Beranda blog Halaman 12

DPD Tani Merdeka Lebak Dilantik, Don Muzakir: Pengurus Harus Turun ke Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia.
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia.

TANIMERDEKA – Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lebak, Banten, resmi dilantik pada Minggu, 1 Februari 2026 di Aula Pendopo Bupati Lebak.

Acara dihadiri Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, Tani Merdeka berperan aktif membantu pemerintah daerah mengawasi program strategis nasional, khususnya dari Kementerian Pertanian dan kementerian lain yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

“Bekerja ekstra. Jangan setelah dilantik malah bubar seperti seremonial saja. Tugas utama Tani Merdeka Indonesia adalah bekerja di bawah, menguatkan petani dan mengawasi program pemerintah,” ujarnya.

Menurut Don Muzakir, struktur Tani Merdeka Indonesia di Lebak sudah mengakar hingga tingkat kecamatan. Seluruh koordinator kecamatan hadir dalam pelantikan, menandakan kesiapan organisasi mendampingi kelompok tani.

Salah satu fokus pengawasan adalah distribusi pupuk bersubsidi. “Kalau ada kios yang menjual pupuk di atas HET, itu harus dilaporkan. Kemarin hampir 2.000 kios pupuk ditutup karena melanggar. Ini jelas merugikan petani,” tegas Don Muzakir.

Selain itu Don Muzakir meminta pengurus Tani Merdeka mengedukasi petani agar membeli pupuk sesuai harga pemerintah sehingga tidak terbebani biaya produksi tinggi.

Selain pengawasan, Tani Merdeka Indonesia menjalankan program pelatihan, mulai dari demplot pertanian, pembuatan pupuk organik, hingga edukasi pengendalian hama tanaman. Program ini diharapkan meningkatkan produktivitas petani.

Sementara itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lebak, Ellen Herdyansyah, mengatakan para pengurus dan petani bisa fokus bertani tanpa terbebani persoalan alat, modal, maupun pemasaran.

“Saya ingin sampai ke ranting dan akar rumput, petani bisa bekerja dengan baik tanpa harus memikirkan alat, pasar, atau pembiayaan. Petani cukup fokus bertani,” ujarnya.

Ellen menargetkan setiap kecamatan di Lebak memiliki ikon produk pertanian atau perkebunan unggulan yang dapat dikembangkan menjadi produk turunan dan oleh-oleh khas daerah.

Untuk mendukung percepatan kerja petani, DPD Tani Merdeka Indonesia Lebak mengusulkan bantuan alsintan sebanyak 12 unit pada 2026, terdiri dari traktor roda dua, roda empat, dan mesin combine harvester. Bantuan akan disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah.

Dalam jangka pendek, Tani Merdeka Indonesia Lebak juga mendorong distribusi hasil pertanian sayuran, seperti pakcoy dan selada, untuk memenuhi kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Lebak.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Juniar, menyambut baik pelantikan DPD TMI Lebak.

“Selama satu tahun terakhir, Tani Merdeka selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan pemerintah daerah. Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Rahmat menambahkan, penyaluran bantuan alsintan dilakukan melalui mekanisme CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi).

“Pembagian alsintan harus merata dan sesuai kebutuhan wilayah. Kondisi lahan di Lebak berbeda-beda, ada pegunungan dan daratan, sehingga jenis alatnya juga harus disesuaikan,” jelasnya.[]

Pemerintah Gelontorkan KUR Rp50 Triliun untuk Peternak Ayam untuk Pasokan MBG

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman

TANIMERDEKA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp50 triliun bagi peternak ayam dengan bunga 3 persen.

Hal itu disampaikan saat memberikan pembekalan kepada ratusan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusdiklat Kementerian Pertahanan, Cibodas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 30 Januari 2026.

Peternak penerima KUR diminta membantu menyuplai kebutuhan telur dan daging ayam untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ini KUR kita keluarkan Rp50 triliun untuk peternak mensuplai MBG,” kata Amran.

Selain peternak, KUR juga ditujukan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor peternakan ayam.

Mereka diminta menyediakan stok nasional sekitar 1 juta ton telur dan 1,5 juta ton daging ayam pada 2026. Dari jumlah itu, 700 ribu ton telur dan 1,1 juta ton daging ayam dialokasikan khusus untuk program MBG yang memberi makan 82,9 juta penerima manfaat.

Amran menjelaskan pemerintah juga menyiapkan dana Rp20 triliun melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Lembaga ini mengkonsolidasikan aset BUMN untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Ini bulan ini sebelum Ramadhan ini di-launching. Rp20 triliun ini adalah BUMN,” ujarnya.

Danantara melalui perusahaan BUMN akan membangun pabrik pakan, pabrik pembibitan anak ayam day old chicken (DOC), pabrik vaksin, pengolahan produk, gudang pendingin (cold storage), hingga sistem logistik dan pemasaran.

Proyek tahap pertama dibangun di 12 provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, dan Jawa Timur.

“(Pabrik) pakan kita bangun, DOC anak ayam kita bangun, kemudian vaksinnya kita bangun. Ini dibangun untuk mensuplai yang jutaan peternak kita, dan itulah solusi permanen (masalah ayam dan telur) nanti,” kata Amran.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan program MBG saat ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Program itu juga menyerap hampir 1 juta tenaga kerja, sebagian diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit. 60 juta jadi sudah tembus angka 60 juta,” kata Zulhas di Jakarta, pada Kamis 29 Januari 2026.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program menargetkan MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.

Pemerintah menilai dukungan peternak melalui KUR dan pembangunan ekosistem terintegrasi menjadi kunci menjaga pasokan ayam dan telur nasional.

 

Pengurus DPD Tani Merdeka Muaro Jambi Dilantik

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, resmi dilantik pada Sabtu, 31 Januari 2026.

Pelantikan berlangsung di rumah dinas bupati dan dihadiri Wakil Bupati Junaidi H Mahir, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta anggota DPRD Muaro Jambi.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi, Candra Andika, menyebutkan seluruh DPD di Jambi sudah terbentuk di 11 kabupaten/kota. Struktur organisasi kini mencakup Kabupaten Batanghari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.

Sementara itu Wakil Bupati Junaidi H Mahir dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran organisasi tersebut.

“Selamat kepada para pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Muaro Jambi yang baru saja dilantik. Diharapkan ke depan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPD Tani Merdeka Indonesia dan petani melalui ruang-ruang diskusi,” katanya.

Ia menekankan tantangan pertanian di Muaro Jambi tidak ringan. Harga gabah yang adil, pendampingan teknologi, serta penguatan akses petani menjadi agenda utama.

“Saya berharap seluruh pengurus agar turun ke lapangan, merangkul petani di desa, dan menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan di daerah,” ujarnya.

Junaidi menambahkan ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga keberlanjutan, keterlibatan masyarakat, dan kemampuan menjaga ketersediaan bahan pangan di tengah perubahan iklim serta dinamika global.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengintegrasikan program workshop berbakti dengan brigade Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pengaturan pemanfaatan alsintan diarahkan untuk budidaya tanaman maupun pengolahan hasil panen.

Program ini ditujukan agar petani dapat membuka lahan dengan modal kecil, meningkatkan hasil panen, dan menambah pendapatan.

Workshop berbakti juga diharapkan memunculkan semangat bertani serta mengurangi lahan tidak termanfaatkan di wilayah Muaro Jambi.

Tani Merdeka Indonesia diharapkan hadir langsung di desa, mendampingi petani, dan menjadi mitra strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah.[]

Pengurus DPD Tani Merdeka Pasaman Barat Resmi Dilantik

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat resmi dilantik di aula Kantor Bupati Pasaman Barat, pada Kamis, 29 Januari 2026.

Ketua DPD Tani Merdeka Pasaman Barat, Desman, menegaskan kehadiran organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

“Dari itu, tidak ada lagi petani yang mengeluhkan kelangkaan pupuk, anjloknya harga hasil panen, maupun permasalahan lainnya,” ujarnya.

Ia menyebutkan potensi pertanian di Pasaman Barat sangat besar. Amanah yang diberikan menjadi tanggung jawab pengurus untuk mendampingi petani.

“DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan hasil tani petani setempat,” ucap Desman.

Sementara itu Ketua Umum DPW Tani Merdeka Sumatera Barat, Dian Anggraini, menambahkan organisasi ini mengusung konsep hulu dan hilir.

“Selain itu, kami juga mendorong adanya Sekolah Tani Merdeka agar PPL, gapoktan, dan petani mendapatkan pelatihan pengelolaan pertanian dari hulu hingga hilir. Program ini memberikan sekolah tani gratis berupa ilmu pertanian,” jelasnya.

Ia berharap dukungan kementerian berupa alat dan sarana pertanian, termasuk alsintan, pupuk, dan bibit. Menurutnya, koordinasi dengan bupati, wali kota, serta kepala dinas terkait penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada di Sumatera Barat.

Pelantikan ini dihadiri Anggota DPRD Pasaman Barat Fraksi PKS Sulaiman, Anggota DPRD Fraksi Golkar Rommy Candra, Kepala Dinas Perkebunan Afrizal, perwakilan Kodim, Camat Pasaman, Pembina Pendidikan Pertanian dan UMKM, serta sejumlah pemangku kepentingan lain.[]

Tani Merdeka Papua Tengah Gelar Panen Jagung Bersama Petani Nabire

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Papua Tengah kembali melaksanakan panen jagung swadaya seluas 2 hektare. Panen berlangsung di Kampung Wanggar Sari Karadiri I dan Karadiri II, Kabupaten Nabire, pada Kamis, 29 Januari 2026.

Kegiatan ini melibatkan Dinas Pertanian Provinsi Papua Tengah dan Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Hadir Kepala Bidang Pertanian Provinsi Papua Tengah, Tubal Kain Koibur, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Sumardi Abdulah, beserta staf, serta jajaran pengurus Tani Merdeka Papua Tengah.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah, Aser Yogi, menegaskan seluruh aktivitas pertanian dijalankan secara swadaya.

“Hari ini saya tidak berbicara tentang provinsi lain di Indonesia, tetapi tentang Papua Tengah. Apa yang kami lakukan selama ini murni swadaya demi kemajuan orang asli Papua, namun kami juga melibatkan saudara-saudara non-OAP karena mereka juga memiliki hati untuk membangun Papua Tengah,” ujar Aser.

Ia menjelaskan DPW Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah telah menanam jagung seluas 7 hektare di berbagai lokasi, mengembangkan pertanian padi, mengelola 29 kolam perikanan, serta membangun lebih dari 100 kandang ternak babi. Selain itu, organisasi ini membuka lahan pertanian sekitar 17.210 hektare di Papua Tengah.

Menurut Aser, lokasi tanam sengaja dibagi agar manfaat dirasakan masyarakat pemilik hak ulayat.

“Walaupun saya punya lokasi sendiri yang jaraknya lebih dari 10 kilometer, saya memilih tidak menanam di sana. Saya ingin berbagi ke masyarakat pemilik lahan agar semua bisa merasakan dampak dari Tani Merdeka di Papua Tengah,” jelasnya.

Ia menambahkan Kementerian Pertanian memberikan alokasi pembukaan lahan 2.000 hektare, yang saat ini telah dibuka di Kabupaten Nabire sesuai arahan kementerian.

Sementara itu Ketua Kelompok Tani Merdeka Karadiri II, Mery Cristin Pekei, mengungkapkan kendala utama petani adalah keterbatasan pupuk, obat hama, dan bibit.

“Kami tanam dengan kondisi seadanya, sehingga hasil panen ada yang bagus dan ada juga yang kurang maksimal,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Sumardi Abdulah, menyatakan komitmen mendukung Tani Merdeka Papua Tengah.

“Kami akan memberikan apa yang menjadi hak orang asli Papua. Karena Tani Merdeka ini merupakan program yang baru dibentuk dari kementerian, kami akan mengupayakan bantuan alat untuk pengolahan hasil panen, serta bibit yang masih tersedia untuk diberikan kepada Tani Merdeka. Selanjutnya kita akan berjalan bersama-sama,” tegas Sumardi.[]

Mentan Resmikan Revamping Pabrik Ammonia-2 Pupuk Kaltim

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meresmikan proyek Revamping atau peremajaan Ammonia Pabrik-2 PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), anak usaha PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), di Bontang, Kalimantan Timur, pada Kamis, 29 Januari 2026.

Andi Amran Sulaiman mengatakan peremajaan ini sebagai tonggak penting penguatan industri pupuk nasional yang lebih efisien, modern, dan berkelanjutan.

Mentan Amran menegaskan revitalisasi industri pupuk menjadi fondasi utama pertanian modern.

Menurutnya, efisiensi 16 persen dari revamping setara penghematan Rp200 miliar per tahun serta penurunan emisi hingga 110.000 ton CO₂ ekuivalen per tahun.

“Ini kalau tidak salah menghemat 16 persen. Kami mewakili 160 juta petani Indonesia berterima kasih kepada Pupuk Indonesia sehingga produksi kita melompat dan ada delta tercipta. Tambahan keuntungan Rp132 triliun tahun 2025. Itu tambahannya,” kata Amran.

Ia menekankan ketepatan distribusi pupuk sangat menentukan hasil panen. “Kalau terlambat satu minggu pupuk, itu bisa hilang satu ton produksi. Tahun 2023–2024, akibat pupuk terlambat dan volumenya tidak cukup, kita terpaksa impor 7 juta ton nilainya kurang lebih Rp100 triliun. Tetapi karena kinerja Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim luar biasa, produksi kita naik dan nilainya mencapai Rp132 triliun,” ujarnya.

Amran menambahkan kerja keras berbagai pihak membuat swasembada pangan bisa tercapai lebih cepat dari target empat tahun.

“Mimpi kita adalah seluruh komoditas pertanian kita hilirisasi. Hentikan impor, dorong ekspor barang jadi. Kita ingin memengaruhi dunia, menjadi lumbung pangan dunia, dan memastikan petani Indonesia sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menilai industri pupuk sebagai instrumen strategis menjaga kedaulatan pangan.

“Sejak awal, bangsa ini menegaskan satu prinsip mendasar, Indonesia tidak boleh menggantungkan pangan dari bangsa lain. Karena itulah industri pupuk dibangun sebagai instrumen strategis negara untuk memastikan sawah tetap ditanami, petani terus berproduksi, dan kedaulatan pangan bangsa tetap terjaga,” katanya.

Menurut Siti Hediati Hariyadi, revamping Pabrik-2 bukan sekadar pembaruan teknologi.

“Melalui teknologi modern, efisiensi energi dan gas alam dapat ditingkatkan serta emisi ditekan hingga sekitar 110 ribu ton CO₂ ekuivalen per tahun. Ini membuktikan bahwa pembangunan industri dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan,” ujarnya.

Direktur Utama PIHC, Rahmad Pribadi, menjelaskan peremajaan ini bagian dari rencana revitalisasi 7 pabrik dalam 5 tahun ke depan.

“Proses peremajaan ini sangat penting tidak hanya operasional tapi mempunyai nilai historis yang sangat kuat bagi industri pupuk nasional. Pabrik-2 ini dulu diresmikan 29 Oktober 1984 oleh Bapak Presiden Soeharto ketika Indonesia mencapai swasembada pangan. Dan pabrik ini diremajakan ketika baru saja diumumkan Bapak Presiden Prabowo bahwa Indonesia mencapai swasembada pangan,” ucapnya.

Setelah peremajaan, pabrik ditargetkan menurunkan konsumsi gas sebesar 4 MMBtu per ton ammonia, menekan emisi karbon hingga 110.000 ton CO₂ per tahun, serta menghemat biaya produksi.

Peresmian proyek ini komitmen pemerintah memperkuat fondasi industri pupuk nasional.[]

Pemerintah Bentuk Satgas Saber Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pemerintah menyiapkan langkah pengawasan ketat menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta pelaku usaha pangan taat menjalankan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Pembelian (HAP) produsen, dan Harga Acuan Penjualan (HAP) konsumen.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengingatkan hal itu dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelar daring, pada Selasa 27 Januari 2026 kemarin.

“Kepada para pelaku usaha pangan, mohon harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah dapat dipedomani, khususnya selama Ramadan sampai Idulfitri. Ini sesuai arahan Bapak Kepala Bapanas sehingga agar dapat kita laksanakan dengan baik,” ujarnya.

Sarwo menambahkan pemerintah akan meningkatkan pengawasan di seluruh wilayah.

“Menyongsong Ramadan bulan depan, telah kita bentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026. Nah minggu depan, Satgas Saber ini akan sama-sama bergerak,” katanya.

Satgas Saber dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 4 Tahun 2026. Objek pengawasan meliputi beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, dan gula konsumsi.

Satgas melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan Polri.

Pengawasan dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai produsen, distributor, hingga pedagang eceran dan ritel modern.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan peran distributor harus diawasi.

“Tolong agar para pelaku usaha mengingatkan kepada para distributornya untuk tidak membuat harga bergerak melebihi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Distributor yang ada di tengah rantai pasok juga harus taat dan tertib,” ujarnya.

Satgas Saber merupakan kelanjutan Satgas Pengendalian Harga Beras 2025. Tahun lalu, Satgas melakukan 45.715 kegiatan pemantauan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Sebanyak 987 pelaku usaha perberasan mendapat teguran tertulis. Dampaknya harga beras medium dan premium turun sesuai HET pada Desember 2025.

Direktur Jenderal Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menambahkan pengendalian harga telur dan daging ayam juga dilakukan menjelang Ramadan.

“Meminta kepada para produsen, baik perusahaan integrator maupun juga perusahaan peternakan dan koperasi termasuk produsen ayam broiler dan juga telur, untuk memastikan bahwa produksi dan pasokan ini cukup sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga kami juga meminta agar produsen dan distributor tidak melakukan penimbunan stok,” kata Agung.

Ia meminta dinas daerah melakukan pengawasan ketat.

“Kami juga meminta kepada jajaran dinas di daerah untuk bersama-sama melakukan pengawasan terkait ketersediaan dan pasokan harga. Termasuk juga harga telur dan daging ayam ras ini di wilayahnya masing-masing. Dan dari hasil pengawasan ini, tentu kami meminta kepada teman-teman dinas juga untuk melakukan tindakan tegas agar para produsen dan distributor tidak melakukan penimbunan,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi bagi pelanggaran harga.

“Ini perintah Bapak Presiden. Stabilkan harga. Titik. Siap Bapak Presiden. (Itu) sebelum berangkat ke luar negeri. Kesimpulannya, kita menjaga harga eceran tertinggi pangan, sekarang sampai Ramadhan sampai selesai,” kata Amran.

“Tidak ada boleh pengusaha seluruh Indonesia menjual di atas HET. Kalau ada menjual di atas HET, Satgas Pangan Polri akan bekerja, bila perlu menindaknya. Tidak ada lagi kesempatan, karena sudah lama kita imbau-imbau. (Jadi) tidak boleh menjual di atas HET,” tegas Amran.[]

Sekolah Tani di Sumatera Barat Latih Petani Membasmi Hama

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Barat menginisiasi sekolah tani untuk melatih kelompok tani memahami cara penanganan hama. Program ini diikuti kelompok tani binaan Tani Merdeka Indonesia Sumatera Barat dengan dukungan sejumlah universitas di daerah tersebut.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Barat, Dian Anggraini, menegaskan pentingnya pengetahuan praktis bagi petani, mereka harus mendapatkan edukasi yang baik agar produksi petani bisa lebih meningkat.

“Petani sangat butuh pengetahuan terkait membasmi hama dan pertanian agar produksi petani semakin meningkat,” ujar Dian, pada Kamis, 28 Januari 2026.

Ia menambahkan sekolah tani menjadi wadah pembelajaran langsung bagi petani.

“Kami ingin petani tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga memahami ilmu yang bisa diterapkan di lapangan,” kata Dian.

Sekolah tani ini menghadirkan dosen dan praktisi pertanian dari universitas di Sumatera Barat. Materi yang diberikan mencakup teknik pengendalian hama terpadu, pemanfaatan pestisida nabati, serta strategi menjaga kesuburan tanah.

Peserta sekolah tani sebagian besar berasal dari kelompok tani produksi padi dan jagung. Mereka mengikuti sesi praktik lapangan untuk mengenali jenis hama dan cara penanganannya.

Dian menekankan sekolah tani harus berkelanjutan. “Petani tidak boleh berhenti belajar. Tantangan pertanian semakin kompleks, dari hama sampai iklim. Maka sekolah tani ini harus terus berjalan,” ujarnya.

Program ini diharapkan memperkuat kapasitas petani Sumatera Barat menghadapi ancaman gagal panen akibat serangan hama. Pendekatan kolaboratif antara organisasi tani dan perguruan tinggi dinilai mampu menjembatani kebutuhan lapangan dengan ilmu pengetahuan.[]

CropLife Indonesia Resmikan Kerangka SPMF untuk Kelanjutkan Ketahanan Pangan

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – CropLife Indonesia meresmikan memaparkan Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF) atau Kerangka Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Peresmian itu berlangsung di Jakarta, pada Kamis, 29 Januari 2026, dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta sejumlah institusi terkait kebijakan pangan dan perlindungan varietas tanaman.

Chairman CropLife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo, menegaskan inisiatif ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan pertanian berkelanjutan.

“Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memajukan pertanian berkelanjutan guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Lebih lanjut Kukuh Ambar Waluyo mengatakan Indonesia menghadapi tantangan kompleks, mulai dari perubahan iklim, dinamika geopolitik, hingga keterbatasan SDM pertanian. SPMF hadir sebagai solusi sistematis untuk memastikan benih, pupuk, dan produk perlindungan tanaman dikelola secara aman dan bertanggung jawab.

Kerangka kerja ini berfokus pada tiga pilar utama yang akan dijalankan lima tahun ke depan. Pertama, adopsi teknologi berbasis risiko yang mengacu pada UN International Code of Conduct, dengan tujuan mitigasi risiko penggunaan produk perlindungan tanaman. Kedua, inovasi dan digitalisasi melalui SOP penggunaan drone pertanian, integrasi pendaftaran varietas lewat dashboard digital lintas kementerian, serta dorongan adopsi biopestisida. Ketiga, program edukasi bagi petani mengenai penggunaan produk yang efektif, pengelolaan kemasan bekas, dan pencegahan peredaran produk palsu.

Menurut Kukuh Ambar Waluyo, SPMF mencerminkan nilai SPIRIT, yakni Sustainable, Partnership, Integrity, Responsibility, Innovation, Technology. Inisiatif ini didukung anggaran sekitar USD 1,5 juta selama lima tahun.

“Melalui SPMF, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun komitmen bersama dalam penggunaan produk perlindungan tanaman yang bertanggung jawab, aman, dan efisien, guna mendukung ketahanan pangan, daya saing ekspor, serta visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Salah satu dampak krusial dari program ini adalah harmonisasi standar Batas Maksimum Residu (BMR/MRL). Standar tersebut penting agar produk pangan Indonesia memenuhi syarat keamanan mutu di pasar ekspor.

SPMF ini bukan hal baru, kerangka ini telah diterapkan di Thailand, Vietnam, Cile, hingga Maroko. Di Indonesia, program diharapkan menjadi motor penggerak menuju kemandirian pangan berkelanjutan sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.[]

Kementan: Drone Pertanian Bisa Selamatkan Produksi Saat Iklim Tak Menentu

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian menilai teknologi drone dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim. Drone digunakan untuk penyemprotan pestisida agar lebih efisien dan mampu mengantisipasi kondisi iklim yang tidak menentu.

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementan, Leli Nuryati, menekankan pentingnya harmonisasi dengan praktik industri.

“Jadi ini adalah program yang tepat untuk mendukung swasembada kita yang memperhatikan keamanan lingkungan secara berkelanjutan,” kata Leli saat peluncuran Kerangka Nasional Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan bersama Croplife Indonesia di Jakarta, pada Kamis, 29 Januari 2026.

Lebih lanjut Leli menambahkan pemerintah telah mengatur pendaftaran pestisida melalui Permentan Nomor 43 Tahun 2019. Pemerintah juga membuka ruang kerja sama melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian agar sosialisasi pemanfaatan drone bisa dilakukan lebih luas.

“Setiap pestisida wajib didaftarkan dan memperoleh izin sebelum diedarkan. Hal ini untuk menjamin mutu, efektivitas, serta perlindungan terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu Chairman CropLife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo, mengatakan langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah.

“Yang seluruhnya menjadi fondasi penting dalam transisi Indonesia dari pertanian konvensional menuju pertanian modern,” ujarnya.

Ia menilai sektor pertanian tengah menghadapi tantangan kompleks. Perubahan iklim, dinamika geopolitik global, alih fungsi lahan, keterbatasan SDM, serta kebutuhan adaptasi teknologi menjadi faktor utama. Karena itu, inovasi dan sarana produksi harus dikelola secara aman, bertanggung jawab, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Kukuh menegaskan kerangka Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF) dapat diterapkan untuk memperkuat kapasitas nasional.

“SPMF bertujuan memperkuat kapasitas nasional dalam merancang kebijakan pengelolaan produk perlindungan tanaman yang berkelanjutan, yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan sekaligus mengoptimalkan produktivitas pertanian,” jelasnya.[]

1...111213...102Halaman 12 dari 102