TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan negara hadir menangani ternak terdampak bencana di Sumatra. Pendataan menyeluruh dilakukan sebagai langkah awal pemulihan berkelanjutan bagi peternak setempat.

Kementerian Pertanian mengidentifikasi seluruh jenis ternak terdampak, meliputi ayam, sapi, dan kambing. Tujuannya memastikan bantuan sesuai kondisi lapangan serta mencegah kerugian lebih besar.

“Kita identifikasi semua, ternak ayam, sapi, kambing, kita identifikasi. Ya, kita kan dari sisi peternakan, kita juga ada program yang nanti kita bantu setelah pemulihan, namanya pemulihan pascabencana gitu,” kata Sudaryono yang juga Ketua Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia.

Sudaryono menyampaikan pendataan masih berlangsung. Penyaluran bantuan dilakukan setelah tahap kedaruratan selesai.

“Kalau sekarang ini kan masih kedaruratan jadi orang masih butuh bantuan (kedaruratan seperti logistik dan lainnya),” ujarnya.

Saat ini penanganan difokuskan pada kebutuhan dasar warga terdampak. Bantuan logistik menjadi prioritas sebelum masuk ke fase pemulihan.

Pada tahap pemulihan, Kementerian Pertanian menyiapkan program bantuan, termasuk “Ayam Merah Putih” bagi peternak yang kehilangan usaha akibat bencana.

“Pada pemulihan pascabencana, salah satu yang ada (program) Ayam Merah Putih. Negara kita mampu, anggaran ada. Jadi rakyat yang terdampak, kedaruratannya dibereskan,” ucapnya.

“Nah pemulihan pascabencana nanti siapa yang kemudian merasa hancur, misalnya peternakan yang hancur kita perbaiki, kita kasih bantuan peternakan,” tambah Sudaryono.

Selain peternakan, pemerintah berkomitmen memulihkan sektor pertanian. Sawah rusak akan diperbaiki, termasuk pencetakan sawah baru bagi petani terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian Pertanian mencatat sekitar 70 ribu hektare lahan pertanian terdampak bencana. Dari jumlah itu, 11 ribu hektare mengalami puso akibat kerusakan berat.

Pemulihan sawah dilakukan bertahap seiring pembersihan dan rehabilitasi wilayah. Pendataan rinci terhadap kondisi lahan rusak dimulai awal Januari 2026.

Sudaryono menambahkan komitmen negara tidak hanya pada sektor pangan. Pemulihan kehidupan masyarakat juga mencakup pembangunan kembali rumah warga yang hancur.

“Yang sawahnya hancur kita cetakan sawah. Jadi negara komit untuk itu. Termasuk rumah yang hancur, itu kemudian juga akan dibangunkan rumah,” kata Sudaryono.[]

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pengumuman swasembada beras dan jagung diundur. Presiden Prabowo Subianto masih memusatkan perhatian pada penanganan kedaruratan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Sudaryono menyampaikan penjelasan itu seusai pelepasan bantuan kemanusiaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahap II senilai Rp2,4 miliar untuk Sumatra, di Jakarta

Agenda pengumuman tidak dilakukan pada malam 31 Desember 2025 karena pemerintah masih fokus pada penanganan dampak banjir dan longsor.

“Kalau nggak salah diundur tanggal berapa gitu, nggak tanggal 31 (Desember 2025 malam), ini sekarang kita lagi fokus (atasi bencana Sumatra), Pak Presiden dan kita semua lagi fokus kedaruratan (bencana Sumatra), Jadi nggak ada pengumuman di 31 (Desember 2025) malam,” kata Sudaryono.

Penundaan pengumuman tidak menghapus pencatatan capaian swasembada. Sudaryono menegaskan pencapaian tetap dicatat menjelang akhir 2025. Catatan itu menandai satu tahun tanpa impor beras dan jagung.

“Tapi kan catatan 31 (Desember 2025) malam itu menjadi penting, kan gitu, Kenapa? Karena swasembada 2025 itu kan dicatat, kalau tanggal 31 (Desember 2025) atau menjelang tanggal 1 (Januari 2026). Kemudian tidak ada lagi impor beras, nah itu menjadi penting,” ujarnya.

Pencatatan mencakup beras dan jagung sebagai komoditas utama pangan nasional. Produksi kedua komoditas diperkuat melalui kebijakan hulu dan penguatan sektor pertanian di sentra produksi.

“Tapi bahwa pengumumannya itu, lagi kita pertimbangkan karena lagi kedaruratan (bencana Sumatra), tapi secara pencatatan kita lakukan swasembada beras dan jagung,” katanya pula.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapan pemerintah mengumumkan swasembada beras dan jagung pada 31 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Target itu disusun sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.

“Insya Allah kita berdoa, kita bisa umumkan swasembada nanti. Di tanggal 31 Desember jam 12.00 kita umumkan bahwa Indonesia swasembada,” kata Amran saat pelepasan bantuan kemanusiaan 207 truk logistik untuk wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra, di Jakarta, pada Kamis 4 Desember 2025.

Perkembangan terbaru disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/12/2025). Stok beras nasional tercatat 3,39 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Produksi padi nasional juga melonjak tajam. Data Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik mencatat proyeksi produksi beras Januari–Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton. Angka itu naik 13,54 persen dibanding 2024 yang berada di kisaran 30 juta ton. Target 2025 ditetapkan 32 juta ton, namun realisasi melampaui sasaran.

Penundaan pengumuman swasembada dilakukan di tengah situasi darurat. Ribuan warga di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih bertahan di pengungsian. Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah pemulihan masyarakat terdampak bencana.[]