Beranda blog Halaman 11

Tani Merdeka Indonesia dan Komunitas Banokeling Dorong Desa Mandiri Lewat Inovasi Sampah Kreatif

0

TANIMERDEKA – Upaya mengubah sampah menjadi sumber nilai ekonomi mulai digerakkan di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Magelang bekerja sama dengan DPD Tani Merdeka Indonesia Wilayah Khusus Masyarakat Adat Banokeling menggelar pelatihan bertajuk Sampah Kreatif dan Ramah Lingkungan: Mewujudkan Desa Pekuncen yang Mandiri.

Pelatihan berlangsung dua hari, Selasa–Rabu 27–28 Januari 2026. Sebanyak 40 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Dharma Putri Banokeling ikut serta, bersama tokoh masyarakat, pemuda adat, dan kader lingkungan setempat.

Hari pertama acara dibuka Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyumas, Eko Heru Surono, yang diwakili Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Setyo Adhi Nugroho.

Setyo mengapresiasi kolaborasi antara organisasi masyarakat dan komunitas adat. “Model seperti ini penting karena tidak hanya membangun fisik desa, tetapi juga membangun kesadaran sosial, budaya, dan kebangsaan. Ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat sipil,” kata Setyo.

Materi awal disampaikan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Magelang, Sri Sumirat, yang dikenal sebagai aktivis lingkungan. Ia menekankan sampah harus dipahami sebagai peluang.

“Sampah hari ini bukan sekadar limbah, tetapi sumber daya baru. Jika dikelola dengan ilmu dan kreativitas, ia bisa menjadi berkah ekonomi,” ungkap Sri Sumirat.

Malam harinya peserta menerima materi inti mengenai eco-enzym, zero waste, dan manajemen bank sampah sebagai sistem ekonomi sirkular desa.

Hari kedua dijadwalkan praktik langsung pembuatan eco-enzym dan penerapan konsep zero waste dalam rumah tangga.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Wilayah Khusus Masyarakat Adat Banokeling, Aris Munandar, mengatakan program ini sebagai jembatan tradisi dan modernitas.

“Bagi masyarakat Banokeling, menjaga alam adalah bagian dari laku hidup. Melalui inovasi sampah kreatif, kami ingin menunjukkan bahwa adat dan teknologi bisa berjalan berdampingan untuk kemandirian desa,” kata Aris.

Sementara itu Ketua Yayasan Dharma Putra Banokeling, Ritam, menilai kegiatan ini memperkuat peran perempuan adat dalam gerakan lingkungan.

“Ini bukan hanya soal sampah, tetapi soal menanamkan kesadaran kolektif bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Komunitas Adat Banokeling memandang Ibu Bumi sebagai sumber kehidupan dan Bapak Langit sebagai penjaga keseimbangan. Konsep spiritual itu menjadi fondasi etis dalam membangun harmoni manusia dan alam.[]

DPD Tani Merdeka Indonesia OKU Timur Dorong Kemitraan Adil dalam Program Tebu Rakyat

0

TANIMERDEKA – Sosialisasi rapat koordinasi perluasan tanam tebu rakyat berlangsung di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sriwangi, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, pada Rabu, 28 Januari 2026. Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dan organisasi petani untuk mendukung petani tebu rakyat.

Rakor dihadiri Kepala Bidang Perkebunan OKU Timur Basuki, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia OKU Timur M. Daud, Kepala Bidang Tanaman Pangan Andri, Koordinator Katimker OKU Timur Arifin, Koordinator BPP Semendawai Suku III Dinna Nur Aini, Koordinator BPP Belitang Mulya Eko Suparyanto, Koordinator BPP Semendawai Timur Ali Antoni, serta para penyuluh pertanian lapangan dan mitra tebu dari tiga kecamatan.

Tiga kecamatan yang menjadi fokus program perluasan tebu rakyat adalah Semendawai Suku III, Belitang Mulya, dan Semendawai Timur.

Basuki menegaskan program perluasan tebu rakyat harus memberi manfaat nyata.

“Pemerintah hadir untuk petani. Program perluasan tebu rakyat ini harus benar-benar menguntungkan petani, bukan memberatkan. Petani wajib mendapatkan pendampingan penuh, akses sarana produksi, serta kepastian kemitraan yang adil,” kata Basuki.

Sementara itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten OKU Timur, M. Daud, menekankan pentingnya keberpihakan nyata terhadap petani.

“Petani jangan hanya dijadikan objek. Kami ingin petani menjadi subjek utama dalam program tebu rakyat ini. Mulai dari penentuan pola tanam, kemitraan, hingga harga, semua harus berpihak kepada petani. Tani Merdeka akan berdiri di garis depan untuk mengawal kepentingan petani,” ujar M. Daud.

Rakor juga membahas peran strategis penyuluh pertanian lapangan dan BPP sebagai garda terdepan pendampingan petani. Pendampingan dinilai penting agar perluasan tanam tebu rakyat berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Kegiatan ini diharapkan menjadi solusi peningkatan kesejahteraan petani, membuka lapangan usaha di pedesaan, serta memperkuat kemandirian pertanian daerah.

Pemerintah daerah bersama organisasi tani menilai keberhasilan program akan bergantung pada sinergi antara petani, penyuluh, dan mitra usaha.[]

Stok Beras Haji Aman, Bulog Buka Peluang Ekspor ke Arab Saudi

0

TANIMERDEKA – PT Perum Bulog menyiapkan stok beras untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia sekaligus membuka peluang ekspor ke Arab Saudi.

Komitmen itu dibahas Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Pertanian di Jakarta.

“Bulog pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyediaan beras berkualitas untuk konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi,” kata Rizal dalam keterangan resminya, pada Selasa, 27 Januari 2026.

Jumlah jemaah dan petugas haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi diperkirakan mencapai 205.000 orang. Kebutuhan beras hampir 4 ribu ton.

Rizal memastikan Bulog menyiapkan beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen sesuai standar konsumsi jemaah.

“Dari sisi stok dan sistem logistik, Bulog memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan pasokan berjalan dengan tepat jumlah, mutu, dan waktu,” ujar Rizal.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj, Jaenal Effendi, menegaskan pemenuhan kebutuhan beras tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” kata Jaenal.

Kementerian Pertanian mendukung langkah itu dengan regulasi dan kebijakan yang memperlancar pasokan beras jemaah haji. Dukungan teknis dan fasilitas izin juga disiapkan agar produk beras dalam negeri memiliki daya saing di pasar global.

Sinergi Bulog, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Pertanian diharapkan membuka peluang bagi pengusaha dan petani lokal masuk ke pasar internasional.

Wacana ekspor beras sebelumnya beberapa kali diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Salah satunya disampaikan langsung di depan presiden saat pengumuman swasembada beras 2025.

“Izin Bapak Presiden, yang penting Bulog izinnya dan serapannya, 3 bulan ke depan. Sama saja 2025, aku tidak minta lebih. Sama saja. Hampir pasti kita lakukan ekspor tahun ini,” kata Amran di Cilebar, Karawang Timur, Jawa Barat, pada Rabu 7 Januari 2026 lalu.

Kementerian Pertanian mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 3,2 juta ton pada Januari 2026. Tahun ini Bulog diperintahkan menyerap 4 juta ton beras dari petani.

Pemerintah juga memperkirakan hasil panen akan meningkat karena luasan lahan tanam padi bertambah 500.000 hektare dibanding 2025.[]

Alumni Bootcamp Petani Milenial Magelang Siap Jadi Penggerak Pertanian Muda

0

TANIMERDEKA – Bootcamp Petani Milenial yang diselenggarakan DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Magelang resmi ditutup pada Minggu sore, 25 Januari 2026. Penutupan berlangsung di Pondok Pesantren Selamat, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.

Penutupan bootcamp menandai lahirnya Alumni Bootcamp Angkatan Pertama. Forum alumni menunjuk Baharudin sebagai Koordinator Alumni Bootcamp 1. Ia diberi mandat menyusun struktur organisasi dan merancang agenda kerja tani pascapelatihan.

Acara dihadiri pengurus dan anggota DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Magelang, tim instruktur, pendiri Pondok Pesantren Selamat, serta seluruh peserta pelatihan.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Magelang, Sri Sumirat, menegaskan pembentukan alumni adalah langkah strategis.

“Kami tidak ingin pelatihan ini berhenti sebagai kegiatan seremonial. Alumni harus menjadi aktor utama di lapangan, membangun pertanian produktif, modern, dan berpihak pada petani kecil,” ujarnya.

Ia menekankan krisis regenerasi petani sebagai tantangan terbesar.

“Kalau anak muda tidak turun ke sawah hari ini, maka besok kita akan kehilangan kedaulatan pangan. Karena itu, alumni bootcamp ini harus menjadi penggerak di komunitasnya masing-masing,” katanya.

Suasana penutupan semakin khidmat ketika KH Abdurrosyid Ahmad, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Selamat, menyampaikan refleksi spiritual tentang makna bertani.

“Allah itu Maha Petani, sebagaimana tersirat dalam Al-Baqarah ayat 164. Rasulullah saw pun bukan hanya berdagang, tetapi juga bertani saat di Madinah,” ujar Abah Abdurrosyid.

Menurutnya, bertani bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan jalan ibadah dan dzikir sosial.

“Bertani adalah dzikir paling nyata. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk umat. Di situlah kesejahteraan dibangun, dan di situlah iman diuji dalam perbuatan,” katanya.

KH Abdurrosyid menegaskan bertani adalah pembuktian iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari tanah lahir kehidupan, dari kerja tani tumbuh keadilan sosial.[]

Kelompok Tani Binaan Tani Merdeka Lampung Barat Bersinergi Kembangkan UPJA

0

TANIMERDEKA – Kelompok tani binaan DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat menjalin kerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Lampung Barat. Sinergi ini difokuskan pada pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang diharapkan mampu memperkuat produktivitas petani di daerah.

Rapat koordinasi berlangsung di kantor Dinas TPH Lampung Barat. Sejumlah kelompok tani hadir, termasuk Ketua DPD Tani Merdeka Lampung Barat, Haris Arifin Lubis.

Haris menilai langkah ini sangat baik bagi kelompok tani, maka kolaborasi dengan pemerintah daerah ini sangat penting.

“Ini langkah yang baik, sangat membantu kelompok tani,” ujarnya, pada Senin, 26 Januari 2026.

Haris menambahkan, keberadaan UPJA memberi peluang besar bagi petani untuk mengakses alat dan mesin pertanian secara lebih mudah.

“Petani sering kesulitan mendapatkan alsintan tepat waktu. Dengan UPJA, kebutuhan itu bisa terpenuhi lebih cepat dan lebih terjangkau,” katanya.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan UPJA secara transparan dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada komitmen kelompok tani dalam menjaga keberlangsungan usaha.

Dinas TPH Lampung Barat sebelumnya mengajak seluruh kelompok tani untuk aktif memanfaatkan fasilitas ini. UPJA dinilai mampu mengurangi beban biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi kerja di lapangan.

Haris menegaskan komitmen Tani Merdeka Indonesia untuk terus mendampingi kelompok tani.

“Kami akan kawal agar UPJA benar-benar berjalan sesuai tujuan, membantu petani, dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucapnya.

Langkah ini upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan kerja sama yang solid, Lampung Barat diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pertanian sekaligus memberi manfaat nyata bagi petani di lapangan.[]

NTB Melejit, Sawah Jadi Penopang Swasembada 2026

0

TANIMREKA – Produksi padi di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menanjak tajam. Angka resmi menunjukkan lonjakan signifikan, menempatkan NTB sebagai salah satu penopang utama agenda swasembada pangan nasional 2026.

Setelah sempat turun pada 2024, produksi padi NTB pada 2025 melonjak hingga 1,7 juta ton gabah kering giling.

Kenaikan lebih dari 16 persen itu ditopang oleh bertambahnya luas panen puluhan ribu hektare, produktivitas yang ikut naik, serta stok benih dalam kondisi surplus.

Kenaikan ini bukan sekadar statistik tahunan. Ia menandai fase penting dalam perjalanan pertanian NTB. Dari daerah yang kerap dihantui fluktuasi iklim, keterbatasan air, dan alih fungsi lahan, NTB kini tampil lebih percaya diri sebagai basis produksi pangan.

Data menunjukkan luas panen meningkat dari 281 ribu hektare menjadi lebih dari 322 ribu hektare. Produktivitas naik tipis, dari 51 kuintal per hektare menjadi lebih dari 52 kuintal. Artinya, lonjakan produksi lebih banyak ditopang oleh perluasan area tanam, bukan semata hasil per hektare.

Program optimalisasi lahan menjadi faktor kunci. Lahan tadah hujan mulai disentuh dengan pompanisasi, sumur resapan, dan perbaikan jaringan irigasi sederhana. Indeks pertanaman perlahan meningkat. Petani yang sebelumnya hanya menanam sekali setahun kini mencoba dua kali, bahkan di beberapa lokasi bersiap menuju tiga kali tanam.

Ketersediaan benih juga berperan besar. Stok benih padi mencapai hampir dua kali lipat dari kebutuhan daerah. NTB tidak hanya aman untuk kebutuhan internal, tetapi juga mampu menyuplai provinsi lain. Sistem perbenihan mulai terkelola lebih rapi, tidak lagi menjadi titik lemah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Namun keberhasilan ini masih rapuh. Lonjakan produksi bergantung pada program pemerintah, subsidi pupuk, harga gabah yang relatif menguntungkan, serta dukungan lintas sektor. Jika salah satu penopang goyah, capaian bisa kembali stagnan.

Sebagian besar sawah di NTB masih bergantung pada pola tadah hujan. Program optimalisasi lahan membantu, tetapi cakupannya terbatas dibanding luas baku sawah.

Kompetisi penggunaan lahan juga menjadi persoalan. Diversifikasi komoditas seperti tembakau, bawang, dan cabai memberi nilai ekonomi cepat. Namun konsekuensinya, luas tanam padi berkurang. Data menunjukkan puluhan ribu hektare sawah digunakan untuk komoditas nonpadi, menyebabkan potensi produksi hilang tidak kecil.

Lonjakan produksi juga membawa tantangan pasar. Produksi yang meningkat tanpa serapan yang baik berisiko menekan harga di tingkat petani. Penyerapan gabah dan beras menjadi krusial. Surplus tanpa manajemen stok dan distribusi efisien bisa berubah menjadi beban ekonomi.

Aspek lingkungan tak boleh diabaikan. Intensifikasi dan peningkatan indeks tanam berpotensi menekan tanah dan air. Tanpa pengelolaan berkelanjutan, produktivitas jangka panjang bisa tergerus. Swasembada yang mengejar angka tetapi mengabaikan daya dukung lingkungan akan sulit bertahan.

Menjaga Swasembada

Lonjakan produksi padi NTB harus dibaca sebagai momentum, bukan garis akhir. Tantangan ke depan adalah mengubah capaian tahunan menjadi sistem yang tahan guncangan.

Perlindungan lahan pertanian harus menjadi agenda utama. Tanpa kepastian ruang, peningkatan produksi akan selalu berhadapan dengan ancaman alih fungsi. Pengelolaan air perlu ditingkatkan dari pompanisasi darurat menuju sistem irigasi yang terencana dan adaptif terhadap iklim.

Kesejahteraan petani harus ditempatkan sebagai indikator utama. Produksi tinggi tanpa keuntungan layak akan melemahkan motivasi. Skema harga, serapan, dan akses pasar perlu diperkuat agar surplus benar-benar menjadi berkah.

Swasembada pangan harus dipahami sebagai bagian dari ketahanan nasional. Ketika NTB mampu menjaga produksi secara berkelanjutan, daerah ini tidak hanya mengamankan kebutuhan lokal, tetapi juga menopang stabilitas pangan Indonesia.

Produksi padi NTB yang melonjak adalah kabar baik. Namun ujian sesungguhnya adalah menjaga agar lonjakan itu tidak sekadar sesaat, melainkan menjadi fondasi kuat menuju kemandirian pangan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan negeri.[]

Tani Merdeka Barito Kuala Dilantik, Petani Diminta Lebih Solid

0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan melantik pengurus DPD Tani Merdeka Kabupaten Barito Kuala. Pada kesempatan yang sama juga dilantik koordinator kecamatan (korcam) Tani Merdeka se-Kabupaten Barito Kuala, pada Senin, 26 Januari 2025.

Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo, jajaran pengurus, serta anggota Tani Merdeka hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua DPW Tani Merdeka Kalimantan Selatan, Alin Wijaya, menegaskan organisasi ini hadir sebagai wadah perjuangan petani.

“Tani Merdeka harus menjadi rumah besar bagi petani. Organisasi ini menjadi tempat petani menyampaikan aspirasi, mencari solusi, dan membangun kekuatan bersama. Kami tidak ingin petani berjalan sendiri-sendiri,” tegas Alin.

Ia menilai Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi pertanian besar dan strategis. Potensi itu harus dikelola dengan baik agar mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Alin mendorong DPD Tani Merdeka Barito Kuala menjadi motor penggerak perjuangan kepentingan petani secara terorganisir dan berkelanjutan.

Alin juga mengajak pengurus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparatur desa, dan pemangku kepentingan sektor pertanian.

“Kolaborasi yang solid akan mempercepat penyelesaian persoalan klasik pertanian, mulai dari ketersediaan pupuk, sarana produksi, hingga pemasaran hasil panen,” ujarnya.

Ia berharap kepengurusan baru bekerja aktif, solid, dan responsif terhadap kebutuhan petani. Dialog dan musyawarah disebut penting untuk menjaga marwah organisasi.

“Dengan kepengurusan yang lengkap hingga tingkat kecamatan, kami optimistis Tani Merdeka Barito Kuala mampu berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung program ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.

Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Barito Kuala, Darmono, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPW Kalimantan Selatan dan Pemkab Barito Kuala.

Ia menegaskan komitmennya menjadikan Tani Merdeka sebagai wadah yang mengayomi petani sekaligus menjembatani komunikasi dengan pemerintah.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Fokus kami membantu petani mencari solusi atas persoalan di lapangan, mulai dari pupuk, sarana produksi, hingga peningkatan hasil dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Darmono berharap kepengurusan hingga tingkat kecamatan mempercepat gerak organisasi. Ia menilai struktur yang lengkap akan memudahkan koordinasi dan memperkuat perjuangan kepentingan petani.[]

Pemerintah Kabupaten Tangerang Minta Tani Merdeka Indonesia Kawal Program Prioritas

0

TANIMERDEKA – Pemerintah Kabupaten Tangerang meminta DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tangerang ikut menyukseskan sejumlah program prioritas. Dukungan organisasi petani dinilai penting agar pelaksanaan berjalan efektif di lapangan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, menegaskan keterlibatan petani menjadi kunci keberhasilan program.

“Ketahanan pangan nasional, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, serta pembangunan desa dan UMKM membutuhkan dukungan penuh masyarakat. Petani harus ikut serta agar hasilnya nyata,” ujarnya, pada saat silaturahmi dengan pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tangerang, Senin 26 Januari 2026.

Ia menambahkan, bantuan alsintan dan pupuk bersubsidi tidak akan berdampak besar jika tidak dimanfaatkan dengan benar.

“Program pemerintah harus digunakan sesuai peruntukan. Jangan sampai ada penyalahgunaan yang merugikan petani sendiri,” kata Ujang.

Sementara itu Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Tangerang, Kurniawan Dwi Juliyanto, menyatakan siap mendukung langkah pemerintah.

“Partisipasi aktif berarti terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa atau daerah untuk menyampaikan masukan dan usulan,” ucapnya.

Kurniawan menekankan pentingnya pengawasan sosial. “Turut mengawasi pelaksanaan program di lapangan untuk memastikan transparansi dan mencegah penyelewengan, serta melaporkan jika ada oknum yang meminta pungutan liar,” tegasnya.

Ia juga mendukung penerapan teknologi digital dalam penyaluran bantuan sosial. “Menerima dan mengadopsi program digitalisasi, seperti yang direncanakan untuk penyaluran bantuan sosial digital,” katanya.

Pemkab menilai dukungan Tani Merdeka Indonesia memperkuat posisi masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan. Dengan partisipasi aktif, manfaat program diharapkan benar-benar dirasakan petani dan warga desa.[]

DPW Tani Merdeka Aceh Desak Pemerintah Segara Bangun Irigasi Pascabencana

0
Cut Muhammad Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh.
Cut Muhammad Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh.

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah luar biasa memperbaiki irigasi yang rusak akibat banjir dan longsor. Hal itu penting untuk menyelamatkan lumbung pangan nasional.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, menilai lambannya penanganan pembangunan irigasi tersier dan sekunder berpotensi menghambat pemulihan lahan pertanian.

“Hampir seluruh titik irigasi yang terkena banjir dan longsor rusak pascabencana belum tertangani. Kondisi ini merugikan petani yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk kembali berproduksi,” ujarnya, pada Senin, 26 Januari 2026.

Ia mengusulkan agar pemerintah pusat segera mempercepat pemulihan pertanian pascabencana.

“Terkait kondisi sawah yang rusak berat akibat banjir dan tertimbun lumpur, pemulihan harus didukung oleh alat berat supaya lahan pertanian dapat segera diolah kembali,” katanya.

Cut Muhammad menekankan pembangunan irigasi harus menjadi bagian dari strategi pemulihan berkelanjutan.

Menurutnya, langkah ini penting agar sektor pertanian di daerah terdampak kembali produktif dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Kerusakan irigasi ini membuat ribuan hektare sawah di Aceh tidak bisa ditanami. Petani terpaksa menunda musim tanam karena saluran air terputus. Sawah yang tertimbun lumpur tebal membutuhkan penanganan cepat. Tanpa irigasi, ancaman gagal panen semakin nyata.

Aceh dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Sumatera. Gangguan produksi di wilayah ini berpotensi memengaruhi pasokan beras nasional.

Pemerintah pusat sebelumnya menargetkan rehabilitasi jaringan irigasi sebagai program prioritas, namun hingga saat ini pembangunan belum dilakukan.

Lebih lanjut Cut Muhammad mengatakan, petani sangat berharap pemerintah segera hadir dengan solusi nyata. Perbaikan irigasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga.

“Pembangunan irigasi dapat menjadi bagian dari strategi pemulihan yang berkelanjutan sehingga sektor pertanian di daerah terdampak bencana dapat kembali produktif dan mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkas pria pria yang akrab disapa Cut Muhammad.[]

Temui Bulog, Tani Merdeka Maluku Utara Bahas Strategi Swasembada Pangan

0

TANIMERDEKA – Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bulog Cabang Maluku Utara, pada Jumat, 23 Januari 2026. Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Mislan hadir bersama Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia, Hany Kastili Sitaba. Mereka disambut Kepala Bulog Cabang Maluku Utara, Jefri Tanase.

Mislan menjelaskan, kedatangan Tani Merdeka Indonesia memastikan arah dan keberlanjutan program ketahanan pangan pemerintah.

Ia menekankan pentingnya strategi menuju swasembada pangan berkelanjutan di Maluku Utara.

Menurutnya, pemerintah telah mencapai swasembada beras. Fokus ke depan diarahkan pada jagung dan komoditas strategis lain yang memiliki potensi besar di Maluku Utara.

“Kami melakukan koordinasi dengan Bulog untuk memastikan kesiapan dalam menyerap hasil panen petani, sehingga program swasembada benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani,” ujar Mislan Syarif.

Ia menegaskan keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya diukur dari produksi. Kepastian pasar bagi petani menjadi faktor penting agar hasil pertanian terserap optimal. Mislan juga berharap program pemerintah di bidang pangan dirasakan merata oleh seluruh petani.

“Petani di wilayah terjauh juga harus merasakan manfaat dan kesejahteraan dari program ketahanan pangan nasional ini,” katanya.

Sementara itu Kepala Bulog Cabang Maluku Utara, Jefri Tanase, mengatakan mendukung program pemerintah di sektor ketahanan pangan dan swasembada nasional.

“Bulog siap bersinergi dan mendukung Tani Merdeka Indonesia dalam menyerap hasil panen petani di Maluku Utara,” pungkasnya.

Sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di wilayah terpencil dan pulau terluar Maluku Utara.

Jagung, sagu, dan umbi-umbian dinilai dapat menjadi komoditas unggulan untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Pemerintah daerah bersama Bulog dan Tani Merdeka berkomitmen memperbarui data neraca bahan makanan secara berkala agar distribusi pangan lebih merata dan sesuai kebutuhan masyarakat.[]