Beranda blog Halaman 32

Petani Sukamaju Terima Bantuan Alsintan, Daud Yordan: Petani Bisa Sejahtera

0

TANIMERDEKA – Kelompok Tani Desa Sukamaju, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pada Senin sore, 13 Oktober 2025. Bantuan disalurkan melalui kerja sama antara Tani Merdeka Indonesia dan Kementerian Pertanian.

Penyaluran bantuan ini bagian dari mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor pertanian nasional.

Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia, Daud Yordan, menyampaikan alsintan yang diberikan diharapkan dapat mendorong petani beralih ke sistem pertanian yang lebih efisien.

“Alat ini tergolong canggih, sehingga akan memudahkan masyarakat dalam menyiapkan lahan, mengolah tanah, hingga proses panen. Harapannya, kesejahteraan petani pun meningkat,” ujar Daud usai bersilaturahmi bersama Kelompok Tani Desa Sukamaju.

Ia menyebutkan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah prioritas dalam program alsintan. Hingga kini, Tani Merdeka Indonesia telah terbentuk di sepuluh kabupaten/kota di Kalbar. Sekitar 70 unit alsintan telah disalurkan ke kelompok tani.

“Program ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya,” kata Daud.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalbar, M. Saupi, menjelaskan organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang pertanian. Mereka juga mengembangkan sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Tani Merdeka Indonesia juga membentuk lembaga hukum untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan lahan.

“Kami juga bekerja sama dengan PLN untuk penyediaan briket sebagai bahan bakar campuran batu bara, serta dengan Pertamina dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Kami mohon dukungan seluruh masyarakat agar TMI tetap konsisten memperjuangkan kemaslahatan petani,” tutur Saupi.

Selain itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Ketapang, Damianus Yordan, menambahkan bahwa organisasi ini berperan sebagai penghubung antara petani dan pemerintah.

Ia berharap bantuan alsintan dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirawat dengan baik agar berfungsi dalam jangka panjang.

Ketua Kelompok Tani Sukamaju, Mulyadi, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diterima.

“Kalau dulu dengan traktor roda dua, satu hari hanya bisa mengolah satu hektar. Dengan alat besar dan modern ini, kami bisa menggarap hingga dua hektar per hari,” ucap Mulyadi.

Namun, ia mengakui masih ada kendala dalam ketersediaan bahan bakar. Untuk mengolah satu hektar lahan, petani membutuhkan sekitar 40 liter solar.

“Kami berharap bisa memperoleh akses solar bersubsidi agar biaya operasional lebih terjangkau,” katanya.

Mulyadi menyebutkan luas lahan sawah di Desa Sukamaju saat ini mencapai sekitar 200 hektar. Meski ada peningkatan luas tanam, pertumbuhannya masih terbatas, sekitar 2–3 persen per tahun.[]

Petani di Kayong Utara Terima Bantuan Alsintan, Ini Pesan Daud Yordan

0

TANIMERDEKA – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian.
Bantuan disalurkan melalui kerja sama dengan Tani Merdeka Indonesia.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Anggota DPD RI sekaligus pengurus DPN Tani Merdeka Indonesia, Daud Yordan, kepada Bupati Kayong Utara Romi Wijaya.

Acara berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian Sukadana, pada Senin 13 Oktober 2025.

Bupati Romi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Ia menilai bantuan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap petani di daerahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, Senator kita Daud Yordan dan Tani Merdeka Indonesia, yang telah berkolaborasi membantu petani kami, terhadap kebutuhan alat mesin pertanian, semoga ini bagian dari ikhtiar kita bersama untuk membangun serta mengabdi kepada daerah dan bangsa ini,” ucapnya.

Ia menegaskan sektor pertanian menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Kayong Utara.

“Bantuan ini merupakan bentuk dukungan nyata bagi para petani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, dan kesejahteraan masyarakat tani,” ujar Romi.

Namun, ia juga menyoroti tantangan geografis yang dihadapi. Sekitar 50 persen wilayah Kayong Utara merupakan kawasan hutan, termasuk hutan lindung dan hutan produksi.

“Daerah kita ini sekitar 50 persen merupakan kawasan hutan dengan berbagai jenis, ada hutan lindung, hutan produksi, dan lain-lain. Jadi, kalau kita hanya terpaku pada ekstensifikasi (usaha penambahan luas lahan) untuk meningkatkan produksi pertanian, tentu banyak kendala karena terbentur regulasi terkait kawasan hutan,” jelasnya.

Ia menilai strategi intensifikasi lebih tepat diterapkan di wilayahnya.
“Oleh karena itu, strategi yang paling efektif adalah intensifikasi pertanian, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan lahan yang sudah ada dengan cara yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan,” tambahnya.

Romi berharap Tani Merdeka Indonesia terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dalam pendampingan teknis dan pengembangan pasar.

“Kami juga berharap TMI dapat terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dalam berbagai bentuk program baik berupa pendampingan, pelatihan, bantuan sarana produksi, maupun pengembangan pasar hasil pertanian di masa mendatang,” kata Romi.

Ia juga mengingatkan para petani agar merawat alsintan dengan baik.

“Kepada para petani yang nanti mendapatkan bantuan ini dapat memanfaatkannya dengan baik sekaligus melakukan perawatan karena barang ini tidak murah, barang yang mahal, dan ini adalah niat baik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, kita wajib mendukung program dan kegiatan ini,” katanya.

Sementara itu Daud Yordan menyampaikan bantuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sektor pangan di daerah.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa petani di daerah seperti Kayong Utara tidak tertinggal. Bantuan alsintan ini bukan hanya soal alat, tapi soal keadilan akses dan keberpihakan terhadap petani,” ujar Daud.

Ia menambahkan bahwa Tani Merdeka Indonesia akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar program pertanian berjalan efektif dan merata.[]

BP Taskin Uji Coba Pertanian Digital di Cirebon

0

TANIMERDEKA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI bersama Kementerian Pertanian menguji coba sistem pertanian digital di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Program ini langkah awal penerapan model pengentasan kemiskinan berbasis teknologi.

Kepala BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, mengatakan uji coba dimulai di Kecamatan Sumber. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi proyek percontohan integrasi digital sektor pertanian.

BP Taskin menggandeng 570 petani miskin dengan total lahan garapan 26 hektare. Lahan tersebut digunakan untuk menanam padi.

“Di Jawa Barat, ada 7.000 hektare kita akan targetkan tahun ini untuk menjadi bagian dari ekosistem ini,” ujar Budiman.

Ia menjelaskan peningkatan produktivitas dilakukan melalui intensifikasi. Metode tanam yang dikenalkan memungkinkan satu kali tanam menghasilkan empat kali panen.

“Produktivitas ditingkatkan tanpa harus ekstensifikasi. Intensifikasi lahannya sama, cuman frekuensi panennya dibanyakin jadi empat kali,” katanya.

Proses pertanian dalam program ini diatur melalui aplikasi tandur.id untuk jadwal tanam dan panen. Sementara aplikasi asupan.id digunakan untuk pencatatan hasil dan pembagian keuntungan.

Budiman menekankan sistem ini menghubungkan pelaku pertanian dari hulu hingga hilir. Petani diharapkan memperoleh nilai tambah secara adil.

Menurutnya, sistem digital ini menjamin transparansi dan keadilan ekonomi. Produktivitas petani dapat dilacak langsung melalui aplikasi.

Konsep tersebut akan dikembangkan melalui Koperasi Multi Pihak Taskin (KMP Taskin).

Koperasi ini mempertemukan petani, pengusaha penggilingan padi, dan konsumen dalam satu ekosistem digital.

“Dengan intervensi teknologi di hulu, distribusi, dapat menghubungkan (petani) dengan gudang, penggilingan beras, konsumen,” katanya.

BP Taskin juga menyiapkan replikasi program di Indramayu, Kuningan, Brebes, dan Kota Cirebon. Daerah tersebut telah menandatangani nota kesepahaman untuk membangun aglomerasi pertanian digital.

Budiman memastikan bahwa uji coba ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem serupa di sektor lain.

Sementara itu Bupati Cirebon, Imron, menyambut baik inovasi tersebut. Ia menyebutkan program ini sebagai peluang baru bagi petani di wilayahnya.

“Namun, kami berharap pendampingan terus dilakukan agar petani dapat beradaptasi dengan sistem baru,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan siap mendukung penuh program ini sebagai bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan di desa.[]

Maxxi Sena, Combine Harvester Cocok untuk Lahan Sempit dan Berlumpur

0

TANIMERDEKA – PT Corin Mulia Gemilang telah meluncurkan Maxxi Sena, mesin panen padi berukuran sedang yang dirancang untuk menjawab kebutuhan petani di lahan sempit dan berlumpur.

Mesin ini memiliki tenaga 61 HP dan sistem hidrolik HST 37 cc.

Maxxi Sena dikembangkan sebagai solusi panen yang lincah namun tetap bertenaga. Mesin ini dilengkapi ground clearance setinggi 33 cm, tertinggi di kelasnya.

Sistem roda menggunakan rubber track tipe highwave, yang memungkinkan mobilitas optimal di medan berlumpur.

Desain ini memungkinkan proses panen berlangsung cepat dan hasil panen lebih bersih. Efisiensi operasional juga menjadi keunggulan.

Maxxi Sena menggunakan sistem transmisi otomatis dan konsumsi bahan bakar hanya 6,1 liter per jam.

Dengan spesifikasi tersebut, Maxxi Sena dinilai cocok untuk petani skala menengah yang membutuhkan mesin panen praktis, hemat, dan tangguh di berbagai kondisi lahan.

PT Corin Mulia Gemilang menyebut peluncuran ini sebagai bagian dari komitmen mendukung mekanisasi pertanian nasional.

Wamentan Sudaryono Jadikan Pesantren Mitra Penggerak Ketahanan Pangan

0

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendorong pesantren untuk berperan aktif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa 8 Oktober 2025.

Menurut Sudaryono, pesantren memiliki potensi besar sebagai pusat agribisnis dan pemberdayaan ekonomi desa. Ia menilai model Al Ittifaq menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan keagamaan dapat mengelola produksi pangan, membina petani, dan mengatur rantai pasok secara profesional.

“Pesantren seperti Al Ittifaq ini adalah contoh konkret bagaimana lembaga keagamaan bisa menjadi agregator pertanian. Dari lahan 14 hektare milik pesantren dan lebih dari 400 hektare lahan masyarakat binaan, mereka mampu membangun sistem produksi yang terintegrasi dan efisien,” kata Sudaryono.

Ia menyebutkan sistem budi daya hortikultura di Al Ittifaq sudah mengadopsi metode modern. Salah satunya tumpang sari empat varietas dalam satu bedengan, hasil adaptasi dari berbagai negara.

Ia pun menugaskan Direktorat Jenderal Hortikultura membentuk lembaga pelatihan khusus bagi pemuda dari wilayah dengan agroklimat serupa, seperti Wonosobo, Temanggung, Malang, dan Pasuruan.

“Ilmu yang dipelajari dari luar negeri tidak bisa ditiru mentah-mentah. Harus disesuaikan dengan kondisi kita. Karena itu saya ingin ada pelatihan yang bisa memperbanyak model keberhasilan seperti Al Ittifaq di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Sudaryono juga menilai pola agribisnis pesantren dapat menjadi motor ekonomi desa. Melalui sistem koperasi, pesantren bisa membantu petani melakukan standardisasi produk, pengendalian mutu, dan pemasaran hasil panen ke berbagai segmen pasar.

“Ini satu integrasi yang baik, bagaimana kooperasi pesantren itu menggalang dan membina banyak petani. Dari mulai quality control-nya dengan standar-standarnya ditentukan di situ. Sehingga petani itu bisa sortir yang mana ke pasar biasa, yang mana ke supermarket, dan seterusnya. Sehingga ada nilai tambah di situ,” jelasnya.

Ia mengaitkan model kemandirian pertanian pesantren dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi prioritas pemerintah. Sudaryono menekankan bahwa MBG bukan hanya soal gizi anak sekolah, tetapi juga penggerak ekonomi desa.

“MBG ini harus memutar uang di desa. Sayur, ayam, telur, bumbu, nasi, semuanya dari desa untuk desa. Bukan membuat yang kaya makin kaya, tapi membuat masyarakat kecil makin sejahtera,” tegasnya.

Sudaryono melihat pesantren sebagai mitra strategis dalam pembangunan sektor pangan. Dengan jejaring luas dan basis sosial kuat, pesantren dinilai mampu mempercepat adopsi teknologi pertanian, memperkuat kelembagaan petani, dan memperluas pasar hortikultura lokal.

Kementan berharap model agribisnis pesantren seperti Al Ittifaq dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Petani Aceh Utara Terima Combine Harvester dari Kementerian Pertanian, Ketua Tani Merdeka: Terima Kasih Pak Prabowo

0

Aceh Utara – Kelompok Tani Keureutak Tunong di Gampong Me Merbo, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, menerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa combine harvester dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Rabu (8/9/2025).

Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja petani di daerah. Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Aceh Utara, H. Abdul Mutaleb, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas perhatian nyata terhadap kesejahteraan petani.

⁠“Terima kasih kepada Pak Prabowo yang telah memperhatikan para petani. Ini bukti nyata bahwa pemerintah tidak melupakan rakyat kecil yang bekerja di sawah,” ujar H. Abdul Mutaleb usai penyerahan alsintan.

Abdul Mutaleb juga mengapresiasi Pak Sudaryono, yang dinilainya konsisten menjalankan visi dan misi Presiden Prabowo di bidang pertanian.

⁠“Pak Sudaryono benar-benar menjalankan visi dan misi Bapak Presiden untuk mewujudkan kemandirian pangan,” tambahnya.

Selain itu, ia turut menyampaikan penghargaan kepada Don Muzakir, Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, serta Cut Muhammad, Ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Aceh, atas dedikasi mereka dalam memperjuangkan kesejahteraan petani Aceh.

⁠“Beliau tak pernah lelah memperjuangkan agar petani Aceh lebih makmur,” ujarnya.

Penyerahan alsintan ini juga dihadiri oleh Babinsa, Kepala Penyuluh Pertanian Kecamatan Tanah Pasir, Herman selaku Wakil Bendahara Tani Merdeka, serta Asnawi, Sekretaris DPD Tani Merdeka Kabupaten Aceh Utara.

Bantuan combine harvester tersebut diharapkan dapat membantu petani mempercepat proses panen, mengurangi kehilangan hasil, dan menekan biaya produksi. Dengan dukungan pemerintah dan organisasi tani, petani Aceh Utara diharapkan semakin mandiri dan sejahtera.

Tani Merdeka Aceh Tamiang Dorong Hilirisasi Pertanian, Ketua DPRK Aceh Tamiang Respon Positif

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang bertemu Ketua DPRK Aceh Tamiang, Rabu 8 Oktober 2025. Pertemuan membahas peluang hilirisasi komoditas unggulan di wilayah yang dikenal sebagai “Bumi Muda Sedia”.

Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Tamiang, M. Prawira Haji, menyampaikan pihaknya telah mengajukan proposal hilirisasi untuk dua komoditas utama. Kakao diusulkan untuk wilayah hulu, kelapa untuk wilayah pesisir.

“Terkait dengan program hilirisasi, kami dari Tani Merdeka Aceh Tamiang sudah menyampaikan proposal dalam forum nasional. Komoditas yang kami usulkan adalah tanaman kakao untuk wilayah hulu dan tanaman kelapa untuk wilayah pesisir. Ini kami anggap sebagai potensi besar yang bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal,” ujar Prawira Haji.

Proposal tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tani Merdeka di Jakarta.

Prawira Haji berharap DPRK Aceh Tamiang dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program.

“Dengan kedatangan kami ini, kami berharap Bapak Ketua DPRK dapat mendukung dan membantu pelaksanaan program ini ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia mengapresiasi semangat petani muda yang tergabung dalam Tani Merdeka dan menyatakan dukungannya terhadap program hilirisasi.

“Ini adalah langkah luar biasa, apalagi digerakkan oleh petani-petani muda dengan semangat yang sangat tinggi. Saya sebagai Ketua DPRK Aceh Tamiang mendukung penuh program hilirisasi yang dirancang oleh Tani Merdeka Aceh Tamiang,” ujar Fadlon.

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Hilirisasi dinilai mampu mengubah komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah. Program ini diharapkan membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan petani.[]

Tani Merdeka Lampung Barat Ikut Tanam Jagung Serentak, Petani Terlibat Langsung

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat ikut penanaman jagung serentak kuartal IV. Kegiatan berlangsung di lahan seluas satu hektare di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Penanaman dilakukan bersama pemerintah daerah. DPD Tani Merdeka bersinergi dengan Polres Lampung Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Dinas Ketahanan Pangan setempat.

Ketua DPD Tani Merdeka Lampung Barat, Haris Arifin Lubis, menyampaikan keterlibatan petani dalam program ketahanan pangan harus nyata dan langsung di lapangan.

“Petani tidak cukup hanya diajak bicara soal ketahanan pangan. Petani harus dilibatkan langsung dalam kegiatan tanam, panen, dan pengelolaan hasil. Kami hadir untuk memastikan itu terjadi,” ujar Haris.

Ia menambahkan sinergi antara organisasi tani, pemerintah, dan aparat keamanan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan daerah.

“Kami siap mendampingi petani di desa-desa. Kami ingin program ketahanan pangan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar tumbuh dari tanah yang mereka kelola,” kata Haris.

Kegiatan tanam jagung ini bagian dari upaya memperkuat produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar.

Haris menyebutkan Lampung Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian. Ia berharap kegiatan serupa bisa diperluas ke kecamatan lain dengan dukungan lintas sektor.[]

Bertemu Wamen Kehutanan, Tani Merdeka Sumsel Minta Lahan Suaka Dikembalikan untuk Pangan

0
Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan (kanan) dan Medi Ahmadzoni Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan (kanan) dan Medi Ahmadzoni Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

TANIMERDEKA – Masyarakat Desa Siju, Desa Suka Pindah, dan Desa Baru di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, meminta agar sebagian lahan Suaka Marga Satwa Padang Sugihan dapat dipinjam pakai atau dikembalikan untuk dikelola sebagai lahan pangan.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Medi Ahmadzoni, saat bertemu Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, di Gedung Kementerian Kehutanan, Selasa 7 Oktober 2025. Dalam pertemuan itu, Medi menyerahkan dokumen resmi berisi permohonan dan kronologi pengelolaan lahan oleh warga.

“Sebagian lahan yang masuk dalam kawasan suaka telah lama dikelola masyarakat secara musiman untuk bertanam padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Mereka merasa dirugikan karena lahan yang digunakan secara turun-temurun justru dimasukkan ke dalam kawasan suaka tanpa persetujuan,” ujar Medi.

Ia menambahkan bahwa persoalan ini sudah pernah disampaikan ke pemerintah daerah. Namun, penetapan kawasan suaka merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sementara itu Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyambut baik permohonan tersebut. Ia menyatakan akan mempelajari dokumen yang telah diterima.

“Kami akan pelajari dokumen yang disampaikan. Permintaan masyarakat akan kami kaji secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rohmat.

Sebelum tahun 1983, wilayah Padang Sugihan merupakan konsesi HPH milik PT Wijaya Murni seluas 41.188 hektare dan PT Daya Penca seluas 33.812 hektare. Total luas mencapai 75.000 hektare.

Pada tahun 1982, pemerintah menggiring gajah dari kawasan pemukiman transmigrasi Jalur 13, 14, 16, 18, dan 20 Air Sugihan ke wilayah Padang Sugihan. Setahun kemudian, wilayah tersebut ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa Padang Sugihan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: 004/KPPTS-II/1983.

Kawasan ini membentang dari Sungai Buntung hingga Pangkal Jerambah di selatan, dan berbatasan dengan Jalur 21 di utara.

Pada tahun 1997–1998, pemerintah memperluas kawasan suaka sebesar 11.812 hektare. Perluasan dimulai dari Sebubur hingga Pangkalan Jerambah.

Namun, penambahan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh masyarakat. Hanya Desa Siju, Desa Tanjung Kerang, dan Desa Durian Gadis yang menandatangani dokumen. Desa Suka Pindah dan Desa Baru menolak karena lahan yang ditambahkan berada di wilayah mereka dan telah lama dikelola untuk pertanian.

Warga tiga desa tersebut menilai lahan yang selama ini digunakan untuk bertani justru masuk ke dalam kawasan suaka tanpa persetujuan. Mereka berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan tersebut.

Warga menyatakan siap mengelola lahan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mereka juga berharap kebijakan pemerintah tidak mengabaikan ruang hidup dan sumber pangan masyarakat desa.[]

Tani Merdeka OKU Timur Bentuk Korcam dan Kordes, Struktur Desa Mulai Aktif

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, membentuk tiga Koordinator Kecamatan (Korcam) dan tiga Koordinator Desa (Kordes). Struktur baru ini menjadi bagian dari perluasan jaringan organisasi hingga ke tingkat desa.

Korcam telah terbentuk di Kecamatan Semendawai Barat, Semendawai Suku III, dan Belitang Mulya. Kordes aktif di Desa Tanjung Kukuh, Karang Mulya, dan Taraman.

Pengurus DPD menyasar kader di wilayah pertanian aktif. Konsolidasi dilakukan bertahap. Pengurus mendatangi langsung desa-desa, mengidentifikasi tokoh lokal, kelompok tani, dan pemuda yang siap bergabung dalam struktur organisasi.

Fokus utama pembentukan Korcam dan Kordes adalah memperkuat struktur dari bawah. Kader yang direkrut tidak hanya mengisi posisi. Mereka juga menjalankan fungsi pendampingan. Tugas mereka menjaring aspirasi dan melaporkan dinamika pertanian di wilayah masing-masing.

Ketua DPD Tani Merdeka OKU Timur, M. Daud, menegaskan bahwa gerakan organisasi harus dimulai dari desa.

“Petani tidak boleh hanya menjadi penerima program, tetapi harus menjadi penggerak. Kita bangun struktur dari bawah agar organisasi benar-benar hidup di tengah masyarakat,” ujar Daud.

Ia menyebutkan struktur lapangan yang aktif akan mempercepat pelaksanaan program kerja. Keterlibatan langsung petani dianggap penting untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

DPD Tani Merdeka OKU Timur menargetkan pembentukan Kordes di seluruh desa pertanian aktif sebelum akhir tahun. Struktur ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi antarwilayah dan memperluas jangkauan advokasi organisasi.[]