Beranda blog Halaman 38

Kementan Bentuk 33 Balai Besar Modernisasi Pertanian, Ini Tujuannya

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 provinsi. Balai besar ini bertugas memperkuat pendampingan teknologi pertanian daerah untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Pembentukan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025. Seluruh balai berada di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).

Kepala BRMP Kementan, Fadjry Djufry, menjelaskan balai besar merupakan peningkatan status dari balai penerapan yang sebelumnya sudah ada di daerah.

“Dengan peningkatan status ini, koordinasi antara pusat dan daerah diharapkan semakin kuat, terutama dalam memperluas program dan kebijakan Kementerian Pertanian hingga ke tingkat lapangan,” kata Fadjry.

Balai besar memiliki tugas melakukan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, serta penerapan paket teknologi pertanian spesifik lokasi.

Balai besar juga melaksanakan produksi benih dan bibit sumber unggul tersertifikasi. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

“Balai besar ini hadir untuk memastikan ketersediaan benih dan bibit sumber bermutu sebagai fondasi peningkatan produktivitas pertanian di daerah,” ujarnya.

Fadjry menambahkan keberadaan balai besar di setiap provinsi diharapkan mampu memfasilitasi program pembangunan pertanian sekaligus meningkatkan kapasitas petani dan pelaku usaha.

Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya modernisasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

“Kita tidak boleh setengah-setengah dalam meningkatkan produksi pangan. Semua harus berbasis inovasi dan teknologi agar produktivitas naik dan biaya produksi turun,” kata Andi Amran.

Pemerintah menargetkan percepatan modernisasi pertanian melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi unggul, dan mekanisasi. Tujuannya mewujudkan pertanian yang produktif, efisien, dan berdaya saing.

Petani di sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan akses teknologi dan benih unggul. Kehadiran balai besar di setiap provinsi diharapkan menjadi solusi nyata agar inovasi pertanian bisa langsung diterapkan di lapangan. []

DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah Gelar Pelatihan Bioteknologi, Ini yang Dibahas

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Tengah menggelar konsolidasi dan pelatihan bioteknologi di Hotel C.3 Ungaran, pada Minggu 4 Januari 2026.

Kegiatan diikuti pengurus DPD, Korcam, kordes, serta kelompok tani dari wilayah eks Karesidenan Semarang, meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kendal, dan Grobogan.

Acara dihadiri Ketua DPW Tani Merdeka Jawa Tengah, Wawan Pramono, Dewan Pembina Sri Hartini, serta Koordinator Wilayah Jawa Tengah eks Karesidenan Semarang, Beny.

Beny mengatakan pentingnya penguatan organisasi hingga ke tingkat desa. Menurutnya, pengurus Tani Merdeka harus mampu bersinergi dengan pemerintah dan pihak terkait demi memperjuangkan kepentingan petani.

“Pengurus harus mampu membangun sinergi yang baik dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, struktur organisasi Tani Merdeka Indonesia harus terbentuk hingga ke desa agar tetap eksis dan benar-benar berkembang di akar rumput,” tegas Beny.

Beny juga mengatakan pentingnya hilirisasi pertanian sebagai strategi peningkatan kesejahteraan petani. Hilirisasi harus dijalankan dengan skala prioritas, menyesuaikan jenis tanaman dengan karakteristik dan potensi daerah.

“Hilirisasi harus tepat sasaran. Komoditas yang dikembangkan harus sesuai dengan kondisi wilayah setempat agar produktivitas meningkat dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh petani,” tambahnya.

Konsolidasi menjadi ruang dialog antara pengurus dan petani. Isu yang dibahas mencakup produksi, distribusi hasil panen, akses pasar, hingga permodalan. Peserta menilai penguatan organisasi petani penting agar suara petani lebih terkoordinasi dan memiliki daya tawar dalam kebijakan pertanian.

Sementara itu Wawan Pramono Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam ketahanan pangan dan ekonomi rakyat 2026. Sinergi yang dibangun diharapkan melahirkan program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan petani, khususnya di desa.

Dengan semangat kebersamaan, DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Tengah optimistis hilirisasi berbasis potensi lokal dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Langkah ini diyakini mampu mendorong kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Tani Merdeka Indonesia Salurkan Alquran ke Masjid dan Dayah Terdampak Banjir di Aceh Utara

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh bersama DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh menyalurkan bantuan Alquran ke sejumlah masjid dan dayah yang terdampak banjir dan longsor.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, didampingi pengurus DPD Kabupaten Aceh, mengunjungi langsung lokasi penyaluran.

Baik, berikut kutipan langsung dari Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, yang bisa ditulis dalam gaya berita:

“Sejak awal musibah banjir, Tani Merdeka Indonesia sudah menyalurkan bantuan masa darurat. Hingga saat ini kami tetap hadir menyalurkan bantuan, termasuk Alquran ke masjid dan dayah yang terdampak. Ini bentuk kepedulian agar masyarakat tetap bisa beribadah dan anak-anak tetap belajar agama meski dalam kondisi sulit,” ujar Cut Muhammad.

Menurut Cut Muhammad, bantuan ini bentuk kepedulian Tani Merdeka Indonesia terhadap masyarakat yang terdampak.

Sejak awal musibah banjir, Tani Merdeka Indonesia sudah menyalurkan bantuan masa darurat. Hingga kini, bantuan terus diberikan kepada warga di Aceh.

Penyaluran Alquran dilakukan setelah sebelumnya Tani Merdeka Indonesia menyalurkan logistik darurat berupa pangan dan kebutuhan pokok. Kehadiran bantuan ini diharapkan memperkuat semangat warga yang masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana.

Masjid dan dayah yang menerima bantuan sempat terendam banjir. Sebagian kitab suci rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kehadiran Alquran baru memberi harapan agar kegiatan ibadah dan pendidikan agama tetap berjalan.

Banjir dan longsor akhir 2025 merusak ratusan rumah, fasilitas umum, serta lembaga pendidikan di Aceh. Sejumlah dayah masih digunakan sebagai lokasi pengungsian. Relawan Tani Merdeka bersama masyarakat membersihkan ruang belajar agar bisa kembali digunakan.[]

Pemerintah Siapkan Pemulihan Ternak dan Sawah Pascabencana Sumatera

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan negara hadir menangani ternak terdampak bencana di Sumatra. Pendataan menyeluruh dilakukan sebagai langkah awal pemulihan berkelanjutan bagi peternak setempat.

Kementerian Pertanian mengidentifikasi seluruh jenis ternak terdampak, meliputi ayam, sapi, dan kambing. Tujuannya memastikan bantuan sesuai kondisi lapangan serta mencegah kerugian lebih besar.

“Kita identifikasi semua, ternak ayam, sapi, kambing, kita identifikasi. Ya, kita kan dari sisi peternakan, kita juga ada program yang nanti kita bantu setelah pemulihan, namanya pemulihan pascabencana gitu,” kata Sudaryono yang juga Ketua Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia.

Sudaryono menyampaikan pendataan masih berlangsung. Penyaluran bantuan dilakukan setelah tahap kedaruratan selesai.

“Kalau sekarang ini kan masih kedaruratan jadi orang masih butuh bantuan (kedaruratan seperti logistik dan lainnya),” ujarnya.

Saat ini penanganan difokuskan pada kebutuhan dasar warga terdampak. Bantuan logistik menjadi prioritas sebelum masuk ke fase pemulihan.

Pada tahap pemulihan, Kementerian Pertanian menyiapkan program bantuan, termasuk “Ayam Merah Putih” bagi peternak yang kehilangan usaha akibat bencana.

“Pada pemulihan pascabencana, salah satu yang ada (program) Ayam Merah Putih. Negara kita mampu, anggaran ada. Jadi rakyat yang terdampak, kedaruratannya dibereskan,” ucapnya.

“Nah pemulihan pascabencana nanti siapa yang kemudian merasa hancur, misalnya peternakan yang hancur kita perbaiki, kita kasih bantuan peternakan,” tambah Sudaryono.

Selain peternakan, pemerintah berkomitmen memulihkan sektor pertanian. Sawah rusak akan diperbaiki, termasuk pencetakan sawah baru bagi petani terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian Pertanian mencatat sekitar 70 ribu hektare lahan pertanian terdampak bencana. Dari jumlah itu, 11 ribu hektare mengalami puso akibat kerusakan berat.

Pemulihan sawah dilakukan bertahap seiring pembersihan dan rehabilitasi wilayah. Pendataan rinci terhadap kondisi lahan rusak dimulai awal Januari 2026.

Sudaryono menambahkan komitmen negara tidak hanya pada sektor pangan. Pemulihan kehidupan masyarakat juga mencakup pembangunan kembali rumah warga yang hancur.

“Yang sawahnya hancur kita cetakan sawah. Jadi negara komit untuk itu. Termasuk rumah yang hancur, itu kemudian juga akan dibangunkan rumah,” kata Sudaryono.[]

Tani Merdeka Indonesia Gelar Pembersihan dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Aceh Tamiang

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pembersihan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi korban banjir digelar di lokasi Sekolah TK belakang Posko Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Relawan ASN Aceh dan RSUD Sigli.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang, M. Prawira Haji, mengatakan komitmen organisasi dalam mendampingi masyarakat terdampak.

“Alhamdulillah pembersihan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi korban banjir lokasi Sekolah TK belakang Posko Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang berkolaborasi dengan Relawan ASN Aceh dan RSUD Sigli,” kata M. Prawira Haji, pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Ia menegaskan Tani Merdeka Indonesia terus bergerak membantu masyarakat.

“Tani Merdeka Indonesia terus bergerak membantu masyarakat korban banjir di Aceh Tamiang berkolaborasi dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah,” ujarnya.

Kegiatan ini bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Relawan ASN Aceh dan tenaga medis RSUD Sigli turun langsung memberikan layanan kesehatan. Warga memanfaatkan pemeriksaan gratis untuk memastikan kondisi tubuh tetap terjaga setelah banjir.

Selain pemeriksaan kesehatan, relawan bersama warga membersihkan ruang kelas TK yang sebelumnya terendam lumpur. Pembersihan dilakukan agar sekolah bisa kembali digunakan anak-anak.

Banjir besar yang melanda Aceh Tamiang sejak akhir Desember 2025 merendam ratusan rumah dan fasilitas umum. Sejumlah rumah dan sekolah masih dipenuhi lumpur dan material kayu. Kehadiran relawan dan organisasi masyarakat mempercepat proses pemulihan.

Warga menyambut baik kegiatan ini. Mereka berharap dukungan serupa terus berlanjut hingga seluruh fasilitas pendidikan dan kesehatan kembali normal.

Kolaborasi Tani Merdeka Indonesia dengan ASN dan RSUD Sigli kerja bersama yang sangat baik dalam penanganan bencana. Kehadiran layanan kesehatan gratis dan pembersihan sekolah menjadi langkah nyata agar masyarakat bisa segera bangkit.[]

Kementan Siapkan Pemulihan Sawah dan Peternakan Pascabencana di Aceh

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono

TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian menyiapkan langkah strategis untuk memulihkan lahan sawah dan sektor peternakan yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan hal itu saat melepas bantuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk korban bencana.

Sudaryono menjelaskan, berdasarkan pendataan sementara, sekitar 70 ribu hektare lahan pertanian terdampak bencana. Dari jumlah itu, 11 ribu hektare mengalami puso akibat kerusakan berat.

“Lahan yang mengalami puso ini sudah tidak berbentuk sawah lagi. Kementan akan melakukan perbaikan melalui program cetak sawah, termasuk penyediaan benih dan alat mesin pertanian agar lahan bisa kembali produktif,” kata Sudaryono yang juga Ketua Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia.

Pemulihan dilakukan bertahap seiring proses pembersihan dan rehabilitasi wilayah terdampak. Pendataan rinci terhadap kondisi lahan rusak akan dimulai awal Januari 2026.

Lahan yang tidak mengalami gagal panen, seperti hanya terendam banjir sementara atau terganggu distribusi, akan mendapat pendampingan. Kementan menargetkan aktivitas produksi bisa kembali berjalan normal.

Kementan juga menyiapkan program pemulihan sektor peternakan.

“Kita identifikasi semua, ternak ayam, sapi, kambing. Kita juga ada program yang nanti kita bantu setelah pemulihan, namanya pemulihan pascabencana, termasuk bantuan ternak, pakan, dan sarana pendukung lainnya agar usaha peternakan masyarakat bisa bangkit kembali,” jelas Sudaryono.

Sudaryono menegaskan penanganan sektor pertanian pascabencana bagian dari komitmen negara melindungi sumber penghidupan petani dan peternak.

“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada masa darurat harus berjalan, tetapi negara juga harus memastikan lahan dan usaha pertanian bisa segera pulih agar petani dan peternak dapat kembali berproduksi,” tegasnya.

Sudaryono menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan bencana.

“Pemulihan pertanian tidak bisa dilakukan sendiri. Kementerian Pertanian akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta organisasi petani seperti HKTI agar perbaikan sawah dan peternakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Melalui langkah-langkah tersebut, Wamentan berharap pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana di Sumatra berjalan optimal. Ia menekankan pemulihan ini penting untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional.

Bencana banjir dan longsor di Sumatra sejak Desember 2025 telah merusak ribuan rumah, lahan pertanian, dan usaha peternakan. Ribuan keluarga masih bertahan di lokasi pengungsian. Kehadiran program pemulihan diharapkan memberi kepastian agar petani dan peternak bisa segera bangkit.

Swasembada Pangan Tani Merdeka Aceh Besar Tanam Jagung 100 Hektare

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Besar melaksanakan kegiatan tanam jagung seluas 100 hektare pada lahan milik Kelompok Tani Hasil Bumi Seulawah.

Lokasi kegiatan berada di Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Penanaman dilakukan bersama Dinas Pertanian Aceh Besar, Danramil Lembah Seulawah, Kapolsek Lembah Seulawah, BPP Lembah Seulawah, keuchik, serta pengurus kelompok tani. Benih jagung ditanam di beberapa titik lahan yang telah disiapkan.

Program tanam jagung 100 hektare digagas Tani Merdeka Indonesia sebagai bagian dari upaya mendukung kebijakan pangan Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan dihadiri Pelaksana Tugas Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Besar, Tgk Bahagia, bersama pengurus. Turut hadir Dinas Pertanian Aceh Besar, Sri Novita, Ketua DPK Tani Merdeka Kecamatan Lembah Seulawah, Keuchik Baihaqi, Kapten Arm Darmawan dari Danramil Lembah Seulawah, Pak Tri dari Kapolsek Lembah Seulawah, Miswar Sekcam Lembah Seulawah, serta pengurus Poktan Hasil Bumi Seulawah.

“Ucapan Terima Kasih Kami Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Wamentan RI Sudaryono, Komandan Don Muzakkir, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh Cut Muhammad, serta Sekjend DPW Aceh Nabhani, S.Ikom (Pak Bhen) yang sudah membina serta mendukung program tanam jagung ini,” ujar Tgk Bahagia.

Tgk Bahagia mengakui perlu kerja keras dari seluruh jajaran, baik pemerintah daerah, Dinas Pertanian, BPP, keuchik, maupun unsur terkait untuk menyamakan data pertanian agar hasil maksimal.

“Kita harus terus kerja cerdas, kemudian bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh Pihak Terkait agar Program Ketehanaan Pangan Bapak Presiden Prabowo ini bisa tercapai,” katanya.

Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Besar juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian RI melalui Wamentan Sudaryono atas bantuan benih kepada kelompok tani binaan. Bantuan itu mendukung keberhasilan program tanam jagung tahun ini.

Penanaman jagung dilakukan di tengah upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh. Kehadiran program ini memberi harapan baru bagi petani untuk kembali berproduksi dan menjaga ketahanan pangan daerah.[]

Fokus Tangani Bencana, Pemerintah Tunda Umumkan Swasembada Beras dan Jagung

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pengumuman swasembada beras dan jagung diundur. Presiden Prabowo Subianto masih memusatkan perhatian pada penanganan kedaruratan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sudaryono menyampaikan penjelasan itu seusai pelepasan bantuan kemanusiaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahap II senilai Rp2,4 miliar untuk Sumatra, di Jakarta

Agenda pengumuman tidak dilakukan pada malam 31 Desember 2025 karena pemerintah masih fokus pada penanganan dampak banjir dan longsor.

“Kalau nggak salah diundur tanggal berapa gitu, nggak tanggal 31 (Desember 2025 malam), ini sekarang kita lagi fokus (atasi bencana Sumatra), Pak Presiden dan kita semua lagi fokus kedaruratan (bencana Sumatra), Jadi nggak ada pengumuman di 31 (Desember 2025) malam,” kata Sudaryono.

Penundaan pengumuman tidak menghapus pencatatan capaian swasembada. Sudaryono menegaskan pencapaian tetap dicatat menjelang akhir 2025. Catatan itu menandai satu tahun tanpa impor beras dan jagung.

“Tapi kan catatan 31 (Desember 2025) malam itu menjadi penting, kan gitu, Kenapa? Karena swasembada 2025 itu kan dicatat, kalau tanggal 31 (Desember 2025) atau menjelang tanggal 1 (Januari 2026). Kemudian tidak ada lagi impor beras, nah itu menjadi penting,” ujarnya.

Pencatatan mencakup beras dan jagung sebagai komoditas utama pangan nasional. Produksi kedua komoditas diperkuat melalui kebijakan hulu dan penguatan sektor pertanian di sentra produksi.

“Tapi bahwa pengumumannya itu, lagi kita pertimbangkan karena lagi kedaruratan (bencana Sumatra), tapi secara pencatatan kita lakukan swasembada beras dan jagung,” katanya pula.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapan pemerintah mengumumkan swasembada beras dan jagung pada 31 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Target itu disusun sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.

“Insya Allah kita berdoa, kita bisa umumkan swasembada nanti. Di tanggal 31 Desember jam 12.00 kita umumkan bahwa Indonesia swasembada,” kata Amran saat pelepasan bantuan kemanusiaan 207 truk logistik untuk wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra, di Jakarta, pada Kamis 4 Desember 2025.

Perkembangan terbaru disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/12/2025). Stok beras nasional tercatat 3,39 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Produksi padi nasional juga melonjak tajam. Data Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik mencatat proyeksi produksi beras Januari–Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton. Angka itu naik 13,54 persen dibanding 2024 yang berada di kisaran 30 juta ton. Target 2025 ditetapkan 32 juta ton, namun realisasi melampaui sasaran.

Penundaan pengumuman swasembada dilakukan di tengah situasi darurat. Ribuan warga di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih bertahan di pengungsian. Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah pemulihan masyarakat terdampak bencana.[]

Kementan Pastikan Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi 2026

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian memastikan petani dapat menebus pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 sejak Kamis 1 Januari 2026 pukul 00.00 WIB.

Kepastian itu menyusul penandatanganan Kontrak Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2026 oleh Kementerian Pertanian bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Pupuk Indonesia (Persero).

Direktur Pupuk Kementan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, Jekvy Hendra, menegaskan seluruh tahapan strategis rampung sebelum tutup tahun.

“Tepat pada pukul 18.18 WIB pada tanggal 29 Desember 2025, seluruh tahapan strategis pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi telah diselesaikan,” katanya dalam keterangan resmi.

“Ini menjadi penanda bahwa alokasi pupuk bersubsidi dapat langsung ditindaklanjuti dan pupuk bersubsidi sah untuk ditebus mulai 1 Januari 2026 pukul 00.00 WIB.”

Jekvy menegaskan tidak ada perubahan mekanisme penebusan. Petani dengan lahan maksimal 2 hektare dan terdaftar dalam sistem e-RDKK tetap menjadi penerima pupuk bersubsidi.

“Sebanyak 14,1 juta NIK petani telah disahkan dan terdaftar dalam sistem e-RDKK, sehingga para petani ini berhak menebus pupuk bersubsidi sesuai dengan usulan e-RDKK nya,” tutur Jekvy.

Penandatanganan kontrak disebutkan mencerminkan kolaborasi lintas kementerian dan BUMN.

“Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pagu alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp46,87 triliun,” ujarnya.

“Anggaran ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian dan perikanan.”

Hasil rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan menetapkan alokasi pupuk bersubsidi 2026 sebesar 9.550.000 ton untuk sektor pertanian dan 295.676 ton untuk sektor perikanan.

Pemerintah memastikan harga pupuk bersubsidi tetap terkendali. Harga Eceran Tertinggi mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 tentang Jenis, HET, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Petani di sejumlah daerah menyambut kepastian ini. Mereka berharap distribusi pupuk berjalan lancar tanpa hambatan di lapangan. Ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi penentu keberhasilan musim tanam awal tahun.

 

Kunjungi Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Terima Pin Tani Merdeka Indonesia

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Presiden RI Prabowo Subianto menerima pin berlogo Tani Merdeka Indonesia saat berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang, pada Kamis 1 Januari 2026. Kunjungan ini untuk meninjau pemulihan pascabencana banjir dan longsor.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang, M. Prawira Haji, bersama pengurus dan ratusan masyarakat Aceh Tamiang ikut menyambut kedatangan Presiden. Sambil memperkenalkan diri, pria yang akrab disapa Haji menyerahkan pin tersebut langsung kepada Presiden. Prabowo menerima pin itu dengan senyum.

Di Aceh Tamiang, Presiden juga menggelar rapat terbatas bersama jajaran kementerian dan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, ia mengaku mendapat laporan dari banyak daerah terdampak bencana yang bertanya-tanya kenapa belum didatangi.

“Saya kemarin sempat ke Tapsel, dan hari ini saya kembali ke Tamiang, yang merupakan salah satu kabupaten paling besar dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari Mendagri, gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya, ‘kok Presiden belum sampai?’. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan dirinya disarankan hadir ke daerah yang memiliki kegiatan penting terlebih dahulu. Namun ia menegaskan semua daerah mengalami kesulitan yang sama.

“Tetapi saya sudah sampaikan ke gubernur, Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi,” ucapnya.

Presiden menyampaikan dirinya terbuka dengan kritik masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana Sumatera. Ia menerima kritik meski tidak semuanya benar.

Kritik yang dipermasalahkan adalah soal anggapan kunjungan pejabat ke lokasi bencana tidak bermanfaat. “Saya kira inilah memang kewajiban kita, saya berterima kasih kepada semua unsur yang saya lihat turun ke lapangan,” kata Prabowo dalam rapat dikutip dari siaran Sekretariat Kepresidenan.

Menurut Presiden, kementerian dan lembaga sudah berbagi tugas mengecek titik terdampak. Pejabat tidak hanya datang untuk melihat-lihat, tetapi juga mengidentifikasi masalah langsung di lapangan.

Meski begitu, Prabowo menyebut inisiatif itu tetap dianggap buruk oleh sejumlah pengamat.

“Kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya, yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif,” tuturnya.

Prabowo menilai pemerintah berada di posisi serba salah. Jika pejabat tidak turun ke lokasi, dianggap tidak peduli. “Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah,” katanya.

Ia meminta para menteri, kepala badan, hingga kepala daerah tidak patah semangat. “Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, enggak apa-apa, walaupun itu fitnah. Walau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita ya,” tuturnya.

Masyarakat berharap kunjungan Presiden tidak berhenti pada seremoni. Mereka menunggu langkah nyata agar pemulihan pascabencana berjalan cepat, termasuk perbaikan rumah, jaringan listrik, dan akses air bersih.[]

1...373839...120Halaman 38 dari 120