Beranda blog

Petani Tembakau Minta PP 28/2024 Dikaji Ulang, Khawatir Serapan Panen Anjlok

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Petani menilai aturan tersebut, terutama pembatasan kadar nikotin dan tar serta rencana penerapan kemasan polos, berisiko menekan produksi dan serapan tembakau lokal.

Pengurus APTI Yudha Sudarmaji mengatakan penurunan produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) dapat berdampak langsung pada petani. Jika kebutuhan bahan baku industri turun, hasil panen petani dikhawatirkan tidak terserap.

“Yang paling kami khawatirkan adalah berkurangnya serapan tembakau petani. Kalau industri tidak lagi membutuhkan tembakau dengan karakter seperti yang dihasilkan petani lokal, maka hasil panen tidak akan terbeli,” ujar Yudha melalui keterangan, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Menurut Yudha, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut petani. Ekosistem tembakau di Indonesia melibatkan sekitar enam juta orang. Mereka terdiri atas petani, buruh tani, pekerja pengolahan, hingga tenaga kerja di pabrik.

Karena itu, APTI meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan petani dan pelaku usaha sebelum aturan turunan PP 28/2024 diberlakukan.

“Kami ingin pemerintah memperhatikan keberlangsungan petani tembakau. Bagi banyak daerah, termasuk Temanggung, tembakau merupakan sumber penghidupan utama masyarakat,” ujarnya.

Penolakan terhadap aturan tersebut sebelumnya disuarakan ratusan petani tembakau dari berbagai sentra produksi. Sekitar 300 hingga 500 petani mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, pada Selasa, 21 Juli 2026 lalu.

Petani datang dari sejumlah daerah penghasil tembakau, seperti Temanggung, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Koordinator aksi Yamuhadi mengatakan penolakan tidak datang dari satu daerah. Petani dari berbagai wilayah ikut menyampaikan keberatan terhadap rencana aturan tersebut.

“Ini bukan hanya aksi petani tembakau Temanggung, tetapi aksi bersama petani tembakau dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Wonosobo, Klaten, Magelang, Boyolali, dan daerah lainnya,” ujarnya.

Menurut Yamuhadi, salah satu persoalan utama adalah rencana pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk hasil tembakau. Petani menilai ketentuan itu tidak mempertimbangkan karakter alami tanaman tembakau yang berbeda-beda.

“Tanaman tembakau kami memang secara alami memiliki kadar nikotin yang tinggi dan itu tidak bisa diubah karena merupakan karakter tanaman,” katanya.

Petani juga mempersoalkan rencana penerapan kemasan polos atau *plain packaging*. Kebijakan itu dinilai dapat mempersempit ruang gerak industri hasil tembakau dan akhirnya menekan kebutuhan bahan baku dari petani.

Kekhawatiran tersebut kembali disampaikan ratusan petani pada Rabu (29/7/2026). Mereka kembali mendatangi Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, dan meminta pemerintah tidak menerapkan aturan yang dinilai dapat mengganggu mata pencaharian petani.

Ketua APTI DPC Jember, Suwarno, menyoroti rencana pembatasan kadar nikotin di bawah 1 persen dan tar di bawah 10 persen. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memberi dampak besar terhadap usaha tembakau dari hulu hingga hilir.

“Kami meminta pemerintah untuk mencabut regulasi yang dinilai merugikan petani. Kami juga berharap kebijakan ini dapat ditinjau kembali dan tidak diimplementasikan,” tegas Suwarno.

Suwarno mengatakan Jember memiliki komoditas tembakau unggulan, seperti Besuki Na-Oogst dan Kasturi. Ribuan warga menggantungkan penghasilan dari pembibitan, budidaya, pengolahan, hingga ekspor tembakau.

Pemerintah menyatakan rancangan aturan mengenai pembatasan kadar nikotin dan tar belum memasuki tahap akhir. Kemenko PMK memastikan pembahasan masih berada pada tahap awal dan belum akan diputuskan dalam waktu dekat.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Kemenko PMK Syarip Hidayat mengatakan rancangan aturan masih melalui uji publik dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Proses penyusunan rancangan pembatasan kadar nikotin dan tar ini masih panjang dan baru memasuki tahap uji publik. Rancangan ini tidak hanya menjadi kewenangan Kemenko PMK, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan kementerian lain seperti Kemenperin dan Kemendag,” ujar Syarip.

Menurut Syarip, pemerintah masih mengkaji berbagai aspek sebelum menetapkan aturan. Kajian tersebut mencakup kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan petani, dan kepentingan nasional.

Ia mengatakan pemerintah berupaya mencari titik temu antara perlindungan kesehatan dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada tembakau.

“Kami berupaya mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Prinsipnya adalah mencari solusi yang seimbang melalui pengaturan dan pembatasan yang tepat,” katanya.

Pernyataan pemerintah tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran petani. APTI menilai kepastian kebijakan penting karena petani harus menentukan pola tanam dan menyiapkan biaya produksi jauh sebelum masa panen.

Ketua Umum DPN APTI Agus Parmuji meminta pemerintah berhati-hati menyusun aturan agar dampaknya tidak dibebankan kepada petani.

Menurut Agus, ketidakpastian aturan juga dapat menimbulkan keresahan karena petani membutuhkan kepastian untuk menentukan usaha taninya.

“Jangan sampai masyarakat dikorbankan. Dalam proses penyusunan rancangan aturan ini, Kemenko PMK harus berhati-hati. Bertani tidak bisa menunggu kepastian yang terlalu lama. Ada sekitar 2,5 juta petani tembakau di seluruh Indonesia yang berpotensi terdampak oleh pembatasan kadar nikotin dan tar ini,” ujar Agus.

Perdebatan mengenai aturan pembatasan nikotin dan tar kini berada pada dua sisi kepentingan. Pemerintah ingin memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, sedangkan petani dan pelaku industri meminta kebijakan tidak memutus mata rantai ekonomi yang selama ini menopang jutaan pekerja.

Pemerintah menyatakan pembahasan masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan akhir. Petani berharap proses tersebut benar-benar melibatkan mereka sebelum aturan ditetapkan sehingga kebijakan yang lahir tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga dampaknya terhadap produksi, penyerapan hasil panen, dan penghidupan masyarakat di sentra tembakau.

Bapanas Optimistis Ketahanan Pangan Tetap Aman di Tengah Ancaman El Nino

Penulis
Zulkarnaini
-
0
El Nino
El Nino

TANIMERDEKA – Prediksi yang menyebut Indonesia menjadi salah satu negara paling rentan menghadapi fenomena El Nino pada 2026 mendapat respons dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Lembaga tersebut memastikan ketersediaan pangan nasional masih dalam kondisi aman, termasuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola badan usaha milik negara di sektor pangan.

Bapanas menyatakan proyeksi neraca pangan hingga akhir 2026 menunjukkan stok berbagai komoditas strategis masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menjadi modal penting dalam menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan seluruh komoditas pangan utama masih berada dalam kondisi aman.

“Terkait dengan kondisi stok, artinya secara prinsip bahwa berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun Bapanas, bahwa semua stok pangan kita, relatif aman,” kata Ketut di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ketersediaan pangan mencakup beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, hingga gula konsumsi.

“Mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi, poin pentingnya, stok yang kita miliki sampai akhir tahun relatif bagus. Ini prinsip yang harus kami sampaikan selalu, sehingga kondisi pangan yang kita miliki masih cukup baik,” tambah Ketut.

Bapanas membandingkan kondisi saat ini dengan periode menjelang puncak El Nino pada 2023. Saat itu, stok CPP masih jauh lebih rendah dibandingkan sekarang.

Data Bapanas menunjukkan, stok CPP beras pada awal September 2023 tercatat sekitar 1,52 juta ton. Sementara per 28 Juli 2026, jumlahnya mencapai 5,25 juta ton atau meningkat sekitar 245,4 persen.

Cadangan jagung yang sebelumnya belum tersedia kini mencapai sekitar 166 ribu ton. Stok CPP daging ayam ras juga naik menjadi 38 ton atau meningkat sekitar 138,4 persen dibandingkan 2023. Pemerintah juga memiliki cadangan gula konsumsi sekitar 2.000 ton dan minyak goreng sekitar 1.000 kiloliter.

Mayoritas cadangan pangan tersebut berasal dari hasil penyerapan produksi dalam negeri. Kondisi itu dinilai memperkuat kesiapan pemerintah menghadapi kemungkinan gangguan produksi akibat cuaca ekstrem.

Bapanas juga meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran cadangan beras ke masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah itu dilakukan untuk menjaga harga tetap terkendali di pasar.

Ketut mengatakan harga beras secara umum masih stabil. Namun, beberapa daerah mulai mengalami kenaikan sehingga distribusi cadangan pangan perlu diperkuat.

“Beras memang stabil. Pasokan bagus tapi memang ada beberapa yang agak naik sedikit. Namun demikian, kami sepakat dengan Bapak Dirut Bulog. Pertama, GPM mohon digencarkan. Kedua, mohon juga digencarkan SPHP beras medium di pasar-pasar terutama, karena beberapa pasar kami lihat masih berbatas.”

Ia menilai dua program tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga selama musim kemarau berlangsung.

“Ini akan bisa mempengaruhi harga. Oleh karena itu, ada 2 poin penting tadi. Gerakan Pangan Murah dan SPHP di pasar-pasar. Mohon segera digerakkan dengan masif,” tutup Ketut.

Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi jauh sebelum musim kemarau tiba. Pengalaman menghadapi El Nino pada 2023 menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi tahun ini.

“Saya kira iklim ini kita bisa jaga dengan baik. Ini kekeringan bisa kita jaga dengan baik. Setiap Agustus kan kemarau. Agustus, September, Oktober. November hujan. Biasa tanggal, saya ingat itu, tanggal 26 Oktober sudah hujan. Memang musimnya (begitu) tapi kita sudah antisipasi,” jawab Amran saat ditanya awak media.

Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah agar produksi pangan tetap terjaga selama musim kering.

“Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023, alhamdulillah kita lolos. Kalau bulan Agustus sampai September, memang musim kering. Insya Allah pangan kita aman, terutama beras,” sambung Amran.

Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal.

Fenomena El Nino bahkan diperkirakan bertahan hingga awal 2027, dengan peluang mencapai kategori sangat kuat sebesar 75 persen. Meski demikian, pemerintah memastikan langkah antisipasi telah disiapkan agar pasokan pangan nasional tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.[]

Petani Tangkunei Butuh Alat Pertanian, DPW Tani Merdeka Sulawesi Utara Siap Kawal Aspirasi ke Pemerintah

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Sebagian besar kelompok tani di Desa Tangkunei, Kabupaten Minahasa Selatan, belum terdaftar dalam sistem resmi pemerintah. Akibatnya, banyak petani kesulitan mengakses berbagai program bantuan, mulai dari alat pertanian hingga pengembangan usaha tani.

Persoalan itu mengemuka saat DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Utara menggelar sosialisasi dan berdialog langsung dengan para petani di Desa Tangkunei.

Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Utara, Jack Lama, mengatakan Desa Tangkunei memiliki 14 kelompok tani. Namun, hingga kini baru dua kelompok yang tercatat dalam sistem resmi.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diperbaiki agar seluruh kelompok tani memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendampingan dan berbagai program pemerintah.

“Kalau kelompok tani belum masuk sistem, tentu akan lebih sulit mengakses bantuan. Karena itu kami mendorong seluruh kelompok tani segera melengkapi administrasi dan terdaftar secara resmi,” kata Jack Lama.

Selain membahas kelembagaan kelompok tani, pertemuan itu juga mengungkap persoalan yang selama ini dihadapi petani saat mengolah lahan.

Petani mengaku masih kekurangan alat pertanian, terutama hand traktor. Selama ini mereka harus menyewa alat dari daerah lain yang jaraknya cukup jauh dari desa.

Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat. Waktu pengolahan lahan juga menjadi lebih lama, sehingga berdampak pada proses tanam.

Jack mengatakan kebutuhan alat pertanian menjadi salah satu aspirasi utama yang akan diperjuangkan Tani Merdeka Indonesia melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Ia juga mengingatkan bahwa petani memiliki peran penting dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut berasal dari hasil produksi petani di berbagai daerah.

“Kebutuhan pangan nasional yang dikelola BGN sebagian besar dipasok langsung dari hasil jerih payah para petani kita. Keduanya saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan,” ujar Jack.

Karena itu, ia berharap petani terus meningkatkan produksi sekaligus memperkuat kelompok tani agar mampu memanfaatkan berbagai program pemerintah.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Kelompok Tani Marthen Keso, Ketua Kelompok Tani Desa Tangkunei Pdt. Hantje Wotulo, Wakil Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Utara Anita Ezra, anggota Satgas DPW Rivai Kalangi, serta Bidang Perikanan dan Kelautan Yonfree Wonua.

Tani Merdeka Indonesia berharap persoalan yang dihadapi petani tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti sehingga petani lebih mudah memperoleh bantuan, meningkatkan hasil panen, dan memperkuat ketahanan pangan di daerah.[]

Presiden Prabowo Lantik Lulusan IPDN, Anak Buruh Bangunan dan Petani Raih Predikat Terbaik

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Presiden Prabowo Subianto melantik lulusan terbaik IPDN menjadi Pamong Praja Muda di Jatinangor, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026.
Presiden Prabowo Subianto melantik lulusan terbaik IPDN menjadi Pamong Praja Muda di Jatinangor, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026.

TANIMERDEKA – Presiden RI Prabowo Subianto melantik 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 menjadi Pamong Praja Muda. Prosesi pelantikan berlangsung di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Presiden Prabowo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mendampingi Presiden dalam prosesi pelantikan.

Pelantikan diawali dengan penyematan tanda pangkat kepada perwakilan lulusan terbaik IPDN. Tiga pamong praja muda yang meraih penghargaan tertinggi mendapat kesempatan menerima penghargaan langsung dari Presiden.

Lulusan terbaik IPDN tahun ini diraih Aji Bayu Ramadhan yang menerima penghargaan Kartika Astha Bratha. Aji merupakan putra Winoto Hadi, seorang buruh bangunan.

Penghargaan Sapta Abdi Praja diberikan kepada dua lulusan, yakni Charina Anggie Simbolon, putri Peltu TNI Marisi Mangapul Simbolon, serta Mohamad Toriq Anwar, putra seorang petani bernama Wartoyo.

Prestasi para lulusan tersebut menjadi perhatian karena berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana. Keberhasilan mereka menunjukkan kesempatan meraih prestasi terbuka bagi siapa pun melalui pendidikan dan pengabdian.

Setelah penyerahan penghargaan, Presiden Prabowo secara simbolis menyematkan tanda pangkat kepada ketiga Pamong Praja Muda tersebut.

Presiden kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti seluruh lulusan. Dalam sumpah itu, para Pamong Praja Muda menyatakan komitmen untuk mengabdi kepada negara, masyarakat, dan menjaga persatuan bangsa.

“Seluruh Pamong Praja Muda supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Setia dan menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Presiden Prabowo.

“Bahwa saya siap berkorban jiwa raga untuk kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Bahwa saya akan setia melayani, mengabdi dan menjadi tauladan kepada masyarakat,” imbuhnya.[]

Dongkrak Ekonomi Pesisir, KKP Percepat Rehabilitasi 15 Ribu Hektar Tambak di Aceh

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Produktivitas tambak di Aceh mulai pulih setelah sempat terhenti akibat bencana hidrologi. Pemerintah kini mempercepat rehabilitasi kawasan tambak agar para petambak bisa kembali berbudidaya dan menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 15.000 hektare tambak di Aceh kembali beroperasi hingga akhir 2026. Tahap awal difokuskan pada sekitar 5.200 hektare tambak yang ditargetkan aktif kembali paling lambat September 2026.

Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha mengatakan, percepatan rehabilitasi menjadi langkah penting untuk mengembalikan produktivitas sektor perikanan budidaya yang terdampak bencana.

Menurut Andy, pemulihan tidak hanya dilakukan dengan memperbaiki tambak yang rusak. Pemerintah juga menyiapkan bantuan benih dan pakan agar petambak dapat langsung kembali berproduksi setelah rehabilitasi selesai.

“Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya,” ujar Andy saat meninjau tambak di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.

Sinergi antara KKP, pemerintah daerah, dan Komisi IV DPR RI terus diperkuat untuk mempercepat proses pemulihan. Langkah itu diharapkan mampu mempercepat kebangkitan sektor perikanan budidaya di Aceh.

Hingga kini, seluas 694 hektare tambak telah kembali beroperasi. Lahan tersebut sudah dimanfaatkan untuk budidaya udang, bandeng, kakap, dan nila salin melalui penebaran benih. Luasan itu diperkirakan terus bertambah seiring berjalannya rehabilitasi di sejumlah wilayah terdampak.

KKP juga memperkuat dukungan sarana dan prasarana. Sebanyak 12 unit excavator disalurkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Delapan unit di antaranya difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di beberapa kabupaten di Aceh.

Dukungan pemerintah tidak hanya menyasar sektor budidaya. KKP turut membantu nelayan melalui penyaluran mesin kapal serta 100 unit coolbox berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.

Andy menjelaskan, tambak yang kembali dioperasikan dengan sistem budidaya tradisional plus diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang per hektare dalam satu siklus.

Dengan harga jual rata-rata Rp50.000 per kilogram, setiap hektare tambak berpotensi menghasilkan omzet sekitar Rp30 juta dalam waktu tiga bulan.

“Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari selesainya rehabilitasi, tetapi dari kemampuan petambak kembali bekerja dan memperoleh pendapatan,” katanya.

Percepatan rehabilitasi dilakukan melalui refocusing anggaran internal KKP. Langkah itu diambil agar masyarakat tidak perlu menunggu proses administrasi anggaran rehabilitasi yang masih berjalan. Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan diberikan tanpa dipungut biaya.

Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid mengapresiasi langkah cepat KKP dalam mempercepat pemulihan tambak di Aceh. Menurutnya, kebijakan refocusing anggaran menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“KKP mengambil langkah yang sangat cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata TA Khalid.

Program rehabilitasi mulai dirasakan manfaatnya oleh para petambak. Fazil, petambak asal Pidie Jaya, mengatakan bantuan benih dan pakan menjadi modal penting untuk kembali menjalankan usaha setelah tambaknya rusak akibat bencana.

“Bantuan benih dan pakan ini sangat membantu kami untuk kembali beroperasi. Saya yakin tiga bulan ke depan sudah bisa panen,” ujarnya.

Pemulihan tambak diharapkan tidak hanya mengembalikan produksi perikanan budidaya, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Pemerintah menilai percepatan rehabilitasi menjadi langkah penting untuk menggerakkan kembali roda ekonomi di wilayah yang terdampak bencana sekaligus memperkuat ketahanan sektor perikanan budidaya di Aceh.[]

Pelantikan DPW Tani Merdeka Sumut, Bobby Nasution Ajak Tani Merdeka Perkuat Kolaborasi

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution

TANIMERDEKA – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan ketahanan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah hingga tingkat desa.

Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara, di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara, Medan, pada Selasa, 28 Juli 2026.

Bobby mengatakan kebutuhan pangan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Karena itu, pemerintah di semua tingkatan harus memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan baik.

Menurutnya, tanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya berada di tangan kepala keluarga, tetapi juga pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Presiden Prabowo Subianto, kata Bobby, telah menempatkan sektor pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Karena itu, seluruh pihak perlu memastikan setiap program pemerintah dapat diterapkan hingga tingkat paling bawah.

“Dan tugas kita, adalah bagaimana program presiden ini bisa terimplementasi bisa sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami,” kata Bobby.

Bobby menilai berbagai program pemerintah di sektor pertanian mulai menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat dari penyerapan hasil panen petani yang dinilai semakin baik.

“Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden sejalan semua termasuk di bidang pertanian, kita tahu data-data bagaimana penyerapan petani hari ini sudah sangat baik,” kata Bobby.

Ia juga mengajak Tani Merdeka Indonesia memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, organisasi petani memiliki sumber daya dan pengalaman yang dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pertanian di daerah.

“Nanti dengan Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya, karena kami yakin semuanya sudah ada expertnya disana,” kata Bobby.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menyambut baik ajakan tersebut. Menurutnya, Tani Merdeka Indonesia siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal berbagai program strategis di sektor pertanian, mulai dari penguatan ketahanan pangan, percepatan swasembada pangan, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Don Muzakir menegaskan pengurus Tani Merdeka di seluruh daerah harus hadir di tengah petani. Organisasi, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai wadah berhimpun, tetapi juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.

“Tani Merdeka Indonesia siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal program ketahanan pangan, swasembada pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis. Kami ingin seluruh pengurus bekerja nyata bersama petani, memperkuat organisasi sampai ke desa, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Don Muzakir.

Sementara itu, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara Gusmiyadi mengapresiasi perhatian Gubernur Bobby Nasution terhadap pembangunan sektor pertanian di Sumatera Utara.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Gusmiyadi juga mendukung rencana penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumatera Utara. Ia menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat pengembangan sektor pangan secara lebih terarah.

Selain itu, ia mengungkapkan Sumatera Utara batal menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan 2029. Meski demikian, pihaknya mengusulkan agar provinsi tersebut menjadi tuan rumah pertemuan petani dari seluruh Indonesia.

“Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia,” kata Gusmiyadi.[]

Tani Merdeka Sumut Punya Pengurus Baru, Don Muzakir Minta Program Prabowo Dikawal hingga Daerah

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara resmi dilantik, pelantikan berlangsung di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara, Jalan Ngalengko, Medan, pada Selasa, 28 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir.

Kepengurusan baru DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara dipimpin Gusmiyadi sebagai Ketua. Ia didampingi Ainal Mardiah, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua Harian, Zulham Junaidi sebagai Sekretaris, dan Chairuddin Lubis sebagai Bendahara.

Gusmiyadi menggantikan almarhum Muhammad Husni yang sebelumnya memimpin organisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Don Muzakir menegaskan Tani Merdeka Indonesia akan menjadi garda terdepan dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama mewujudkan swasembada pangan dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tani Merdeka Indonesia hadir untuk mengawal dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan, mewujudkan swasembada pangan, sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Apalagi Mas Sudaryono selaku Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia sudah diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Prabowo Soebianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk itu saya meminta kepada seluruh pengurus di daerah harus bekerja nyata bersama pemerintah agar program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Don Muzakir.

Don Muzakir meminta seluruh pengurus tidak berhenti pada kegiatan organisasi semata. Menurutnya, pengurus di daerah harus aktif mendampingi petani, mengawal pelaksanaan program pemerintah, serta memastikan setiap kebijakan yang berpihak kepada petani benar-benar berjalan hingga ke tingkat desa.

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Tani Merdeka Sumatera Utara mengajak seluruh elemen memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian di provinsi tersebut.

Menurut Bobby, keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan kerja sama antara pemerintah, organisasi petani, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa bekerja sendiri. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan organisasi petani, saya optimistis kita mampu mewujudkan petani Sumatera Utara yang lebih maju, produktif, dan sejahtera, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional,” kata Bobby Nasution.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara Gusmiyadi menyatakan kepengurusan yang baru siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat ketahanan pangan.

Selain mendukung program swasembada pangan nasional, pihaknya juga akan mendorong pengembangan sektor peternakan, khususnya sapi, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan daging di Sumatera Utara.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Tidak hanya itu, kami juga ingin memperkuat ketahanan daging dengan mendorong Sumatera Utara menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar di Indonesia. Kami mengajak seluruh kader Tani Merdeka Indonesia di Sumatera Utara untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga cita-cita tersebut dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat dan petani,” kata Gusmiyadi.

Pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan yang juga Ketua HKTI Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu, Bendahara DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Meriyawaty Amelia Prasetio atau Bunda Ayin yang mewakili DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, unsur Forkopimda Sumatera Utara, serta sejumlah kepala daerah.

Sejumlah kepala daerah yang hadir antara lain Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina, Wakil Bupati Batubara Syafrizal, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, dan Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo.

Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara menargetkan sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas pendampingan kepada petani di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.[]

Migliori Online Casinò Non AAMS e i bonus di benvenuto del 2026: scopri le

Penulis
Tani Merdeka Indonesia
-
0



Il mondo dei casinò online non AAMS sta guadagnando sempre più attenzione, specialmente in Italia, dove gli appassionati cercano piattaforme sicure e vantaggiose per divertirsi. Nel 2026, molte di queste piattaforme offrono bonus di benvenuto allettanti, giochi variegati e opzioni di prelievo veloci, come nel caso del casino non aams che stanno emergendo nel settore. In questo articolo, esploreremo i migliori casinò online non AAMS disponibili in Italia e i vantaggi che possono offrirti per un’esperienza di gioco unica e sicura.

Come le funzionalità principali supportano il gioco quotidiano

I casinò online non AAMS sono progettati per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. I principali fattori da considerare includono la varietà di giochi disponibili, l’usabilità della piattaforma e le opzioni di pagamento rapide e sicure. Questi aspetti sono fondamentali per soddisfare le esigenze degli utenti che vogliono divertirsi senza complicazioni. Con un numero sempre crescente di giochi, che vanno dalle slot alle roulette, i giocatori possono trovare facilmente ciò che fa per loro.

Inoltre, gli utenti possono approfittare di bonus generosi e promozioni frequenti, che aumentano le loro possibilità di vincita. La facilità con cui è possibile prelevare le vincite è un altro vantaggio importante dei casinò online non AAMS. Grazie a processi di pagamento rapidi, che possono variare da 5 a 22 ore, i giocatori possono godere delle loro vincite senza ritardi eccessivi.

Come iniziare a giocare

Iniziare a giocare in un casinò online non AAMS è semplice e veloce. Ecco alcuni passaggi chiave per aiutarti a orientarti nel processo:

  1. Crea un Account: Visita il sito del casinò e compila il modulo di registrazione.
  2. Verifica i tuoi Dati: Invia i documenti richiesti per confermare la tua identità.
  3. Effettua un Deposito: Scegli il metodo di pagamento e trasferisci fondi al tuo conto.
  4. Seleziona il Gioco: Esplora la vasta gamma di giochi disponibili e scegli il tuo preferito.
  5. Inizia a Giocare: Divertiti e gioca con cautela, tenendo sempre a mente il tuo budget.
  • Registrazione facile e veloce.
  • Opzioni di deposito flessibili.
  • Varietà di giochi per tutti i gusti.

Dettagli pratici sui casinò online non AAMS

Quando si sceglie un casinò online non AAMS, è cruciale considerare alcune caratteristiche pratiche. Ad esempio, molti di questi casinò offrono un bonus di benvenuto che può arrivare fino a €6500, accompagnato da numerosi giri gratuiti. Questa generosità nei bonus non solo attira nuovi giocatori, ma li incentiva anche a esplorare nuovi giochi.

La varietà di giochi è altrettanto impressionante, con cataloghi che variano da 3000 a 8000 titoli. Ciò significa che i giocatori possono godere di un’esperienza veramente diversificata, spaziando dalle slot machine alle varianti di blackjack e roulette. Inoltre, la presenza di metodi di pagamento veloci consente ai giocatori di gestire le loro finanze in modo efficiente e senza stress.

  • Bonus di benvenuto fino a €6500 e 225 giri gratuiti.
  • Vasta selezione di giochi (3000 – 8000 titoli).
  • Prelievi rapidi (5-22 ore).

Questi dettagli rappresentano solo un assaggio delle numerose opportunità disponibili nei casinò online non AAMS, rendendoli una scelta allettante per chi desidera un’esperienza di gioco coinvolgente.

Vantaggi chiave dei casinò online non AAMS

I casinò online non AAMS hanno molti vantaggi rispetto agli altri operatori. Questi punti di forza contribuiscono a crearne l’attrattiva, rendendoli ideali per molti appassionati di gioco:

  • Bonus generosi per nuovi iscritti.
  • Maggiore varietà di giochi e slot.
  • Opzioni di pagamento veloci e sicure.
  • Accessibilità da qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone e tablet.

Questi vantaggi rendono i casinò online non AAMS una scelta preferita da coloro che cercano un’esperienza di gioco senza soluzione di continuità e soddisfacente, con molte opportunità di vincita.

Affidabilità e sicurezza nei casinò online

La sicurezza è una delle principali preoccupazioni quando si gioca online. I casinò non AAMS adottano misure di protezione avanzate per garantire un ambiente di gioco sicuro. Ciò include l’uso di protocolli di crittografia per proteggere i dati degli utenti e garantire transazioni sicure. Molti di questi casinò sono registrati e operano sotto leggi internazionali che garantiscono la loro legittimità.

Inoltre, l’assenza di licenze AAMS non significa che i giocatori debbano rinunciare alla sicurezza. Molti casinò non AAMS offrono una gestione responsabile del gioco, fornendo strumenti e risorse per aiutare i giocatori a mantenere il controllo sul loro comportamento di gioco. Questo assicura che l’esperienza di gioco rimanga divertente e sicura.

Perché scegliere un casinò online non AAMS

Scegliere un casinò online non AAMS può rivelarsi una decisione molto vantaggiosa per i giocatori. La combinazione di bonus generosi, un’ampia selezione di giochi e pagamenti rapidi rende queste piattaforme estremamente allettanti. In aggiunta, la crescente attenzione alla legge e alla sicurezza offre un livello di protezione che non può essere sottovalutato.

In conclusione, l’esplorazione dei casinò online non AAMS nel 2026 offre ai giocatori molte opportunità per divertirsi in modo sicuro e remunerativo. Se desideri un’esperienza di gioco gratificante, non esitare a scoprire le opzioni disponibili presso questi casinò, approfittando di bonus e promozioni che possono migliorare notevolmente la tua esperienza.

Tutup Diklat ke 4 di Medan, Don Muzakir Minta Tani Merdeka Indonesia Kawal Swasembada Pangan dan MBG hingga Desa

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia menutup Diklat ke 4 Tani Merdeka Indonesia di Medan.
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia menutup Diklat ke 4 Tani Merdeka Indonesia di Medan.

TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir meminta seluruh pengurus Tani Merdeka Indonesia memperkuat organisasi hingga ke tingkat desa. Langkah itu dinilai penting agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama swasembada pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), benar-benar berjalan hingga ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Don Muzakir saat menutup Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tani Merdeka Indonesia IV di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, Medan, pada Senin 28 Juli 2026 malam.

Diklat yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti sekitar 210 pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas kader dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Don Muzakir menegaskan, kekuatan organisasi tidak berada di tingkat pusat, melainkan di koordinator desa (kordes). Karena itu, seluruh pengurus diminta memperkuat struktur organisasi hingga ke pelosok desa agar mampu mendampingi petani dan mengawal pelaksanaan program pemerintah.

“Pengurus Tani Merdeka Indonesia di seluruh Indonesia harus menjangkau setiap pelosok desa. Kekuatan kita ada di kordes. Karena itu, struktur organisasi dan basis di tingkat desa harus terus diperkuat agar kehadiran kita benar-benar dirasakan petani,” kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, Tani Merdeka Indonesia tidak cukup hanya menjadi organisasi kemasyarakatan. Organisasi harus hadir sebagai mitra petani yang mampu mengawal kebijakan pemerintah sekaligus membantu menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Tani Merdeka Indonesia tidak boleh hanya menjadi organisasi. Kita harus menjadi kekuatan yang hadir di tengah masyarakat, membela kepentingan petani, nelayan, dan pedagang, sekaligus memastikan seluruh program Presiden Prabowo berjalan dengan baik sampai ke tingkat desa,” ujarnya.

Don Muzakir juga memberikan perhatian khusus terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program tersebut bukan hanya menyasar perbaikan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa karena menyerap hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk pangan lokal.

Karena itu, ia meminta seluruh kader ikut mengawal pelaksanaan MBG agar terus berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Program MBG adalah program yang sangat baik. Program ini bukan hanya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa karena menyerap hasil produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha pangan lokal. Karena itu, kita harus bersatu menyukseskan program ini,” katanya.

Don Muzakir juga mengajak seluruh kader mendukung pembenahan yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam memperbaiki tata kelola Program MBG. Menurutnya, langkah tersebut perlu dikawal agar pelaksanaan program semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas.

“Kita harus berada di barisan terdepan membela setiap upaya perbaikan yang dilakukan Kepala BGN Sudaryono. Pembenahan Program MBG harus kita dukung karena tujuannya agar manfaatnya semakin luas dan pelaksanaannya semakin baik,” tegasnya.

Selain mengawal MBG, Don Muzakir meminta seluruh pengurus aktif membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani. Pengurus diminta turun langsung ke lapangan untuk mendengar kebutuhan petani, mulai dari persoalan pupuk, irigasi, permodalan, pemasaran hasil panen, hingga penerapan teknologi pertanian modern.

Ia menegaskan, pengurus daerah tidak boleh menunggu arahan dari pusat ketika menemukan persoalan di lapangan. Respons cepat dinilai penting agar berbagai kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan petani.

“Tani Merdeka Indonesia harus mampu menjadi katalisator pergerakan kaum petani. Jangan menunggu masalah datang ke pusat. Pengurus di daerah harus hadir, mendengar keluhan petani, mengadvokasi setiap persoalan, lalu mencarikan solusi bersama pemerintah. Organisasi ini harus menjadi rumah perjuangan bagi petani Indonesia,” pungkas Don Muzakir.

Don Muzakir menambahkan, kekompakan organisasi menjadi modal penting dalam mengawal program pemerintah. Menurutnya, semakin kuat jaringan hingga tingkat desa, semakin besar pula peluang keberhasilan swasembada pangan dan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.[]

Dukungan Ketahanan Pangan, Polres Blitar Kota Serap Aspirasi Petani Bahas Produksi Jagung

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Kapolres Blitar Kota AKBP Lalo diskusi dengan petani di Desa Langon, Ponggok soal ketahanan pangan.
Kapolres Blitar Kota AKBP Lalo diskusi dengan petani di Desa Langon, Ponggok soal ketahanan pangan.

TANIMERDEKA – Polres Blitar Kota menggelar diskusi bersama petani di Desa Langon, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, pada Senin, 27 Juli 2026. Kegiatan itu menjadi wadah untuk menyerap aspirasi petani sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, mulai dari budidaya jagung hingga keamanan saat musim panen.

Diskusi berlangsung secara interaktif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bulog Tulungagung, Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Dinas Pertanian Kota Blitar, kelompok tani, serta unsur terkait lainnya.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris T. Lalo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan yang tengah dijalankan pemerintah. Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu penopang penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

“Kami bersama dengan pihak terkait mengundang para petani di Desa Langon untuk sharing dan diskusi bersama. Kami bersama-sama membahas tentang permasalahan pertanian di sini. Khususnya tanaman jagung yang ditanam para petani,” katanya.

Melalui forum tersebut, petani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi selama proses budidaya. Berbagai pertanyaan mengenai teknik budidaya, produktivitas, hingga pemasaran hasil panen juga dibahas bersama instansi terkait agar petani memperoleh solusi yang tepat.

Selain persoalan pertanian, petani juga menyampaikan kondisi keamanan di wilayah mereka. Salah satu perhatian utama adalah meningkatnya potensi gangguan keamanan ketika musim panen tiba.

Menurut Lalo, masyarakat berharap kehadiran aparat kepolisian dapat membantu menciptakan situasi yang aman sehingga aktivitas panen dapat berjalan lancar.

Petani dan kelompok tani juga berbagi pengalaman mengenai teknik budidaya jagung, mulai dari proses penanaman hingga upaya meningkatkan kualitas hasil panen. Pengalaman tersebut menjadi bahan diskusi bersama agar praktik pertanian yang berhasil dapat diterapkan di wilayah lain.

Lalo mengatakan Polri juga memiliki pengalaman mengelola lahan jagung sehingga dapat bertukar pengetahuan dengan para petani.

“Kami Polri juga memiliki lahan yang ditanami jagung, jadi kami sharing terkait kendala dan cara menanam jagung yang berkualitas,” ujarnya.

Ia menilai diskusi seperti ini penting karena dapat memperkuat komunikasi antara petani, pemerintah, dan aparat keamanan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Menurutnya, peningkatan produksi pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi dan sarana produksi, tetapi juga membutuhkan situasi yang aman serta koordinasi yang baik antarinstansi.

“Ini upaya kami dalam mendorong para petani agar tetap semangat dalam meningkatkan produksi panen. Sehingga turut meningkatkan ketahanan pangan daerah, dan kami Polri dapat berpartisipasi mendukung para petani,” tandasnya.

Polres Blitar Kota berharap komunikasi dengan petani terus terjalin. Masukan dari petani akan menjadi bahan evaluasi bersama agar berbagai kendala di sektor pertanian dapat ditangani lebih cepat dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.[]

123...119Halaman 1 dari 119