TANIMERDEKA – Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satu kritikan dari Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yudi Setia Kurniawan, yang menyebutkan langkah Dedi Mulyadi sebagai bentuk pembangkangan terhadap kebijakan nasional yang sedang diperjuangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo Subianto sedang gencar memperjuangkan masa depan anak-anak dengan program MBG agar IQ mereka meningkat. Justru gubernur malah bicara soal penghentian. Ini jelas melawan arah kebijakan nasional,” kata Yudi, pada Senin 29 September 2025.
Yudi menilai, pernyataan Dedi Mulyadi tidak pantas disampaikan di tengah semangat pemerintah pusat menghadirkan gizi layak bagi generasi muda Indonesia.
Ia menyebutkan sikap gubernur sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kebutuhan rakyat, terutama petani dan anak-anak sekolah.
“Dapur MBG itu bisa jadi offtaker hasil panen petani lokal. Kalau programnya distop, petani ikut terdampak. Kami sudah berharap banyak. Ini bukan sekadar urusan dapur, ini soal masa depan,” ujarnya.
Yudi juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG memang belum sempurna, namun bukan berarti harus dihentikan. Ia menyarankan evaluasi teknis dan perbaikan sistem, bukan pembatalan program.
“Evaluasi itu perlu, tapi bukan berarti programnya dimatikan. Memangnya dia siapa? Raja? Kan ada presiden,” tegas Yudi.
Ia bahkan menyindir gaya komunikasi Dedi Mulyadi yang dinilai lebih mencari panggung ketimbang solusi.
“Kasus keracunan jangan dijadikan alasan untuk stop total. Sudahlah KDM, jangan cari panggung. Hidup ini tidak seindah konten,” ucapnya.
Kritik ini menjadi sorotan karena Dedi Mulyadi merupakan gubernur yang diusung oleh koalisi besar dalam Pilkada Jawa Barat 2024 lalu. Ia didukung oleh Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI, lima partai yang juga menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo.
Langkah Dedi yang berseberangan dengan program MBG dinilai kontradiktif dengan semangat koalisi nasional.
“Kalau sudah diusung oleh partai-partai pendukung presiden, mestinya satu arah. Jangan bikin gaduh. Petani dan anak-anak sekolah bukan alat politik,” kata Yudi.
Tani Merdeka Indonesia menegaskan mendukung penuh terhadap kebijakan MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Yudi berharap pemerintah pusat segera turun tangan melakukan evaluasi teknis agar pelaksanaan MBG di daerah berjalan lebih aman, sehat, dan tepat sasaran.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengusulkan penghentian sementara MBG. Ia juga berencana membentuk tim khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan program, termasuk kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan di sekolah.
“Evaluasinya satu dihentikan (sementara), yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera ditempuh,” ujar Dedi seusai rapat evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor.
Dedi juga menyebutkan akan membentuk tim khusus untuk mencicipi makanan MBG, menerima aduan dari kabupaten/kota, dan menindak dapur penyedia makanan yang tidak sesuai standar.[]
