TANIMERDEKA – Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Papua, Pdt. David Harold Waromi, mendorong pemerintah mengkaji pemanfaatan pesawat tanpa awak HY-100 untuk mendukung distribusi logistik dan modernisasi sektor pertanian, khususnya di wilayah terpencil seperti Papua.
Menurut Pdt. David Harold Waromi yang Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi daerah-daerah dengan akses transportasi yang terbatas. Salah satunya adalah tingginya biaya distribusi barang dan lambatnya layanan ke wilayah pedalaman.
Ia menilai teknologi drone kargo dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pemerataan pembangunan jika penerapannya dilakukan melalui kajian yang matang.
“Papua membutuhkan terobosan. Teknologi seperti drone HY-100 layak dikaji dan diuji coba karena dapat membantu mempercepat distribusi logistik, mendukung sektor pertanian, sekaligus membuka akses pelayanan bagi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Saya berharap pemerintah dapat melihat peluang ini sebagai bagian dari percepatan pembangunan yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia dari seluruh wilayah, termasuk kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal,” kata Senator Pdt. David Harold Waromi.
Drone kargo HY-100 saat ini telah memperoleh Operation Certificate dari Civil Aviation Administration of China (CAAC). Teknologi tersebut mulai digunakan di sejumlah wilayah di Tiongkok, termasuk kawasan Beidahuang yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi pangan terbesar di negara itu.
HY-100 dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pertanian, mulai dari penyemprotan lahan hingga pengangkutan logistik. Drone itu diklaim mampu menyemprot lahan seluas 120 hektare dalam satu jam dengan ketinggian terbang sekitar empat meter di atas permukaan tanah.
Kemampuan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi pekerjaan di sektor pertanian sekaligus menekan biaya operasional dibandingkan metode konvensional.
Pdt. David Harold Waromi menilai Indonesia perlu mulai membuka ruang terhadap berbagai inovasi teknologi yang telah diterapkan di negara lain. Namun, penerapannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan infrastruktur di dalam negeri.
“Kita tentu tidak bisa langsung menyalin apa yang dilakukan negara lain. Semua harus melalui kajian, uji coba, dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Namun, jangan sampai kita terlambat mengadopsi teknologi yang bisa memberi manfaat besar bagi masyarakat, khususnya petani dan warga di daerah terpencil,” ujarnya.
Ia mengatakan Papua menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Banyak daerah pedalaman di Papua masih bergantung pada transportasi dengan biaya tinggi karena akses jalan yang terbatas. Kondisi itu membuat distribusi kebutuhan pokok, hasil pertanian, hingga layanan publik sering menghadapi kendala.
Menurut Pdt. David Harold Waromi, kehadiran teknologi transportasi tanpa awak dapat menjadi solusi untuk memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus mempercepat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.
“Kalau teknologi ini terbukti efektif, manfaatnya tidak hanya untuk pertanian. Drone juga bisa membantu distribusi kebutuhan pokok, obat-obatan, hingga mendukung pelayanan pemerintah di wilayah yang sulit dijangkau. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
David mengingatkan, penerapan drone kargo tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Pemerintah juga perlu menyiapkan regulasi, infrastruktur pendukung, serta sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut secara aman dan efektif.
Ia berharap pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
Menurutnya, inovasi di sektor transportasi dan pertanian perlu terus didorong agar mampu memperkuat distribusi logistik, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional.[]