TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Utara melantik pengurus tingkat kecamatan di 13 wilayah, pada Kamis, 27 Agutus 2026.
Pelantikan tersebut melengkapi struktur kepengurusan organisasi di seluruh 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.
Pengurus yang dilantik merupakan jajaran Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Tani Merdeka Indonesia. Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Nabhani.
Pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan organisasi. Pengurus diharapkan dapat lebih dekat dengan petani dan mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.
Dalam arahannya, Nabhani meminta para pengurus yang baru dilantik segera menjalankan peran organisasi. Ia meminta pengurus memperjuangkan kepentingan petani dan memperluas kegiatan hingga ke tingkat desa.
Nabhani juga menekankan pentingnya keterlibatan organisasi dalam mengawal berbagai program pemerintah. Perhatian utama, menurut dia, harus diberikan kepada program yang berkaitan dengan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
“Terus kibarkan bendera Tani Merdeka Indonesia sampai ke pelosok gampong atau desa. Mari terus berjuang demi petani dan mengawal program Presiden Prabowo Subianto supaya tepat sasaran,” kata Nabhani.
Menurut dia, keberadaan pengurus hingga tingkat kecamatan dan desa penting untuk memastikan aspirasi petani dapat disampaikan dengan lebih cepat. Pengurus juga diharapkan dapat membantu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Utara, H. Abdul Mutaleb, meminta pengurus kecamatan yang telah dilantik untuk segera bekerja dan menjalankan tanggung jawab organisasi.
Ia mengatakan, kepengurusan di tingkat kecamatan harus menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya petani, untuk menyampaikan persoalan dan aspirasi.
“Bagi pengurus kecamatan yang hari ini telah dilantik, teruslah bekerja untuk para petani agar kehidupan mereka semakin sejahtera. Jadikan organisasi ini sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi petani,” ujarnya.
Abdul Mutaleb mengatakan, persoalan yang dihadapi petani di setiap wilayah tidak selalu sama. Karena itu, keberadaan pengurus di tingkat kecamatan diharapkan dapat membantu organisasi memahami kondisi yang dihadapi masyarakat secara langsung.
Pengurus kecamatan juga diminta membangun komunikasi dengan kelompok tani dan masyarakat desa. Aspirasi yang ditemukan di lapangan nantinya dapat menjadi bahan untuk disampaikan kepada pengurus di tingkat kabupaten maupun pemerintah daerah.
Perwakilan pengurus kecamatan, Abuzar, mengatakan seluruh pengurus yang dilantik siap menjalankan amanah organisasi. Ia menyebut para pengurus berkomitmen memperluas kegiatan hingga ke desa-desa.
“Kami sebagai pengurus kecamatan akan terus mengibarkan bendera Tani Merdeka Indonesia ke seluruh pelosok desa dan akan bekerja serta berjuang demi kepentingan para petani,” katanya.
Pelantikan 13 pengurus kecamatan tersebut merupakan lanjutan dari pembentukan kepengurusan yang sebelumnya dilakukan pada Maret 2026. Saat itu, Tani Merdeka Indonesia Aceh Utara telah membentuk kepengurusan di 14 kecamatan lainnya.
Dengan pelantikan terbaru ini, struktur Dewan Pengurus Kecamatan Tani Merdeka Indonesia telah terbentuk di seluruh 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.
Kelengkapan struktur tersebut diharapkan membuat organisasi lebih mudah menjangkau petani di berbagai wilayah. Pengurus di tingkat kecamatan juga diharapkan dapat menjadi penghubung antara petani dengan pengurus kabupaten dan pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Ir. Mirza Gunawan, yang mewakili Bupati Aceh Utara, mengapresiasi keterlibatan berbagai organisasi dalam pembangunan sektor pertanian.
Ia berharap organisasi yang bergerak di bidang pertanian dapat membangun kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. Kerja sama tersebut dinilai penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pencapaian swasembada pangan.
“Di bawah organisasi Tani Merdeka Indonesia, teruslah mengabdi demi petani agar lebih sejahtera. Kita berharap sinergi seluruh pihak dapat terus terjalin sehingga swasembada pangan di Aceh Utara dapat terus diwujudkan,” ujar Mirza Gunawan.
Mirza mengatakan pemerintah daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan pertanian. Petani menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan sarana produksi, persoalan pengairan, hingga pemasaran hasil panen.
Karena itu, organisasi masyarakat yang memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan dan desa dinilai dapat membantu menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan.
Keberadaan kepengurusan Tani Merdeka Indonesia hingga tingkat kecamatan diharapkan dapat memperluas pendampingan kepada petani. Struktur tersebut juga diharapkan memperkuat koordinasi antara organisasi, masyarakat, dan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian di Aceh Utara.
Dengan terbentuknya kepengurusan di seluruh 27 kecamatan, DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Utara kini memiliki jaringan organisasi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan di kabupaten tersebut.[]