Beranda blog Halaman 53

Jerami Padi Bisa Jadi Pupuk Organik, Hemat Pupuk Kimia dan Ramah Lingkungan

0
Jerami Padi
Jerami Padi

TANIMERDEKA – Produktivitas padi di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi tanah sawah yang semakin miskin bahan organik.

Penelitian Kementerian Pertanian menunjukkan, sekitar 65 persen dari 5 juta hektar sawah irigasi di Indonesia memiliki kandungan bahan organik kurang dari 2 persen. Padahal, tanah yang subur seharusnya memiliki kandungan bahan organik minimal 3 persen.

Mengapa kandungan bahan organik tanah berkurang? Ada beberapa kebiasaan petani yang memengaruhi, antara lain hanya mengandalkan pupuk kimia (anorganik), mengangkut jerami keluar sawah untuk pakan ternak atau bahan kertas, dan membakar jerami agar sawah cepat diolah. Padahal, jerami yang dihasilkan setiap musim tanam cukup banyak, sekitar 7–10 ton per hektar.

Peneliti dari IPB mencoba mencari solusi agar jerami tidak terbuang percuma. Mereka meneliti pemanfaatan jerami padi sebagai pupuk organik dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan serta hasil panen. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Tanah IPB dan lahan percobaan di Desa Situ Gede, Bogor.

Penelitian ini menggunakan dua jenis dekomposer, yaitu koleksi IPB dan produk komersial. Dekomposer adalah mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang membantu mempercepat penguraian jerami menjadi kompos. Dua isolat yang dipilih IPB adalah Trichoderma viride dan Aspergillus niger, karena keduanya dikenal mampu merombak selulosa dalam jerami.

Jerami yang digunakan adalah varietas Cisantana, berumur 10 hari setelah panen. Jerami dicacah, disemprot dengan larutan dekomposer, dan dimasukkan ke dalam kotak pengomposan. Proses pengomposan berlangsung sekitar enam minggu. Selama proses ini, suhu dan kelembaban jerami dijaga agar tetap sesuai. Setelah enam minggu, jerami berubah menjadi kompos dengan rasio C/N sekitar 10–20, sesuai standar pupuk organik SNI.

Pupuk organik yang dihasilkan mengandung unsur hara penting untuk tanaman, seperti nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), serta kalsium, magnesium, dan unsur mikro seperti besi dan seng. Dari 1 ton pupuk organik jerami, kandungan haranya setara dengan 19,6 kg N, 9,6 kg P, dan 22,2 kg K. Artinya, 4 ton pupuk organik bisa menyumbang unsur hara setara dengan 159 kg urea, 279 kg SP-36, dan 173 kg KCl.

Peneliti kemudian menguji pupuk ini di sawah. Ada empat perlakuan: NPK 100%, NPK 50%, NPK 50% + pupuk organik, dan NPK 50% + pupuk organik plus pupuk hayati (bioorganik). Bibit padi yang ditanam adalah varietas Ciherang.

Hasilnya menarik. Penggunaan pupuk NPK 50% ditambah 4 ton pupuk organik per hektar dapat menghasilkan gabah kering giling (GKG) sekitar 7,5–8 ton per hektar. Hasil ini hampir sama dengan penggunaan pupuk NPK 100% yang menghasilkan 8,29 ton per hektar. Sementara itu, NPK 50% tanpa pupuk organik hanya menghasilkan sekitar 6,75 ton per hektar.

Dengan kata lain, penambahan pupuk organik dari jerami memungkinkan pengurangan pupuk kimia hingga 50% tanpa menurunkan hasil panen secara signifikan. Bahkan, kombinasi pupuk organik dengan pupuk hayati memberi hasil yang mendekati penggunaan pupuk kimia penuh.

Selain menambah unsur hara, pupuk organik memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air, dan mendukung aktivitas mikroba baik di dalam tanah. Hal ini penting untuk jangka panjang karena bisa mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan menjaga kesuburan lahan.

Kebiasaan membakar jerami juga bisa dikurangi jika petani memanfaatkannya sebagai pupuk. Ini berarti mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang berasal dari pembakaran jerami.

Jerami padi yang selama ini dianggap limbah ternyata bisa menjadi sumber pupuk organik yang bermanfaat. Dengan mengolah jerami menjadi pupuk organik, petani tidak hanya menghemat biaya pupuk kimia, tetapi juga menjaga kesuburan tanah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Cara ini adalah langkah sederhana namun penting untuk mendukung pertanian berkelanjutan di Indonesia.[]

Pungurus DPD Tani Merdeka Banjar Resmi Dilantik

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar resmi dilantik. Acara dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Aula KH Kasyful Anwar, Martapura, pada Sabtu, 16 Agustus 2025 pagi.

Sebanyak 50 pengurus dikukuhkan oleh Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan, Alin Wijaya.

Prosesi pelantikan ditandai ikrar sumpah janji dan penyerahan bendera dari Ketua DPW kepada Ketua DPD.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Ikhwansyah, hadir mewakili Bupati H Saidi Mansyur. Ia mengapresiasi pembentukan DPD Tani Merdeka.

“Melalui organisasi ini, aspirasi petani dapat disampaikan dengan lebih cepat, sekaligus menjadi jembatan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.

Ikhwansyah mengajak pengurus memperkuat koordinasi dan menyusun program kerja yang realistis, terukur, serta berorientasi pada kesejahteraan petani.

Ia juga menekankan pentingnya praktik pertanian ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalsel, Alin Wijaya, menjelaskan pembentukan DPD merupakan bagian dari implementasi program nasional ketahanan pangan.

Sebelumnya, organisasi ini bernama Tani Pejuang dan kini berubah menjadi Tani Merdeka.

“Tugas utama kita adalah mendukung ketahanan pangan melalui hilirisasi tiga komoditas unggulan yakni kopi, kakao, dan kelapa. Itu yang paling kita prioritaskan saat ini,” jelasnya.

Selain itu Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Banjar, Muhammad Syarofi, mengatakan pihaknya telah memetakan potensi daerah. Fokusnya pada sektor pertanian, perikanan, serta peternakan kambing dan sapi.

“Potensi Kabupaten Banjar sangat kaya dan melimpah. Kami yakin DPD Tani Merdeka dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan provinsi untuk mengembangkan sektor pangan secara optimal,” tegas Syarofi.

Pelantikan dan Rakerda ini dihadiri perwakilan Forkopimda, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita, perwakilan Apdesi, kelompok tani, organisasi kepemudaan, dan tamu undangan lainnya.[]

DPD Tani Merdeka Pasuruan Dukung Pemerintah Berantas Beras Oplosan

0
Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan, Winaryo Sujoko
Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan, Winaryo Sujoko

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasuruan mendukung penuh langkah pemerintah memberantas praktik pengoplosan beras yang masih ditemukan di pasaran.

Tani Merdeka Indonesia yang beranggotakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), pemerhati pertanian, tokoh tani, kelompok peternakan, dan kelompok perikanan.

Organisasi ini memiliki peran strategis dalam mendukung petani menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga permasalahan di sektor pangan, termasuk peredaran beras oplosan yang merugikan banyak pihak.

Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan, Winaryo Sujoko, menegaskan praktik pengoplosan beras harus diberantas karena merugikan konsumen sekaligus mengancam petani dalam jangka panjang.

“Campuran beras medium yang terlalu banyak akan menurunkan kualitas, tetapi harga tetap dijual setara premium. Ini jelas merugikan konsumen, dan dalam jangka panjang juga merugikan petani,” kata Winaryo, pada Rabu, 13 Agustus 2025 pagi.

Menurutnya, praktik pengoplosan biasanya dilakukan dengan mencampur beras premium dan beras medium. Pemerintah memang telah mengatur standar komposisi pencampuran tersebut, namun pelaksanaan di lapangan sering jauh dari ketentuan. Kondisi ini membuka peluang kecurangan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan.

Winaryo menjelaskan, praktik pengoplosan kerap meningkat pada musim kemarau. Saat itu, harga gabah dan beras cenderung naik. Pasokan dari petani juga menurun karena sebagian hasil panen disimpan untuk kebutuhan rumah tangga.

“Kondisi ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan lewat pengoplosan beras,” ujarnya.

Ia menyebutkan, peredaran beras oplosan tidak hanya menipu konsumen yang membeli dengan harga premium, tetapi juga mengganggu mekanisme pasar. Petani yang memproduksi beras berkualitas justru kalah bersaing karena keberadaan beras campuran di pasaran.

Winaryo menilai langkah pemerintah melakukan pengawasan ketat dan operasi pasar sudah tepat.

Menurutnya, kebijakan ini akan menekan peredaran beras oplosan sekaligus memberi sinyal positif bagi petani.

“Kami menyambut baik tindakan pemerintah ini. Selain melindungi konsumen, juga menjaga harga gabah petani tetap stabil,” tegasnya.

Menurut Winaryo, keberhasilan penindakan bergantung pada konsistensi aparat di lapangan.

Ia menekankan perlu pengawasan berkelanjutan agar pelaku tidak mengulangi praktik curang yang merugikan banyak pihak.

“Kalau ini berjalan baik, petani kita diuntungkan, dan konsumen akan lebih percaya pada kualitas beras yang dibelinya,” tambahnya.

Selain pengoplosan, Winaryo mengingatkan adanya praktik curang lain di sektor beras, seperti manipulasi timbangan.

Ia meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera.

Winaryo juga mengajak semua pihak, termasuk pedagang dan konsumen, ikut mengawasi peredaran beras di pasaran.

Menurutnya, partisipasi masyarakat penting agar upaya pemberantasan pengoplosan lebih efektif.

“Kalau petani, pemerintah, dan konsumen sama-sama peduli, kita bisa menciptakan pasar beras yang sehat,” ujarnya.[]

DPD Tani Merdeka Muna Resmi Dikukuhkan, La Fedumu Jadi Ketua

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara resmi dilantik pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Pelantikan ini berlangsung di Aula Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari. Acara ini dihadiri jajaran pengurus provinsi, perwakilan pemerintah daerah, dan sejumlah undangan dari kelompok tani.

La Fedumu dikukuhkan sebagai Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Muna. Ia akan memimpin organisasi ini selama lima tahun ke depan.

La Fedumu bukan sosok baru di dunia pertanian. Ia dikenal sebagai praktisi sekaligus pemerhati isu-isu petani di Muna.

Ia menegaskan, jabatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa perubahan bagi petani.

“Ini adalah amanah besar. DPD Tani Merdeka Indonesia Muna akan bekerja nyata di lapangan untuk memperjuangkan hak-hak petani, memperkuat ekonomi desa, serta bersinergi dengan semua pihak dalam membangun pertanian yang berdaulat sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar La Fedumu.

Ia juga menambahkan kerja Tani Merdeka Indonesia tidak hanya fokus pada aspek produksi. Ada tantangan besar yang harus diatasi, seperti distribusi pupuk, akses pasar, dan peningkatan daya tawar petani.

Menurutnya, persoalan klasik ini hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi lintas pihak.

“Petani tidak boleh berjalan sendiri. Pemerintah, swasta, dan organisasi seperti Tani Merdeka harus menjadi mitra yang saling menguatkan,” katanya.

Setelah pengukuhan, DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Muna akan segera melakukan konsolidasi organisasi.
“Tujuan kami jelas, petani harus mandiri. Tidak hanya soal pangan, tapi juga sejahtera. Itu hanya bisa terwujud kalau kita membangun sistem pertanian yang kokoh dan berkeadilan,” tegas La Fedumu.[]

Pengurus DPW Tani Merdeka Sumsel Tinjau Lahan 1.400 Hektar di Desa Semuntul

0

TANIMRDEKA – Pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengunjungi Desa Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, pada Jumat, 15 Agustus 2025. Rombongan meninjau langsung lahan sawah yang sebentar lagi memasuki masa panen.

Kunjungan ini dipimpin Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Selatan Ahmad Medi Amazon. Hadir Ketua Harian Hariyono, Koordinator Antar Lembaga M. Roum Alfaris, serta Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Semuntul Iwan.

Ahmad Medi Amazon menjelaskan alasan kunjungan ini. Menurutnya, lahan di Semuntul memiliki potensi besar namun menghadapi persoalan serius.

“Ini menjadi prioritas utama ada lahan seluas 1.400 hektar area. Lokasi tersebut terisolasi dengan air. Kami berharap kedepannya baik di tingkatan kabupaten, Kepala Dinas Pertanian, PPL, dan Kementerian Pertanian untuk bisa menyambungkan secara langsung apa yang menjadi keluhan di sini,” ujarnya.

Ia memastikan lahan tersebut siap panen jika tidak ada kendala.

“Lahan 1.400 hektar ini Insya Allah kalau tidak ada halangan akan panen di bulan September atau Oktober nanti,” katanya.

Dalam dialog dengan pengurus DPW Tani Merdeka Sumatera Selatan, petani menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Akses air menjadi keluhan utama. Lahan sawah Semuntul berada di wilayah yang sulit terjangkau jaringan irigasi. Petani mengandalkan pompa untuk mengairi sawah.

Semetara itu Ketua Gapotan Desa Semuntul Iwan mengatakan pihaknya sudah berupaya maksimal menjaga produktivitas. Mereka menerapkan program IP 200 atau tanam dua kali setahun. Namun, keterbatasan sarana menghambat.

“Selain itu juga kami membutuhkan alsintan sebagai sarana penunjang. Dengan lahan yang begitu luas ini kalau tidak ada pompanisasi dan juga pengolahan lahan TR 4 kalau TR 2 kami tidak bisa ter-cover dengan lahan seluas ini,” ujarnya.

Iwan menegaskan masalah peralatan bukan hanya pada pengolahan lahan. Panen juga menghadapi kendala.

“Hasil panen juga kami membutuhkan mesin pemanen padi (Combine) karena selama ini setiap tahun kami menyewa mesin tersebut,” katanya.

Ia berharap kunjungan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia membawa dampak positif. Menurutnya, petani ingin solusi konkret atas masalah yang berulang setiap musim.

“Semoga petani di Desa Semuntul bisa sejahtera. Juga terima kasih atas kedatangan dari pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Sumsel jadi bisa melihat secara langsung keluh kesah dari kami. Sehingga kami bisa hidup lebih sejahtera lagi. Juga bisa menjadi solusi bagi kami,” pungkasnya.[]

Don Muzakir Lantik Ketua DPW Tani Merdeka Sulawesi Tenggara, Ini Pesannya

0

TANIMERDEKA – Organisasi Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibentuk dengan masa bakti kepengurusan lima tahun, 2025–2030.

Pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara dilakukan Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir. Acara berlangsung di aula Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Tenggara terpilih H. Sukardi, Sekretaris Subandi, dan Bendahara Silastum. Struktur kepengurusan dilengkapi wakil ketua dan beberapa bidang.

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara, LM Rusdin Jaya, hadir mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.

Dalam sambutan tertulis, gubernur menekankan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan nasional, terutama di Sulawesi Tenggara.

Sektor pertanian memberi kontribusi 23,02 persen terhadap PDRB Sulawesi Tenggara pada 2024. Angka ini lebih tinggi dari sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang 22,23 persen.

“Di balik angka-angka itu, ada kekuatan besar yang sering luput dari sorotan yakni kelembagaan petani. Kelembagaan ini tidak hanya administratif, melainkan mesin penggerak motivasi dan kesejahteraan petani secara menyeluruh,” ujar gubernur.

Gubernur menegaskan kelembagaan petani melalui Tani Merdeka Indonesia harus menjadi ruang kolaborasi antara petani, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lain.

“Saya berharap Tani Merdeka Indonesia tidak sekadar nama, tetapi menjadi gerakan nyata yang menjadi contoh dan panutan di tengah-tengah masyarakat yang terus membangun sektor pertanian dalam arti luas secara berkelanjutan,” katanya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan Sulawesi Tenggara menjadi provinsi ke-30 yang membentuk kepengurusan organisasi ini.

Ia menjelaskan Tani Merdeka Indonesia mendukung program pertanian nasional, khususnya yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Nama Tani Merdeka Indonesia, Pak Presiden Prabowo yang memberikan. Dan kami ditugaskan membentuk organisasi ini dari tingkat provinsi hingga ke desa agar program-program pertanian tepat sasaran,” ujar Don Muzakir.

Ketua terpilih DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Tenggara, H. Sukardi, berjanji menjalankan amanah dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Sukardi, didampingi Satgas DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Tenggara Andi Ardian, menyebutkan tugas organisasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengawasi bantuan pemerintah terkait alat, sarana pertanian, dan distribusi pupuk yang sering menjadi kendala.

“Kami siap mengembang amanah ini dan mengawal program-program pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Dorong Kemandirian dan Kesejahteraan Petani, DPD Tani Merdeka Kampar Kunjungi Petani Desa

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kampar, Riau, melakukan kunjungan kerja ke Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, pada pada Minggu, 10 Agustus 2025.

Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk komitmen Tani Merdeka Indonesia memperjuangkan kemandirian dan kesejahteraan petani, ini sejalan dengan semangat Hastacita Presiden Prabowo yang menekankan kedaulatan pangan dan kemakmuran rakyat.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kampar, Ambra Yuhmadi, menegaskan peran petani sebagai tulang punggung bangsa.

Ia menilai petani harus mendapat perhatian dan dukungan penuh agar mampu berdiri tegak di tanah sendiri.

“Kami hadir untuk memastikan petani di Sipungguk memiliki daya tawar yang kuat dan tidak bergantung pada pihak yang melemahkan kedaulatan pangan. Kita ingin petani bangga mengolah tanahnya sendiri dan hidup sejahtera di negeri sendiri,” ujarnya.

Saat dialog bersama kelompok tani setempat, rombongan DPD Tani Merdeka Kampar mendengar langsung berbagai keluhan dan aspirasi petani. Masalah yang disampaikan mencakup keterbatasan pupuk, harga hasil panen yang tidak stabil, hingga minimnya akses pasar.

Ketua Kelompok Tani Sipungguk, Rahmad, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia berharap kunjungan ini menjadi pintu masuk kerja sama yang nyata antara petani dan organisasi yang peduli pada kedaulatan pangan.

“Selama ini petani kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu, harga jual hasil panen tidak stabil, dan akses pasar terbatas. Kami berharap Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia membantu membuka jalur distribusi dan pemasaran yang lebih luas, serta memberi pendampingan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian,” ungkapnya.

Koordinator Bidang Antar Lembaga DPD Tani Merdeka Kempar, Abdul, menilai potensi pertanian di desa ini sangat besar. Namun, menurutnya, potensi itu belum dioptimalkan secara maksimal.

“Tanah kita subur, masyarakat kita pekerja keras. Tantangannya adalah membuka akses pasar, permodalan, dan teknologi. Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia hadir bukan sekadar mendengar keluhan, tapi menjembatani kepentingan petani dengan peluang di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional,” tegasnya.

Warga Desa Sipungguk menyambut kunjungan ini dengan antusias. Mereka berharap kerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia dapat melahirkan solusi konkret atas persoalan klasik petani, seperti fluktuasi harga, keterbatasan pupuk, dan minimnya akses pasar yang selama ini menjadi hambatan utama.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kampar menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak boleh berhenti pada slogan semata.

“Melalui kerja kolektif, gotong royong, dan penguatan kapasitas petani, Kampar dapat menjadi salah satu pilar ketahanan pangan nasional,” pungkas Bayu.

DPW Tani Merdeka Sumsel Lantik Pengurus Banyuasin dan 21 Korcam

0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Selatan melantik pengurus DPD Tani Merdeka Kabupaten Banyuasin dan 21 Koordinator Kecamatan (Korcam) secara resmi.

Acara ini berlangsung di Kantor DPD Tani Merdeka Banyuasin, Jalan Tanjung Api-Api Km 37, Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Suradi resmi memimpin DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banyuasin untuk periode 2025-2030. Pelantikan ini memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan, yang dinilai penting untuk mendampingi petani di lapangan.

Ketua DPW Tani Merdeka Sumsel, Medi Ahmazon, menegaskan Korcam memiliki peran penting dalam menggerakkan organisasi. Ia menjelaskan, SK yang diserahkan bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi amanah untuk bekerja.

“Ada 21 kecamatan yang SK-nya sudah diberikan pada hari ini. Diserahkan SK ini di antaranya memahami tentang fungsi dan peranan Korcam serta menggali potensi yang ada di masing-masing kecamatan dan desa,” kata Medi.

Medi menekankan, setiap Korcam harus memahami potensi wilayahnya, baik sumber daya lahan, komoditas unggulan, maupun persoalan yang dihadapi petani. Menurutnya, organisasi ini dibentuk untuk membantu petani, bukan sekadar formalitas.

“Tujuannya adalah dengan adanya Korcam mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tingkatan petani khususnya di tingkatan kecamatan sampai desa,” ujarnya.

Ia menambahkan, Banyuasin dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan struktur yang lengkap hingga tingkat kecamatan, Tani Merdeka diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Sementara itu Suradi, Ketua DPD Tani Merdeka Banyuasin, menyampaikan rasa syukur atas pelantikan ini. Ia mengaku pelantikan serentak 21 Korcam menjadi momentum untuk menguatkan komitmen bersama.

“Kita mengharapkan kepada seluruh pengurus Korcam sekiranya dapat bergerak dapat membantu pertanian dan mensukseskan swasembada pangan yang dicanangkan oleh presiden kita bapak Prabowo Subianto,” ucap Suradi.

Ia menegaskan, peran Korcam bukan hanya mendampingi petani dalam hal teknis, tetapi juga menjembatani komunikasi antara petani dan pemerintah. Menurutnya, masalah petani di lapangan tidak bisa diselesaikan sendiri. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor agar petani lebih sejahtera.

“Kita ingin Korcam hadir bukan hanya ketika ada acara, tapi benar-benar hadir saat petani kesulitan pupuk, saat mereka butuh pendampingan untuk mengakses teknologi, dan ketika mereka butuh pasar untuk hasil panen,” kata Suradi.

Selain itu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Banyuasin yang diwakili Sekretaris Dinas, M. Irpan Aziz, menegaskan pentingnya kerja sama antara Tani Merdeka Indonesia dengan pemerintah daerah agar semua program bisa berjalan dengan baik, apalagi Banyuasin ini salah satu daerah yang diandalkan pemerintah untuk swasembada pangan.

“Ikuti program pemerintah dalam ketahanan pangan nasional. Kabupaten Banyuasin ini termasuk swasembada pangan nomor satu di Indonesia,” ujarnya.

Irpan menjelaskan, capaian ini tidak datang begitu saja. Banyuasin memiliki lahan yang luas dan produktif, tetapi tetap membutuhkan pendampingan agar produktivitas tidak menurun.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, posisi kita bisa turun. Karena itu kita butuh organisasi seperti Tani Merdeka untuk mengajak petani memanfaatkan teknologi, memaksimalkan potensi lahan, dan mengurangi masalah distribusi,” katanya.

Ketua DPC Partai Gerindra Banyuasin, H. Slamet Sumo Sentono, memberikan pesan tegas agar Tani Merdeka Indonesia tidak hanya menjadi organisasi simbolik. Ia mengingatkan, kepercayaan publik datang dari aksi nyata.

“Semoga tidak hanya menjadi organisasi yang hanya punya slogan dan pajangan papan nama semata. Mudah-mudahan dengan penyerahan SK pengurus DPD dan Korcam ini dapat membawa nama baik bagi Tani Merdeka Indonesia untuk bergerak lebih baik, serta petani bisa sejahtera,” tutur Slamet, yang juga mantan Wakil Bupati Banyuasin periode 2018-2023.

Menurut Slamet, Banyuasin memiliki potensi besar di sektor pertanian, tetapi masih menghadapi masalah klasik seperti harga yang fluktuatif dan akses pasar. Ia berharap Tani Merdeka ikut memikirkan solusi bersama.[]

DPW Tani Merdeka Lampung Ikut Panen Raya, Jamal Wijaya: Petani Ujung Tombak Negara

0

TANIMERDEKA – Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menggelar panen raya sekaligus tanam padi Musim Tanam III di Kecamatan Trimurjo, pada Kamis, 14 Agustus 2025.

DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Lampung ikut dalam kegiatan yang mengusung tema “Lampung Tengah Terdepan Mendukung Ketahanan Pangan Indonesia”.

Acara ini penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ribuan petani ikut terlibat. Sebanyak 142 kelompok tani dengan total 6.359 petani hadir. Mereka menggarap lahan 4.098 hektare. Setelah panen, dilakukan penanaman benih padi di lahan 2.000 hektare.

Penanaman ini bagian dari program Petani Mitra Adhyaksa, inisiatif kejaksaan untuk memperkuat sektor pangan dan mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Acara panen raya ini dihadiri sejumlah pejabat penting. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto hadir langsung di lokasi.

Turut hadir Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Kepala Kejari Lampung Tengah Tommy Adhiyaksahputra, serta Danrem 043 Garuda Hitam Brigjen TNI Haryantana.

Selain itu, hadir Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Wakil Bupati I Komang Khoheri, Anggota DPR RI Sudin, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung Elpira, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Lampung Jamal Wijaya, serta Bendahara DPW Tani Merdeka Indonesia Lampung Pupung Hasyim.

Menteri Yandri Susanto menilai kolaborasi antara kejaksaan dan petani ini langkah strategis. Ia menegaskan komitmen Kementerian Desa dalam mendukung ketahanan pangan melalui Dana Desa.

“Kementerian Desa memiliki alokasi 20 persen Dana Desa khusus untuk ketahanan pangan. Ke depan, ini akan kami kolaborasikan lebih intensif dengan program kejaksaan seperti Jaga Desa,” kata Yandri.

Ia menambahkan, sinergi ini bukan hanya soal panen padi, tetapi juga pengawasan anggaran desa agar lebih transparan dan efektif.

“Kolaborasi ini menjadi strategi konkret. Penegakan hukum jalan, pembangunan desa juga jalan. Program ini memastikan Dana Desa digunakan tepat sasaran sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Lampung, Jamal Wijaya, menegaskan mendukung penuh terhadap program ini.

Menurutnya, keberhasilan ketahanan pangan nasional tidak lepas dari kesejahteraan petani.

“Petani adalah ujung tombak negara dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional. Maka, kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian,” tegas Jamal.

Jamal juga mengatakan panen raya ini bukan sekadar seremoni. Kegiatan ini memperlihatkan integrasi antara pengawasan hukum, pengelolaan anggaran desa, dan peningkatan produktivitas pertanian. Model ini diharapkan jadi contoh bagi daerah lain.

Selain itu Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani mengatakan program Petani Mitra Adhyaksa tidak hanya untuk Lampung Tengah.

“Keberhasilan panen raya ini bukan hanya berdampak di daerah, tetapi berpotensi memberi efek domino terhadap ketahanan pangan nasional. Program ini akan diperluas ke provinsi lain, khususnya di Sumatera dan wilayah strategis lainnya,” kata Reda.

Reda menekankan, keberadaan kejaksaan dalam program ini adalah bentuk nyata sinergi penegakan hukum dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Foto | Tani Merdeka NTB dan Universitas Mataram Sepakat Kerja Sama

0

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi NTB, M. Haerul Ar, bersama Wakil Rektor I Universitas Mataram, Prof. Dr. Hiliana MP, menandatangani kerja sama pengembangan teknologi pangan di Kampus Universitas Mataram, Rabu (13/8/2025). Kolaborasi ini bertujuan memperkuat inovasi, meningkatkan kapasitas petani NTB dan penelitian. Turut hadir penasihat DPW Tani Merdeka NTB, Dr. Siti Aisyah Mohamed.