TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi di The Difan Hotel, Kota Jambi, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Rakerwil tersebut dihadiri jajaran pengurus dari 11 DPD Tani Merdeka Indonesia kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.
Wali Kota Jambi H. Maulana turut hadir, Anggota DPD RI sekaligus Ketua Penasehat Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi Elviana juga hadir bersama jajaran kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
Rakerwil ini menjadi forum bagi pengurus Tani Merdeka Indonesia di Jambi untuk membahas persoalan yang dihadapi petani serta menyusun langkah organisasi di daerah.
Dalam sambutannya, Don Muzakir menegaskan komitmen Tani Merdeka Indonesia untuk terlibat aktif dalam program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan kehidupan masyarakat desa.
Ia meminta seluruh jajaran pengurus di Jambi memahami program pemerintah dan ikut mengawal pelaksanaannya di daerah.
Menurut Don Muzakir, organisasi juga harus mampu menyerap persoalan yang dihadapi petani dan menyampaikannya kepada pemerintah.
“Kita harus hadir di setiap program pemerintah, terutama di sektor pertanian. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk mendukung capaian pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Don Muzakir di hadapan peserta rakerwil.
Lebih lanjut Don Muzakir mengatakan keberadaan organisasi tidak cukup hanya menggelar kegiatan dan membangun struktur kepengurusan. Tani Merdeka Indonesia harus hadir di tengah masyarakat dan memahami persoalan yang terjadi di lapangan.
Rakerwil, menurut dia, juga menjadi kesempatan untuk merumuskan langkah strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan petani di Jambi.
Selain itu Don Muzakir juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi selama musim kemarau.
Ia meminta jajaran Tani Merdeka Indonesia ikut membantu upaya penanganan dan pencegahan kebakaran sesuai kemampuan masing-masing. Don mengatakan persoalan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan petugas di lapangan.
“Bukan hanya jadi penonton, kita harus turun bantu petugas di lapangan. Ini soal keselamatan lingkungan dan masyarakat kita bersama,” kata Don Muzakir.
Data BPBD Provinsi Jambi mencatat akumulasi luas lahan dan hutan yang terbakar sejak 1 Januari hingga 9 Agustus 2026 mencapai 300,12 hektare. Kebakaran tersebut tersebar di tujuh dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.
Pemantauan satelit BMKG juga mencatat 335 titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi sepanjang Agustus 2026. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak.
Wilayah lain yang juga tercatat memiliki sejumlah titik panas adalah Muaro Jambi, Sarolangun, dan Merangin.
Kondisi tersebut membuat Jambi masuk dalam enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian karhutla secara nasional.
Don Muzakir meminta pengurus organisasi di daerah ikut meningkatkan kepedulian terhadap persoalan lingkungan. Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk petani yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kondisi lingkungan.
Selain karhutla, Don Muzakir menyebutkan persoalan sengketa dan penyerobotan lahan yang masih dihadapi petani di sejumlah daerah di Jambi.
Ia meminta Tani Merdeka Indonesia memperkuat fungsi advokasi bagi petani yang menghadapi persoalan pertanahan. Konflik dapat terjadi antara warga dan perusahaan perkebunan maupun akibat tumpang tindih status kawasan.
“Persoalan penyerobotan lahan, nasib petani sawit yang tumpang tindih dengan status kawasan, ini yang harus terus kita kawal dan advokasi. Petani jangan dibiarkan berjuang sendiri,” tegas Don Muzakir.
Persoalan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan telah berlangsung cukup lama di sejumlah wilayah di Jambi.
Penertiban kebun sawit yang berada di kawasan hutan juga terus dilakukan pemerintah. Sepanjang 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap puluhan ribu hektare kebun sawit bermasalah di Jambi.
Kasus dengan luasan terbesar tercatat di Kabupaten Tebo.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena petani kecil menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak perubahan status lahan dan proses penertiban kawasan.
Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan sekitar 41–42 persen luas perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh petani kecil atau smallholder.
Don Muzakir mengatakan organisasi harus hadir untuk membantu petani memahami persoalan yang mereka hadapi. Petani, menurut dia, juga membutuhkan pendampingan ketika berhadapan dengan persoalan administrasi, status lahan, maupun konflik dengan pihak lain.
Tani Merdeka Indonesia diharapkan dapat menjadi tempat bagi petani untuk menyampaikan persoalan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Don Muzakir juga menyinggung maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks di tengah masyarakat.
Ia meminta pengurus Tani Merdeka Indonesia tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Informasi yang diterima harus diperiksa sebelum disebarkan kepada masyarakat.
Menurut Don Muzakir, organisasi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pertanian dan ekonomi rakyat.
“Hari ini banyak isu dan berita hoaks yang ingin melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo. Tugas kita meluruskan informasi, menyampaikan capaian pemerintah, dan siap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkas Don Muzakir.
Don Muzakir berharap Rakerwil Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi tidak hanya menghasilkan program kerja di atas kertas.
Ia meminta hasil pembahasan dalam forum tersebut diterjemahkan menjadi kerja nyata di tingkat kabupaten dan kota. Kehadiran 11 DPD dari seluruh wilayah Jambi diharapkan dapat memperkuat koordinasi organisasi hingga ke tingkat bawah.
Persoalan pertanian, karhutla, sengketa lahan, dan kondisi petani menjadi beberapa isu yang perlu terus dipantau oleh pengurus di daerah.
Menurut Don Muzakir, pengurus Tani Merdeka Indonesia harus menjaga komunikasi dengan petani dan pemerintah daerah. Aspirasi yang muncul dari lapangan perlu disampaikan agar dapat menjadi bahan dalam mencari penyelesaian.
Rakerwil tersebut sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi Tani Merdeka Indonesia di Provinsi Jambi. Organisasi ingin memperkuat perannya dalam menyerap aspirasi petani dan mengawal berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian.
Don Muzakir menegaskan, kekuatan organisasi terletak pada kemampuannya untuk hadir di tengah masyarakat dan memahami persoalan yang benar-benar dihadapi petani.
Karena itu, ia meminta seluruh pengurus di Jambi untuk tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi terus membangun komunikasi dengan masyarakat dan bekerja berdasarkan persoalan yang ditemukan di lapangan.[]