Search
Beranda blog Halaman 28

Harga Pupuk Subsidi Turun, Tani Merdeka Jambi: Pemerintah Mulai Dengarkan Jeritan Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Ketua DPW Tani Merdeka Jambi, Candra Andika
Ketua DPW Tani Merdeka Jambi, Candra Andika

TANIMERDEKA – Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai Oktober 2025. Kebijakan ini disambut positif oleh petani di berbagai daerah, termasuk DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi.

Ketua DPW Tani Merdeka Jambi, Candra Andika, menyebut penurunan harga pupuk sebagai “angin segar” bagi petani kecil yang selama ini terbebani biaya produksi.

“Ini bukan sekadar potongan harga, tapi sinyal bahwa pemerintah mulai mendengar jeritan petani. Kami berharap kebijakan ini berlanjut dan diikuti dengan perbaikan sistem distribusi di lapangan,” ujar Candra, Rabu 22 Oktober 2025.

Ia menjelaskan pupuk merupakan komponen penting dalam budidaya tanaman. Penurunan harga diharapkan meningkatkan daya beli petani dan mendorong produktivitas, terutama menjelang musim tanam akhir tahun.

“Petani kita bukan hanya butuh pupuk murah, tapi juga kepastian stok dan distribusi yang adil. Jangan sampai harga turun, tapi barangnya langka,” tegasnya.

Candra mengimbau anggota Tani Merdeka di tingkat desa dan kecamatan ikut mengawal pelaksanaan kebijakan. Ia menekankan pentingnya transparansi penyaluran agar pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak.

“Ini momentum bagi kita untuk memperkuat solidaritas petani dan memastikan kebijakan pro-rakyat tidak berhenti di atas kertas,” kata Candra.

Penurunan harga pupuk bersubsidi merupakan bagian dari program Ketahanan Pangan Nasional. Pemerintah juga berencana memperluas akses kredit usaha tani dan memperkuat kelembagaan petani di daerah sentra produksi.[]

Tani Merdeka Banokeling Bahas Lahan Tidur dan Posko Pengaduan

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Rapat kerja Tani Merdeka Indonesia Wilayah Adat Banokeling digelar di rumah Ritam, Bendahara organisasi, Rabu 22 Oktober 2025.

Sebanyak 30 pengurus hadir, dibantu puluhan panitia pelantikan pengurus wilayah.

Acara dibuka oleh Bagus, Sekretaris Wilayah Adat Banokeling, yang memaparkan visi dan misi organisasi. Ia menekankan pentingnya gotong royong dalam mewujudkan kemandirian petani adat di Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Rapat membahas sejumlah usulan program kerja periode 2025–2026. Salah satu fokus utama adalah pembukaan lahan tidur seluas 50 hektare. Lahan akan dikelola secara kolektif oleh masyarakat adat untuk ditanami palawija sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Ketua Tani Merdeka Indonesia Wilayah Adat Banokeling, Aris Munandar, menyoroti pentingnya kesiapan alat dan fasilitas pendukung.

“Pembukaan lahan ini memerlukan alat yang memadai, seperti mesin pemotong rumput dan traktor pegunungan. Kita juga harus memastikan kesiapan Tani Merdeka Indonesia Wilayah Khusus Adat dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengelola lahan tidur tersebut,” ujar Aris.

Ia juga menginstruksikan pembentukan Posko Pengaduan Tani Merdeka Indonesia di setiap komunitas adat.

“Posko ini kita jadikan mata dan telinga Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selama satu tahun masa jabatannya, beliau sudah terbukti berpihak kepada kaum tani,” tambahnya.

Pengurus mendorong percepatan pengajuan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) agar masyarakat adat segera mendapat akses program Kementerian Pertanian.

“Segera ajukan CPCL ke dinas pertanian sesuai kebutuhan masyarakat adat,” tegas Aris.

Rapat juga mengusulkan pendirian Koperasi Tani Merdeka Wilayah Adat Banokeling. Koperasi ini diharapkan menjadi pengelola lumbung padi tingkat RT sekaligus penyalur pupuk dan bibit.

“Koperasi ini nantinya menjadi tempat bernaung bagi petani Banokeling, karena meskipun harga pupuk sudah turun, di sini masih ada oknum yang mempermainkan distribusi pupuk,” ujar Bagus.

Darno, peserta rapat, menyampaikan harapan agar organisasi bisa membantu mengatasi kelangkaan pupuk.

“Kami berharap Tani Merdeka Banokeling bisa menjadi jembatan dalam mengatasi kelangkaan pupuk di wilayah ini,” ucapnya.

Rapat ditutup dengan pernyataan bersama seluruh peserta. Mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan penurunan harga pupuk subsidi yang dinilai sangat membantu petani adat Banokeling.[]

DPD Tani Merdeka Aceh Tamiang Apresiasi Penurunan Harga Pupuk

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Ketua Tani Merdeka Aceh Tamiang M Prawira Haji
Ketua Tani Merdeka Aceh Tamiang M Prawira Haji

TANIMERDEKA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Aceh Tamiang menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah penting yang langsung meringankan beban petani.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tamiang, M. Prawira Haji, mengatakan keputusan tersebut sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan petani.

“Kami atas nama organisasi yang bergerak dalam bidang pertanian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas kebijakannya yang sangat pro dan peduli kepada petani Indonesia. Seperti kita ketahui, Bapak Presiden melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 telah menetapkan perubahan terkait jenis, harga eceran tertinggi, dan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2025,” ujar Prawira Haji.

Penurunan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen ini berlaku mulai 22 Oktober 2025. Pemerintah menyatakan kebijakan ini tidak menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan hasil efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi.

Langkah ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tamiang menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan yang berpihak pada petani kecil.

“Tentunya ini menjadi langkah penting dan strategis untuk menunjang keberhasilan para petani dalam upaya meningkatkan hasil pertaniannya. Semoga dengan kebijakan ini, petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau,” tambah Prawira Haji.

Ia berharap kebijakan ini diikuti dengan pengawasan distribusi yang ketat agar pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak. Menurutnya, distribusi yang tidak tepat akan mengurangi dampak positif kebijakan tersebut.

DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tamiang menyatakan siap mendukung pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Organisasi ini juga mendorong sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan distributor untuk memastikan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh wilayah.[]

Koperasi Petani Masuk Rantai Pasok Bioethanol

Penulis
Zulkarnaini
-
0
enteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono
enteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono

TANIMERDEKA – Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono mengatakan pengembangan industri bioethanol nasional berpeluang besar melibatkan koperasi petani. Keterlibatan koperasi dinilai dapat memperkuat posisi petani dalam rantai pasok energi terbarukan berbasis pertanian.

“Kemenkop memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan potensi bioethanol di Indonesia, dan koperasi petani bisa menjadi bagian penting dalam ekosistem ini,” ujar Ferry dalam Rapat Pembahasan Percepatan Rencana Investasi Bioethanol di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, pada Kamis 23 Oktober 2025.

Ia optimistis ekosistem bioethanol segera terwujud. Kementerian Investasi telah menyiapkan regulasi pendukung. Salah satu produsen otomotif asal Jepang juga menyatakan minat meningkatkan kapasitas produksi.

Pemprov Lampung, lanjut Ferry, telah menyiapkan lahan ratusan ribu hektare untuk bahan baku seperti ubi kayu, tebu, dan jagung.

“Regulasi dari Kementerian Investasi sudah ada, Toyota juga siap produksi. Kami tinggal bahas model bisnisnya, yaitu skema inti-plasma dengan koperasi sebagai penghubung,” kata Ferry.

Dalam skema tersebut, Toyota berperan sebagai inti. Petani yang tergabung dalam koperasi menjadi plasma. Koperasi yang dimaksud meliputi koperasi petani ubi kayu, tebu, dan jagung.

“Yang terlibat bukan Gapoktan (gabungan kelompok tani), tapi koperasi. Karena, jika Gapoktan tidak merujuk ke satu badan usaha. Harus ada plasma petani yang terorganisir melalui koperasi petani, dengan Toyota sebagai intinya,” ujarnya.

Ferry menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara inti dan plasma agar tidak terjadi ketimpangan.

Ia juga menyebutkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) dapat berperan sebagai pengumpul atau offtaker produk masyarakat dalam ekosistem bioethanol.

“Kalau itu bisa dilakukan bersama-sama, kita bisa sediakan alat-alatnya agar Kopdes Merah Putih berfungsi sebagai offtaker. Saya rasa ini bagus,” kata Ferry.

Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu menyampaikan Indonesia telah memasuki era bahan bakar E10, campuran 10 persen ethanol dalam bensin. Potensi pasar domestik diperkirakan mencapai tiga hingga empat juta kiloliter ethanol per tahun.

Menurut Todotua, produsen otomotif Jepang di Indonesia siap terlibat dalam pengamanan pasokan bahan baku untuk pengembangan hidrogen dan bioethanol.

“Begitu juga akan terlibat dalam hulunya di industri ethanol,” kata Todotua.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan komitmennya mendorong optimalisasi sektor pertanian sebagai bagian dari ekosistem bioethanol nasional.

Ia menyebutkan sektor pertanian menyumbang sekitar 26 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Namun, kontribusi industri pengolahan hasil pertanian masih rendah, hanya sekitar 17–18 persen.
Lampung merupakan produsen utama singkong nasional, peringkat kedua untuk tebu, dan ketiga untuk jagung.

Ketiga komoditas ditanam di lahan ratusan ribu hektare, namun belum dimanfaatkan maksimal untuk industri hilir.

Rahmat menyebut dua perusahaan ethanol telah beroperasi di Lampung. Namun, kapasitas serap terhadap hasil pertanian lokal masih terbatas. Kelebihan pasokan di tingkat petani belum tertangani secara optimal.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julyanto.[]

Harga Pupuk Turun, Petani Pekalongan Bersyukur

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA — Pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini berlaku mulai Oktober 2025 dan disambut positif oleh petani di berbagai daerah, termasuk Kota Pekalongan.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Pekalongan, Mungki Retnosari, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan tersebut. Menurutnya  penurunan harga pupuk sebagai langkah nyata yang meringankan beban petani.

“DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Pekalongan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan luar biasa ini. Penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen tentu sangat berarti bagi petani, terutama di tengah naik-turunnya harga komoditas pertanian dan biaya produksi yang selama ini cukup tinggi,” ujar perempuan yang akrab disapa Kikie, pada Jumat 24 Oktober 2025, di Griya Farm, Pekalongan Barat.

Ia merinci harga baru pupuk subsidi. Pupuk Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak ukuran 50 kilogram. Pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.

Pupuk NPK Kakao kini Rp2.640 per kilogram atau Rp132.000 per sak. Pupuk ZA Rp1.360 per kilogram atau Rp68.000 per sak. Pupuk organik Rp640 per kilogram atau Rp25.600 per sak ukuran 40 kilogram.

Menurut Kikie, penurunan harga pupuk menyasar langsung kebutuhan petani. Biaya produksi selama ini menjadi kendala utama, terutama bagi petani kecil.

“Dengan turunnya harga pupuk, petani bisa mengalokasikan biaya lebih untuk perawatan lahan, pembelian benih unggul, dan pengembangan hasil panen. Ini sangat membantu mereka untuk bangkit dan lebih produktif,” jelasnya.

Ia menilai kebijakan ini sejalan dengan visi kedaulatan pangan nasional. DPD Tani Merdeka Kota Pekalongan siap menyosialisasikan kebijakan tersebut hingga tingkat desa.

“Kami akan terus mendampingi para petani agar penyaluran pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran. TMI juga siap bersinergi dengan dinas pertanian, kelompok tani, dan distributor agar tidak terjadi kelangkaan di lapangan,” tegasnya.

Kikie berharap kebijakan ini menjadi awal dari pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan. Ia optimistis swasembada pangan bisa tercapai jika petani mendapat dukungan penuh.

“Semoga kebijakan ini menjadi upaya revolusioner untuk peningkatan kesejahteraan petani Indonesia, termasuk para petani di Kota Pekalongan. Kami yakin, ketika petani sejahtera, maka bangsa pun akan kuat,” ungkapnya.

Petani di Pekalongan menyambut baik kebijakan tersebut. Slamet, petani padi, mengaku terbantu dengan penurunan harga pupuk.

“Selama ini biaya pupuk jadi salah satu beban terbesar kami. Dengan harga yang turun, kami bisa lebih lega. Mudah-mudahan stoknya juga lancar, jadi tidak hanya murah di atas kertas,” ucapnya.

Supri, petani cabai, menyebut kebijakan ini memberi harapan baru bagi petani kecil.

“Pupuk itu ibarat nyawa buat tanaman. Kalau harganya turun, kami bisa menanam lebih luas dan hasilnya mudah-mudahan juga meningkat. Terima kasih untuk Presiden dan pemerintah yang memperhatikan kami para petani kecil,” pungkasnya.[]

Wamentan Sudaryono: Kita Tidak Lagi Impor Beras dan Jagung

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan capaian sektor pangan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya sejumlah target besar berhasil dicapai dalam waktu singkat, termasuk swasembada pangan.

“Per hari ini, satu tahun perjalanan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah banyak yang kita raih. Bahkan, dalam waktu satu tahun ini, kita sudah bisa mewujudkan swasembada. Kita tidak impor beras lagi di tahun 2025 ini. Kita tidak impor jagung di tahun 2025 ini. Bahkan kita sudah bisa ekspor, tidak lagi impor gula konsumsi dan tidak lagi impor garam konsumsi sebagaimana ditargetkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. InsyaAllah bisa terwujud di tahun 2025 ini,” ujar Sudaryono.

Lebih lanjut Sudaryono mengatakan capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Sejumlah program lain juga berjalan dengan hasil nyata. Di antaranya pemberdayaan UMKM, bantuan sosial, sekolah rakyat, sekolah unggulan, makan bergizi gratis, serta perbaikan sekolah dan irigasi.

“Tentu saja program yang sudah berjalan dan sudah baik akan terus dilanjutkan pada periode-periode berikutnya,” tegasnya.

Sudaryono menyoroti pentingnya harga yang adil bagi petani. Negara, menurutnya, harus hadir untuk memastikan harga hasil pertanian tetap terjangkau dan menguntungkan.

“Negara hadir untuk memastikan harga terjangkau dan sesuai. Harga yang dibeli pemerintah kepada petani harus memberikan manfaat dan kesejahteraan. Tahun ini, nilai NTP di sektor pertanian kita InsyaAllah menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 124. Belum pernah kita capai pada periode-periode sebelumnya,” ungkapnya.

Meski sejumlah capaian telah diraih, Sudaryono menekankan pentingnya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Ia menyebut proses perbaikan harus terus berjalan.

“Tentu saja masih banyak PR yang harus kita selesaikan, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita wujudkan dan kita perbaiki. Ada yang kurang, kita perbaiki. Yang baik kita pertahankan, yang baik kita apresiasi, yang kurang kita kritisi dan kita sempurnakan. Semua proses perbaikan ini terus berjalan dan InsyaAllah kesempurnaan makin kita dekati semata-mata untuk kemajuan bangsa, mensejahterakan rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa kita,” pungkasnya.[]

Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen, Janji Politik yang Menyentuh Tanah

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia (tengah)
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia (tengah)

TANIMERDEKA – Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini mulai berlaku pada Rabu, 22 Oktober 2025, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penurunan dilakukan tanpa tambahan anggaran dari APBN. Pemerintah menyebutkan efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi sebagai dasar kebijakan. Keputusan tertuang dalam Kepmentan Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025.

Harga pupuk Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram. Harga per sak 50 kilogram kini Rp90.000, dari sebelumnya Rp112.500. Pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Harga per sak kini Rp92.000, dari sebelumnya Rp115.000.

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan rasa syukur atas kebijakan tersebut. Menurutnya penurunan harga pupuk sebagai langkah penting yang langsung dirasakan petani kecil di berbagai daerah.

“Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya sesuai janji politiknya, memperjuangkan nasib petani, berpihak terhadap petani kecil dan masa depan ketahanan pangan nasional,” ujar Don Muzakir, pada Kamis 23 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, sejak awal pemerintahan Prabowo, petani mulai merasakan perubahan nyata. Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit, pembangunan irigasi, dan distribusi pupuk langsung ke petani menjadi bukti bahwa kebijakan tidak berhenti di atas kertas.

“Petani merasa dihargai. Mereka tidak hanya menerima bantuan, tapi juga dilibatkan dalam proses. Banyak kelompok tani binaan kami menyampaikan terima kasih secara langsung, bahkan ada yang menggelar syukuran di desa masing-masing,” kata Don Muzakir.

Ia menambahkan, penurunan harga pupuk berdampak langsung pada biaya produksi. Petani bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain, termasuk perawatan lahan dan peningkatan kualitas panen.

“Nilai Tukar Petani juga mulai membaik. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal harapan. Petani merasa ada masa depan yang bisa diperjuangkan,” ujarnya.

Don Muzakir mengajak seluruh anggota Tani Merdeka Indonesia untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ia menekankan pentingnya distribusi yang adil dan transparan agar pupuk benar-benar sampai kepada petani yang berhak.

“Kami tidak ingin harga turun tapi pupuk hilang di tengah jalan. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan,” kata Don Muzakir.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar aktif melaporkan jika menemukan kios atau pengecer pupuk yang menjual di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalau ada kios pupuk yang nakal, menjual di atas harga resmi, tolong laporkan. Kirim foto dan video sebagai bukti agar bisa segera ditindak,” tegas Don.

Pemerintah menyebutkan kebijakan ini sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Selain penurunan harga pupuk, pemerintah juga berencana memperluas akses kredit usaha tani dan memperkuat kelembagaan petani di daerah.[]

 

Harga Pupuk Subsidi Turun, Petani Senang: Terima Kasih Presiden Prabowo Subianto

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Rossi Hernawati Ketua DPD Tani Merdeka Kota Banjar.
Rossi Hernawati Ketua DPD Tani Merdeka Kota Banjar.

TANIMERDEKA – Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai Oktober 2025. Kebijakan ini disambut positif oleh petani, termasuk organisasi Tani Merdeka Indonesia, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap sektor pertanian.

Ketua DPD Tani Merdeka Kota Banjar, Rossi Hernawati, mengatakan kebijakan ini memberi angin segar bagi petani kecil yang selama ini terbebani biaya produksi.

“Ini bukan sekadar potongan harga, tapi sinyal bahwa pemerintah mulai mendengar jeritan petani. Kami berharap kebijakan ini berlanjut dan diikuti dengan perbaikan distribusi pupuk di lapangan, terima kasih Presiden Prabowo,” ujar Rossi, pada Rabu 22 Oktober 2025.

Ia menjelaskan pupuk merupakan komponen penting dalam budidaya. Penurunan harga diharapkan meningkatkan daya beli petani dan mendorong produktivitas, terutama menjelang musim tanam akhir tahun.

“Petani kita bukan hanya butuh pupuk murah, tapi juga kepastian stok dan distribusi yang adil. Jangan sampai harga turun, tapi barangnya langka,” tegasnya.

Rossi mengajak petani dan pengurus Tani Merdeka Indonesia ikut mengawal pelaksanaan kebijakan di tingkat desa dan kecamatan. Ia menekankan pentingnya transparansi agar pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak.

“Ini momentum bagi kita untuk memperkuat solidaritas petani dan memastikan kebijakan pro-rakyat tidak berhenti di atas kertas,” pungkas Rossi.

Penurunan harga pupuk bersubsidi ini program ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga berencana memperluas akses kredit usaha tani dan memperkuat kelembagaan petani di daerah.[]

Pupuk Indonesia Imbau Pengecer Tertib Salurkan Pupuk Subsidi

Penulis
Zulkarnaini
-
0
General Manager (GM) Regional 2 PT Pupuk Indonesia (Persero), Muhammad Ihwan F
General Manager (GM) Regional 2 PT Pupuk Indonesia (Persero), Muhammad Ihwan F

TANIMERDEKA – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengimbau seluruh pengecer dan Titik Serah (PPTS) mematuhi aturan penyaluran pupuk bersubsidi. Penyaluran harus sesuai ketentuan dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

General Manager Regional 2 Pupuk Indonesia, Muhammad Ihwan F, menyampaikan pemerintah telah menyederhanakan akses pupuk bersubsidi bagi petani sepanjang 2025. Transformasi tata kelola diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.

“Kemudahan ini sebagai upaya Pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Sementara, Pupuk Indonesia sebagai operator regulasi tersebut membutuhkan dukungan pengecer atau PPTS yang merupakan salah satu ujung tombak distribusi pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Ihwan, pada Kamis 23 Oktober 2025.

Ia menekankan peran strategis pengecer dalam menjaga kelancaran distribusi pupuk. Penyaluran harus mengikuti kaidah yang berlaku dan tidak boleh disalahgunakan.

“Dalam skema pupuk bersubsidi, Pengecer bukanlah pedagang. Melainkan penyaluran pupuk kepada petani yang berhak. Karena itu sebagai penyalur, Pengecer juga harus tertib administrasi, dokumennya tidak hanya harus bisa ditelusuri, tapi juga dapat diyakini kebenarannya,” jelas Ihwan.

Ia berharap Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia (PPPI) aktif membina anggotanya agar terhindar dari maladministrasi.

“Poin yang tak kalah penting, pengecer tidak boleh menjual pupuk bersubsidi di atas HET yang telah ditetapkan,” tandasnya.

Perubahan tata kelola juga mengubah struktur kios menjadi PPTS yang terdiri dari empat entitas: pengecer, Gapoktan, Pokdakan, dan koperasi. Pupuk Indonesia melakukan pemantauan dari produksi hingga distribusi akhir. Sistem digital akan dilengkapi fitur pesan, target layanan (SLA), dan verifikasi penerima melalui foto.

“Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan memastikan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran serta mudah diakses oleh petani,” tutur Ihwan.

Untuk triwulan akhir 2025, Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1.127.919 ton. Jumlah ini setara 258 persen dari ketentuan minimum. Rinciannya: Urea 179.176 ton, NPK 186.602 ton, NPK Kakao 3.036 ton, ZA 1.814 ton, dan pupuk organik 9.278 ton.

“Stoknya cukup, alokasinya masih ada. Kami berharap petani bisa mengoptimalkan stok ini dengan melakukan penebusan untuk hasil pertanian yang lebih optimal,” ujarnya.

Selain pupuk bersubsidi, tersedia juga pupuk nonsubsidi sebanyak 423.761 ton. Terdiri dari Urea 344.105 ton, NPK 52.896 ton, dan ZA 26.761 ton.[]

Tani Merdeka Indonesia Ajak PT Agrinas Kolaborasi Perkuat Petani Desa, Begini Responnya

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Tani Merdeka Indonesia mengajak PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menjalin kerja sama strategis dalam penguatan ekosistem pertanian. Kolaborasi ini difokuskan pada pemberdayaan petani, penguatan kelembagaan lokal, dan transformasi praktik agribisnis di tingkat desa.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan ajakan tersebut saat audiensi dengan Direktur Riset, Pengembangan, dan Keberlanjutan PT Agrinas Palma Nusantara, Teddy J. Simatupang, di Jakarta, pada Kamis, 23 Oktober 2025.

“Sinergi antara organisasi dan BUMN sektor agro menjadi kunci dalam menjawab tantangan ketahanan pangan dan regenerasi petani,” ujar Don Muzakir.

Ia menyoroti persoalan kepemilikan lahan yang masih menjadi hambatan bagi banyak petani. Menurutnya, sebagian besar petani masih menyewa lahan untuk bertani.

“Kami sedang membangun komunikasi dengan Presiden Prabowo agar pemerintah membeli lahan tersebut dan menyerahkannya kepada petani,” kata Don Muzakir.

Ia juga menyinggung soal lahan sitaan yang diklaim milik petani. Menurutnya, perlu solusi yang adil agar tidak menimbulkan konflik antara petani dan pemerintah.

Sementara itu Teddy J. Simatupang menyambut baik ajakan kerja sama tersebut. Ia menyatakan terbuka terhadap semua usulan yang diajukan Tani Merdeka Indonesia.

“Kami sangat terbuka dengan semua usulan. Tani Merdeka sudah punya pengurus dan posko hingga tingkat desa hampir di seluruh Indonesia. Itu sangat luar biasa,” ucap Teddy.

Ia menjelaskan capaian Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dibentuk delapan bulan lalu. Luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 3.325.133,20 hektare, atau lebih dari 300 persen dari target awal satu juta hektare.

“Sebanyak 1.507.591,9 hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas untuk dikelola. Sedangkan 81.793 hektare diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo,” kata Teddy.

Ia menambahkan, Satgas PKH sebelumnya juga telah menyerahkan 833.413,46 hektare kepada PT Agrinas. Namun, sekitar 50 persen lahan tersebut mengalami kerusakan berat.[]

1...272829...96Halaman 28 dari 96
Berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada para petani dalam mengatasi beragam tantangan sehari-hari, termasuk perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan masalah lain yang terkait dengan dunia pertanian.

Alamat:

Komplek Ruko BBC, No. B1 dan B2, Jl. Buncit Raya No. 24, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran - Jakarta Selatan 12780

Tlp:

0812-6931-667

Email

admin@tanimerdeka.com

© Tani Merdeka Indonesia | All rights reserved