Beranda blog Halaman 15

Mentan Pastikan Rehabilitasi Lahan Banjir Berjalan Cepat di Aceh

0
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berdialog dengan petani di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh, Kamis (15/1/2026)
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berdialog dengan petani di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh, Kamis (15/1/2026)

TANIMERDEKA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau pemulihan tahap awal sawah terdampak banjir dan longsor di Aceh, pada Kamis 15 Januari 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan rehabilitasi lahan, bantuan sarana produksi, serta percepatan tanam berjalan tepat waktu.

Amran bersama rombongan tiba di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, sekitar pukul 08.30 WIB. Ia meninjau langsung areal persawahan yang masih terendam lumpur pascabanjir.

Dalam peninjauan, Amran meminta jajaran Kementerian Pertanian bergerak cepat. “Jadi seluruh tim terima kasih, kami minta seluruh swakelola, kalau perlu petaninya ikut kerjakan sendiri. Dan itu dibayar pemerintah,” kata Amran.

Ia menegaskan seluruh pekerjaan rehabilitasi dilakukan secara swakelola dan padat karya. “Jadi swakelola, jadi padat karya. Jadi ini nggak kemana-mana, nggak usah pakai kontraktor besar, apalagi kecil-kecil begini,” ucapnya.

Selain perbaikan lahan, pemerintah menyalurkan bantuan benih dan pupuk. “Dan benih benihnya, pupuknya Alhamdulillah dibantu pemerintah,” tambah Amran.

Kunjungan Mentan didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, anggota Komisi IV DPR RI, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta pejabat lain. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut hadir.

Data Kementerian Pertanian mencatat sawah terdampak bencana di Aceh mencapai 54.233 hektare tersebar di 21 kabupaten/kota. Rinciannya, rusak ringan 23.893 hektare, rusak sedang 8.759 hektare, rusak berat 21.851 hektare.

Tahap awal rehabilitasi dilakukan seluas 13.707 hektare, terdiri atas Aceh 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun dari APBN 2026 serta mengusulkan tambahan Rp5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan.

Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daerah terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Data per 13 Januari 2026 menunjukkan luas sawah terdampak di tiga provinsi mencapai 107.324 hektare. Sawah rusak ringan 56.077 hektare, rusak sedang 22.152 hektare, rusak berat 29.095 hektare. Lahan padi dan jagung yang mengalami puso mencapai 44,6 ribu hektare.

Selain itu, perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa dalam terdampak seluas 29.310 hektare. Lahan hortikultura rusak 1.803 hektare, ternak mati atau hilang lebih dari 820 ribu ekor.

Kementan juga mencatat kerusakan infrastruktur pertanian, antara lain 58 Rumah Potong Hewan, 2.300 unit alsintan hilang, 74 Balai Penyuluhan Pertanian rusak, 3 bendungan rusak, jaringan irigasi rusak sepanjang 152 kilometer, serta 820 unit jalan produksi terdampak.

“Tentu data dampak bencana ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui setiap hari melalui koordinasi intensif antara unit Eselon I Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah terdampak,” kata Amran.

Kunjungan ini menjadi langkah awal pemulihan sektor pertanian di Aceh Utara. Pemerintah menargetkan rehabilitasi berjalan cepat agar petani bisa kembali menanam pada musim tanam berikutnya.[]

Bertemu Menteri Pertanian, Ketua DPW Tani Merdeka Aceh Sampaikan Keluhan Petani Pascabanjir

0
Cut Muhammad Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh sambut kedatangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Cut Muhammad Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh sambut kedatangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

TANIMERDEKA – Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, menyambut kedatangan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Aceh Utara, pada Kamis 15 Januari 2026. Kunjungan ini dalam rangka meninjau langsung pemulihan tahap awal sawah terdampak banjir dan longsor.

Cut Muhammad menyampaikan langsung keluhan petani kepada Menteri Pertanian terkait kerusakan lahan dan irigasi.

“Banyak lahan petani yang rusak karena banjir. Irigasi juga banyak yang jebol. Kondisi ini membuat petani kesulitan untuk kembali menanam,” kata Cut Muhammad.

Ia menambahkan kebutuhan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) mendesak untuk mendukung pemulihan.

“Kami berharap pemerintah menambah bantuan alsintan agar petani bisa segera mengolah lahan kembali,” ujarnya.

Cut Muhammad menekankan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi tani harus diperkuat.

“Petani butuh kepastian. Dengan kerja bersama, sawah yang rusak bisa kembali produktif,” pungkasnya.

Sementara itu Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memastikan rehabilitasi sawah yang rusak akibat banjir.

“Sesuai perintah bapak Presiden, dahulukan Aceh dan daerah terparah. Karena itu, kita mulai di sini,” kata Amran di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.

Amran menegaskan seluruh lahan pertanian terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan direhabilitasi.

Menurut Amran, Aceh Utara dipilih sebagai lokasi pertama karena kerusakan paling parah.

Kunjungan Menteri Pertanian disambut antusias petani dan masyarakat setempat. Mereka berharap program rehabilitasi bisa segera berjalan agar produksi pangan kembali normal. Kehadiran Tani Merdeka Indonesia di daerah juga dianggap penting sebagai mitra pemerintah dalam memastikan kebutuhan petani terpenuhi.[]

Perkuat Swasembada Pangan, Satgas Tani Merdeka Indonesia Ajak Kerjasama dengan Makopussenif

0

TANIMERDEKA – Tani Merdeka Indonesia menjalin kerja sama dengan Markas Komando Pusat Kesenjataan Infanteri (Makopussenif) untuk memperkuat program swasembada pangan.

Wakil Ketua Umum bidang Satgas Nasional Tani Merdeka Indonesia, Iwan Kurniawan, bersama jajaran Satgas DPW Tani Merdeka Indonesia Prvinsi Jawa Barat bersilaturahmi dengan Danpussenif Letjen TNI Iwan Setiawan S.E., M.M di Markas Komando Pussenif, di Jalan Supratman, Bandung, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu Letjen TNI Iwan Setiawan mengatakan pihaknya siap mendukung dan kerja sama dengan Tani Merdeka Indonesia di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami sudah menyiapkan lahan seluas lebih kurang 200 hektare di area Pussenif untuk digarap bersama Tani Merdeka Indonesia apabila diperlukan,” kata Iwan Setiawan.

Iwan Setiawan mengaku siap menurunkan personel untuk mengarap lahan membantu Tani Merdeka Indonesia.

“Bila memerlukan bantuan untuk pengolahan lahan, kami siap menurunkan prajurit untuk membantu Tani Merdeka Indonesia di lapangan,” ujarnya.

“Kami sangat apresiasi dengan keberhasilan program yang dijalankan Tani Merdeka Indonesia, terlebih atas penghargaan Presiden kepada Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir yang disematkan Satyalencana Wirakarya atas keberhasilan mendukung swasembada pangan di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum bidang Satgas Nasional Tani Merdeka Indonesia, Iwan Kurniawan, mengatakan Danpussenif Letjen TNI Iwan Setiawan menyambut baik ajakan kerja sama Tani Merdeka Indonesia.

“Bukan hanya di Jawa Barat, Tani Merdeka Indonesia di provinsi dan kabupaten lain bisa diajak kerja sama untuk memanfaatkan lahan wilayah infanteri,” kata Iwan Kurniawan.

Kerja sama antara Tani Merdeka Indonesia dan Makopussenif diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan lahan militer untuk pertanian menjadi langkah strategis, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.[]

Bahas Program, DPD Tani Merdeka Semarang Gelar Rapat Koordinasi

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Semarang menggelar rapat koordinasi bersama koordinator kecamatan dan desa. Agenda membahas program, penguatan struktur organisasi hingga tingkat desa sekaligus syukuran atas penghargaan Satyalancana Wira Karya yang diterima Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, dari Presiden Prabowo Subianto.

Rapat berlangsung dengan suasana penuh kebersamaan. Para koordinator menyampaikan masukan terkait program kerja, terutama penguatan swasembada pangan yang menjadi fokus organisasi.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Semarang, Beny, menegaskan pentingnya konsolidasi hingga akar rumput.

“Struktur organisasi harus kuat sampai tingkat desa. Dengan begitu program swasembada pangan bisa berjalan efektif,” kata Beny.

Ia menambahkan penghargaan Satyalancana Wira Karya yang diterima Don Muzakir menjadi motivasi bagi seluruh pengurus.

“Penghargaan ini bukti kerja keras petani. Kami di daerah harus menindaklanjuti dengan kerja nyata,” ujarnya.

Beny juga menekankan perlunya sinergi dengan pemerintah daerah. “Kami akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar program swasembada pangan bisa terintegrasi dengan kebijakan daerah,” tuturnya.

Rapat koordinasi menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat peran koordinator desa dalam mendampingi petani.

Para pengurus sepakat bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada kerja kolektif di tingkat lokal.

Kehadiran koordinator desa dianggap penting sebagai penghubung langsung dengan petani. Mereka diharapkan mampu memastikan distribusi program berjalan lancar, mulai dari penyediaan benih, pendampingan teknis, hingga pemasaran hasil panen.

Dengan penguatan struktur organisasi, DPD Tani Merdeka Kabupaten Semarang menargetkan swasembada pangan 2026 bisa lebih cepat tercapai. Rapat ini sekaligus menjadi momentum memperkuat semangat petani di daerah untuk mendukung program nasional.[]

Resmikan Dapur MBG Binaan Tani Merdeka, Wabup Lembata: Terbaik Jadi Contoh Dapur Lain

0

TANIMERDEKA – Wakil Bupati Lembata, Muhamad Nasir, meresmikan Dapur MBG 03 Nubatukan binaan Tani Merdeka Indonesia, pada Selasa 13 Januari 2026. Peresmian ini menambah jumlah dapur MBG di Lembata menjadi tiga dari total 27 dapur yang ditargetkan.

Usai peresmian, Nasir meninjau kondisi dapur mulai dari ruang penyimpanan, ruang masak, ruang cuci, hingga pembagian porsi.

Nasir menilai dapur yang dikelola Yayasan Ina Ata Budi Dike layak binaan Tani Merdeka Indonesia ini menjadi percontohan yang sangat baik.

“Pantauan saya sangat memenuhi syarat. Ini diharapkan bisa jadi contoh bagi dapur MBG yang lain,” kata Nasir.

Dapur MBG 03 Nubatukan melayani 1.052 anak dari empat sekolah dan satu posyandu. Rinciannya, Posyandu Lewoleba Utara 84 anak, TKK RA Nurul Iklas Wangatoa 74 anak, TKK St Don Bosco Lewoleba 78 anak, SDK St Don Bosco Lewoleba 335 anak, dan SMPK St Don Bosco Lewoleba 486 anak.

Sementara itu Ketua Yayasan Ina Ata Budi Dike, Stephanus Nuho Paokuma, menjelaskan pembangunan dapur memakan waktu delapan bulan. Gedung dibangun sesuai standar Badan Gizi Nasional.

“Peluncuran ini langsung melayani 1.052 penerima manfaat yang tersebar di empat sekolah dan satu posyandu,” ungkap Steph.

Selain itu Koordinator Wilayah Indonesia Timur Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebiet, menekankan dampak ekonomi dari program ini. “Jadi kalau ekonomi kita berputar di tiga sektor ini (nelayan, tani, ternak) maka kota optimis Indonesia Emas 2045 bisa kita capai,” kata Ebiet.

Ia berharap program MBG mendorong pemerintah meningkatkan produktivitas nelayan, petani, dan peternak.

“Kira berharap pemerintah bisa mendorong peningkatan produktivitas baik itu kualitas dan kuantitas hasil nelayan, petani dan peternak untuk bisa mewujudkan goal besar ini,” ujarnya.

Menurut Ebiet, sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi syarat mutlak.

“Jadi gerak bersama. Kami punya peran jadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk bisa menghidupkan program-program yang bersentuhan dengan nelayan, petani dan peternak. Oleh karena itu komunikasi yang intens jika bisa kita wujudkan maka program strategis nasional MBG ini juga bisa menjadi stimulus bagi ekonomi masyarakat kita,” ungkap Ebiet.

Pengawas Yayasan Ina Ata Budi Dike, Ignatius Pati Ola, menyebutkan MBG sebagai kontribusi nyata yayasan dalam meningkatkan kesehatan pelajar.

“Kami berterimakasih kepada Badan Gizi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Mitra Tani Merdeka Indonesia, Investor lokal Benediktus Lelaona dan Ketua dan pengurus yayasan atas kerja sama sehingga SPPG 03 Nubatukan hari ini dapat dilaunching,” kata Pati Ola.

Ia menambahkan dapur MBG di Lembata merupakan bagian dari program strategis nasional yang dibina oleh Tani Merdeka Indonesia. Kehadiran dapur ini diharapkan memperkuat peran organisasi tani dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.

Usai peluncuran, Nasir bersama rombongan Forkopimda memantau pembagian makanan bergizi gratis di SDK St Don Bosco Lewoleba. Kehadiran dapur disambut antusias siswa. Anak-anak yang semula bermain di halaman sekolah bergegas masuk ruangan untuk menyantap makanan.

Beberapa pelajar mengaku senang mendapat makan siang di sekolah. Pati Ola menilai antusiasme itu menjadi dorongan bagi anak-anak untuk lebih giat belajar. “Melihat anak-anak yang begitu gembira menyambut MBG ini kami optimis. Ini bisa membuat mereka semakin giat belajar. Tentu di sisi lain kami menyatakan komitmen untuk menjaga kualitas makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan MBG,” pungkasnya.[]

Sudaryono: Target Swasembada Bawang Putih Butuh 100 Ribu Hektare

0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyampaikan pemerintah menargetkan penanaman bawang putih seluas 100.000 hektare. Target itu masuk dalam agenda swasembada nasional dan telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Ya ada (target swasembada). Pak Presiden sudah menargetkan bahwa bawang putih juga salah satu komoditas yang memang ditargetkan untuk swasembada ke depan,” ujar Sudaryono di Jakarta.

Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan kebutuhan lahan untuk swasembada bawang putih relatif tidak besar dibandingkan komoditas pangan lain.

“Sebenarnya kebutuhannya tidak besar. Kalau kita tanam bawang putih di 100.000 hektare, itu sudah cukup untuk swasembada,” katanya.

Kementerian Pertanian saat ini memasuki tahap awal berupa penyediaan dan penguatan pembibitan.

Menurut Sudaryono, ketersediaan benih menjadi kunci utama agar program berjalan berkelanjutan.

Salah satu lokasi yang disiapkan sebagai pusat pembibitan adalah Horti Center di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. Kawasan dataran tinggi itu difokuskan sebagai sentra pengembangan benih bawang putih.

“Untuk bisa swasembada, orang harus menanam dan untuk menanam itu butuh bibit. Maka bibitnya harus kita siapkan dari sekarang,” jelasnya.

Swasembada bawang putih masuk dalam roadmap swasembada nasional hingga 2029 bersama komoditas lain seperti kedelai dan susu.

Sudaryono mengakui tantangan utama terletak pada konsistensi penanaman serta kesiapan lahan. Bawang putih membutuhkan wilayah dengan ketinggian tertentu dan benih berkualitas agar produktivitas optimal.

“Tantangannya ya harus ditanam. Jangan hanya jadi mantra swasembada. Harus ada pembibitan, lahannya disiapkan, dan benihnya harus bagus,” tandasnya.

Kementerian Pertanian menilai keberhasilan swasembada bawang putih akan berdampak langsung pada pengurangan impor dan peningkatan kesejahteraan petani.

Program ini juga diharapkan menciptakan sentra produksi baru di berbagai daerah, sehingga distribusi bawang putih lebih merata dan harga lebih stabil di pasar.[]

Eli Salomo: Swasembada Pangan 2025 Tercapai, Itu Bukti Kerja Nyata Presiden Prabowo

0
Ilustrasi
Petani merontokan gabah dengan mesin saat panen di Desa Kertawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021). Perum Bulog memastikan tidak akan impor beras untuk tahun 2021Êkarena masih terus melakukan penyerapan beras dalam negeri. Sementara itu hingga 17 Mei 2021 stok beras yang ada di Bulog telah mencapai 1.395.376 ton. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

TANIMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto sukses mewujudkan swasembada pangan nasional 2025 setahun dalam kepemimpinannya, itu diumumkan pada Rabu 7 Januari 2026. Capaian itu bukti kerja keras kabinet dan para pembantunya.

“Waktu saya dilantik jadi Presiden, memang saya beri target empat tahun swasembada beras, swasembada pangan. Saudara saudara bekerja keras, saudara Bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang tadinya 4 tahun, saudara berikan kepada bangsa dan negara 1 tahun kita sudah swasembada, satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Presiden Prabowo.

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Eli Salomo Sinaga, menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran membuktikan janjinya mewujudkan swasembada pangan.

“Kita telah berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu tidak kurang dari satu tahun. Kami optimis kita akan mencapai swasembada pangan nasional, together we will rise,” ujar Eli Salomo.

Ia menilai komitmen Presiden Prabowo dibuktikan lewat kebijakan nyata. Salah satunya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan. Satgas ini bekerja hingga tingkat kabupaten/kota dan petugas lapangan.

“Strategi utama dalam mencapai swasembada adalah peningkatan produksi dengan optimalisasi seluruh sumber daya lahan yang tersedia dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten,” kata Eli Salomo yang juga Sekjend Persaudaraan 98.

Eli Salomo menegaskan terobosan kebijakan regulatif telah dibuat untuk mengatasi hambatan produksi pangan nasional.

“Terobosan kebijakan cukup optimal dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memastikan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi menyeluruh atas pencapaian program swasembada pangan,” ujarnya.

Ia menyebutkan dampak nyata dari kebijakan itu. Pertama, berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20%, volume pupuk melonjak hingga 700% karena pemerintah membangun tujuh pabrik pupuk baru.

“Begitu juga dari sisi pengawasan pemerintah telah mencabut 2300 ijin usaha sektor pertanian karena melanggar peraturan dan melakukan permainan harga. Bahkan 192 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pangan,” tegas Eli Salomo.

Dampak kedua peningkatan lahan pertanian pada periode Oktober–Desember 2025 yang tercatat lebih tinggi 500 ribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya.

“Dampak lain, secara bertahap telah berhasil menaikan produksi pangan nasional. Misalnya pada tahun 2025 tercatat ekspor pertanian Indonesia melonjak hingga 33 persen, stok pangan nasional mencapai 3,2 juta ton, dan yang sangat menggembirakan adalah nilai tukar petani menembus angka 125,35, tertinggi sepanjang sejarah,” ujarnya.

Menurut Eli Salomo, pemerintah menargetkan serapan gabah dan beras nasional tahun 2026 mencapai 4 juta ton. Target itu didukung penambahan anggaran hingga Rp39 triliun. Sebagai catatan, pada 2025 Bulog berhasil menyerap 3,2 juta ton beras.

“Presiden Prabowo juga menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram. Kebijakan itu memberi insentif bagi petani karena dapat menjual gabah kering panen pada harga menguntungkan. “Kaum tani wis gumuyu lan gemoy,” ujar Eli Salomo.

Ia menegaskan Indonesia kembali berdiri di atas kaki sendiri. Sebagaimana kata Presiden Prabowo, “Masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa.”[]

Don Muzakir Ingatkan Jangan Jual Alsintan Bantuan Pemerintah dan Kutip Uang

0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia.
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia.

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan jangan memperjualbelikan alat mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah dan bantuan dalam bentuk apapun.

Peringatan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, pada Selasa, 13 Januari 2026.

“ingat Alat mesin pertanian (alsintan) bantuan dari pemeritah atau bantuan dalam bentuk apa pun jangan diperjualbelikan, ini saya ingatkan, kalau ada yang jual berurusan dengan kepolisian,” kata Don Muzakir.

Don Muzakir menekankan bahwa bantuan dari pemerintah harus digunakan sesuai kebutuhan petani.

“Ini selalu saya ingatkan dan saya tegaskan, Alat mesin pertanian (alsintan) atau yang lain bantuan dari pemerintah Presiden Prabowo harus digunakan kebutuhan petani,” ujarnya.

Lebih lanjut Don Muzakir mengingatkan agar tidak ada kelompok tani maupun pengurus Tani Merdeka Indonesia yang memperjualbelikan bantuan.

“Jangan jual alat bantuan pemerintah. Jangan mengutip uang dari kelompok tani yang menerima bantuan alsintan dan bantuan lain. Kalau ada yang melakukan, maka akan berurusan dengan pihak penegakan hukum,” tegasnya.

Bantuan alsintan, pupuk subsidi, dan bibit unggul diberikan pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Setelah berhasil mencapai swasembada beras pada 2025, pemerintah menargetkan swasembada gula dan bawang putih pada 2026.

Petani di berbagai daerah sudah merasakan manfaat bantuan tersebut. Alsintan meringankan beban kerja, pupuk subsidi menjaga biaya produksi tetap rendah, dan bibit unggul meningkatkan hasil panen. Namun, penyalahgunaan bantuan bisa merugikan petani lain yang belum menerima.

Don Muzakir menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan hanya bisa dicapai jika semua pihak disiplin dan bertanggung jawab. Ia menyebutkan bantuan pemerintah sebagai amanah yang harus dijaga.

“Kalau petani kuat, kalau petani sejahtera, maka bangsa ini juga kuat. Jangan sia-siakan bantuan yang sudah diberikan,” kata Don Muzakir.

Don Muzakir meminta bantuan harus dirawat, dijaga, dan digunakan sesuai tujuan agar program swasembada pangan berjalan lancar.

“Harus dijaga dan dirawat dengan baik, bagi sudah mendapatkan bantaun alsintan jangan meminta lagi, gunakan yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan hasil panen yang baik,” pungkas Don Muzakir.[]

Arahan Presiden Prabowo, Sudaryono Fokus Swasembada Bawang Putih

0
Wamentan Sudaryono
Wamentan Sudaryono

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan komitmen Kementerian Pertanian untuk mengembalikan Indonesia swasembada bawang putih. Langkah strategis dimulai dari sektor paling mendasar, yakni pembibitan. Ia menilai fase pembibitan menjadi fondasi utama kebangkitan produksi bawang putih dalam negeri.

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bawang putih sebagai komoditas prioritas swasembada. Arahan tersebut diterjemahkan melalui penyediaan bibit unggul secara berkelanjutan.

“Kalau mau swasembada, ya harus tanam. Dan kalau mau tanam, harus ada bibit. Jadi sekarang ini kita mulai dari pembibitan,” kata Wamentan Sudaryono, pada Senin 12 Januari 2026.

Ia menjelaskan, kebutuhan bawang putih nasional dapat dipenuhi dengan penanaman sekitar 100 ribu hektare. Namun, ketersediaan bibit berkualitas menjadi syarat mutlak agar program berjalan berkelanjutan.

Pemerintah kini mengakselerasi fase pembibitan secara nasional. Salah satunya melalui pengembangan Horti Center di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sebagai sentra pembibitan bawang putih di dataran tinggi. Selain kualitas bibit, faktor agroklimat seperti ketinggian lokasi tanam menjadi perhatian dalam penentuan kawasan pengembangan.

“Sekarang fasenya bagaimana kita sediakan bibit lebih banyak dan lebih baik. Karena tanpa bibit, swasembada itu tidak akan pernah jalan,” ungkap Sudaryono yang juga anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah.

Program swasembada bawang putih telah masuk dalam roadmap pembangunan pertanian hingga 2029. Optimisme pemerintah bukan tanpa dasar. Indonesia pernah mencapai swasembada bawang putih pada 1995.

“Ini bukan sulapan. Ini pengalaman yang pernah kita lakukan. Ilmunya kita punya, dan rasanya kita mampu,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, tantangan terbesar bukan pada teknologi, melainkan keberanian memulai dan konsistensi kebijakan.

“Mantra swasembada itu harus diwujudkan. Kuncinya political will, dan itu sudah jelas dari Presiden,” tambahnya.

Ia menekankan swasembada bawang putih bukan sekadar soal produksi. Program ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menciptakan efek ekonomi berantai di daerah sentra produksi.

“Kalau kebutuhan bisa kita penuhi sendiri, petani sejahtera, ekonomi tumbuh,” pungkasnya.[]

Koperasi Tani Merdeka Sragen Resmi Diluncurkan, Don Muzakir: Petani Harus Sejahtera

0
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir meresmikan Koperasi Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sragen
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir meresmikan Koperasi Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sragen

TANIMERDEKA – Koperasi Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sragen resmi diluncurkan oleh Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, pada Selasa 13 Januari 2026. Peluncuran digelar dalam agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sragen di Pendopo Somonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen.

Acara dihadiri Bupati Sragen, Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Indonesia Wahyu Putranto, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Tengah, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Sragen, serta jajaran pengurus dan anggota.

Don Muzakir menyampaikan capaian swasembada beras yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2025 lalu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak.

“Penghargaan ini bukan untuk saya, melainkan untuk seluruh pengurus dan anggota Tani Merdeka di Indonesia serta seluruh petani di Tanah Air,” kata Don Muzakir.

Ia mengingatkan agar pengurus dan anggota Tani Merdeka Indonesia tidak bersikap egois atas capaian tersebut. Don Muzakir mengajak seluruh elemen organisasi memperkuat solidaritas petani dan bersinergi dengan pemerintah demi keberlanjutan ketahanan pangan nasional.

“Semoga koperasi ini bisa digunakan dengan baik, aktif, dan menjadi wadah perjuangan petani Sragen,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Koperasi Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sragen, Rochmad Musthofa, menyatakan pendirian koperasi merupakan langkah konkret mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Koperasi Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Sragen hadir sebagai bagian dari subbidang kerja Tani Merdeka Indonesia yang secara khusus mendukung dan menguatkan program ketahanan pangan nasional,” kata Musthofa.

Ia menjelaskan koperasi dirancang sebagai sarana pemberdayaan petani dan pelaku usaha pangan lokal agar memiliki akses lebih luas terhadap pemasaran, distribusi, dan permodalan berbasis gotong royong.

Wakil Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Indonesia, Wahyu Putranto, menyebut koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang terintegrasi dengan program organisasi di sektor pangan.

“Kehadiran Koperasi Tani Merdeka Sragen diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan layanan digital berbasis aplikasi resmi. Platform ini menjadi wadah bagi petani dan produsen lokal untuk memasarkan hasil panen dan produksinya secara lebih luas, mudah, dan transparan,” ujarnya.

Koperasi juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru di tingkat desa. Salah satu bentuk konkret kerja sama adalah kemitraan dengan PT Pos Indonesia sebagai mitra distribusi logistik.

“Melalui kerja sama ini, masyarakat desa memiliki peluang kerja di bidang logistik. Mereka dapat mendaftar dan menjalani proses verifikasi sebagai tenaga ekspedisi yang berbasis desa dan kelompok binaan koperasi,” kata Wahyu.

Rakerda Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sragen turut dirangkai dengan pengukuhan kepengurusan Wanita Tani Merdeka Kabupaten Sragen.

Ketua Wanita Tani Merdeka Indonesia Sragen, Indah Sri Hudati, mengajak perempuan tani memperkuat barisan dan berperan aktif dalam mendorong kemandirian serta kesejahteraan kelompok tani.

“Manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya dengan mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk kemajuan bersama. Terus bergerak dan jangan mudah patah semangat,” tutur Indah.

Menurut Indah, komitmen Wanita Tani Merdeka adalah mengawal dan mendukung perjuangan perempuan tani, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi perempuan di Kabupaten Sragen.[]