TANIMERDEKA – Lebih dari 250 ketua DPW dan pengurus Tani Merdeka Indonesia dari seluruh Indonesia mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) nasional di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai 14 hingga 17 Mei 2026. Diklat yang diikuti pengurus dari 38 provinsi itu untuk penguatan kapasitas organisasi, penyamaan persepsi, serta konsolidasi nasional Tani Merdeka Indonesia.
Agenda ini menjadi pertemuan besar jajaran organisasi dari berbagai daerah. Pengurus yang datang dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua berkumpul untuk menyatukan langkah organisasi dalam menghadapi tantangan sektor pertanian nasional.
Pelaksanaan diklat berlangsung di lingkungan BBPMKP Ciawi yang selama ini dikenal sebagai pusat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
Para peserta mengikuti rangkaian kegiatan sejak pagi hingga malam hari, mulai dari sesi kelas, diskusi kelompok, hingga konsolidasi internal organisasi.
Materi yang diberikan tidak hanya membahas manajemen organisasi, tetapi juga menyentuh isu strategis pertanian nasional, penguatan kelembagaan petani, kepemimpinan, komunikasi publik, serta arah pembangunan pertanian yang sedang dijalankan pemerintah.
Kegiatan ini juga menjadi ruang evaluasi bagi pengurus daerah terkait berbagai persoalan pertanian yang dihadapi di wilayah masing-masing, mulai dari akses pupuk, produktivitas lahan, pemasaran hasil pertanian, hingga tantangan regenerasi petani.
Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia yang juga Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, hadir memberikan arahan kepada seluruh peserta. Ia menegaskan bahwa diklat nasional pertama ini memiliki tujuan utama untuk menyamakan cara pandang seluruh jajaran organisasi.
Menurut Sudaryono, organisasi yang besar membutuhkan kesamaan visi agar langkah di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Diklat ini untuk penyamaan persepsi,” ujar Sudaryono.
Sudaryono menjelaskan, Tani Merdeka Indonesia memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan petani di daerah. Karena itu, organisasi perlu memahami arah kebijakan pemerintah sekaligus mampu menerjemahkannya kepada masyarakat.
Ia menilai pembangunan pertanian nasional tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat, melainkan memerlukan dukungan organisasi masyarakat dan kelompok tani yang bekerja langsung di lapangan.
“Tujuannya membantu memperkuat program Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Pria yang akrab disapa Mas Dar ini mengatakan, berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani perlu dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut dia, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kemampuan penyampaian informasi hingga tingkat bawah.
“Program Presiden Prabowo harus sampai ke tingkat desa,” tegasnya.
Sudaryono menilai desa menjadi titik penting pembangunan pertanian Indonesia. Mayoritas aktivitas produksi pangan berada di desa sehingga informasi, pendampingan, dan dukungan terhadap petani harus diperkuat.
Karena itu, pengurus Tani Merdeka Indonesia diminta aktif menjelaskan berbagai program pemerintah sekaligus membantu menyerap aspirasi petani.
“Kita mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Sudaryono juga mengingatkan pentingnya peran organisasi dalam menjaga semangat petani di tengah perubahan sektor pertanian yang semakin dinamis.
Perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta perkembangan teknologi pertanian, menurut dia, membutuhkan organisasi yang mampu bergerak cepat dan adaptif.
Pengurus daerah diminta tidak hanya hadir saat kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi pendamping dan penggerak di lapangan.

Sementara itu, Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengatakan diklat nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi organisasi dari pusat hingga daerah.
Menurut Don Muzakir, Tani Merdeka Indonesia saat ini terus berkembang dan membutuhkan pengurus yang memiliki kapasitas, disiplin organisasi, serta pemahaman yang sama terhadap visi perjuangan organisasi.
“Diklat ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan kualitas organisasi agar Tani Merdeka Indonesia semakin solid,” kata Don Muzakir.
Don Muzakir menjelaskan, tantangan pertanian ke depan tidak ringan. Persoalan lahan, produktivitas, distribusi hasil pertanian, hingga kesejahteraan petani masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Karena itu, organisasi perlu memperkuat kualitas sumber daya manusianya.
Menurut dia, pengurus daerah menjadi ujung tombak karena merekalah yang berinteraksi langsung dengan petani dan masyarakat desa.
“Tani Merdeka Indonesia harus hadir di tengah petani, memahami persoalan mereka, dan ikut mencarikan solusi bersama,” ujar Don Muzakir.
Don Muzakir menilai hasil diklat harus diterjemahkan dalam kerja nyata setelah peserta kembali ke daerah masing-masing.
Pengurus diminta membangun komunikasi aktif dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, kelompok tani, perguruan tinggi, serta pelaku usaha pertanian agar tercipta sinergi yang kuat.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.
Don Muzakir juga menekankan pentingnya menjaga soliditas organisasi di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
Menurut dia, organisasi yang kuat dibangun melalui komunikasi yang baik, disiplin, dan kesamaan tujuan.
“Kita ingin seluruh pengurus memiliki semangat yang sama, bergerak bersama, dan menjadikan organisasi ini benar-benar bermanfaat bagi petani,” katanya.

Selama pelaksanaan diklat, para peserta tampak aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai kondisi pertanian di daerah masing-masing.
Sejumlah pengurus menyampaikan persoalan yang dihadapi petani di lapangan, mulai dari ketersediaan sarana produksi, tantangan pemasaran, hingga kebutuhan pendampingan teknologi pertanian.[]










