Beranda blog Halaman 26

Wamentan Sudaryono Ajak Mahasiswa Jadi Pelopor Kemandirian Pangan

0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Sumatera Selatan untuk menjadi generasi solutif dan pelopor kemandirian pangan.

Ajakan itu disampaikan dalam pembukaan Kongres ke-V Forum Komunikasi BEM Perguruan Tinggi Agama Islam (Forkom BEM PTAI) se-Indonesia di Gedung Academic Center UIN Raden Fatah, Palembang, pada Rabu 29 Oktober 2025.

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa masa depan pangan Indonesia bergantung pada peran aktif generasi muda dalam menciptakan inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian.

“Jangan salah, semua negara maju, pertaniannya juga maju. Pertanian adalah fondasi ekonomi dan kedaulatan bangsa. Karena itu Presiden Prabowo menempatkan sektor pangan dan pertanian sebagai prioritas utama dalam membangun negara ini,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan pemerintah tengah menjalankan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. Langkah itu mencakup peningkatan produksi, perbaikan irigasi, perluasan lahan sawah, dan efisiensi harga pupuk.

“Jadi jangan pernah bilang Indonesia tidak punya uang. Kita punya, tapi harus digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Salah satunya untuk memperkuat pangan dan SDM pertanian,” tuturnya.

Sudaryono juga mengajak mahasiswa untuk menjadi bagian dari solusi. Ia menekankan pentingnya sikap aktif dan konstruktif dalam menghadapi tantangan.

“Mahasiswa boleh kritis, tapi harus konstruktif. Saya ingin adik-adik bukan hanya bertanya ‘apa yang negara bisa beri’, tapi juga berpikir ‘apa yang bisa saya kontribusikan’. Jadilah solusi dari setiap masalah, bukan justru bagian dari masalah,” kata Wamentan.

Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan program Duta Milenial Pertanian. Program ini dirancang untuk melatih anak muda mengembangkan produk pertanian bernilai ekspor, seperti olahan kelapa, gula aren, buah-buahan, dan sayuran tropis.

“Melalui Duta Milenial, kami ingin mencetak anak muda yang tangguh, mandiri, dan melek ekspor. Anak muda bukan hanya bisa jadi petani, tapi juga petani-pengusaha. Siapa pun yang mau, saya siap jadi jembatan, siap bantu buka akses pelatihan dan pasar,” kata Sudaryono disambut tepuk tangan peserta.

Ia menegaskan bahwa pembangunan pertanian bukan hanya soal menanam, tetapi juga membangun manusia yang berkualitas dan bermental kuat.

“Saya dulu sama seperti kalian mahasiswa biasa, tidak punya apa-apa. Tapi saya percaya, masa depan hanya bisa dijemput oleh mereka yang mau menyiapkan diri. Maka siapkan diri kalian untuk menjadi generasi penerus bangsa yang membawa kemajuan sektor pertanian,” kata Wamentan.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamentan dalam kongres tersebut. Ia menilai momentum ini relevan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi rakyat.

“Alhamdulillah, hari ini sangat istimewa karena Kongres ke-5 BEM/PTAI dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian RI, yang sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini,” ujarnya.

Gubernur mengatakan Sumatera Selatan telah melampaui target pertanian nasional. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian terus diperkuat, termasuk dalam pengembangan pendidikan pertanian.

“Saya minta dukungan dari Kementerian Pertanian agar UIN Sumsel dapat membentuk Fakultas Pertanian yang kuat. Kami ingin menyiapkan pemuda-pemuda yang bukan hanya petani tradisional, tetapi petani modern yang berjiwa entrepreneur, mampu mengangkat kedaulatan pangan bangsa,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah kunci ketahanan negara.
“Banyak yang bilang militer kita kuat, tapi tanpa ketahanan pangan yang kokoh, kekuatan itu tidak akan bertahan lama. Karena itu, ketahanan negara dimulai dari ketahanan pangan,” tutup Herman.[]

Resmi Kantor Tani Merdeka Indonesia di Papua Tengah, Don Muzakir Dijuluki Bapak Perekonomian

0

TANIMERDEKA – Suasana hangat menyambut kedatangan Don Muzakir Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia di Nabire, Papua Tengah, pada Selasa 28 Oktober 2025.

Ratusan warga dan pengurus Tani Merdeka Indonesia, Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Papua Tengah berkumpul di halaman kantor baru.

Mereka menyebutnya “Bapak perekonomian Provinsi Papua Tengah.” tokoh yang dinanti oleh semua suku, yang datang bukan membawa janji, tetapi mengajak untuk perubahan ekonomi masyarakat Papua Tengah.

Kantor DPW Tani Merdeka Indonesia, Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) diresmikan.

Gedung sederhana itu kini menjadi pusat koordinasi program kerakyatan yang menyasar petani, pedagang, dan masyarakat desa.

“Kantor ini harus jadi tempat menyusun program, menggelar rapat, dan merancang strategi kesejahteraan Papua Tengah,” ujar Don Muzakir.

Ia berdiri di tengah kerumunan, menyapa satu per satu pengurus dan warga, “Terima kasih sudah datang ke tempat kami.”

Di mata mereka, kehadiran Don Muzakir bukan sekadar kunjungan, tetapi simbol bahwa suara petani Papua mulai didengar.

“Presiden Prabowo ingin pembangunan dirasakan langsung oleh rakyat terutama Papua Tengah. Petani, pedagang, dan nelayan harus terlibat, bukan hanya jadi objek,” kata Don Muzakir.

Setelah peresmian kantor, Don Muzakir menyempatkan diri berdiskusi dengan pengurus dan warga. Ia mengajak semua pihak tetap bersatu, mendukung program pemerintah pusat, dan aktif menyampaikan aspirasi.

“Kita harus kompak. Program Presiden Prabowo tidak akan berjalan kalau kita terpecah. Tugas kita menyampaikan aspirasi dan memastikan bantuan sampai ke desa,” tegasnya.

Don Muzakir juga memberikan edukasi tentang cara membentuk kelompok tani dan mengakses bantuan pemerintah. Ia menekankan pentingnya administrasi yang rapi dan komunikasi yang terbuka antara petani dan pemerintah daerah.

“Kelompok tani harus aktif. Jangan hanya dibentuk di atas kertas. Harus ada kegiatan, ada laporan, dan ada hasil,” katanya.

Kantor itu diharapkan menjadi titik awal penguatan kelembagaan petani dan pedagang di Papua Tengah. Program-program seperti bantuan alat pertanian, pelatihan usaha, dan revitalisasi pasar akan dikawal langsung.[]

Lantik Pengurus Tani Merdeka, Papera dan APPSI, Don Muzakir: Masyarakat Papua Harus Sejahtera

0

TANIMERDEKA – Tiga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) resmi dilantik di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Selasa 28 Oktober 2025. Ketiganya yakni Tani Merdeka Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), dan Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera).

Mereka dilantik oleh Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir di Guest House, Jalan Merdeka, Papua Tengah.

Don Muzakir mengatakan ketiga organisasi dibentuk untuk memperkuat pendampingan terhadap petani dan pedagang, sekaligus membina kelompok tani di Papua Tengah.

“Kita berharap keberadaan ketiga organisasi dapat menjadi mata dan telinga bagi petani serta pengusaha di Papua Tengah,” ujar Don Muzakir.

Don Muzakir yang juga Ketua Umum Papera menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap pembangunan Papua. Menurutnya, program pemerintah harus benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke pelosok.

“Presiden Prabowo sangat sayang dengan Papua. Beliau ingin masyarakat sejahtera. Kita harus bergerak bersama membangun Papua,” kata Don Muzakir.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan administrasi agar pengajuan program ke pemerintah pusat berjalan lancar.

“Saya akan arahkan kawan-kawan pengurus untuk urusan administrasi. Tujuannya agar program Presiden Prabowo benar-benar sampai ke masyarakat Papua,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Papua Tengah, Norbertus Mote, mengatakan ketiga organisasi sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

“Melalui mereka, kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan ekonomi di Papua Tengah,” kata Norbertus.

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan organisasi rakyat terus terjaga. “Kita secara bersama dapat mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.[]

Wamentan Sudaryono Tinjau Program MBG dan Dorong Peran Pemuda dalam Swasembada Pangan

0

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan, pada Rabu 29 Oktober 2025. Agenda kunjungan mencakup peninjauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 238 Palembang dan partisipasi sebagai pembicara utama dalam Kongres V Forum Komunikasi BEM/DEMA PTAI se-Indonesia di Kampus UIN Raden Fatah.

Kunjungan bertujuan memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai rencana. Fokus peninjauan mencakup ketersediaan bahan pangan sebagai komponen utama program.

Sudaryono mengatakan program MBG sebagai inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan gizi anak melalui penyediaan makanan bergizi gratis.

“Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak yang akan mendukung pertumbuhan jasmani dan intelektual mereka secara optimal,” katanya.

Pria yang akrab disapa Mas Dar menambahkan program MBG juga diharapkan mampu menurunkan angka stunting dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Setelah meninjau SDN 238, Sudaryono menghadiri Kongres V Forkom BEM/DEMA PTAI. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mendukung swasembada pangan.

“Dengan adanya peranan generasi muda akan memberikan motivasi kepada semua pihak khususnya bagi kaum tani untuk berupaya lebih produktif dalam meningkatkan produksi pangan yang akan mengurangi ketergantungan pada impor,” harapnya.

Sudaryono juga memaparkan strategi pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan lokal. Ia mengatakan pentingnya teknologi dan inovasi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan memperkuat ketahanan pangan.

Kunjungan ini diharapkan memperkuat implementasi program MBG dan mendorong kesadaran generasi muda terhadap peran mereka dalam pembangunan sektor pangan.

“Kunjungan ini akan jadi momentum untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, akademisi, pemuda dan masyarakat dalam mencapai swasembada pangan nasional demi kesejahteraan kita semua,” pungkasnya.[]

Don Muzakir: Presiden Prabowo Sayang ke Masyarakat Papua

0

TANIMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto menolak pendekatan pembangunan yang hanya berhenti di tataran kebijakan. Ia ingin agar seluruh program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapisan terbawah mulai dari petani, pedagang, buruh, nelayan, hingga rakyat kecil di wilayah timur seperti Papua Tengah.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, saat pelantikan pengurus Tani Merdeka Indonesia, Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), dan Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia (APPSI) di Guest House, Jalan Merdeka, Papua Tengah, pada Rabu, 28 Oktober 2025.

Menurut Don Muzakir, arah kebijakan Presiden Prabowo menekankan hasil nyata, bukan laporan administratif. “Presiden Prabowo tidak ingin pembangunan berhenti di meja rapat. Beliau ingin agar setiap bantuan, pelatihan, dan fasilitas usaha menjangkau desa-desa, pasar tradisional, serta ladang yang selama ini tidak tersentuh program pusat,” ujar Don Muzakir.

Don Muzakir menjelaskan, melalui Tani Merdeka Indonesia, Papera, dan APPSI, pemerintah mendorong program revitalisasi pasar di seluruh Indonesia agar kegiatan ekonomi rakyat bisa tumbuh merata.

“Pasar adalah jantung ekonomi rakyat. Di situlah para pedagang kecil berjuang setiap hari untuk menghidupi keluarga mereka. Karena itu, kami mengawal program revitalisasi pasar agar betul-betul menyentuh kebutuhan pedagang kecil,” kata Don Muzakir.

Ia menambahkan, organisasi yang ia pimpin berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan rakyat. Menurutnya, Presiden Prabowo memberi perhatian besar terhadap masyarakat kecil, termasuk para pelaku usaha mikro di Papua.

“Beliau ingin petani dan pedagang di wilayah timur, seperti Papua, tidak tertinggal. Mereka harus mendapat akses modal, pelatihan, dan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memadai agar ekonomi rakyat tumbuh dari bawah, bukan hanya dari pusat,” tutur Don Muzakir.

Don Muzakir mengungkapkan, perhatian Presiden terhadap Papua tidak hanya berupa wacana. Ia menyebutkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono telah menyetujui pembukaan lahan seluas 2.000 hektare di Papua Tengah untuk penanaman jagung. Program tersebut akan dimulai dalam waktu dekat.

“Langkah ini bukan hanya soal peningkatan produksi pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran Tani Merdeka Indonesia di Papua bukan sekadar simbol. Para kader organisasi, katanya, akan bekerja langsung di lapangan, mendampingi petani dan pedagang agar bisa mengakses berbagai program pemerintah.

“Saya mendapat amanah langsung dari Presiden Prabowo dan Wakil Menteri Pertanian untuk turun ke pelosok-pelosok negeri, termasuk Papua. Kami tidak ingin hanya bicara di ruangan berpendingin udara. Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar sampai ke tangan rakyat,” kata Don Muzakir.

Don Muzakir menegaskan, tiga organisasi yang ia pimpin tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Ia mengingatkan agar seluruh pengurus aktif mengawal pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

“Tani Merdeka, Papera, dan APPSI tidak boleh hanya ramai saat acara pelantikan. Organisasi harus hidup. Harus mendengar aspirasi masyarakat, menyalurkan program pemerintah, dan memastikan semua berjalan hingga ke tingkat desa,” tegasnya.

Menurut Don Muzakir, ketiga organisasi itu diperintahkan untuk menjadi mata dan telinga Presiden Prabowo di setiap wilayah Indonesia. Tugasnya bukan hanya menyampaikan laporan, tetapi juga mendeteksi persoalan yang dihadapi rakyat, terutama petani dan pedagang kecil.

“Kami diperintah untuk menjadi mata dan telinga Presiden. Artinya, kami harus tahu apa yang terjadi di lapangan, mendengarkan keluhan rakyat, dan membantu mencari solusi. Ini cara Presiden memastikan pemerintahan berjalan dekat dengan rakyat,” katanya.

Don Muzakir menegaskan, fokus utama Presiden Prabowo adalah kedaulatan pangan nasional. Sejak memimpin, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Saat ini stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton.

“Angka itu bukan sekadar data. Ini bukti bahwa petani Indonesia mulai berdaulat di negeri sendiri,” ujar Don Muzakir.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan Prabowo menempatkan sektor pangan dan ekonomi rakyat sebagai prioritas utama. Pembangunan tidak lagi hanya berbicara tentang infrastruktur besar, tetapi juga menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat kecil.

“Pembangunan itu tidak hanya soal jalan tol dan gedung tinggi. Bagi Presiden Prabowo, pembangunan sejati adalah ketika rakyat kecil bisa makan cukup, anak petani bisa sekolah, dan pedagang kecil bisa hidup layak,” kata Don Muzakir.

Don Muzakir memastikan Tani Merdeka Indonesia, Papera, dan APPSI akan terus membawa sebanyak mungkin program Presiden Prabowo ke Papua Tengah dan seluruh wilayah Indonesia.

Ia menyebutkan Papua menjadi salah satu prioritas utama karena wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan rakyat.

“Kami ingin rakyat Papua merasakan manfaat yang sama seperti rakyat di daerah lain. Tani Merdeka, Papera, dan APPSI akan menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan rakyat di lapangan,” ujarnya.

Don Muzakir juga menegaskan seluruh program yang dijalankan akan melibatkan masyarakat lokal agar mereka menjadi bagian dari pembangunan.

“Kita ingin rakyat Papua menjadi pelaku, bukan penonton. Semua program harus melibatkan mereka dari perencanaan sampai pelaksanaan,” pungkas Don Muzakir.[]

Wamentan Sudaryono: Pemerintah Prioritaskan Pangan dan Pertanian

0
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyoroti cara pandang birokrasi yang terlalu terpaku pada hitungan bisnis saat menyusun kebijakan strategis.

Menurutnya, proyek besar negara tidak cukup ditentukan oleh untung-rugi, tetapi harus dilandasi keberanian politik.

Dalam sebuah rekaman video yang beredar, Sudaryono menyentil pendekatan teknokratis yang mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) ketika berhadapan dengan kepentingan nasional.

Baginya, sejarah telah membuktikan bahwa keputusan politik sering menjadi titik awal lahirnya kebijakan monumental.
Sebagai contoh, ia mengajak hadirin mengingat pembangunan pabrik Pupuk Pusri pada 1959.

Ia mempertanyakan apakah proyek itu murni didasari kelayakan bisnis.

“Apakah tahun 1959 membangun Pupuk Pusri itu diputuskan secara politik atau diputuskan secara GCG, mana yang benar?” tanyanya.

“Secara politik. Kemauan dan kehendak politik,” jawabnya tegas.

Sudaryono mengatakan perangkat teknis seperti analisis kelayakan dan skema pembiayaan hanya berfungsi sebagai pendukung. Perangkat itu tidak boleh menjadi penentu arah kebijakan.

“Karena dia sifatnya adalah assisting atau membantu terhadap sebuah keputusan yang diambil. Maka keputusan yang diambil namanya adalah keputusan politik,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa logika serupa berlaku pada kebijakan publik lain, seperti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) cabai, harga gabah, dan penyederhanaan Peraturan Presiden tentang pupuk subsidi. Semua itu, menurutnya, lahir dari kehendak politik.

Sudaryono menyebutkan era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai titik balik. Sektor pangan dan pertanian telah ditetapkan sebagai prioritas utama.

“Sekaranglah era Presiden yang menempatkan pangan dan sektor pangan dan pertanian sekali lagi menjadi prioritasnya,” serunya.

Ia meminta seluruh aparatur pertanian untuk meninggalkan pola kerja lama. Perubahan harus dilakukan secara menyeluruh.

“Maka tidak boleh biasa-biasa saja. Tadi disampaikan, tidak boleh business as usual, harus ada transformatif. Yang ditransformasi siapa? Siapa saja. Karena keputusan tertinggi, keputusan politik sudah diputuskan,” pungkasnya.

Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan pertanian tidak lagi bisa berjalan seperti biasa. Kehendak politik telah ditetapkan. Setiap abdi negara harus bergerak cepat dan transformatif demi satu tujuan: kedaulatan pangan nasional.[]

DPD Tani Merdeka Lampung Barat Hadiri Panen Kedelai dan Rakor di Kotabumi

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat menghadiri kegiatan Panen Ketahanan Pangan di lahan pertanian pemukiman TNI AL, Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara, pada Rabu 29 Oktober 2025.

Panen kali ini merupakan hasil budidaya tanaman kedelai. Sejumlah pejabat hadir, antara lain Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Setelah kegiatan panen, DPD Lampung Barat mengikuti rapat koordinasi bersama pengurus DPD lainnya dan DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Lampung. Agenda rapat membahas penguatan program ketahanan pangan dan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat, Haris Arifin Lubis, menyampaikan apresiasi atas kelancaran kegiatan.

“Saya sangat apresiasi panitia penyelenggara dan masyarakat Kabupaten Lampung Utara atas lancar dan suksesnya acara panen kedelai tersebut,” ujar Haris.

Ia berharap Tani Merdeka Indonesia semakin kuat, khususnya di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat.

“Saya berpesan kepada seluruh pengurus agar selalu solid dan kompak di mana saja berada,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kasatgas dan Bendahara DPD Lampung Barat, bersama sejumlah anggota dan jajaran pengurus lainnya. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarwilayah dan memastikan program pangan menyentuh lapisan petani di daerah.[]

DPD Tani Merdeka Way Kanan Hadiri Panen Kedelai di Lampung Utara

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Way Kanan menghadiri kegiatan Panen Ketahanan Pangan di lahan pertanian pemukiman TNI AL, Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, pada Rabu 29 Oktober 2025.

Panen kali ini merupakan hasil budidaya tanaman kedelai. Sejumlah pejabat hadir, antara lain Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Selain mengikuti panen, DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Way Kanan juga berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi bersama pengurus DPD lain dan DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Lampung. Agenda rapat membahas penguatan program ketahanan pangan dan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Way Kanan, Inhar Efendi, menyampaikan apresiasi atas kelancaran kegiatan.

“Saya sangat mengapresiasi panitia penyelenggara dan masyarakat Lampung Utara atas kelancaran serta kesuksesan acara panen kedelai ini,” ujar Inhar.

Ia berharap Tani Merdeka Indonesia semakin solid dan berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama di Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan.

“Saya berpesan kepada seluruh pengurus agar selalu solid dan kompak di mana pun berada,” pungkasnya.

Sekretaris DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Way Kanan Abdul Rozak, Bendahara Esi, serta sejumlah anggota dan pengurus turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarwilayah dan memastikan program pangan menyentuh lapisan petani di daerah.[]

Rezki Putra Dilantik Jadi Ketua DPD Tani Merdeka Sarolangun Periode 2025–2030

0

TANIMERDEKA – Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sarolangun periode 2025–2030 resmi dilantik, pada Rabu 29 Oktober 2025, di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun.

Para pengurus ini dilantik langsung oleh Ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Jambi, Candra Andika, dan dihadiri Bupati Sarolangun Hurmin, Wakil Bupati Gerry Trisatwika, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat.

Ketua DPD Tani Merdeka Sarolangun, Rezki Putra, menyampaikan komitmen organisasi untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Tani Merdeka Sarolangun siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program swasembada pangan. Kami juga siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan Sarolangun maju, berdaya saing, dan berdikari,” ujar Rezki.

“Saat ini masih ada desa yang belum menerima pupuk subsidi. Kami akan cari solusi agar petani bisa mendapat akses yang adil,” katanya.

Rezki menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam transformasi pertanian. “Kami, generasi milenial, siap turun ke lapangan untuk menyosialisasikan pertanian yang inklusif, inovatif, dan modern,” ucapnya.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Jambi, Candra Andika, mengatakan Tani Merdeka Indonesia ini hadir sebagai corong advokasi petani. Ia menekankan pentingnya pendampingan langsung di lapangan.

“Tani Merdeka adalah penyambung lidah petani. Kami sudah punya 15 ribu kordes di seluruh Indonesia. Di situlah forum bicara masalah nyata seperti pupuk langka, alat pertanian sulit, dan akses air terbatas,” kata Candra.

Ia meminta pengurus daerah aktif menggiring bantuan dan mengawal program pemerintah. “Kami minta CPCL. Tugas kita membantu pemerintah menyalurkan bantuan kepada petani Sarolangun,” ujarnya.

Selain itu Bupati Sarolangun Hurmin menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia berharap organisasi ini memberi dampak nyata bagi sektor pertanian daerah.

“Tani Merdeka punya peran strategis di tengah tantangan pertanian saat ini. Kami harap organisasi ini bersinergi dengan pemerintah untuk membantu petani,” ujar Hurmin.

Ia juga mengajak generasi muda mengubah cara pandang terhadap profesi petani. “Kalau semua anak muda ingin jadi pegawai atau kerja di perusahaan, siapa yang bertani? Bertani itu hebat dan punya peluang besar untuk sukses,” katanya.[]

Kelompok Tani NTT Terima Bantuan Alsintan, Wilfridus Yons Ebit: Presiden Prabowo Ingin Petani Sejahtera

0

TANIMERDEKA – Program swasembada pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menyentuh petani di wilayah timur Indonesia.

Pengurus DPN Tani Merdeka Indonesia ikut menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (28/10/2025).

Bantuan berupa satu unit traktor roda empat dan empat unit traktor roda dua diserahkan melalui Dinas Pertanian Ngada. Bantuan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian.

Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPN Tani Merdeka, Wilfridus Yons Ebit, mengatakan penyaluran alsintan bukan sekadar distribusi alat, tetapi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan dari desa.

“Tani Merdeka Indonesia merupakan mata, telinga, dan tangan Pak Prabowo. Kehadiran kami di sini memastikan bahwa Alsintan ini tepat sasaran dan benar-benar digunakan oleh petani,” ujar pria yang akrab disapa Ebit, pada Selasa, 28 Oktober 2025 di Bajawa.

Ebit mengaku Tani Merdeka Indonesia juga menyerap aspirasi pemerintah daerah, termasuk kebutuhan kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas alsintan.

“Kita juga mendengarkan langsung kebutuhan satu unit kendaraan pikap untuk mengangkut Alsintan. Ini penting agar alat tidak hanya tersedia, tapi juga bisa digunakan secara maksimal,” katanya.

Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menolak pendekatan pembangunan yang hanya berhenti di atas meja. Presiden ingin agar setiap kebijakan menyentuh langsung kehidupan petani, pedagang, buruh, dan nelayan, terutama di wilayah seperti Papua dan NTT.

Tokoh muda Ngada, Dionisius Dhima, menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap petani di daerah. Ia menilai potensi pertanian di Ngada cukup besar, tetapi selama ini belum mendapat dukungan maksimal.

“Apalagi di sini potensi pertanian juga besar. Kita berharap pemerintah dan Pak Prabowo mulai memberikan perhatian nyata kepada NTT,” ujar Dionisius.

Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Ngada, Rudolf Aqroz Wogo, menilai kesejahteraan masyarakat bisa dicapai melalui efektivitas kerja, termasuk pemanfaatan alsintan.

Menurutnya, program ini bukan hanya soal alat, tetapi soal sistem yang mendukung produktivitas petani.

“Kesejahteraan masyarakat menjadi cita-cita besar Presiden Prabowo. Pemanfaatan alsintan harus dilakukan secara baik dan terencana,” kata Rudolf.

Ia menyoroti pentingnya Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) di setiap desa dan kelurahan. Menurutnya, keberadaan unit ini dapat memastikan alat tetap terawat dan siap digunakan.

“Unit ini berisi orang-orang yang memahami perawatan alat. Kalau ada kerusakan, bisa langsung ditangani. Jangan sampai petani harus menyewa alat lain dengan biaya tinggi,” jelasnya.

Rudolf mendorong agar UPJA dikembangkan menjadi badan usaha milik kelompok tani. Dengan begitu, alsintan tidak hanya menjadi alat produksi, tetapi juga sumber pendapatan baru.

“Apalagi dalam setahun alat ini hanya digunakan satu atau dua kali. Perlu ada lembaga yang mengelola agar alat tetap produktif dan tidak mangkrak,” pungkasnya.[]