Beranda blog Halaman 49

Dorong Kemandirian dan Kesejahteraan Petani, DPD Tani Merdeka Kampar Kunjungi Petani Desa

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kampar, Riau, melakukan kunjungan kerja ke Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, pada pada Minggu, 10 Agustus 2025.

Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk komitmen Tani Merdeka Indonesia memperjuangkan kemandirian dan kesejahteraan petani, ini sejalan dengan semangat Hastacita Presiden Prabowo yang menekankan kedaulatan pangan dan kemakmuran rakyat.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kampar, Ambra Yuhmadi, menegaskan peran petani sebagai tulang punggung bangsa.

Ia menilai petani harus mendapat perhatian dan dukungan penuh agar mampu berdiri tegak di tanah sendiri.

“Kami hadir untuk memastikan petani di Sipungguk memiliki daya tawar yang kuat dan tidak bergantung pada pihak yang melemahkan kedaulatan pangan. Kita ingin petani bangga mengolah tanahnya sendiri dan hidup sejahtera di negeri sendiri,” ujarnya.

Saat dialog bersama kelompok tani setempat, rombongan DPD Tani Merdeka Kampar mendengar langsung berbagai keluhan dan aspirasi petani. Masalah yang disampaikan mencakup keterbatasan pupuk, harga hasil panen yang tidak stabil, hingga minimnya akses pasar.

Ketua Kelompok Tani Sipungguk, Rahmad, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia berharap kunjungan ini menjadi pintu masuk kerja sama yang nyata antara petani dan organisasi yang peduli pada kedaulatan pangan.

“Selama ini petani kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu, harga jual hasil panen tidak stabil, dan akses pasar terbatas. Kami berharap Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia membantu membuka jalur distribusi dan pemasaran yang lebih luas, serta memberi pendampingan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian,” ungkapnya.

Koordinator Bidang Antar Lembaga DPD Tani Merdeka Kempar, Abdul, menilai potensi pertanian di desa ini sangat besar. Namun, menurutnya, potensi itu belum dioptimalkan secara maksimal.

“Tanah kita subur, masyarakat kita pekerja keras. Tantangannya adalah membuka akses pasar, permodalan, dan teknologi. Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia hadir bukan sekadar mendengar keluhan, tapi menjembatani kepentingan petani dengan peluang di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional,” tegasnya.

Warga Desa Sipungguk menyambut kunjungan ini dengan antusias. Mereka berharap kerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia dapat melahirkan solusi konkret atas persoalan klasik petani, seperti fluktuasi harga, keterbatasan pupuk, dan minimnya akses pasar yang selama ini menjadi hambatan utama.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kampar menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak boleh berhenti pada slogan semata.

“Melalui kerja kolektif, gotong royong, dan penguatan kapasitas petani, Kampar dapat menjadi salah satu pilar ketahanan pangan nasional,” pungkas Bayu.

DPW Tani Merdeka Sumsel Lantik Pengurus Banyuasin dan 21 Korcam

0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Selatan melantik pengurus DPD Tani Merdeka Kabupaten Banyuasin dan 21 Koordinator Kecamatan (Korcam) secara resmi.

Acara ini berlangsung di Kantor DPD Tani Merdeka Banyuasin, Jalan Tanjung Api-Api Km 37, Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Suradi resmi memimpin DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banyuasin untuk periode 2025-2030. Pelantikan ini memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan, yang dinilai penting untuk mendampingi petani di lapangan.

Ketua DPW Tani Merdeka Sumsel, Medi Ahmazon, menegaskan Korcam memiliki peran penting dalam menggerakkan organisasi. Ia menjelaskan, SK yang diserahkan bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi amanah untuk bekerja.

“Ada 21 kecamatan yang SK-nya sudah diberikan pada hari ini. Diserahkan SK ini di antaranya memahami tentang fungsi dan peranan Korcam serta menggali potensi yang ada di masing-masing kecamatan dan desa,” kata Medi.

Medi menekankan, setiap Korcam harus memahami potensi wilayahnya, baik sumber daya lahan, komoditas unggulan, maupun persoalan yang dihadapi petani. Menurutnya, organisasi ini dibentuk untuk membantu petani, bukan sekadar formalitas.

“Tujuannya adalah dengan adanya Korcam mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tingkatan petani khususnya di tingkatan kecamatan sampai desa,” ujarnya.

Ia menambahkan, Banyuasin dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan struktur yang lengkap hingga tingkat kecamatan, Tani Merdeka diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Sementara itu Suradi, Ketua DPD Tani Merdeka Banyuasin, menyampaikan rasa syukur atas pelantikan ini. Ia mengaku pelantikan serentak 21 Korcam menjadi momentum untuk menguatkan komitmen bersama.

“Kita mengharapkan kepada seluruh pengurus Korcam sekiranya dapat bergerak dapat membantu pertanian dan mensukseskan swasembada pangan yang dicanangkan oleh presiden kita bapak Prabowo Subianto,” ucap Suradi.

Ia menegaskan, peran Korcam bukan hanya mendampingi petani dalam hal teknis, tetapi juga menjembatani komunikasi antara petani dan pemerintah. Menurutnya, masalah petani di lapangan tidak bisa diselesaikan sendiri. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor agar petani lebih sejahtera.

“Kita ingin Korcam hadir bukan hanya ketika ada acara, tapi benar-benar hadir saat petani kesulitan pupuk, saat mereka butuh pendampingan untuk mengakses teknologi, dan ketika mereka butuh pasar untuk hasil panen,” kata Suradi.

Selain itu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Banyuasin yang diwakili Sekretaris Dinas, M. Irpan Aziz, menegaskan pentingnya kerja sama antara Tani Merdeka Indonesia dengan pemerintah daerah agar semua program bisa berjalan dengan baik, apalagi Banyuasin ini salah satu daerah yang diandalkan pemerintah untuk swasembada pangan.

“Ikuti program pemerintah dalam ketahanan pangan nasional. Kabupaten Banyuasin ini termasuk swasembada pangan nomor satu di Indonesia,” ujarnya.

Irpan menjelaskan, capaian ini tidak datang begitu saja. Banyuasin memiliki lahan yang luas dan produktif, tetapi tetap membutuhkan pendampingan agar produktivitas tidak menurun.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, posisi kita bisa turun. Karena itu kita butuh organisasi seperti Tani Merdeka untuk mengajak petani memanfaatkan teknologi, memaksimalkan potensi lahan, dan mengurangi masalah distribusi,” katanya.

Ketua DPC Partai Gerindra Banyuasin, H. Slamet Sumo Sentono, memberikan pesan tegas agar Tani Merdeka Indonesia tidak hanya menjadi organisasi simbolik. Ia mengingatkan, kepercayaan publik datang dari aksi nyata.

“Semoga tidak hanya menjadi organisasi yang hanya punya slogan dan pajangan papan nama semata. Mudah-mudahan dengan penyerahan SK pengurus DPD dan Korcam ini dapat membawa nama baik bagi Tani Merdeka Indonesia untuk bergerak lebih baik, serta petani bisa sejahtera,” tutur Slamet, yang juga mantan Wakil Bupati Banyuasin periode 2018-2023.

Menurut Slamet, Banyuasin memiliki potensi besar di sektor pertanian, tetapi masih menghadapi masalah klasik seperti harga yang fluktuatif dan akses pasar. Ia berharap Tani Merdeka ikut memikirkan solusi bersama.[]

DPW Tani Merdeka Lampung Ikut Panen Raya, Jamal Wijaya: Petani Ujung Tombak Negara

0

TANIMERDEKA – Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menggelar panen raya sekaligus tanam padi Musim Tanam III di Kecamatan Trimurjo, pada Kamis, 14 Agustus 2025.

DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Lampung ikut dalam kegiatan yang mengusung tema “Lampung Tengah Terdepan Mendukung Ketahanan Pangan Indonesia”.

Acara ini penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ribuan petani ikut terlibat. Sebanyak 142 kelompok tani dengan total 6.359 petani hadir. Mereka menggarap lahan 4.098 hektare. Setelah panen, dilakukan penanaman benih padi di lahan 2.000 hektare.

Penanaman ini bagian dari program Petani Mitra Adhyaksa, inisiatif kejaksaan untuk memperkuat sektor pangan dan mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Acara panen raya ini dihadiri sejumlah pejabat penting. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto hadir langsung di lokasi.

Turut hadir Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Kepala Kejari Lampung Tengah Tommy Adhiyaksahputra, serta Danrem 043 Garuda Hitam Brigjen TNI Haryantana.

Selain itu, hadir Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Wakil Bupati I Komang Khoheri, Anggota DPR RI Sudin, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung Elpira, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Lampung Jamal Wijaya, serta Bendahara DPW Tani Merdeka Indonesia Lampung Pupung Hasyim.

Menteri Yandri Susanto menilai kolaborasi antara kejaksaan dan petani ini langkah strategis. Ia menegaskan komitmen Kementerian Desa dalam mendukung ketahanan pangan melalui Dana Desa.

“Kementerian Desa memiliki alokasi 20 persen Dana Desa khusus untuk ketahanan pangan. Ke depan, ini akan kami kolaborasikan lebih intensif dengan program kejaksaan seperti Jaga Desa,” kata Yandri.

Ia menambahkan, sinergi ini bukan hanya soal panen padi, tetapi juga pengawasan anggaran desa agar lebih transparan dan efektif.

“Kolaborasi ini menjadi strategi konkret. Penegakan hukum jalan, pembangunan desa juga jalan. Program ini memastikan Dana Desa digunakan tepat sasaran sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Lampung, Jamal Wijaya, menegaskan mendukung penuh terhadap program ini.

Menurutnya, keberhasilan ketahanan pangan nasional tidak lepas dari kesejahteraan petani.

“Petani adalah ujung tombak negara dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional. Maka, kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian,” tegas Jamal.

Jamal juga mengatakan panen raya ini bukan sekadar seremoni. Kegiatan ini memperlihatkan integrasi antara pengawasan hukum, pengelolaan anggaran desa, dan peningkatan produktivitas pertanian. Model ini diharapkan jadi contoh bagi daerah lain.

Selain itu Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani mengatakan program Petani Mitra Adhyaksa tidak hanya untuk Lampung Tengah.

“Keberhasilan panen raya ini bukan hanya berdampak di daerah, tetapi berpotensi memberi efek domino terhadap ketahanan pangan nasional. Program ini akan diperluas ke provinsi lain, khususnya di Sumatera dan wilayah strategis lainnya,” kata Reda.

Reda menekankan, keberadaan kejaksaan dalam program ini adalah bentuk nyata sinergi penegakan hukum dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Foto | Tani Merdeka NTB dan Universitas Mataram Sepakat Kerja Sama

0

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi NTB, M. Haerul Ar, bersama Wakil Rektor I Universitas Mataram, Prof. Dr. Hiliana MP, menandatangani kerja sama pengembangan teknologi pangan di Kampus Universitas Mataram, Rabu (13/8/2025). Kolaborasi ini bertujuan memperkuat inovasi, meningkatkan kapasitas petani NTB dan penelitian. Turut hadir penasihat DPW Tani Merdeka NTB, Dr. Siti Aisyah Mohamed.

Pengurus DPW Tani Merdeka Gorontalo Dilantik, Don Muzakir: Kita Harus Kawal Program Sehingga Sampai ke petani

0
Don Muzakir, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia sedang menyampaikan kata sambutan pada pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Gorontalo.
Don Muzakir, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia sedang menyampaikan kata sambutan pada pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Gorontalo.

TANIMERDEKA – Pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Gorontalo periode 2025–2030 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di Kota Gorontalo, Selasa, 12 Agustus 2025.

Mereka dilantik langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka, Don Muzakir, berdasarkan Surat Keputusan DPN Tani Merdeka Nomor 234/SK-DPN/TANIMERDEKA/VIII/2025.

Hadir pada pelntikan itu Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, sejumlah kepala dinas, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi mayarakat.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, mengatakan pelantikan ini hal yang tidak biasa, pasalnya semua pengurus DPW Tani Merdeka Gorontalo berasal dari Generasi Z. Ini merupakan semangat baru untuk mengembankan sektor pertanian di Gorontalo.

“Padahal banyak orang tua yang sukses di bidang ini, namun sayangnya generasi penerusnya enggan melanjutkan usaha tersebut. Saatnya kembali ke desa, membangun desa melalui sektor pertanian,” kata Idah.

Ia menilai sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung Gorontalo. Potensi pangan di daerah ini besar. Mulai dari padi, jagung, hortikultura, sampai perikanan darat.

“Saya berharap pengurus baru bekerja nyata, turun ke lapangan, berkolaborasi dengan pemerintah, dan mengajak lebih banyak generasi muda ke pertanian,” ujarnya.

Idah menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pemberdayaan petani. Salah satunya melalui penerapan teknologi pertanian modern.

“Kita harus memastikan petani di Gorontalo tidak tertinggal teknologi,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan Tani Merdeka Indonesia tidak hanya hadir sebagai organisasi, tetapi harus bekerja nyata, membantu mengadvokasi petani, mengedukasi petasi, serta menyempaikan semua informasi terkait pengembangan pertanian.

“Kita adalah garda terdepan untuk petani. Kini Gorontalo menjadi provinsi ke-29 yang memiliki pengurus Tani Merdeka Indonesia. Tugas kita bukan sekadar menggelar seminar, tapi turun langsung ke desa, membentuk organisasi sampai tingkat desa, membina kelompok tani, dan menyampaikan persoalan mereka ke pemerintah,” kata Don.

Don Muzakir mengingatkan Tani Merdeka Indonesia ini lahir dari gagasan Presiden Prabowo Subianto dua tahun lalu. Awalnya organisasi ini awalnya bernama Pejuang Petani.

“Kemudian Presiden memberi nama Tani Merdeka Indonesia. Nama ini simbol kemerdekaan petani,” ujarnya.

Ia juga menyebut program Brigadir Pangan sebagai terobosan pemerintah. Program ini mempermudah akses petani terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) dan bantuan sarana pertanian.

“Kita harus mengawal program ini agar sampai ke petani,” kata Don Muzakir.

DPW Tani Merdeka NTB Gandeng Universitas Mataram untuk Perkuat Teknologi Pangan

0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjalin kerja sama dengan Universitas Mataram. Kolaborasi ini guna memperkuat pengembangan teknologi pangan dan meningkatkan kapasitas petani di NTB.

Penandatanganan dilakukan di kampus Universitas Mataram. Acara ini dihadiri Wakil Rektor I Universitas Mataram, Prof. Dr. Hiliana MP, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia NTB, M. Haerul Ar, serta penasihat DPW Tani Merdeka NTB, Dr. Siti Aisyah Mohamed, pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Ketua DPW Tani Merdeka NTB, M. Haerul Ar, menegaskan kerja sama ini bukan sekadar formalitas, kolaborasi ini fokus pada pengembangan teknologi pangan, tetapi juga memperkuat penelitian dan riset pertanian di NTB.

“Kami ingin petani NTB tidak tertinggal teknologi. Kerja sama ini untuk memastikan petani paham inovasi dan mampu mengembangkan produk pangan berbasis teknologi. Petani harus berani berubah. Dunia pertanian sekarang tidak bisa lagi mengandalkan cara lama,” kata Haerul.

Menurut Haerul, Tani Merdeka Indonesia ingin membawa petani ke era baru yang lebih modern. Ia menilai teknologi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal peningkatan kesejahteraan.

“Kalau petani paham teknologi, produksi bisa meningkat, kualitas juga lebih baik. Ini akan berdampak langsung ke penghasilan mereka,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Rektor I Universitas Mataram, Prof. Dr. Hiliana, MP, menyatakan dukungan penuh. Ia menilai peran perguruan tinggi tidak berhenti pada pengajaran, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.

“Universitas Mataram berkomitmen mendampingi petani dalam pengembangan teknologi pangan. Perguruan tinggi tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga berperan nyata dalam peningkatan kapasitas petani. Kami ingin riset dan inovasi kami bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh petani,” kata Hiliana.

Hiliana menambahkan, kerja sama ini akan menyentuh beberapa bidang strategis. Fokus utamanya pengembangan teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan sumber daya lokal, serta peningkatan keterampilan petani.

“Kami ingin menciptakan sinergi antara akademisi dan petani. Semua pihak harus terlibat agar pangan NTB lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.

Selain itu Penasihat DPW Tani Merdeka NTB, Dr. Siti Aisyah Mohamed, menilai langkah ini sejalan dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, tantangan pangan di NTB semakin besar. Ketersediaan lahan, perubahan iklim, dan rendahnya adopsi teknologi membuat petani harus beradaptasi.

“Kita tidak boleh berjalan sendiri. Kerja sama ini akan menjadi titik awal memperkuat pangan NTB,” kata Siti Aisyah.

Menurutnya, rogram yang disiapkan antara lain pelatihan teknologi pengolahan hasil pertanian, riset bersama, dan pendampingan petani. Tani Merdeka Indonesia dan Universitas Mataram juga akan membuka ruang bagi mahasiswa untuk terjun langsung mendampingi petani.

Dia berharap, langkah ini menjadi solusi atas tantangan pangan di NTB. Dengan memanfaatkan teknologi, petani dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan pada bahan impor, dan menciptakan produk bernilai tambah.[]

Tani Merdeka Prioritaskan Isu Pangan di Rapimnas

0
Nandang Sudrajat Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Indonesia dalam wawancara eksklusif jelang Rapimnas di Siasat Channel
Nandang Sudrajat Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Indonesia dalam wawancara eksklusif jelang Rapimnas di Siasat Channel

JAKARTA– Organisasi Tani Merdeka menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pangan sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Hal ini menjadi pembahasan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar pada 27-28 Agustus 2025.

Sekretaris Jenderal  Tani Merdeka Nandang menjelaskan, langkah ini selaras dengan Asta Cita Presiden, di mana menempatkan pangan sebagai prioritas utama pembangunan. 

“Pangan adalah kebutuhan dasar rakyat banyak dan tidak bisa diselesaikan secara instan. Karena itu, kami menganggapnya sebagai hal strategis yang harus diamankan, didukung, dan disukseskan,” ujarnya saat tampil di YouTube Siasat channel pada Rabu, (13/08/2025)

Ia menambahkan, Rapimnas kali ini memang disiapkan untuk membahas isu-isu strategis, terutama ketahanan pangan nasional, yang dianggap sebagai fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. 

Makanya ajang Rapimnas ajang membahas hal-hal strategis dalam kaitann itu kami melakukan Rapimnas,” katanya.

Selain fokus pada isu pangan, Rapimnas juga akan menjadi momentum evaluasi internal organisasi. Pasca kongres, pihaknya menemukan fakta bahwa tidak semua pengurus aktif menjalankan tugasnya. Kondisi ini dinilai dapat menghambat kinerja organisasi dalam menjalankan visi dan misinya.

“Ini lagu lama di banyak organisasi, di mana struktur pengurus terlihat lengkap, tetapi aktivitasnya tidak sejalan. Oleh karena itu, salah satu agenda Rapimnas adalah melakukan reshuffle terhadap pengurus-pengurus yang tidak aktif. Ajang seperti ini seharusnya memang menjadi ruang untuk memperkuat kepengurusan,” tegasnya.

Tani Merdeka berharap, melalui Rapimnas ini, organisasi dapat semakin solid dan memiliki langkah strategis yang jelas dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dukungan dari seluruh pengurus, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan dapat memperkuat peran Tani Merdeka sebagai mitra pemerintah dan petani dalam menjaga ketersediaan pangan di Indonesia.

Tani Merdeka Dorong Petani Akar Rumput Jadi Garda Terdepan Swasembada Pangan

0
Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Nandang Sudrajat tampil di Siasat Channel
Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Nandang Sudrajat tampil di Siasat Channel

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Tani Merdeka, Nandang Sudrajat, menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan hanya bisa dicapai jika petani tingkat akar rumput dilibatkan secara aktif sebagai garda terdepan. Menurutnya, kebijakan strategis di sektor pangan tidak boleh berhenti di tataran konsep, tetapi harus benar-benar dijalankan di lapangan oleh para pelaku utama, yakni petani itu sendiri.

“Program swasembada pangan ini bukan hanya soal memenuhi target pemerintah. Dampaknya harus nyata, yakni ada peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan bagi petani,” kata Nandang di YouTube Siasat channel pada Rabu, (13/08/2025).

Salah satu contoh kebijakan konkret yang dinilai berpihak pada petani adalah keputusan Presiden menetapkan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Dengan kebijakan tersebut, Perum Bulog membeli gabah langsung di sawah tanpa memperhitungkan kadar air maupun kadar hampa yang selama ini sering mengurangi harga jual.

Nandang menjelaskan, skema ini merupakan perubahan mendasar dari kebijakan sebelumnya. Awalnya, Bulog hanya membeli beras, sehingga interaksi lebih banyak terjadi dengan pengusaha atau pemilik pabrik penggilingan. Kini, dengan membeli gabah langsung, Bulog berhadapan langsung dengan petani, memotong rantai distribusi, dan menekan peran tengkulak.

Perubahan ini, lanjutnya, terbukti meningkatkan semangat petani untuk kembali menanam padi. 

“Dulu, sering kali saat panen justru ada impor beras yang membuat harga di tingkat petani jatuh. Tahun ini, pemerintah memastikan tidak ada impor beras, dan ini harus kita pertahankan,” ujarnya.

Untuk menjaga keberhasilan tersebut, Nandang menekankan perlunya keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, hingga organisasi petani.

 “Tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pertanian. Petani adalah ujung tombak yang memproduksi padi, sehingga mereka harus berada di barisan paling depan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi petani dan penguatan jaringan perempuan tani agar produksi pangan berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi kunci efisiensi produksi. Menurutnya, pemerintah telah menyalurkan alsintan tanpa pungutan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika petani masih dibebani biaya tebus.

“Sekarang tidak ada lagi pungutan untuk alsintan. Kita pastikan alat ini sampai tepat sasaran dan digunakan secara maksimal,” kata Nandang.

Tani Merdeka berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga Indonesia bisa mempertahankan capaian swasembada tanpa harus bergantung pada impor.

Ingin Bangun Pabrik Pupuk di Riau, Investor Malaysia Ajak Kerja Sama Tani Merdeka

0
Oksi Saputra Malay, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau. (tengah).
Oksi Saputra Malay, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau. (tengah).

TANIMERDEKA – Investor Malaysia yang memproduksi pupuk Mampan CRF melihat peluang besar di Indonesia. Permintaan pupuk asal Malaysia itu terus meningkat, terutama untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan buah-buahan.

Riau menjadi salah satu target utama. Selain potensi pasarnya besar, lokasinya dinilai strategis untuk distribusi. Pihak Pupuk Mampan berencana membangun pabrik di provinsi itu, sekaligus mengajak DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau untuk bekerja sama.

“Mereka ingin membangun pabrik di Riau agar pasokan pupuk lebih cepat dan merata. Pemilik pupuk Mampan Malaysia itu mengajak Tani Merdeka Riau untuk berkolaborasi demi memastikan petani mendapatkan pupuk berkualitas dengan harga terjangkau,” kata Oksi Saputra Malay, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau, pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara investor Malaysia dan pengurus DPW Tani Merdeka Riau, hadir dalam pertemuan itu Nila D Pane Sekjen DPW Tani Merdeka Riau.

Pupuk Mampan menilai kehadiran Tani Merdeka penting untuk memperkuat jaringan distribusi hingga tingkat petani.

Saat ini, pupuk Mampan sudah beredar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Menurut pria yang disapa Oksi, kehadiran pabrik di Riau diharapkan bisa memperluas jangkauan sekaligus memangkas biaya distribusi.

Salain itu tambah Oksi, rencana pembangunan pabrik ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo dalam program hilirisasi, yang mendorong pengolahan hasil sumber daya di dalam negeri untuk memberi nilai tambah.

“Kehadiran pabrik pupuk di Riau diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung produktivitas perkebunan,” katanya.

Selain memperkuat sektor pertanian, investasi ini juga akan membuka lapangan kerja baru. Oksi menegaskan, penyerapan tenaga kerja lokal menjadi prioritas dalam kerja sama tersebut.

“Kita ingin anak-anak muda Riau ikut terlibat, baik di sektor produksi, distribusi, maupun layanan teknis di lapangan,” ujarnya.

Saat ini, pupuk Mampan telah dipasarkan di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Menurut Oksi, kehadiran pabrik di Riau diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga memangkas biaya distribusi dan waktu pengiriman.

“Kita berharap kerja sama ini nanti menguntungkan semua pihak, terutama petani. Dengan adanya pabrik di Riau, kebutuhan pupuk untuk sawit dan buah-buahan bisa terpenuhi lebih cepat, dan masyarakat mendapat peluang kerja baru,” kata Oksi.[]