Beranda blog Halaman 11

Lantik Empat DPD Tani Merdeka di Kaltara, Don Muzakir Minta Kader Kawal Program Pangan Presiden Prabowo hingga Desa

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, melantik pengurus empat DPD Tani Merdeka Indonesia se-Provinsi Kalimantan Utara di Lapangan Tarakan Plaza, Kota Tarakan.

Pelantikan itu bagian dari acara penutupan Expo UMKM dan Ketahanan Pangan. Ratusan warga turut menghadiri kegiatan tersebut.

Empat DPD Tani Merdeka Indonesia yang resmi dilantik meliputi Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung. Kepengurusan baru itu diharapkan segera membangun organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa agar pendampingan kepada petani semakin kuat.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Utara Jufri Budiman, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Wahyuni Nuzband yang mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Wali Kota Tarakan, Wakil Wali Kota Tarakan, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat.

Don Muzakir mengatakan penguatan organisasi di daerah menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai program pemerintah di sektor pertanian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.

Menurut dia, keberadaan Tani Merdeka Indonesia bukan hanya membangun organisasi, tetapi juga menjadi mitra petani dalam mengawal kebijakan pemerintah di lapangan.

“Tani Merdeka Indonesia berdiri tegak di garis depan untuk mengawal dan menyukseskan program-program Bapak Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan dan penguatan sektor pertanian dari hulu ke hilir,” ujar Don Muzakir.

Ia mengatakan seluruh kader harus aktif mendampingi petani, mulai dari mengawal distribusi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga memastikan hasil panen petani memperoleh harga yang layak.

Menurut Don Muzakir, organisasi harus hadir ketika petani menghadapi persoalan di lapangan. Aspirasi petani juga harus disampaikan kepada pemerintah agar berbagai kebijakan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Don Muzakir juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kader menjaga persatuan di tengah masyarakat. Ia meminta Tani Merdeka Indonesia tidak membedakan latar belakang politik masyarakat dalam menjalankan program organisasi.

“Pesan dari Bapak Prabowo sangat jelas: jaga persatuan. Di Tani Merdeka, mau dia dari partai apa pun, tetap kita bantu. Fokus kita adalah kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional, bukan sekat-sekat politik. Kita harus bersatu untuk memajukan pertanian Indonesia,” tegasnya.

Menurut Don Muzakir, tantangan sektor pertanian saat ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Sinergi antara organisasi petani, pemerintah daerah, penyuluh, dan masyarakat menjadi kunci mempercepat pembangunan pertanian di daerah.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Utara Jufri Budiman mengatakan pelantikan empat DPD menjadi langkah untuk memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh kabupaten di Kalimantan Utara.

Ia menilai organisasi yang kuat hingga tingkat bawah akan memudahkan pendampingan terhadap petani sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program pemerintah.

“Kami siap memperkuat organisasi sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Tugas kami bukan hanya membangun struktur organisasi, tetapi memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada petani dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kalimantan Utara,” kata Jufri Budiman.

Jufri mengatakan kepengurusan yang baru dilantik akan segera menyusun program kerja dan memperluas koordinasi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta kelompok tani di setiap kabupaten.

Pelantikan tersebut juga menjadi penutup rangkaian Expo UMKM dan Ketahanan Pangan yang menampilkan berbagai produk unggulan pelaku usaha mikro, hasil pertanian, dan potensi pangan lokal Kalimantan Utara.[]

Diklat Tani Merdeka Indonesia ke 2, Siapkan Kader Kawal Program Prabowo hingga Desa

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia sedang menyampaikan materi pada Diklat ke II.
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia sedang menyampaikan materi pada Diklat ke II terkait penguatan organisasi.

TANIMERDEKA – Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Angkatan II Tani Merdeka Indonesia di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Pringsurat, Kabupaten Temanggung, menyiapkan kader untuk mengawal program Presiden Prabowo Subianto hingga ke desa-desa.

Diklat tersebut tidak hanya membahas penguatan struktur organisasi. Peserta juga mendapat materi tentang Prabowoisme, yaitu semangat keberpihakan kepada rakyat kecil, terutama petani.

Materi itu menekankan peran kader Tani Merdeka Indonesia di lapangan. Kader diminta hadir di tengah petani dan memastikan program pemerintah dapat diterima masyarakat.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan kader tidak boleh hanya aktif saat membentuk kepengurusan. Kader harus bekerja dan melayani masyarakat di daerah masing-masing.

“Kita pulang menjadi kader yang berbakti kepada bangsa dan negara, serta siap melayani petani di setiap desa,” kata Don Muzakir.

Don Muzakir mengatakan kader Tani Merdeka Indonesia memiliki tugas mendampingi petani dalam mengakses program pemerintah. Pendampingan diperlukan agar petani memperoleh pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, benih, akses pasar, serta kepastian harga hasil panen.

“Kader harus menjadi mata dan telinga pemerintah di desa. Jika ada petani yang kesulitan mendapatkan pupuk, jika ada permainan harga gabah, atau jika ada program yang tidak berjalan, kader harus bergerak,” ujarnya.

Ia mengatakan program Presiden Prabowo di sektor pertanian perlu dikawal hingga tingkat desa. Program tersebut mencakup penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi, peningkatan penyerapan gabah, modernisasi pertanian, pembukaan lahan sawah baru, serta percepatan swasembada pangan.

Tani Merdeka Indonesia ingin memastikan kebijakan pemerintah tidak berhenti di tingkat administrasi. Program pertanian harus dapat dirasakan langsung oleh petani di sawah dan keluarga mereka di desa.

Peserta diklat juga membahas perkembangan sektor pangan nasional pada awal 2026. Materi itu mencakup capaian produksi pangan dan Nilai Tukar Petani yang menjadi salah satu indikator kondisi ekonomi petani.

Don Muzakir menegaskan capaian tersebut perlu dijaga. Ia meminta kader Tani Merdeka Indonesia tidak diam jika menemukan persoalan yang menghambat program pangan atau merugikan petani.

“Kita harus menjaga program Presiden Prabowo. Kita harus membela petani. Jangan sampai ada mafia yang mengambil keuntungan saat petani sedang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsa,” katanya.

Diklat Angkatan II Tani Merdeka Indonesia di Bapeltan Pringsurat diikuti kader dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Peserta mendapat materi organisasi, kepemimpinan, komunikasi publik, pendampingan petani, serta wawasan tentang ketahanan pangan.

Kader yang mengikuti pelatihan diharapkan dapat membangun komunikasi dengan kelompok tani, penyuluh pertanian, pemerintah desa, dan pemerintah daerah. Mereka juga diminta mencatat persoalan petani agar dapat diteruskan kepada pihak terkait.

Tani Merdeka Indonesia menempatkan kader di desa sebagai bagian penting dalam pengawasan program pertanian. Kader diharapkan mampu membantu petani mengakses informasi, menyampaikan keluhan, dan mengawal pelaksanaan program pemerintah agar tepat sasaran.[]

Pelantikan DPD Tani Merdeka Gunungkidul, Pengurus Diminta Kawal Program Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dilantik pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Pelantikan tersebut dihadiri Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, Wakil Bupati Gunungkidul yang juga Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Gunungkidul Joko Parwoto, serta Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia DIY Oscar Semandawai.

Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, anggota DPRD DIY, anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, tokoh masyarakat, dan tokoh adat juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Pada sambutannya Don Muzakir meminta pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Gunungkidul mengawal program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan petani.

Ia menyebutkan organisasi petani harus aktif menyampaikan persoalan di setiap desa kepada pemerintah.

“Tani Merdeka Indonesia berada di garda terdepan membela Presiden Prabowo dan mendukung program Presiden Prabowo. Program kerakyatan, terutama program untuk petani, harus kita kawal bersama karena manfaatnya harus benar-benar sampai kepada masyarakat,” kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, pengurus di daerah perlu memastikan bantuan pertanian, pupuk, benih, alat mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi dapat diterima petani sesuai ketentuan.

Ia meminta kader Tani Merdeka Indonesia tidak menutup mata jika menemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan.

“Kita harus melawan semua mafia yang merusak program rakyat dan program petani. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari bantuan pemerintah, sementara petani justru tidak menerima haknya,” ujar Don Muzakir.

Ia menilai penguatan organisasi hingga tingkat desa penting untuk mempercepat penyampaian aspirasi petani. Pengurus juga diminta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan pelaku usaha di sektor pangan.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia DIY Oscar Semandawai mengatakan pengurus DPD Gunungkidul perlu menjadikan kebutuhan petani sebagai dasar kerja organisasi.

Ia menilai Gunungkidul memiliki potensi pertanian yang besar, tetapi masih membutuhkan perhatian pada persoalan air, pupuk, akses pasar, dan nilai jual hasil panen.

“Pengurus Tani Merdeka Indonesia di Gunungkidul harus hadir untuk mendengar persoalan petani. Organisasi ini tidak cukup hanya memiliki struktur. Pengurus harus turun ke lapangan, membangun komunikasi, dan membantu mencari jalan keluar bersama pemerintah daerah,” kata Oscar Semandawai.

Oscar mengatakan DPW Tani Merdeka Indonesia DIY akan mendukung kerja DPD Gunungkidul. Dukungan itu dilakukan melalui penguatan organisasi, pendampingan kader, serta koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Wakil Bupati Gunungkidul yang juga Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Gunungkidul Joko Parwoto mengatakan kepengurusan baru akan memprioritaskan penguatan komunikasi dengan petani di tingkat kecamatan dan desa.

“Kami ingin Tani Merdeka Indonesia Gunungkidul menjadi ruang bagi petani untuk menyampaikan persoalan mereka. Kami akan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar kebutuhan petani, mulai dari air, pupuk, benih, sampai pemasaran hasil panen, dapat ditangani secara bertahap,” kata Joko Parwoto.

Joko mengatakan sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga Gunungkidul. Karena itu, ia berharap organisasi petani dapat membantu memperkuat posisi petani dalam rantai produksi dan pemasaran.[]

29 Korcam Tani Merdeka Indonesia Se Kabupaten Serang Dilantik

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia

TANIMERDEKA – Sebanyak 29 pengurus Koordinator Kecamatan (Korcam) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Serang, Banten, dilantik di Kantor Kecamatan Pontang, pada Kamis, 2 Juli 2026.

Pelantikan itu dihadiri sekitar 250 peserta. Peserta terdiri dari pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Serang, pengurus Korcam, kader, serta perwakilan petani dari sejumlah kecamatan.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir hadir dalam kegiatan tersebut. Pelantikan 29 Korcam ini bagian dari penguatan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan di Kabupaten Serang.

Don Muzakir mengatakan pengurus Korcam perlu bekerja dekat dengan petani. Ia meminta setiap pengurus mencatat persoalan yang dihadapi petani di wilayah masing-masing.

“Pengurus Korcam harus hadir di tengah petani. Persoalan pupuk, benih, irigasi, harga hasil panen, dan akses pasar harus didengar. Tani Merdeka Indonesia harus menjadi penghubung agar aspirasi petani dapat disampaikan kepada pemerintah,” kata Don Muzakir.

Ia mengatakan struktur organisasi tingkat kecamatan hingga tingkat desa diperlukan agar informasi dari lapangan dapat diterima lebih cepat. Pengurus Korcam juga diminta mengawal program pemerintah di sektor pertanian agar tepat sasaran.

“Program pemerintah harus benar-benar sampai kepada petani. Pengurus di kecamatan perlu memastikan bantuan dan program pertanian dapat diterima masyarakat sesuai aturan,” ujar Don Muzakir.

Camat Pontang Mochamad Agus turut menghadiri pelantikan tersebut. Kapolsek dan Danramil Pontang juga hadir bersama sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

Mochamad Agus mengatakan pemerintah kecamatan membuka ruang komunikasi dengan kelompok tani dan organisasi yang bergerak di sektor pertanian. Ia menilai kehadiran Korcam Tani Merdeka Indonesia dapat membantu menyampaikan kebutuhan petani di tingkat kecamatan.

“Kami berharap pengurus yang baru dilantik dapat membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kecamatan, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Banyak persoalan pertanian yang perlu dibicarakan bersama agar dapat dicari jalan keluarnya,” kata Mochamad Agus.

Pelantikan berlangsung di Kantor Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Pengurus Korcam yang telah dilantik akan menjalankan program organisasi di 29 kecamatan di Kabupaten Serang.

DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Serang menargetkan jaringan Korcam dapat menjadi ruang koordinasi bagi petani. Organisasi itu juga akan menghimpun masukan dari lapangan terkait kebutuhan pertanian dan kondisi ekonomi petani.[]

Senator Pdt. David Waromi Dorong Pemerintah Kaji Drone HY-100 untuk Percepat Logistik dan Pertanian Wilayah Terpencil

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Senator Pdt. David Harold Waromi bersama Prof. J.W. Saputro, dosen Universitas Pertahanan RI, menerima bingkisan Drone HY-100 Mini dari pimpinan perusahaan teknologi dirgantara asal China, Ursa Aeronautical Technology (UAT) Co., Ltd.
Senator Pdt. David Harold Waromi bersama Prof. J.W. Saputro, dosen Universitas Pertahanan RI, menerima bingkisan Drone HY-100 Mini dari pimpinan perusahaan teknologi dirgantara asal China, Ursa Aeronautical Technology (UAT) Co., Ltd.

TANIMERDEKA – Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Papua, Pdt. David Harold Waromi, mendorong pemerintah mengkaji pemanfaatan pesawat tanpa awak HY-100 untuk mendukung distribusi logistik dan modernisasi sektor pertanian, khususnya di wilayah terpencil seperti Papua.

Menurut Pdt. David Harold Waromi yang Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi daerah-daerah dengan akses transportasi yang terbatas. Salah satunya adalah tingginya biaya distribusi barang dan lambatnya layanan ke wilayah pedalaman.

Ia menilai teknologi drone kargo dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pemerataan pembangunan jika penerapannya dilakukan melalui kajian yang matang.

“Papua membutuhkan terobosan. Teknologi seperti drone HY-100 layak dikaji dan diuji coba karena dapat membantu mempercepat distribusi logistik, mendukung sektor pertanian, sekaligus membuka akses pelayanan bagi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Saya berharap pemerintah dapat melihat peluang ini sebagai bagian dari percepatan pembangunan yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia dari seluruh wilayah, termasuk kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal,” kata Senator Pdt. David Harold Waromi.

Drone kargo HY-100 saat ini telah memperoleh Operation Certificate dari Civil Aviation Administration of China (CAAC). Teknologi tersebut mulai digunakan di sejumlah wilayah di Tiongkok, termasuk kawasan Beidahuang yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi pangan terbesar di negara itu.

HY-100 dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pertanian, mulai dari penyemprotan lahan hingga pengangkutan logistik. Drone itu diklaim mampu menyemprot lahan seluas 120 hektare dalam satu jam dengan ketinggian terbang sekitar empat meter di atas permukaan tanah.

Kemampuan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi pekerjaan di sektor pertanian sekaligus menekan biaya operasional dibandingkan metode konvensional.

Pdt. David Harold Waromi menilai Indonesia perlu mulai membuka ruang terhadap berbagai inovasi teknologi yang telah diterapkan di negara lain. Namun, penerapannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan infrastruktur di dalam negeri.

“Kita tentu tidak bisa langsung menyalin apa yang dilakukan negara lain. Semua harus melalui kajian, uji coba, dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Namun, jangan sampai kita terlambat mengadopsi teknologi yang bisa memberi manfaat besar bagi masyarakat, khususnya petani dan warga di daerah terpencil,” ujarnya.

Ia mengatakan Papua menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Banyak daerah pedalaman di Papua masih bergantung pada transportasi dengan biaya tinggi karena akses jalan yang terbatas. Kondisi itu membuat distribusi kebutuhan pokok, hasil pertanian, hingga layanan publik sering menghadapi kendala.

Senator Pdt. David Harold Waromi mengamati langsung proses produksi pesawat HY-100 di fasilitas Ursa Aeronautical Technology (UAT) Co., Ltd.
Senator Pdt. David Harold Waromi mengamati langsung proses produksi pesawat HY-100 di fasilitas Ursa Aeronautical Technology (UAT) Co., Ltd.

Menurut Pdt. David Harold Waromi, kehadiran teknologi transportasi tanpa awak dapat menjadi solusi untuk memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus mempercepat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.

“Kalau teknologi ini terbukti efektif, manfaatnya tidak hanya untuk pertanian. Drone juga bisa membantu distribusi kebutuhan pokok, obat-obatan, hingga mendukung pelayanan pemerintah di wilayah yang sulit dijangkau. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

David mengingatkan, penerapan drone kargo tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Pemerintah juga perlu menyiapkan regulasi, infrastruktur pendukung, serta sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut secara aman dan efektif.

Ia berharap pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

Menurutnya, inovasi di sektor transportasi dan pertanian perlu terus didorong agar mampu memperkuat distribusi logistik, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional.[]

Tani Merdeka Lampung Barat Siap Kawal Program Prabowo, Lawan Mafia yang Rugikan Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Konsolidasi DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat.
Konsolidasi DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat.

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Langkah ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, nelayan, pedagang, dan masyarakat.

Konsolidasi tersebut digelar di Sekretariat Korcam Tani Merdeka Indonesia Kecamatan Sekincau, pada Minggu, 28 Juni 2026. Kegiatan diikuti pengurus kecamatan, kader, serta perwakilan petani dari sejumlah desa di Kabupaten Lampung Barat.

Penguatan organisasi itu merupakan tindak lanjut arahan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia dan Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir. Seluruh pengurus daerah diminta aktif mengawal berbagai program pemerintah di sektor pertanian sekaligus memastikan bantuan dan kebijakan benar-benar sampai kepada petani.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat, Haris Arifin Lubis, mengatakan konsolidasi hingga tingkat desa menjadi langkah penting agar Tani Merdeka Indonesia dapat mengawasi pelaksanaan program pemerintah secara langsung di lapangan.

Menurut dia, antusiasme petani di Lampung Barat untuk mendukung berbagai kebijakan Presiden Prabowo terus meningkat. Karena itu, Tani Merdeka Indonesia memperkuat struktur organisasi agar lebih dekat dengan masyarakat.

“Terus kami perkuat organisasi sampai ke desa-desa. Petani sangat antusias mendukung program Presiden Prabowo. Kami siap mengawal dan melaporkan bila terjadi kecurangan di daerah. Kami juga siap melawan mafia yang merugikan petani,” kata Haris Arifin Lubis.

Haris menegaskan, keberadaan Tani Merdeka Indonesia bukan hanya sebagai organisasi petani, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Setiap persoalan yang dihadapi petani akan dihimpun dan disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar segera mendapat solusi.

“Kita semua ingin semua program Presiden Prabowo langsung sampai kepada masyarakat, petani, nelayan, dan pedagang. Niat baik dan mulia Presiden Prabowo harus kita kawal bersama,” ujarnya.

Menurut Haris, pengawalan tersebut juga mencakup berbagai program strategis di bidang pertanian, seperti peningkatan produksi pangan, penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, perlindungan harga hasil panen, hingga pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.

Ia menilai seluruh program itu akan memberi manfaat jika pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Haris juga mengatakan masyarakat dan petani di Lampung Barat memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian. Dukungan itu, menurutnya, terlihat dari tingginya partisipasi petani dalam berbagai kegiatan konsolidasi yang digelar Tani Merdeka Indonesia.

Konsolidasi akan terus dilakukan di sejumlah kecamatan sebagai bagian dari penguatan organisasi. Langkah tersebut diharapkan membuat pengurus lebih cepat menerima laporan dari petani, sekaligus memastikan setiap program pemerintah benar-benar terlaksana hingga ke tingkat desa.[]

Wamentan Sudaryono Tegaskan Indonesia Stop Impor Beras, Jagung, dan Gula

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah berkomitmen mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Langkah itu ditempuh dengan meningkatkan produksi dalam negeri untuk memperkuat swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah, kata Sudaryono, menargetkan penghentian impor sejumlah komoditas strategis, seperti beras, jagung, dan gula. Ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya juga akan dikurangi secara bertahap.

“Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya,” kata Sudaryono di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Minggu, 28 Juni 2026.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, ia mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut Sudaryono, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi, tetapi juga dari membaiknya pendapatan petani.

Sudaryono menegaskan petani harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan sarana produksi, meningkatkan hasil panen, serta memastikan harga komoditas tetap menguntungkan petani.

“Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera. Petani tidak boleh lagi hidup susah. Petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, hingga komoditas lainnya harus mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya,” tegasnya.

Ia mengatakan pemerintah terus memperkuat dukungan melalui penyediaan pupuk bersubsidi, peningkatan produksi, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga menjaga stabilitas harga hasil panen.

Menurut Sudaryono, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Ia menyebut sejumlah komoditas pangan saat ini telah mencapai kondisi swasembada bahkan surplus. Komoditas tersebut meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga menyoroti perlindungan terhadap petani kelapa sawit, khususnya di Kalimantan Barat. Ia meminta seluruh pabrik kelapa sawit membeli Tandan Buah Segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Menurut dia, petani harus menikmati manfaat ketika harga minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) di pasar dunia meningkat.

“Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga crude palm oil (CPO) dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi,” tegasnya.

Sudaryono juga membuka ruang komunikasi langsung dengan petani. Ia meminta berbagai persoalan di lapangan, seperti irigasi, pupuk, benih, maupun kendala produksi lainnya segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti pemerintah.

Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, HKTI, dan seluruh pelaku pertanian menjadi kunci mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

“Kita ingin apa yang dikonsumsi masyarakat diproduksi oleh petani kita sendiri. Dengan begitu Indonesia semakin kuat, petani semakin makmur, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh,” pungkasnya.[]

Don Muzakir Minta Tani Merdeka Kabupaten Banjar Kawal Program Prabowo

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Pelantikan DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar
Pelantikan DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, meminta seluruh pengurus Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar mengawal pelaksanaan program pemerintah di sektor pertanian hingga benar-benar dirasakan petani.

Menurut dia, organisasi harus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan.

Hal itu disampaikan Don Muzakir saat melantik pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar dan 12 Koordinator Kecamatan (Korcam) Tani Merdeka Indonesia se-Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam, Martapura, pada Minggu, 28 Juni 2026.

Hj. Helda Rina dilantik sebagai Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar.

Pelantikan dihadiri Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan Alin Wijaya, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), penyuluh pertanian, pengurus DPC Tani Merdeka Indonesia se-Kabupaten Banjar, serta para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Don Muzakir mengatakan penguatan organisasi di daerah menjadi langkah penting untuk mendukung berbagai program pemerintah, terutama di sektor pertanian.

Menurut dia, keberadaan pengurus di tingkat kabupaten hingga kecamatan akan mempercepat pelaksanaan program sekaligus menjadi penghubung antara petani dan pemerintah.

“Hari ini di Kabupaten Banjar kita melakukan penguatan organisasi Tani Merdeka dan pelantikan berjalan dengan baik. Tugas DPD yang dilantik adalah memastikan setiap program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten benar-benar berjalan di tengah masyarakat dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo, khususnya mewujudkan swasembada pangan,” ujar Don Muzakir.

Don Muzakir menegaskan, Tani Merdeka Indonesia akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya kebijakan yang berpihak kepada petani. Organisasi juga siap mengawal berbagai program strategis, mulai dari swasembada pangan, peningkatan produksi pertanian, distribusi pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penguatan kesejahteraan petani.

Menurut dia, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada pengawalan di lapangan. Karena itu, seluruh pengurus diminta aktif turun ke sentra-sentra pertanian, mendengar aspirasi petani, dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Selain itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan, Alin Wijaya, mengatakan pelantikan pengurus Kabupaten Banjar menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

“Tani Merdeka Indonesia harus menjadi organisasi yang hadir di tengah petani. Pengurus yang baru dilantik harus aktif membangun komunikasi dengan petani, bersinergi dengan pemerintah daerah, serta mengawal seluruh program pertanian agar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Alin Wijaya.

Menurut Alin, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar sebagai daerah pertanian. Karena itu, sinergi antara organisasi petani, pemerintah daerah, penyuluh, dan kelompok tani perlu terus diperkuat agar produktivitas pertanian terus meningkat.

Sementara itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar, Hj. Helda Rina, mengatakan kepengurusan yang baru akan langsung bekerja membangun konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Langkah itu dilakukan agar pendampingan kepada petani berjalan lebih efektif.

“Organisasi ini hadir dengan semangat modernisasi pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas akses pasar, memperkuat kelembagaan petani, serta mendukung program strategis pemerintah di sektor pangan,” ujar Hj. Helda Rina.

Menurut Helda, Tani Merdeka Indonesia akan menjadi wadah bagi petani, penyuluh pertanian, generasi muda, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan sektor pertanian.

Ia mengatakan organisasi akan memperkuat pendampingan kepada petani, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong pemanfaatan teknologi pertanian agar hasil produksi semakin meningkat.

Bupati Banjar H. Saidi Mansyur menyambut baik terbentuknya kepengurusan baru Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Banjar. Ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Saya berharap saudara-saudara sekalian dapat menjalankan tanggung jawab ini dengan dedikasi tinggi demi meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat posisi Kabupaten Banjar sebagai mitra strategis pembangunan pertanian nasional,” kata Saidi Mansyur.

Menurut Saidi, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Kabupaten Banjar. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi petani, penyuluh, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.

Ia juga berharap Tani Merdeka Indonesia mampu menjadi motor penggerak inovasi di sektor pertanian sekaligus menjadi jembatan penyampaian aspirasi petani kepada pemerintah. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di lapangan diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga program pembangunan pertanian berjalan lebih efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani.[]

Pelantikan Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia di Hulu Sungai Utara, Don Muzakir: Pengurus Harus Turun ke Desa Dengarkan Keluhan Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, meminta seluruh pengurus Tani Merdeka Indonesia tidak hanya aktif di dalam organisasi, tetapi juga rutin turun ke lapangan untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi petani.

Menurut Don, keberadaan organisasi harus memberikan manfaat nyata. Pengurus diminta menjadi penghubung antara petani dan pemerintah agar berbagai persoalan di sektor pertanian dapat segera ditindaklanjuti.

“Tani Merdeka Indonesia harus menjadi mata dan telinga Presiden Prabowo. Aspirasi petani harus kita dengarkan, kita perjuangkan, dan kita pastikan tersampaikan kepada pemerintah,” ujar Don Muzakir usai melantik pengurus tiga DPD Tani Merdeka Indonesia di Kalimantan Selatan, pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Don Muzakir menegaskan, organisasi tidak boleh hanya hadir saat ada kegiatan seremonial. Pengurus harus aktif mendampingi petani dan memastikan berbagai program pemerintah benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita harus hadir di tengah petani. Dengarkan apa yang mereka butuhkan, cari solusinya, lalu sampaikan kepada pemerintah. Organisasi ini harus menjadi jembatan antara petani dengan pemerintah,” kata Don Muzakir.

Menurut dia, pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai program untuk memperkuat sektor pertanian, seperti peningkatan produksi pangan, penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat mesin pertanian, perbaikan irigasi, hingga penguatan swasembada pangan. Program tersebut memerlukan pengawalan agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Don Muzakir menilai penguatan kepengurusan hingga tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan desa menjadi langkah penting agar komunikasi antara petani dan pemerintah semakin cepat.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan, Alin Wijaya, mengatakan pengurus yang baru terbentuk memiliki tugas besar untuk membangun organisasi yang dekat dengan petani.

“Kami ingin seluruh pengurus segera bekerja. Jangan menunggu. Turun ke lapangan, temui petani, dengarkan persoalan mereka, lalu bangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah agar setiap masalah bisa diselesaikan bersama,” kata Alin Wijaya.

Menurut Alin, Kalimantan Selatan memiliki potensi pertanian yang besar. Potensi tersebut perlu didukung organisasi yang mampu memperkuat pendampingan kepada petani sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program pembangunan pertanian.

Ia berharap setiap DPD tidak hanya menjalankan kegiatan organisasi, tetapi juga aktif membantu petani meningkatkan produktivitas, memperluas akses terhadap program pemerintah, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Hal itu disampaikan usai pelantikan pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan yang berlangsung di Gedung Agung Amuntai.

Pelantikan itu dihadiri Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Asisten I Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kapolres, Dandim, sejumlah kepala dinas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta jajaran pengurus DPW dan DPD Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan.[]

Pengurus DPD Tani Merdeka Tanah Bumbu Dilantik, Ini Pesan Don Muzakir

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Pelantikan DPD Tani Merdeka Indoonesia Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Pelantikan DPD Tani Merdeka Indoonesia Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, meminta seluruh kader Tani Merdeka Indonesia menjadi penghubung antara petani dan pemerintah. Menurut dia, berbagai program pertanian harus dikawal agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani di lapangan.

Hal itu disampaikan Don Muzakir saat melantik pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada Jumat, 26 Juni 2026.

Pada kesempatan tersebut, Don Muzakir melantik Mizan Pasli sebagai Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurut Don Muzakir, keberhasilan program pertanian tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada pengawalan di lapangan. Karena itu, Tani Merdeka Indonesia harus hadir untuk memastikan setiap kebijakan sampai kepada petani.

“Tani Merdeka Indonesia harus senantiasa menjadi mata dan telinga Presiden Prabowo. Aspirasi petani harus sampai kepada pemerintah, dan setiap program yang berpihak kepada petani harus kita kawal bersama agar berjalan dengan baik,” ujar Don Muzakir.

Ia mengatakan, organisasi harus mampu menangkap persoalan yang dihadapi petani, mulai dari pupuk, benih, irigasi, alat mesin pertanian, hingga pemasaran hasil panen. Semua persoalan itu, kata dia, perlu disampaikan kepada pemerintah agar segera mendapat solusi.

Don Muzakir menilai penguatan kepengurusan hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa menjadi langkah penting untuk mempercepat penyampaian aspirasi petani. Dengan jaringan organisasi yang lebih kuat, berbagai persoalan di lapangan dapat direspons lebih cepat.

Ia juga meminta seluruh kader aktif mendampingi petani dalam menyukseskan program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan, Alin Wijaya, mengatakan pengurus di daerah memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi antara petani dan pemerintah.

“Kami ingin Tani Merdeka Indonesia hadir di tengah petani, mendengar persoalan mereka, lalu bersama-sama mencari solusi. Organisasi ini harus menjadi wadah yang memperjuangkan kepentingan petani sekaligus mendukung keberhasilan program pembangunan pertanian,” kata Alin Wijaya.

Menurut Alin, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian. Karena itu, sinergi antara petani, organisasi, dan pemerintah perlu terus diperkuat agar produktivitas pertanian semakin meningkat.

Selain itu, Mizan Pasli Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu, mengatakan kepengurusan yang baru akan langsung melakukan konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Langkah itu dilakukan agar organisasi lebih dekat dengan petani.

“Kami siap membangun organisasi yang solid serta mengawal berbagai program pemerintah di bidang pertanian. Kehadiran Tani Merdeka Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi petani di Tanah Bumbu,” kata Mizan.

Menurut dia, pengurus DPD akan memprioritaskan pendampingan kepada petani, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta memastikan berbagai program pertanian dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selama di Kalimantan Selatan, Don Muzakir dijadwalkan melantik pengurus DPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Banjar sebagai bagian dari penguatan organisasi di tingkat daerah.[]

1...101112...119Halaman 11 dari 119