telah terbangun dengan Tani Merdeka. Menurutnya, kerja sama ini berperan penting dalam memperkuat rantai produksi padi.

“Kerja sama ini sangat baik, mulai dari bantuan benih, pendampingan, hingga penyerapan panen. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut dan mampu menjangkau lebih banyak petani di berbagai wilayah,” ujar Faris.

Ia menilai kolaborasi antara sektor industri dan organisasi tani mampu memberikan dampak nyata bagi petani, terutama dalam situasi pascabencana.

Melalui kegiatan baksos ini, Tani Merdeka Indonesia dan PT Wilmar Padi Indonesia berharap pemulihan kondisi petani dapat berjalan lebih cepat. Produktivitas pertanian di Pasuruan Raya diharapkan kembali meningkat setelah banjir yang merusak lahan dan hasil panen.

Program ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara organisasi tani dan sektor industri dapat memberikan dampak signifikan bagi keberlanjutan pertanian. Kehadiran bantuan benih di tengah masa sulit menjadi harapan baru bagi petani untuk kembali menanam dan menjaga ketahanan pangan daerah.[]

Besok Pengurus DPW Tani Merdeka Maluku Utara Dilantik, Ini Pesan Don Muzakir

0

TANIMERDEKA – Pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara dijadwalkan berlangsung Sabtu, 22 November 2025. Mislan Syarif ditunjuk sebagai ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara.

Selain itu juga 10 DPD Tani Merdeka Indonesia kabupaten/kota se-Maluku Utara dikukuhkan. Ratusan petani hadir pada pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara.

Kehadiran organisasi petani ini di daerah diharapkan memperkuat program nasional Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas pangan dan memperluas pembinaan sektor produktif.

Tani Merdeka Indonesia tidak hanya bergerak di bidang pertanian. Organisasi ini juga mencakup sektor perikanan, perkebunan, peternakan, hingga pengawasan pertambangan. Mandat nasional yang diemban adalah memperkuat kelompok usaha rakyat sekaligus mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merugikan masyarakat.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan peran organisasi ini penting dalam mendukung program Presiden Prabowo.

“Tani Merdeka Indonesia harus menjadi mata, telinga, dan hidung Presiden Prabowo, melaporkan kebutuhan petani di setiap desa, laporkan bila pihak yang mencoba menggagalkan program Presiden Prabowo di setiap daerah dan desa,” kata Don Muzakir, Jumat, 20 November 2025.

Don Muzakir menekankan pelantikan DPW Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara harus berjalan sukses. Menurutnya, pengurus yang baru dilantik harus segera bekerja, termasuk memantau persoalan irigasi dan mengawasi proyek pemerintah pusat di daerah.

Selain fungsi advokasi, Don Muzakir menekankan pentingnya pembinaan langsung kelompok tani yang ada di setiap desa.

“Kita menjembatani antara petani, nelayan, peternak, dan perkebun dengan pembeli. Jadi tidak hanya advokasi, tapi lebih pada pembinaan,” ujarnya.

Don Muzakir menilai Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan menyeluruh. Banyak desa yang sulit dijangkau pelayanan pemerintah, sehingga kehadiran Tani Merdeka Indonesia diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat desa.

“Wilayah kepulauan ini banyak desa yang sulit dijangkau. Karena itu, pengurus Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara tidak boleh hanya berbasis di Pulau Ternate, tetapi harus turun hingga ke pelosok,” katanya.

Berdasarkan data pemerintah, Maluku Utara memiliki meliki lebih dari 1000 pulau, dan jumlah desa sebanyak 1.198. Don Muzakir menilai angka tersebut menunjukkan betapa luasnya wilayah binaan yang harus digarap.

“Persoalan pertanian itu adanya di desa, bukan di kota. Banyak kelompok tani di desa yang tidak tersentuh karena imbas politik, dari kepala desa, tingkat kabupaten/kota, hingga gubernur. Maka tugas Tani Merdeka adalah memastikan program Presiden Prabowo benar-benar sampai ke masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap kehadiran Tani Merdeka Indonesia di Maluku Utara menjadi pintu bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan pelaku perkebunan. Pendampingan, pembinaan, hingga akses pemasaran produk harus menjadi prioritas.

“Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan pemerintah pusat harus dirasakan rakyat. Setiap program harus sampai ke daerah, dan masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya,” pungkas Don Muzakir[].

Wamentan Sudaryono: Indonesia Mampu Produksi Vaksin Hewan Tanpa Impor

0

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, optimistis Indonesia mampu memproduksi vaksin, serum, dan obat hewan secara mandiri. Pemerintah menggandeng Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) untuk mendukung pengembangan produk farmasi hewan.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai meninjau Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Surabaya, pada Jumat 21 November 2025.

Pusvetma selama ini menjadi pusat produksi serum, vaksin, dan obat-obatan untuk mendukung ketahanan kesehatan hewan, baik unggas maupun ternak seperti domba, sapi, dan babi.

Sudaryono menegaskan sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia sudah memadai.

“Apakah itu antraks, apakah itu flu burung, apakah itu penyakit mulut dan kuku dan lain-lain, kita mampu dan bisa. Secara SDM ada, secara peralatan mampu, ada, bisa. Sehingga ini menambah keyakinan kita bahwa siapa bilang kita tidak mampu dan ternyata kita memang mampu. Bisa,” kata Sudaryono.

Menurut pria yang akrab disapa Mas Dar, sebagian besar vaksin dengan kebutuhan produksi kecil, seperti antraks, sudah dapat dipenuhi oleh Pusvetma. Namun untuk vaksin yang menyasar populasi hewan besar seperti unggas, kapasitas produksi baru mencapai sekitar 30 persen kebutuhan nasional.

Kementerian Pertanian berencana membangun fasilitas produksi vaksin baru pada 2026 mendatang. Tujuannya meningkatkan kapasitas agar Indonesia bisa memenuhi kebutuhan vaksin tanpa impor.

“Supaya secara mandiri kita bisa produksi betul 100% (vaksin) tanpa harus kita impor. Sekali lagi, secara kemampuan orang SDM-nya mampu dan alatnya ada. Sehingga kita bisa, hanya tinggal kita tambah fasilitas, tambah fasilitas produksinya dan beberapa alat mungkin kita tambahkan supaya jumlah yang diproduksi lebih banyak, sehingga betul-betul secara mandiri negara kita tidak perlu lagi impor beberapa vaksin yang penting untuk hewan kita,” jelasnya.

Sudaryono menambahkan, pengembangan vaksin hewan dilakukan melalui kerja sama dengan banyak perguruan tinggi yang memiliki FKH.

“(Menggandeng kampus) FKH, iya dong. Kan ini namanya sains ya. Tentu saja ada kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan dengan banyak kampus ya. Baik di dalam maupun di luar negeri ya tentu saja,” ujarnya.

Ia mengingatkan Indonesia sebagai negara tropis memiliki tantangan besar. Banyak virus dan bakteri berpotensi menyerang hewan, berbeda dengan negara subtropis. Kondisi ini sekaligus menjadi peluang bagi pengembangan vaksin lokal.

“Maka tentu saja ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kementerian Pertanian dalam hal ini PKH Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan untuk secara mandiri bisa memenuhi kebutuhan vaksin, obat-obatan, serum dan segala macamnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan supaya peternakan kita, ternak-ternak kita itu betul-betul sehat, produktif, dan tahan terhadap serangan penyakit atau hama,” pungkasnya.[]

Blora Tancap Gas! Sektor Pertanian Makin Mantap Jadi Andalan Ekonomi Daerah

0
Ilustrasi | Foto: pixabay
Ilustrasi | Foto: pixabay

TANIMERDEKA – Kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Blora, Jawa Tengah terus menunjukkan tren positif. Capaian ini menjadi dasar penyusunan panduan strategis agroindustri 2026–2030.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, Ngaliman, pada Rabu, 19 November 2025.

“Pertanian itu menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Blora. Kita tahu bahwa menarik investor industri ke Blora masih sulit, sehingga sektor pertanian tetap menjadi unggulan,” ujarnya.

Berdasarkan data PDRB, kontribusi sektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan pada 2023 mencapai 21,45 persen. Angka ini naik dari 20,80 persen pada 2022.

Ngaliman menilai capaian tersebut sebagai mandat kuat untuk menjadikan sektor pangan dan pertanian sebagai fondasi utama pengembangan agroindustri.

Ia menegaskan tugas Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan tidak hanya soal produksi. Ketersediaan infrastruktur, terutama irigasi, menjadi bagian penting yang harus dijaga.

“Air adalah kunci utama pertanian. Jika pemerintah tidak konsentrasi pada penyediaan air, peningkatan pendapatan petani tidak akan tercapai,” tegasnya.

Tahun ini, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran cukup besar untuk infrastruktur air. Salah satunya pembangunan embung di Karangjati, Blora, senilai sekitar Rp17 miliar.

“Dulu menyiram tanaman hias saja harus mengambil air dari Rembang atau Cepu. Sekarang tidak lagi karena kita sudah memiliki simpanan air,” tambahnya.

Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan telah menetapkan sejumlah komoditas strategis dalam Rencana Strategis 2025–2029. Komoditas utama adalah padi.

Blora tercatat sebagai salah satu penyumbang produksi padi terbesar di Jawa Tengah. Jagung juga menjadi andalan, terutama di kawasan hutan yang ditanami masyarakat.

Di sektor hortikultura, Blora memiliki produksi bawang merah unggulan di Kecamatan Bogorejo. Produk turunannya, seperti bawang goreng, masih bertahan di pasar lokal. Produksi cabai merah dan rawit juga terus meningkat.

Program pengendalian inflasi melalui pengembangan desa sentra cabai membawa Blora masuk 25 besar inovasi terbaik tingkat nasional.

Sejak akhir 2023, DP4 mengembangkan program Gerbang Blora (Gerakan Pengembangan Buah Lokal Nusantara). Program ini mendorong masyarakat menanam buah tahunan, khususnya di wilayah Blora Utara yang beriklim kering.

“Alhamdulillah Perhutani turut membantu penyediaan bibit buah. Ini sangat mendukung pengembangan komoditas buah lokal,” pungkas Ngaliman.[]

Panduan Kerja AKPSI Diluncurkan, Kementan Dorong Tata Kelola Sawit Daerah

0

TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menyambut baik peluncuran Panduan Program Kerja Lima Tahun Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2025–2030.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola perkebunan sawit.

Panduan mencakup penguatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan petani, dan pengembangan hilirisasi berbasis potensi lokal.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, mengatakan sawit sebagai komoditas strategis yang menyerap jutaan tenaga kerja dan menopang ekonomi di banyak daerah.

“Panduan ini menunjukkan komitmen kuat daerah dalam membangun sektor sawit yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Kementan mengapresiasi inisiatif AKPSI yang sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat posisi petani, memastikan keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global,” ujar Roni.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaat ekonomi sawit dirasakan lebih merata. Panduan ini juga disebut sebagai langkah penting dalam harmonisasi kebijakan pembangunan sawit berkelanjutan.

“Penguatan kelembagaan petani, percepatan sertifikasi ISPO, serta peningkatan replanting atau PSR menjadi fokus bersama. Dengan panduan ini, kami optimistis daerah semakin siap menjalankan tata kelola sawit yang modern dan mendukung hilirisasi sesuai potensi lokal,” tambahnya.

Panduan AKPSI mencakup enam bidang strategis. Di antaranya advokasi kebijakan publik, penguatan ekonomi daerah dan hilirisasi, pemberdayaan petani, tata kelola lingkungan, perluasan kemitraan dan diplomasi sawit, serta komunikasi publik berbasis data.

Implementasi dilakukan bertahap selama lima tahun. Tahapan dimulai dari konsolidasi internal hingga penyusunan laporan capaian nasional.

Kementerian Pertanian berharap panduan ini menjadi acuan bersama dalam memperkuat industri sawit dari hulu hingga hilir.

“Kementan siap berkolaborasi dan memastikan bahwa daerah penghasil sawit mendapatkan dukungan penuh untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” kata Roni.

Dengan panduan tersebut, AKPSI diharapkan dapat memainkan peran lebih strategis dalam pembangunan perkebunan sawit yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai arah kebijakan nasional.

 

Petani Tebu Mojokerto Sampaikan Aspirasi, Pemerintah Dorong Swasembada Gula

0

TANIMERDEKA – Para petani tebu di Mojokerto Raya menyampaikan aspirasi pada audiensi dengan Staf Ahli Kementerian Pertanian RI, Mujiburohman.

Pertemuan itu berlangsung pada Rabu, 19 November 2024, di salah satu warung kecil di Desa Bening, Kecamatan Gondang, Jawa Timur.

Audiensi dihadiri jajaran pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Mojokerto Raya, suasana pertemuan berlangsung santai, namun membahas isu strategis.

Fokus utama diskusi mencakup swasembada gula dan hilirisasi hasil pertanian tebu. Mujiburohman menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan kemandirian gula konsumsi sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional.

“Kita dulu pernah subur di gula. Ironisnya, kita sering impor. Bahkan kemarin itu gulanya petani tidak terserap karena kebanjiran gula impor,” ujar Mujiburohman.

Ia menekankan pentingnya peningkatan produktivitas tebu lokal agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi tanpa bergantung pada impor.

Program yang dibahas mencakup pembukaan lahan baru seluas 200 hektare, pengembangan pemeliharaan tanaman tebu pascapanen, serta hilirisasi hasil tebu. Salah satu bentuk hilirisasi yang disinggung adalah pengembangan bioetanol dari limbah tebu, meskipun kewenangannya berada di Kementerian ESDM.

Dalam sesi dialog, petani menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak. Mereka menyoroti keterbatasan alat dan mekanisasi pertanian. Permintaan Alsintan untuk panen tebu menjadi salah satu poin utama.

Petani juga mengeluhkan akses terhadap bibit dan lahan. Dinas Pertanian menyampaikan bahwa pengajuan program dapat difasilitasi melalui kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan), dengan batas maksimal lima hektare dan jaminan bibit bersertifikat.

Terkait pupuk subsidi, petani diarahkan untuk menghubungi balai desa guna memperoleh informasi tentang gapoktan. Selanjutnya, penyuluh pertanian lapangan (PPL) akan membantu proses pengajuan.

Sementara itu Ketua Tani Merdeka Indonesia Mojokerto Raya, Gus Hari, mengapresiasi kunjungan dan keterbukaan dialog ini.

“Kami sangat berterima kasih atas kedatangan staf ahli kementerian. Bincang santai di Mojokerto ini diharapkan bisa membawa perubahan lebih baik kepada petani di Mojokerto Raya ini,” ujar Gus Hari.

Ia menambahkan keberhasilan program sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antara kelompok tani, anggotanya, dan petugas penyuluh.[]

Kementan dan Korea Selatan Perkuat Kerjasama Percepatan Pertanian Modern

0

TANIMERDEKA – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengatakan penguatan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan menjadi penting dalam mendorong transformasi pertanian.

Menurutnya kemitraan kedua negara memberi pijakan bagi peningkatan kapasitas teknologi dan perluasan adopsi smart farming di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan pada penutupan Proyek K-Smart Farm di kantor pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Acara dihadiri delegasi senior dari MAFRA Korea, pimpinan EPIS, dan perwakilan Kedutaan Besar Korea.

“Penutupan proyek ini bukanlah akhir, melainkan fondasi bagi kerja sama lanjutan dalam smart farming, transformasi digital, dan peningkatan kapasitas SDM pertanian,” ujar Idha.

Delegasi Indonesia terdiri atas jajaran pimpinan Kementan, termasuk Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretaris Badan, dan pejabat unit pelatihan. Mereka menyampaikan apresiasi atas kontribusi teknologi dan pendampingan Korea selama tiga tahun terakhir.

Kolaborasi tersebut menghasilkan 24 smart greenhouse di BBPP Ketindan dan Polbangtan Bogor. Fasilitas dilengkapi sistem irigasi otomatis, pengendalian iklim terintegrasi, dan pemantauan berbasis IoT. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat kapasitas pendidikan pertanian.

Idha merinci nilai hibah proyek sebesar 4,71 juta dolar AS atau sekitar Rp 70,6 miliar. Ia menyebut investasi tersebut sebagai bukti komitmen Pemerintah Korea dalam mendukung modernisasi pertanian di Indonesia.

Pada tahap implementasi, petani milenial dan staf teknis Indonesia mengikuti pelatihan operasional smart farming bersama tim Korea. Pendampingan ini mempercepat transisi menuju kemandirian teknologi. Sebagian peserta bahkan mengembangkan prototipe smart greenhouse berbiaya rendah dengan bahan lokal melalui pendekatan amati–tiru–modifikasi.

Idha menjelaskan bahwa pengembangan Smart Farming Innovation Valley akan menjadi agenda lanjutan. Fase pilot dijalankan pada 2025–2026, dilanjutkan difusi nasional hingga 2029, dan pembangunan Smart Farm Hub pada 2030.

Program ini diharapkan memperluas dampak inovasi pertanian ke berbagai daerah dan memperkuat ekosistem teknologi yang mendukung regenerasi petani.[]

Sektor Pangan Bisa Ciptakan Lapangan Kerja di Kaltara, Jufri Budiman: Pemuda Harus Ambil Peluang

0
Jufri Budiman Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Utara
Jufri Budiman Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Utara

TANIMERDEKA – Provinsi Kalimantan Utara memiliki karakter geografis yang beragam. Kota Tarakan dikelilingi laut dengan hasil tangkapan yang melimpah. Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung, dan Malinau memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan.

Sektor pangan dinilai sebagai peluang strategis untuk menciptakan lapangan kerja mandiri, potensi ini penting untuk menjawab tantangan regenerasi petani dan kemandirian ekonomi lokal.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, mengatakan peran pemuda harus menjadi fokus utama dalam pengembangan sektor pangan.

“Ada banyak manfaat jika dikembangkan, para pemuda yang harus difokuskan sehingga regenerasi dapat terjadi, bila perlu kita buat dulu uji petiknya dari daerah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Barat, pengembangannya sudah mengarah ke sana,” kata Jufri Budiman yang juga Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Ia menilai dukungan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan. Stimulan khusus bagi pemuda harus disiapkan agar mereka tertarik masuk ke sektor pertanian dan peternakan.

Jufri menambahkan dukungan dari Pemprov Kaltara harus terintegrasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ia menekankan pentingnya pelibatan sektor swasta dalam proses pendampingan dan pengawasan program.

“Pangan ini penting, ini yang kita makan setiap hari. Jadi ini barang mainnya harus keroyokan, dan tetap juga pada ujung-ujungnya ketahanan pangan kita bisa mandiri sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” pungkas pria yang akrab disapa JB.

Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang berpihak pada petani muda. Pengembangan model uji petik dari daerah lain bisa menjadi rujukan awal untuk menyesuaikan pendekatan dengan kondisi lokal Kalimantan Utara.[]

Jelang Gebyar Tani Merdeka 2025 di Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Serukan Soliditas Petani

0
Ahmad Luthfi Ketua Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Jawa Tengah
Ahmad Luthfi Ketua Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Jawa Tengah

TANIMERDEKA – Gebyar Tani Merdeka 2025 digelar di GOR Jati Diri, Semarang, Jawa Tengah, pada 28–30 November 2025 mendatang. Kegiatan ini menjadi agenda nasional pertama Tani Merdeka Indonesia yang dipusatkan di Jawa Tengah.

Ketua Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyerukan pentingnya menjaga kebersamaan dan rasa saling memiliki di antara seluruh elemen organisasi.

“Tani Merdeka adalah gerakan besar yang lahir dari semangat kebersamaan. Saya mengajak seluruh jajaran, relawan, dan keluarga besar Tani Merdeka Jawa Tengah untuk menjaga soliditas dan saling memiliki satu sama lain. Kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan kita dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Mari kita sukseskan Gebyar Tani Merdeka 2025 sebagai bukti bahwa Jawa Tengah adalah episentrum gerakan pertanian modern dan mandiri,” kata Ahmad Luthfi yang juga Gubernur Jawa Tengah.

Gebyar ini dirancang sebagai ruang temu antara petani, akademisi, praktisi agrikultur, dan pemangku kepentingan. Tujuannya mendorong inovasi dan memperkuat ekonomi desa melalui pertanian.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah, Wawan Pramono, menyatakan siap menyukseskan acara Gebyar Tani Merdeka 2025. Agenda nasional ini pertama kali dilakukan oleh Tani Merdeka Indonesia.

Maka kata pria yang akrab disapa Wawan ini harus sukses, sebab ini Gebyar Tani Merdeka ini menjadi agenda tahunan Tani Merdeka Indonesia yang bakal digelar di berbagai provinsi di Indonesia.

“DPW Tani Merdeka Jawa Tengah siap all out menyukseskan acara ini. Kami telah menyiapkan rangkaian kegiatan yang edukatif, inspiratif, dan memberdayakan petani dari hulu hingga hilir. Saya mengajak semua DPD, relawan, dan simpul jaringan Tani Merdeka se-Jawa Tengah untuk hadir, terlibat, dan memastikan acara Gebyar Tani Merdeka 2025 menjadi sejarah baru kebangkitan pertanian rakyat,” ujar Wawan.

“Gebyar Tani Merdeka 2025 bukan hanya acara, tetapi pergerakan kolektif untuk menunjukkan kapasitas petani Jawa Tengah sebagai motor pembangunan daerah. Kami mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, komunitas tani, mitra, akademisi, dan relawan, untuk memberikan dukungan penuh. Inilah momentum kita menampilkan kekuatan nyata petani Jawa Tengah,” tambah Humas DPW Tani Merdeka Jawa Tengah, Boestanoel Arifin.

Rangkaian kegiatan akan melibatkan berbagai unsur, termasuk pameran hasil pertanian, diskusi kebijakan pangan, serta pelatihan teknologi budidaya. Panitia menyebut acara ini terbuka untuk publik dan diharapkan menjadi ruang konsolidasi gerakan tani di tingkat provinsi.[]

50 Hektare Lahan Disiapkan untuk Demplot Pertanian di Aceh Tamiang

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang berkoordinasi dengan Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan setempat, Rabu, 19 November 2025. Koordinasi dilakukan sebagai tindak lanjut kerja sama antara DPW Tani Merdeka Aceh dan PT Bio Energy Medan.

Dalam kerja sama tersebut, PT Bio Energy Medan memberikan kuota awal seluas 50 hektare untuk program demplot lahan sawah di Aceh Tamiang.

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian melalui uji tanah, penerapan teknologi, dan model budidaya yang lebih efisien.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang, M. Prawira Haji, menyampaikan bahwa pelaksanaan tahap awal akan dimulai dengan survei lapangan dan pengambilan sampel tanah.

“Untuk tahap awal ini kita diberikan kuota mengajukan sebanyak 50 hektare lahan sawah yang akan didemplot. Awalnya kita akan turun ke lapangan bersama Dinas Pertanian dan mengambil sampel tanah untuk uji lab guna melihat kualitas kesuburan tanah,” ujar Prawira Haji.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan, Irwan Hadi, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai program ini membuka peluang peningkatan produksi dan menjembatani kebutuhan petani.

“Pada dasarnya kami sangat mendukung maksud baik dari teman-teman Tani Merdeka Aceh Tamiang yang sudah menjembatani kebutuhan petani, termasuk dengan upaya menghadirkan PT. Bio Energy Rimba. Untuk rencana program demplot, kami menyarankan agar diprioritaskan lahan-lahan ekstrem di wilayah pesisir, di mana produksi padi masih rendah dan hanya panen sekali setahun,” jelasnya.

Program demplot ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara petani, organisasi tani, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Pelaksanaan di lapangan akan menjadi tolok ukur efektivitas pendekatan teknologi dan pengelolaan lahan dalam meningkatkan hasil pertanian di Aceh Tamiang.