Beranda blog Halaman 85

Presiden Prabowo Resmikan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih

0

TANIMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Setelah diluncurkan, koperasi ini langsung beroperasi serentak di seluruh Indonesia.

Peresmian digelar di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin, 21 Juli 2025. Prabowo memencet tombol peluncuran usai menyampaikan pidato.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, terima kasih,” ujar Prabowo.

Beberapa pejabat hadir mendampingi, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie, Mendagri Tito Karnavian, dan Ketua DPR Puan Maharani. Hadir pula Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, serta sejumlah Ketua Komisi DPR.

Jajaran kabinet turut hadir. Prabowo juga menyapa langsung Chairman CT Corp, Chairul Tanjung.

Dalam pidato pembuka, Prabowo mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi. Satu lidi lemah, tapi akan kuat jika dikumpulkan.

“Kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang lemah, konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kalangan kuat lebih memilih membentuk perusahaan dibanding bergabung dalam koperasi.

“Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi, yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau, kalau sudah kuat sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana yang dia bikin itu PT, dia bikin holding, incorporated, corporation dan bla bla bla,” ujarnya.

Ia menegaskan koperasi bisa memperkuat ekonomi jika dijalankan bersama.

“Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah, tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi, satu lidi lemah tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita,” ucapnya.

“Jadi dari lemah, lemah, lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi, konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” lanjutnya.

Peluncuran ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Koperasi dibentuk di tiap desa dan kelurahan.

Pembentukan koperasi ini dikerjakan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Tim Satgas melibatkan Kemenko Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan kementerian lain.

Pemerintah daerah juga dilibatkan, termasuk pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia.[]

Tani Merdeka dan DPD PAPERA Dukung Ekspor Gula Semut dari Temanggung

0

TANIMERDEKA – DPD PAPERA bersama Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Temanggung menghadiri pelepasan ekspor gula semut dan hasil pertanian di Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini menandai langkah nyata hasil bumi rakyat kecil menembus pasar global.

Para petani hadir menyaksikan langsung produk mereka diberangkatkan menuju luar negeri. Ekspor ini dianggap sebagai bukti bahwa ketekunan dan kerja keras petani mendapat tempat di pasar dunia.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Temanggung, Prajoko, menyatakan kebanggaannya atas pencapaian tersebut. Ia menilai ekspor ini sebagai bukti kemampuan petani Indonesia bersaing secara global.

“Ekspor gula semut ini bukan hanya soal perdagangan. Ini adalah pesan bahwa petani Indonesia mampu berdiri sejajar di pasar dunia. Mereka bekerja dalam diam, tapi hasilnya mengguncang. Saya hadir untuk memberi pesan: negara harus hadir di belakang para petani. Jangan beri mereka janji, beri mereka akses, keadilan, dan keberpihakan,” ujar Prajoko saat ditemui usai acara, pada Sabtu, 19 Juli 2025.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan petani Temanggung perlu dijadikan contoh oleh daerah lain. Menurutnya, kerja sama antara koperasi, pelaku UMKM, dan petani harus terus diperkuat.

Ekspor tersebut tidak hanya melibatkan gula semut, tapi juga produk pertanian lainnya yang dihasilkan oleh kelompok tani dari lereng Gunung Sumbing. Produk-produk itu diproses secara mandiri dengan kualitas ekspor, tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Prajoko mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap kebutuhan dasar petani. Ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan perlindungan terhadap komoditas lokal.[]

Dinas Lingkungan Hidup Pekalongan Gandeng Tani Merdeka Kelola Sampah Jadi Pupuk Organik

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Pekalongan menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan dalam pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik dan kompos. Kolaborasi ini muncul sebagai respons terhadap kondisi darurat sampah yang kini dihadapi Kota Pekalongan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, Dr. Sri Budi Santoso, M.Si, meninjau langsung Griya Farm milik DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Pekalongan. Lokasi itu dinilai potensial untuk dijadikan kawasan percontohan pengolahan sampah terpadu berbasis masyarakat.

DLH melihat inisiatif Tani Merdeka Indonesia sebagai langkah konkret dalam penanganan sampah skala kota. Griya Farm mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk alami yang bisa digunakan kembali oleh warga maupun kelompok tani di wilayah kota.

Dr. Sri Budi Santoso menyebutkan Pekalongan sedang menghadapi situasi kritis dalam pengelolaan sampah. Ia menegaskan pentingnya dukungan terhadap gerakan berbasis masyarakat yang mampu memberi solusi nyata.

“Saya melihat potensi besar dari Griya Farm ini. Kota Pekalongan sedang darurat sampah, sehingga kerja sama seperti ini sangat penting. Kami akan dorong program ini menjadi contoh di lingkungan-lingkungan lain,” kata Sri Budi saat meninjau lokasi pada Senin, 21 Juli 2025.

Ia juga menyampaikan DLH siap memberi dukungan teknis dan regulasi agar Griya Farm bisa berkembang menjadi pusat edukasi pengelolaan sampah mandiri. Menurutnya, sinergi antara komunitas dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan penanganan masalah lingkungan.

Sementara itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Pekalongan, Mungki Retnosari, S.E, menyambut baik kerjasama tersebut. Ia menjelaskan bahwa Griya Farm dibangun untuk menjawab persoalan sampah yang tidak tertangani oleh sistem pengangkutan reguler.

Mungki Retnosari menyebutkan banyak sampah rumah tangga menumpuk di lingkungan warga karena keterbatasan fasilitas TPA dan pengelolaan di tingkat kelurahan. Sampah organik yang seharusnya bisa dimanfaatkan justru menjadi beban lingkungan.

“Kami berharap pemerintah bisa lebih serius mendukung inisiatif masyarakat dalam mengelola sampah. Griya Farm kami kembangkan sebagai tempat edukasi sekaligus produksi pupuk organik. Ini bagian dari kontribusi petani kota dalam menjaga lingkungan,” ujar Mungki Retnosari, yang akrab disapa Kikie.

Ia menjelaskan, pupuk hasil olahan digunakan oleh anggota Tani Merdeka untuk pertanian organik di lahan terbatas, serta dibagikan kepada warga yang menanam di pekarangan. Menurut Mungki, hasil panen warga meningkat setelah menggunakan pupuk organik buatan lokal.

“Kami ingin mengajak warga berpikir ulang tentang sampah. Sampah bukan musuh, tapi bisa jadi sumber kehidupan kalau dikelola dengan benar,” pungkas Mungki Retnosari.[]

Don Muzakir: Tani Merdeka Dukung Langkah Tegas Prabowo Tindak Mafia Pangan

0

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menyebutkan capaian besar sektor pertanian dan menegaskan sikap tegas terhadap praktik kecurangan di sektor pangan.

“Kami sangat mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Data yang beliau sampaikan bahwa cadangan beras pemerintah telah menembus lebih dari 4,2 juta ton adalah capaian yang luar biasa. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa,” ujar Don Muzakir, pada Senin, 21 Juli 2025.

Ia menilai keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras petani dan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten terhadap ketahanan pangan.

“Kenaikan produksi jagung hingga 30 persen dan beras 48 persen adalah bukti nyata semangat petani yang terus tumbuh. Negara hadir memberi dukungan yang nyata, dan hasilnya bisa kita lihat hari ini,” ujarnya.

Don Muzakir juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Presiden Prabowo dalam menghadapi pengusaha-pengusaha nakal yang memanipulasi harga dan kualitas pangan.

“Saya sangat mendukung langkah beliau yang meminta Jaksa Agung dan Kepolisian menindak para pelaku yang menipu rakyat dengan mengklaim beras biasa sebagai beras premium. Ini bentuk keberpihakan terhadap rakyat kecil dan petani,” tegasnya.

Menurut Don Muzakir, praktik semacam itu sangat merugikan masyarakat dan melemahkan semangat petani yang sudah bekerja keras di lapangan.

“Tani Merdeka siap mendampingi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kami juga siap turun langsung membantu mengawal distribusi dan memastikan tidak ada lagi permainan curang yang merugikan rakyat,” pungkas Don Muzakir.[]

Satgas Swasembada, Bupati dan Tani Merdeka Tinjau Irigasi Rusak di Aceh Tenggara

0

TANIMERDEKA – Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, bersama Ketua Satgas Swasembada Pangan Kementerian Pertanian untuk Provinsi Aceh, Dr. drh. Agus Susanto, M.Si, dan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tenggara, Jeri Alastra, meninjau sejumlah titik irigasi yang rusak di wilayah pertanian Aceh Tenggara, Sabtu, 19 Juli 2025.

Ketua Satgas Swasembada Pangan Aceh, Agus Susanto, menyebut kunjungan ini bagian dari rangkaian pemantauan ketahanan pangan di seluruh kabupaten/kota. Ia menyoroti kerusakan irigasi sebagai persoalan utama yang perlu diselesaikan segera.

“Kami melihat sendiri kondisi di lapangan. Dengan luas lahan pertanian sebesar ini, perbaikan infrastruktur irigasi tidak bisa ditunda. Pemerintah pusat akan berkoordinasi erat dengan daerah untuk percepatan penanganan,” kata Agus.

Irigasi yang rusak ditemukan di tiga kawasan pertanian: Lawe Seki, Kecamatan Deleng Pokhisen, seluas 1.200 hektare; Tenembak Juhar, Kecamatan Lawe Bulan, 800 hektare; dan Kuta Tinggi, Kecamatan Badar, dengan luas 450 hektare. Ketiga wilayah tersebut merupakan lumbung pangan penting bagi Aceh Tenggara.

Sementara itu Bupati Salim Fakhry menyatakan kondisi irigasi yang rusak dapat mengganggu produksi pangan. Ia berharap kehadiran Satgas bisa mempercepat perbaikan.

“Jika irigasi rubuh tidak segera ditangani, akan berdampak langsung pada produksi pertanian masyarakat. Kehadiran Ketua Satgas menjadi harapan besar bagi percepatan penanganan,” ujar Bupati Fakhry saat meninjau lokasi di Desa Peseluk Peesimbe, Kecamatan Deleng Pokhisen.

Selain itu Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Tenggara, Jeri Alastra, menyampaikan kebutuhan air menjadi masalah mendesak bagi petani, terutama petani padi. Ia menyebut kerusakan beberapa bendungan irigasi sebagai sumber utama persoalan.

“Persoalan yang paling urgent dihadapi petani, khususnya petani komoditas padi Aceh Tenggara saat ini adalah kebutuhan air untuk mengaliri sawah mereka, di mana pasokan air sangat susah didapatkan akibat jebolnya beberapa bendungan irigasi yang merupakan sumber utama pengairan area persawahan para petani,” ujar Jeri.

Ia meminta Kementerian Pertanian mencari langkah konkret agar masalah irigasi tidak menghambat program swasembada.

“Kebutuhan air bagi petani, khususnya untuk tanaman padi, sangat penting karena air adalah komponen vital dalam pertumbuhan dan produksi tanaman. Kami meminta kepada Kementerian Pertanian mencari solusi kongkret guna mengatasi persoalan ini sehingga tidak menjadi faktor penghambat program swasembada di Aceh Tenggara,” pinta Jeri.

Rombongan yang ikut meninjau lokasi antara lain Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara, Riskan, SP, MM; Dandim 0108/Aceh Tenggara, Letkol Czi Arya Murdyantoro; serta unsur Forkopimda lainnya.[]

Tani Merdeka Aceh Desak Pemerintah Segera Fungsikan Bendung Krueng Pasee

0

TANIMERDEKA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menyelesaikan pembangunan bendung Krueng Pasee di wilayah Aceh Utara.

Proyek ini tersendat pembangunannya lebih dari 5 tahun. Dampaknya, ribuan petani di kawasan itu tidak bisa menggarap sawah karena sistem irigasi tidak berfungsi.

Ketua DPW Tani Merdeka Aceh, Cut Muhammad, menyebut kondisi tersebut telah menimbulkan penderitaan panjang bagi petani. Banyak lahan sawah berubah menjadi semak. Para warga di sana sama sekali tidak bertani.

“Sudah lebih dari 5 tahun petani di Aceh Utara menanti irigasi ini berfungsi. Mereka kehilangan mata pencaharian. Tidak bisa bercocok tanam karena air tidak sampai ke sawah,” ujar Cut Muhammad, pada Senin, 21 Juli 2025.

Cut Muhammad menilai pemerintah lalai. Ia menyesalkan lambannya penyelesaian proyek bendung Krueng Pasee yang sudah dimulai sejak masa pemerintahan sebelumnya. Ia menegaskan, kerugian petani terus bertambah setiap musim tanam.

“Saya minta pemerintah pusat dan pemerintah Aceh segera menyelesaikan bendung ini. Jangan jadikan petani sebagai korban pembangunan yang tak kunjung selesai,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan komitmen Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Aceh yang sebelumnya menyatakan bendung akan selesai pada Desember 2025. Cut Muhammad menilai target itu tidak masuk akal.

“Saya turun langsung ke lokasi. Kami lihat sendiri, bersama anggota DPRK Aceh Utara dari Fraksi Partai Aceh, H. Rifarhan atau Geusyik Paang. Sayap kiri bendung belum selesai. Tidak mungkin bisa difungsikan secara normal dalam waktu dekat,” jelas Cut Muhammad.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap ringan. Ia mengingatkan, irigasi yang tidak berfungsi telah membuat sistem pertanian lumpuh di beberapa kecamatan.

“Kalau air tidak mengalir, bagaimana petani bisa tanam padi? Ini bukan hanya soal proyek infrastruktur, tapi soal kelangsungan hidup ribuan keluarga,” kata Cut Muhammad.

Ia mendesak Kementerian PUPR, BWS Aceh, dan Pemerintah Aceh duduk bersama. Ia meminta percepatan pembangunan dilakukan dengan serius dan transparan. Cut Muhammad juga menyarankan dilakukan audit teknis untuk mengetahui penyebab keterlambatan.

“Petani sudah terlalu lama bersabar. Jangan sampai kepercayaan rakyat hilang karena janji yang terus diulur,” ujarnya.

Ia menambahkan, Tani Merdeka Indonesia akan terus mengawal proyek tersebut. Ia berjanji akan membawa suara petani ke tingkat nasional jika persoalan ini tidak kunjung dituntaskan.

Sementara itu anggota DPRK Aceh Utara dari Fraksi Partai Aceh H. Rifarhan atau akrab disapa Geusyik Paang, juga menyampaikan kekhawatiran yang sama. Ia mendesak pihak terkait segera menuntaskan proyek bendung Krueng Pasee.

“Kalau begini terus, petani makin menderita. Pembangunan bendung ini seharusnya jadi prioritas, bukan malah dibiarkan setengah jadi selama bertahun-tahun,” ujar H. Rifarhan.

Ia menyatakan telah menerima banyak keluhan dari masyarakat di dapilnya. Menurutnya, kelambanan penyelesaian proyek irigasi berakibat langsung pada kemiskinan di desa-desa pertanian.

“Saya sudah beberapa kali turun ke lapangan. Kami lihat sendiri, struktur bendung belum lengkap. Jangan hanya kasih laporan di atas kertas, tapi realisasi di lapangan nol. Pemerintah jangan bermain-main dengan nasib petani,” ucapnya.

Rifarhan juga meminta Pemerintah Aceh dan BWS segera melakukan audit teknis untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan utama selama ini. Ia menegaskan akan membawa persoalan ini ke forum resmi DPRK jika tak ada langkah nyata dalam waktu dekat.

“Kalau tidak ada progres yang jelas, kami akan panggil pihak-pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban. Ini bukan hanya soal proyek, ini soal hak hidup petani,” pungkas H. Rifarhan.[]

Produksi Pangan Meningkat Tajam, Prabowo Minta Mafia Beras Ditindak Tegas

0
Presiden Prabowo Subianto saat sambutan di Kongres PSI
Presiden Prabowo Subianto saat sambutan di Kongres PSI

Solo, — Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato terkait pencapaian signifikan dalam sektor pertanian yang saat menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu (20/07/25). 

Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti pencapaian signifikan di sektor ketahanan pangan nasional. Ia menyebut bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memiliki cadangan beras pemerintah yang melebihi 4,2 juta ton.

“Produksi pangan kita Belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras.  Jagung juga produksinya naik 30% beras naik 48%. kata prabowo”, ujar Prabowo di hadapan peserta kongres.

Namun, di balik capaian tersebut, Prabowo juga mengungkap masih adanya praktik curang yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha nakal di sektor pangan. Ia menilai bahwa ada manipulasi harga oleh oknum yang menyamaratakan beras biasa sebagai beras premium demi keuntungan pribadi.

“Masih banyak permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran,” tegasnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Prabowo menyatakan telah meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Saya telah minta Jaksa Agung dan Kepolisian untuk mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” katanya dengan penuh penekanan.

Pidato Prabowo ini mempertegas sikap pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus melindungi rakyat dari praktik dagang yang merugikan.

Don Muzakir: Tani Merdeka Siap Sukseskan Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo

0

TANIMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan produksi pangan Indonesia melonjak tajam dalam empat bulan terakhir. Lonjakan ini membuat beberapa negara mengajukan permintaan bantuan pangan dari Indonesia.

“Beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menegaskan bantuan tetap memperhitungkan biaya produksi, angkutan, dan administrasi.

“Kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain,” tegasnya.

Pemerintah juga memperkuat infrastruktur pertanian desa. Setiap desa akan memiliki gudang, ruang pendingin, dan truk angkut hasil panen.

“Sekarang tiap desa akan punya gudang. Tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap koperasi akan kita beri truk,” kata Prabowo.

Presiden menekankan pentingnya kemandirian bangsa. Ia menyerukan agar rakyat bekerja keras, tidak mengeluh, dan tidak bergantung pada bantuan negara lain.

“Kita buktikan hari ini bahwa Indonesia mampu. Bangsa yang mampu bukan bangsa yang menyerah, bukan bangsa yang kalah bukan bangsa yang minta-minta,” ucap Presiden.

Sementara itu Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mendukung penuh langkah Presiden Prabowo. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai tonggak penting dalam perjuangan petani Indonesia.

“Saya apresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang berani dan berpihak kepada petani. Produksi pangan melonjak, Indonesia tidak hanya swasembada tapi kini bisa bantu negara lain. Ini tonggak sejarah,” ujar Don Muzakir.

Don Muzakir juga menekankan pentingnya peran Tani Merdeka Indonesia di semua tingkatan untuk terlibat langsung di lapangan.

“Seluruh pengurus DPW, DPD, pengurus kecamatan dan desa Tani Merdeka Indonesia di seluruh Indonesia harus terus bergerak bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing untuk menyukseskan program Presiden Prabowo,” tegas Don.

Ia mengingatkan bahwa Tani Merdeka bukan hanya organisasi, tapi juga gerakan sosial yang wajib membantu petani menghadapi persoalan nyata.

“Kita harus bantu petani. Kita dampingi petani di desa-desa agar program ketahanan pangan ini tidak hanya jadi wacana, tapi benar-benar berjalan,” kata Don Muzakir.[]

Dukung Swasembada Pangan, Tani Merdeka Aceh Tenggara Desak Perbaikan Irigasi

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara melakukan koordinasi swasembada pangan dengan Kementerian Pertanian RI. Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Aceh Tenggara, pada Sabtu, 19 Juli 2025.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Tim Satgas Swasembada Pangan Kementan untuk Provinsi Aceh, Dr. drh. Agus Susanto, M.Si. Turut hadir Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara, Riskan, SP. MM, dan Dandim 0108/Aceh Tenggara, Letkol Czi Arya Murdyantoro.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara, Jeri Alastra, menyampaikan swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas dari Pak Presiden Prabowo Subianto dan wajib kita jalankan dengan serius dan sungguh-sungguh,” ujar Jeri.

Ia menegaskan komitmen Tani Merdeka Indonesia sebagai mitra petani dan pemerintah dalam ketahanan pangan.

“Sebagai mata dan telinga petani dan pemerintah dalam konteks ketahanan pangan, tentu Tani Merdeka Indonesia siap bersinergi dan mendukung program swasembada pangan di Kabupaten Aceh Tenggara,” ujar Jeri.

Dalam kesempatan itu, Jeri juga menyampaikan kendala yang dihadapi petani, terutama sulitnya pasokan air akibat jebolnya sejumlah bendungan irigasi. Kondisi ini mengancam produksi padi.

“Kebutuhan air bagi petani, khususnya untuk tanaman padi, sangat penting karena air adalah komponen vital dalam pertumbuhan dan produksi tanaman. Kami meminta kepada Kementerian Pertanian mencari solusi konkret guna mengatasi persoalan ini sehingga tidak menjadi faktor penghambat program swasembada di Aceh Tenggara,” pinta Jeri.

Sementara itu Ketua Satgas Swasembada Pangan Kementan Provinsi Aceh, Dr. drh. Agus Susanto, M.Si mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari pemantauan kondisi ketahanan pangan di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

“Program swasembada pangan akan mudah terwujud dengan sinergitas semua pihak. Tentu melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, serta Tani Merdeka Indonesia, diharapkan program swasembada pangan dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Tenggara tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” terang Agus.

Setelah pertemuan, rombongan meninjau sejumlah titik irigasi yang rusak. Peninjauan dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry.

Bupati menyebut irigasi yang rusak berada di tiga kawasan pertanian: Lawe Seki di Kecamatan Deleng Pokhisen seluas 1.200 hektare, Tenembak Juhar di Kecamatan Lawe Bulan seluas 800 hektare, dan Kuta Tinggi di Kecamatan Badar seluas 450 hektare. Ketiga lokasi ini merupakan lumbung pangan penting di Aceh Tenggara.

“Jika irigasi rubuh tidak segera ditangani, akan berdampak langsung pada produksi pertanian masyarakat. Kehadiran Ketua Satgas menjadi harapan besar bagi percepatan penanganan,” ujar Bupati Fakhry saat meninjau lokasi di Lawe Seki.

Menanggapi hal tersebut, Agus menyatakan akan segera melaporkan persoalan ini ke Menteri Pertanian RI.

“Kami melihat sendiri kondisi di lapangan. Dengan luas lahan pertanian sebesar ini, perbaikan infrastruktur irigasi tidak bisa ditunda. Pemerintah pusat akan berkoordinasi erat dengan daerah untuk percepatan penanganan,” kata Agus.[]

Hadiri Pelantikan DPD Tani Merdeka Landak, Ini Pesan Daud Yordan

0

TANIMERDEKA – Ketua Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Barat, Daud Yordan, menghadiri pelantikan pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Landak.

Pelantikan itu berlangsung di Aula Hotel Hanura, pada Sabtu, 19 Juli 2025.

Selain itu juga hadir Bupati Landak Karolin Margret Natasa, perwakilan Kodim 1210/Landak, sejumlah kepala dinas, serta Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimatan Barat M. Saufi. Prosesi pelantikan berlangsung khitmat.

Daud Yordan yang juga Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, mengatakan Tani Merdeka Indonesia ini harus hadir ditengah-tengah petani dan mendukung program Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan di Kalimantan Barat.

“Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dan di kabupaten harus tampil mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dan petani sejahtera,” kata petinju dunia itu.

Ia menekankan perlunya organisasi berani mengambil peran sebagai jembatan antara kebutuhan petani dan kebijakan pemerintah.

“Jangan tunggu petani datang. Kita yang harus mendatangi mereka. Kita harus tahu apa masalah mereka, apa harapan mereka, dan apa yang belum dilakukan pemerintah,” ujar Daud Yordan.

Daud Yordan juga memuji peran Bupati Landak yang membuka ruang kolaborasi dengan Tani Merdeka Indonesia. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Tani Merdeka Indonesia bisa mendorong kemajuan sektor pertanian di pedalaman Kalimantan Barat.

Daud Yordam menyebutkan penguatan Tani Merdeka Indonesia hingga ke tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sangat penting, terutama dalam menghadapi isu regenerasi petani dan akses distribusi hasil pertanian.

Menurutnya, pertanian bukan sekadar produksi pangan, melainkan fondasi kedaulatan negara.

“Petani kita bukan objek bantuan. Mereka subjek utama dalam pembangunan. Negara harus hadir lewat organisasi yang memang bekerja untuk mereka, bukan untuk agenda politik sesaat,” kata Daud Yordan.

“Kita tidak bisa bicara masa depan Indonesia kalau tidak bicara petani. Masa depan pangan kita ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan mereka hari ini,” pungkas Daud Yordan.[]