TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap peran besar penyuluh pertanian dalam pencapaian swasembada beras nasional pada 2025. Sebanyak lebih dari 38 ribu penyuluh dinilai menjadi penggerak utama peningkatan produksi padi di berbagai daerah.

Hal itu disampaikan Sudaryono saat memberikan pembinaan kepada Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dan Brigade Pangan di Kantor Camat Godong, Kabupaten Grobogan, pada Selasa 3 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 750 peserta yang terdiri dari penyuluh pertanian dan perwakilan kelompok tani.

Pertemuan itu membahas penguatan peran penyuluh dalam mendukung berbagai program strategis sektor pertanian. Diskusi juga menyoroti pencapaian produksi pangan nasional dalam beberapa tahun terakhir.

“Berkat kerja sama semua pihak, Indonesia telah swasembada pangan dan tidak lagi impor beras!” tegas Sudaryono di hadapan para penyuluh.

Sudaryono menilai keberhasilan swasembada beras tidak terjadi secara instan. Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani di lapangan.

Peran penyuluh menjadi penting karena mereka mendampingi petani secara langsung. Pendampingan dilakukan dalam berbagai tahap produksi, mulai dari pengolahan lahan hingga panen.

“Keberhasilan pangan Indonesia sangat bergantung pada performa penyuluh. Mereka adalah garda terdepan pertanian kita,” tegasnya.

Menurut Sudaryono, keberhasilan produksi beras nasional juga berdampak pada pasar global. Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai importir beras dalam jumlah besar kini tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Kondisi tersebut, kata dia, turut memengaruhi dinamika harga beras di pasar internasional.

“Penyuluh berpengaruh besar dalam membawa kesejahteraan petani Indonesia, sekaligus mempunyai andil dalam memotong harga beras dunia,” ujarnya.

Pemerintah juga melakukan langkah reorganisasi dalam sistem penyuluhan pertanian. Kebijakan tersebut diatur melalui **Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025**.

Kebijakan itu memindahkan status 38.318 penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pemindahan resmi berlaku sejak 1 Januari 2026.

Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk mempercepat program swasembada pangan dan meningkatkan koordinasi kebijakan pertanian secara nasional.

Sementara itu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti, menjelaskan pemindahan penyuluh bertujuan memperkuat konsolidasi program serta menyatukan komando kebijakan di bawah kementerian.

“Jumlah penyuluh yang dipindahkan ke Kementerian Pertanian sejumlah 38.318 orang. Penyuluh di Jawa Tengah mencapai 3.302 orang yang tersebar di 35 kabupaten/kota,” jelasnya.

Idha mengatakan penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai program strategis pemerintah. Tugas mereka tidak hanya memberikan penyuluhan, tetapi juga mendampingi petani dalam penerapan teknologi dan peningkatan produktivitas.

Program yang didampingi penyuluh antara lain perluasan luas tambah tanam, optimasi lahan rawa dan nonrawa, serta pengembangan padi di lahan kering.

Penyuluh juga membantu petani dalam mengakses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendampingan tersebut diharapkan mempermudah petani mendapatkan modal usaha.

Pendampingan teknis juga dilakukan dalam penggunaan benih unggul dan penerapan pemupukan yang lebih efisien. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani.

Idha menilai penyuluh pertanian harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian. Peran mereka juga berkaitan dengan pembentukan Brigade Pangan yang menjadi bagian dari upaya regenerasi petani.

“Penyuluh harus menjadi agen perubahan dan percepatan program-program utama Kementerian Pertanian,” paparnya.

Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo menyambut baik kebijakan penyatuan komando penyuluh di bawah pemerintah pusat. Menurut dia, langkah tersebut dapat mempercepat penerapan inovasi teknologi di tingkat petani.

“Kami berharap PPL memiliki arah kerja yang lebih jelas, terfokus, dan selaras dengan kebijakan nasional seperti swasembada pangan, modernisasi pertanian, serta ketahanan dan kemandirian pangan,” katanya.

Sugeng menilai pembinaan karier dan pelatihan penyuluh dapat dilakukan secara lebih terstruktur jika berada dalam satu sistem nasional. Sistem tersebut diharapkan meningkatkan profesionalisme tenaga penyuluh pertanian.

Penanggung Jawab Brigade Pangan Kabupaten Grobogan yang juga Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, R. Hermawan, mengatakan kegiatan pembinaan ini bertujuan memperkuat pemahaman penyuluh terhadap tugas di lapangan.

Diskusi dalam kegiatan tersebut juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi petani di daerah. Penyuluh diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani.

“Khususnya dalam menyukseskan program-program strategis Kementerian Pertanian, terutama Brigade Pangan,” ujarnya.[]