Beranda blog

Coronavirus disease 2019

Penulis
Tani Merdeka Indonesia
-
0

COVID-19 is a contagious disease caused by the coronavirus SARS-CoV-2. In January 2020, the disease spread worldwide, resulting in the COVID-19 pandemic.

The symptoms of COVID‑19 can vary but often include fever,[7] fatigue, cough, breathing difficulties, loss of smell, and loss of taste.[8][9][10] Symptoms may begin one to fourteen days after exposure to the virus. At least a third of people who are infected do not develop noticeable symptoms.[11][12] Of those who develop symptoms noticeable enough to be classified as patients, most (81%) develop mild to moderate symptoms (up to mild pneumonia), while 14% develop severe symptoms (dyspnea, hypoxia, or more than 50% lung involvement on imaging), and 5% develop critical symptoms (respiratory failure, shock, or multiorgan dysfunction).[13] Older people have a higher risk of developing severe symptoms. Some complications result in death. Some people continue to experience a range of effects (long COVID) for months or years after infection, and damage to organs has been observed.[14] Multi-year studies on the long-term effects are ongoing.[15]

COVID‑19 transmission occurs when infectious particles are breathed in or come into contact with the eyes, nose, or mouth. The risk is highest when people are in close proximity, but small airborne particles containing the virus can remain suspended in the air and travel over longer distances, particularly indoors. Transmission can also occur when people touch their eyes, nose, or mouth after touching surfaces or objects that have been contaminated by the virus. People remain contagious for up to 20 days and can spread the virus even if they do not develop symptoms.[16]

Testing methods for COVID-19 to detect the virus’s nucleic acid include real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT‑PCR),[17][18] transcription-mediated amplification,[17][18][19] and reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT‑LAMP)[17][18] from a nasopharyngeal swab.[20]

Several COVID-19 vaccines have been approved and distributed in various countries, many of which have initiated mass vaccination campaigns. Other preventive measures include physical or social distancing, quarantining, ventilation of indoor spaces, use of face masks or coverings in public, covering coughs and sneezes, hand washing, and keeping unwashed hands away from the face. While drugs have been developed to inhibit the virus, the primary treatment is still symptomatic, managing the disease through supportive care, isolation, and experimental measures.

Konsolidasi Tani Merdeka Indonesia Kotim Bahas Penguatan Petani dan Potensi Desa

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menyusun langkah memperkuat organisasi dan memperluas program pendampingan petani.

Hal itu dibahas dalam konsolidasi bersama DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Tengah, pada Kamis, 12 November 2026 malam.

Pertemuan tersebut bagian evaluasi perjalanan organisasi sekaligus membahas program kerja ke depan. Pengurus menyoroti pentingnya memperkuat kelompok tani, memetakan potensi desa, dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung sektor pertanian serta ketahanan pangan daerah.

Konsolidasi dipimpin Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Tani Merdeka Indonesia Kotim, Muhammad Ridho.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kotim Lukito, Sekretaris DPD TMI Kotim Cici, Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Tengah F.A. Priyanto, serta jajaran pengurus dan para wakil ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kotim.

Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sebelumnya menghambat aktivitas organisasi juga masuk dalam evaluasi.

Ketua DPD TMI Kotim, Lukito, mengatakan Tani Merdeka Indonesia membutuhkan fokus dan arahan strategis yang lebih jelas. Dengan begitu, seluruh pengurus memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kegiatan organisasi.

Sementara itu Sekretaris DPD Tani Merdeka Indonesia Kotim, Cici, menekankan pentingnya komunikasi dan kebijakan internal yang terarah.

Ia juga melihat potensi pengembangan desa, terutama dalam sektor ketahanan pangan, yang dapat menjadi salah satu prioritas program organisasi.

Sementara itu, Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Tengah, F.A. Priyanto, menilai penguatan organisasi pertanian harus dimulai dari pembentukan sistem dan basis gerakan di lapangan.

Menurutnya, program berskala besar tidak akan berjalan maksimal jika fondasi organisasi belum kuat. Pendataan kelompok tani dan pembentukan jaringan pembinaan juga perlu disiapkan sejak awal.

Sejumlah agenda strategis pun dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya penguatan kelompok tani, penataan legalitas organisasi, penyusunan pola pembinaan, serta pengembangan kawasan pertanian.

Pengurus juga membahas rencana memperluas komunikasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui audiensi dengan unsur legislatif dan dinas terkait untuk membangun kerja sama dalam pengembangan sektor pertanian.

Selain itu, pertemuan membahas pemetaan potensi perkebunan di Kotim. Salah satu fokusnya adalah pendataan kebun kelapa sawit yang berpeluang dijajaki untuk kerja sama operasional (KSO) dengan Agrinas.[]

 

Sudaryono: Program MBG Tingkatkan Ekonomi Desa, Petani dan Peternak Dapat Pasar

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Sudaryono Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

TANIMERDEKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Program ini juga berpotensi membuka pasar yang lebih luas bagi produk pertanian, peternakan, dan perikanan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat mendorong aktivitas ekonomi, terutama di wilayah perdesaan. Petani, peternak, dan pelaku usaha pangan berpeluang mendapatkan pasar yang lebih pasti untuk menjual hasil produksinya.

“MBG ini adalah program strategis. Bukan hanya bagi anak-anak kita yang menerima manfaat, tetapi juga bagi para pelaku usaha, khususnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta industri makanan dan minuman,” kata Sudaryono, dalam keterangan pers, yang dikutip pada Jumat, 23 November 2026.

Sudaryono menjelaskan, pemerintah terus berupaya menghubungkan sektor produksi pangan dengan pelaksanaan MBG. Langkah ini diperlukan agar kebutuhan bahan pangan program tersebut dapat dipenuhi langsung oleh produsen.

Petani, peternak, dan pelaku usaha pangan diharapkan memiliki akses pasar tanpa harus melewati terlalu banyak perantara. Rantai distribusi yang panjang dinilai berpotensi menambah biaya dan mengurangi keuntungan produsen.

“Tidak perlu ada tengkulak atau makelar di tengah. Kita ingin petaninya senang, peternaknya mendapatkan keuntungan, dan MBG-nya memperoleh bahan pangan dengan kualitas yang baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan proses distribusi pangan berjalan efisien dan transparan. Pengawasan juga diperlukan agar rantai pasok dapat dikendalikan, mulai dari produsen hingga bahan pangan diterima oleh penyelenggara MBG.

Menurut Sudaryono, distribusi yang lebih singkat dapat membantu menekan biaya. Dengan begitu, petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak, sementara pihak yang membeli bahan pangan tidak terbebani harga yang terlalu tinggi.

“Kalau bisa lebih cepat dan harus bisa dikontrol. Yang memproduksi harus untung, kemudian yang membeli juga tidak boleh rugi. Di situlah peran negara,” ucapnya.

Sudaryono menilai, MBG dapat menjadi peluang untuk menciptakan kepastian pasar bagi hasil produksi petani dan peternak. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat dimanfaatkan untuk menyerap hasil produksi dari berbagai daerah.

Namun, peluang tersebut membutuhkan pengelolaan rantai pasok yang baik. Ketersediaan bahan pangan, kualitas produk, harga yang wajar, dan kelancaran distribusi perlu diperhatikan agar kebutuhan dapur MBG dapat terpenuhi tanpa merugikan produsen.[]

KKP Salurkan 1,5 Juta Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya di Berbagai Daerah

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan lebih dari 1,5 juta ekor benih ikan dan udang selama pelaksanaan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026. Bantuan ini guna memperkuat usaha budi daya perikanan masyarakat sekaligus meningkatkan produksi.

Selain disalurkan kepada pembudidaya, sebagian benih ikan juga dilepasliarkan ke perairan umum. Langkah ini dilakukan untuk menjaga populasi ikan lokal dan mendukung keberlanjutan ekosistem perikanan.

“Dukungan ini diarahkan untuk meningkatkan produksi ikan dan membuka peluang pendapatan masyarakat, sekaligus menjaga sumber daya ikan melalui penebaran ikan lokal di perairan umum,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip pada Jumat, 13 November 2026.

Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 digelar di 27 lokasi di Indonesia. Puncak kegiatan berlangsung pada 4 November lalu.

Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu lokasi penyaluran bantuan. Sebanyak sekitar 400.000 ekor ikan disalurkan dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu terdiri dari 300.000 ekor benih nila dan lele untuk kelompok pembudidaya serta 100.000 ekor ikan wader, tawes, dan nilem untuk penebaran kembali (restocking) di perairan umum.

KKP juga menyalurkan bantuan benih ikan dan udang kepada pembudidaya di sejumlah daerah lain. Wilayah tersebut meliputi Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Jenis benih yang diberikan antara lain lele, nila, kakap putih, bandeng, dan udang windu. Sementara itu, ikan yang digunakan untuk kegiatan *restocking* meliputi wader, tawes, dan nilem.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Tb Haeru Rahayu mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kelompok pembudidaya mengembangkan usahanya. Namun, peningkatan produksi juga perlu diikuti dengan penerapan standar budi daya yang baik.

“Kami berharap bantuan ini dapat mendorong pengembangan usaha secara berkelanjutan, disertai penerapan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) untuk meningkatkan daya saing ikan-ikan yang dihasilkan,” ungkap Tb Haeru Rahayu.

Salah satu kelompok penerima bantuan berada di Kabupaten Sukabumi. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Sudarma Patriot Mandiri berencana memanfaatkan bantuan 100.000 ekor benih nila untuk mengembangkan usaha mereka.

Ketua Pokdakan Sudarma Patriot Mandiri, Jiji, mengatakan kelompoknya memiliki 12 anggota. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan budi daya yang selama ini dijalankan bersama.

Selain mendorong usaha pembudidaya, KKP juga melibatkan masyarakat dalam menjaga ikan yang dilepasliarkan ke perairan umum. Pengawasan diperlukan agar ikan yang ditebar dapat berkembang dan tidak ditangkap dengan cara yang melanggar aturan.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mandrajaya Nusantara, Taopik, menyatakan kelompoknya siap ikut menjaga ikan hasil penebaran tersebut. Mereka juga berkomitmen melaporkan jika menemukan aktivitas yang melanggar aturan.

“Kami akan menjaga supaya ikan-ikannya terjaga dan ini untuk kepentingan masyarakat juga,” kata Taopik.[]

Mentan Amran: Kebijakan Presiden Prabowo Harga Singkong Naik Lebih 4 Kali Lipat

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Amran Sulaiman Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Amran Sulaiman Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

DETIKMERDEKA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian mulai berdampak pada pendapatan petani di Lampung. Salah satu perubahan adalah kenaikan harga singkong dari sekitar Rp700 menjadi Rp3.000 per kilogram setelah pemerintah menghentikan impor komoditas tersebut.

Amran mengatakan, kebijakan itu berjalan bersama langkah pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi dan memperkuat harga hasil panen. Pemerintah berharap kombinasi kebijakan tersebut dapat membantu petani menekan biaya produksi sekaligus memperoleh pendapatan yang lebih baik.

“Kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian mulai menunjukkan dampak terhadap daya beli petani di Lampung,” kata Amran dalam kunjungan kerja di Pringsewu, Lampung, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Menurut Amran, penguatan harga komoditas dan pengendalian biaya produksi menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Dampaknya diharapkan tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga menggerakkan ekonomi di wilayah perdesaan.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, harga pupuk bersubsidi turun. Kemudian untuk singkong, kami diperintahkan menghentikan impor. Hasilnya, harga singkong yang sebelumnya sekitar Rp700 per kilogram sekarang mencapai Rp3.000 per kilogram,” ujar Amran.

Amran menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat posisi petani dalam rantai ekonomi. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang memproduksi pangan dan komoditas pertanian ikut merasakan manfaat pembangunan, bukan hanya pelaku perdagangan dan industri.

Namun, kenaikan harga komoditas perlu dilihat bersama perkembangan biaya produksi dan harga kebutuhan rumah tangga petani. Perubahan harga jual yang lebih tinggi dapat meningkatkan penerimaan petani, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan juga bergantung pada biaya yang mereka keluarkan.

Amran juga menyebutkan perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), yang menurut dia telah mencapai 131,11. Ia mengatakan angka tersebut sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah.

NTP merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Angka ini digunakan untuk melihat perkembangan daya beli petani melalui perbandingan penerimaan dari hasil pertanian dengan pengeluaran mereka.

“Nilai tukar petani sekarang 131, tertinggi selama Republik ini berdiri. Inilah karena kebijakan-kebijakan kita, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah,” jelas Amran.

Mentan menegaskan pemerintah akan terus mendukung kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan petani. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama pemerintah pusat dan daerah agar persoalan di sektor pertanian dapat ditangani dengan cepat.

“Kami mendukung apa yang dibutuhkan petani. Regulasi yang diperlukan untuk kepentingan dan keuntungan petani akan kami selesaikan,” tegasnya.

Sementara itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan padi, jagung, dan singkong merupakan komoditas penting bagi perekonomian daerah. Menurut dia, hampir 60 persen masyarakat Lampung berkaitan dengan ketiga komoditas tersebut.

Karena itu, perubahan harga hasil panen dan biaya produksi pertanian dapat memengaruhi pendapatan masyarakat dalam skala luas. Rahmat menilai perbaikan harga komoditas turut mendorong aktivitas ekonomi di daerah pertanian.

“Semenjak Pak Prabowo menjadi Presiden, harga pupuk murah, kemudian harga komoditas jadi ikut naik, padi naik, jagung naik, singkong naik,” ujar Rahmat.

Rahmat juga menyoroti perkembangan konsumsi masyarakat sebagai salah satu indikator aktivitas ekonomi. Ia menyebut pembelian kendaraan bermotor menjadi salah satu hal yang diamati Pemerintah Provinsi Lampung.

“Petani-petani di sini alhamdulillah mendapatkan kejadian yang sangat luar biasa. Investasi yang salah satunya adalah tingkat konsumsi. Kami melihat indikator-indikator konsumsi dari Provinsi Lampung, yang pertama itu pembelian mobil,” ungkap Rahmat.

Data Pemerintah Provinsi Lampung mencatat jumlah kendaraan bermotor baru pada semester I 2026 mencapai 83.515 unit. Angka itu naik 22,15 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni 68.370 unit.

Kenaikan juga terjadi pada kendaraan roda dua. Jumlahnya bertambah 19,90 persen, dari 62.464 unit pada semester I 2025 menjadi 74.892 unit pada semester I 2026.

Sementara itu, jumlah kendaraan roda empat meningkat dari 5.906 unit menjadi 7.213 unit. Berdasarkan data tersebut, kenaikannya mencapai 22,15 persen secara agregat.

“Pembelian kendaraan di kabupaten-kabupaten pertanian meningkat. Kami juga melihat indikator konsumsi lain yang tumbuh. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi di wilayah pertanian bergerak,” ujar Rahmat.

Meski demikian, peningkatan pembelian kendaraan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh kenaikan berasal dari pendapatan petani atau kebijakan pertanian. Data tersebut menjadi salah satu indikator aktivitas ekonomi yang perlu dibaca bersama indikator lainnya, seperti pendapatan rumah tangga, biaya hidup, dan perkembangan sektor usaha.

Rahmat menilai perkembangan tersebut turut menggambarkan dinamika ekonomi Lampung. Ia mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah yang menyasar sektor pertanian.

”Dan karena kebijakan-kebijakan itu, hari ini Lampung menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua terdekat di Sumatera. Ini semua karena kebijakan untuk petani. Terima kasih,” ujar Rahmat.

Selain memperkuat harga jual hasil panen, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai tambah. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah singkong, yang selama ini banyak dipasarkan sebagai bahan mentah.

Pemprov Lampung mulai mendorong pengembangan produk olahan, termasuk tepung mocaf atau tepung berbahan dasar singkong yang diolah melalui proses fermentasi.

Hilirisasi diharapkan membuka peluang usaha baru di daerah penghasil singkong. Petani dan pelaku usaha tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi juga berpeluang memperoleh nilai ekonomi dari proses pengolahan.

Meski demikian, keberhasilan hilirisasi juga bergantung pada ketersediaan pasar, kapasitas produksi, serta kemampuan pelaku usaha menjaga kualitas produk. Dengan dukungan tersebut, pengolahan singkong berpotensi memperluas sumber pendapatan masyarakat di sentra pertanian Lampung.[]

Tani Merdeka Aceh, APPSI dan SPPG Sepakat Kerja Sama Pasokan Pangan Lokal

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Hasil pertanian lokal di Aceh berpeluang memasok kebutuhan bahan pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peluang ini dibahas dalam pertemuan DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), dan perwakilan SPPG dalam pertemuan di Aceh Tengah, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut membahas kerja sama untuk menghubungkan petani, pedagang pasar, dan pengelola dapur SPPG. Melalui kerja sama ini, hasil panen petani diharapkan dapat masuk ke rantai pasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini juga membuka peluang pasar bagi petani lokal. Selama ini, pemasaran hasil pertanian membutuhkan jaringan distribusi yang mampu menghubungkan produsen dengan pembeli secara teratur.

Kebutuhan bahan pangan dapur SPPG dapat menjadi salah satu pasar yang dijajaki petani, sepanjang jenis komoditas, volume, harga, dan jadwal pasok sesuai dengan kebutuhan masing-masing dapur.

Pertemuan itu dihadiri Asisten II Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Khairmansyah, Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera, dan Kepala Dinas Perikanan Maimun.

Dalam pertemuan itu hadir Koordinator Regional SPPG Provinsi Aceh Mustafa Kamal, Koordinator Wilayah SPPG Aceh Tengah Noval Pohan, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh Cut Muhammad, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tengah Eka Saputra beserta jajaran, pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Lhokseumawe, serta Ketua APPSI Aceh Tengah Jasa Purnama.

Dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, hadir Asisten II, Khairmansyah, Kepala Dinas Pertanian Iwan Sejahtera, dan Kepala Dinas Perikanan Maimun.

Asisten II Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Khairmansyah mengatakan, daerahnya memiliki potensi pertanian yang dapat mendukung kebutuhan bahan pangan dapur SPPG. Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah hortikultura.

Menurut Khairmansyah, potensi tersebut perlu dikelola melalui kerja sama antara pemerintah daerah, petani, pedagang, dan pengelola SPPG. Dengan koordinasi yang baik, hasil pertanian lokal berpeluang terserap untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera juga menyebutkan potensi hortikultura di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dapat mendukung pasokan bahan pangan untuk dapur SPPG, khususnya di wilayah tengah dan timur Aceh.

Ia mengungkapkan, hampir 50 persen potensi tanaman hortikultura di kedua wilayah tersebut berpeluang mendukung kebutuhan pasokan dapur SPPG. Potensi ini dapat membuka kesempatan bagi petani untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi hasil panen.

Namun, penyerapan hasil pertanian membutuhkan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dapur. Pengelola SPPG perlu mengetahui jenis dan jumlah bahan pangan yang dibutuhkan, sedangkan petani perlu memperoleh informasi mengenai standar kualitas, harga, waktu pengiriman, dan kepastian pembelian.

Kesesuaian antara kebutuhan dapur dan kemampuan produksi petani menjadi faktor penting agar kerja sama tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi berlanjut menjadi transaksi yang berjalan secara rutin.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, mengatakan kerja sama dengan APPSI dan SPPG diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih jelas bagi petani lokal.

Menurut dia, potensi pertanian Aceh perlu dihubungkan dengan kebutuhan bahan pangan agar hasil panen masyarakat memiliki peluang untuk terserap.

“Kami ingin hasil pertanian petani Aceh bisa terserap untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Aceh memiliki potensi pertanian yang besar, terutama hortikultura. Potensi ini perlu kita hubungkan dengan kebutuhan pasar supaya petani memiliki kepastian dalam memasarkan hasil panennya,” kata Cut Muhammad.

Ia mengatakan, Tani Merdeka Aceh siap mendorong pendataan potensi hasil pertanian di setiap daerah. Langkah ini diperlukan agar jenis komoditas, jumlah produksi, dan waktu panen dapat disesuaikan dengan kebutuhan dapur SPPG.

“Kerja sama ini tidak cukup hanya dengan kesepakatan. Kita perlu mengetahui kebutuhan dapur, ketersediaan hasil panen petani, harga, dan sistem distribusinya. Dengan begitu, petani bisa menjadi pemasok, pedagang ikut berperan dalam penyaluran, dan dapur SPPG mendapatkan bahan pangan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Cut Muhammad berharap kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi petani sekaligus memperkuat rantai pasok pangan di Aceh.

Ia menilai koordinasi antara petani, pedagang, pemerintah daerah, dan pengelola SPPG menjadi kunci agar kerja sama berjalan secara berkelanjutan.[]

2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Mentan Amran: Nilai Tukar Petani Naik, Pupuk Turun 20 Persen

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Presiden Prabowo Subianto bersama dengan petani di Malang, Jawa Timur.
Presiden Prabowo Subianto bersama dengan petani di Malang, Jawa Timur.

TANIMERDEKA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeberkan sejumlah capaian sektor pertanian selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut meliputi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), penurunan harga pupuk, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, hingga peningkatan nilai ekspor pertanian.

Amran menyebutkan sejumlah kebijakan pemerintah telah memberikan dampak terhadap sektor pertanian. Ia juga mengapresiasi peran petani, peternak, pekebun, dan pelaku usaha hortikultura yang terlibat dalam produksi pangan nasional.

Amran menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan awak media mengenai kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran serta langkah yang akan dilakukan untuk memasuki tahun ketiga pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.

“Kita alhamdulillah Kementerian Pertanian pencapaian yang dicapai oleh teman-teman. Saya bagian kecil. Terima kasih saya ucapkan kepada petani seluruh Indonesia, peternak semua hortikultura perkebunan. Kami ucapkan terima kasih,” ujar Mentan Amran.

Amran mengatakan, Nilai Tukar Petani selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 131. Ia menyebutkan angka tersebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah.

NTP merupakan indikator untuk melihat daya tukar hasil usaha pertanian terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan rumah tangga petani, termasuk kebutuhan produksi. Indikator ini digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ekonomi petani melalui perbandingan indeks harga yang diterima dan dibayar petani.

“Capaian Kementan kesejahteraan dengan kesejahteraan petani kita lihat dari NTP itu 131 tertinggi sepanjang sejarah. Ini sesuatu yang baik bagi petani,” katanya.

Peningkatan NTP menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan petani. Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca bersama kondisi di lapangan, seperti biaya produksi, harga jual hasil panen, serta perbedaan pendapatan petani berdasarkan komoditas dan wilayah.

Petani padi, misalnya, menghadapi struktur biaya yang berbeda dengan petani hortikultura atau pekebun. Karena itu, perkembangan NTP secara nasional belum tentu menggambarkan kondisi setiap kelompok petani secara merata.

Selain NTP, Amran menyebutkan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban biaya produksi petani.

“Karena kenapa? Harga pupuk turun 20 persen pertama dalam sejarah. Itulah kebijakan Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kegiatan usaha tani. Perubahan harganya dapat memengaruhi biaya produksi, terutama bagi petani yang membutuhkan pupuk dalam jumlah besar untuk menjaga produktivitas tanaman.

Penurunan harga pupuk diharapkan memberi ruang bagi petani untuk mengelola biaya usaha tani. Namun, manfaat kebijakan tersebut juga bergantung pada ketersediaan pupuk dan kemudahan petani memperolehnya sesuai kebutuhan.

Pemerintah perlu memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran. Ketersediaan pupuk pada waktu yang dibutuhkan juga penting agar petani dapat menjalankan kegiatan tanam sesuai jadwal.

Kebijakan lain yang disoroti adalah penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung pendapatan petani padi sekaligus menjaga penyerapan hasil panen.

HPP menjadi acuan pembelian gabah oleh pemerintah melalui mekanisme yang ditetapkan. Kebijakan tersebut diharapkan memberi kepastian pasar bagi petani, terutama ketika produksi meningkat pada musim panen.

Perum Bulog memiliki peran dalam menyerap gabah atau beras untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah sesuai penugasan dan ketentuan yang berlaku. Penyerapan hasil panen juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan dan mengelola pasokan beras nasional.

Bagi petani, harga pembelian yang memadai dapat membantu menjaga penerimaan dari hasil panen. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan penyerapan yang efektif, akses distribusi, dan pengawasan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan petani di berbagai wilayah.

Kebijakan harga gabah juga perlu berjalan seiring dengan upaya menekan biaya produksi. Dengan demikian, petani tidak hanya memperoleh harga jual yang memadai, tetapi juga memiliki peluang menjaga pendapatan setelah dikurangi biaya benih, pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya.

Amran juga menyampaikan perkembangan perdagangan sektor pertanian. Ia mengatakan, nilai ekspor pertanian pada 2025 mencapai Rp 166 triliun. Sementara itu, nilai impor disebut turun Rp 41 triliun.

Menurut Amran, kebijakan di sektor pertanian menghasilkan tambahan nilai sebesar Rp 208 triliun.

“Ekspor kita naik 2025 itu 166 triliun, impor kita turun 41 triliun. 208 triliun tambahan nilai dengan kebijakan-kebijakan sektor pertanian,” kata Amran.

Kenaikan ekspor dapat menunjukkan bertambahnya nilai perdagangan produk pertanian Indonesia di pasar internasional. Sementara itu, penurunan impor dapat berkaitan dengan perubahan kebutuhan domestik, peningkatan produksi dalam negeri, serta pergerakan harga dan volume perdagangan komoditas.

Peningkatan ekspor membuka peluang bagi pelaku usaha pertanian untuk memperluas pasar. Petani, pekebun, peternak, dan pelaku usaha pengolahan dapat memperoleh manfaat jika kenaikan permintaan diikuti harga yang memadai dan rantai pasok yang berjalan baik.

Namun, perkembangan ekspor dan impor perlu dilihat berdasarkan cakupan komoditas serta metode penghitungan yang digunakan. Perbandingan nilai perdagangan juga perlu memperhatikan perbedaan antara nilai nominal dan volume barang yang diperdagangkan.

Kenaikan nilai ekspor tidak selalu berarti seluruh petani memperoleh kenaikan pendapatan dalam proporsi yang sama. Dampaknya bergantung pada jenis komoditas, posisi petani dalam rantai pasok, harga di tingkat produsen, serta biaya produksi yang harus ditanggung.

Amran juga menyatakan stok pangan pemerintah telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Menurut dia, capaian sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan swasembada, tetapi juga pembangunan ekosistem yang menghubungkan petani, peternak, dan pembeli hasil produksi.

Penguatan stok pangan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan. Cadangan yang memadai dapat membantu pemerintah mengelola pasokan ketika produksi berfluktuasi atau permintaan meningkat.

Namun, pengelolaan stok juga membutuhkan sistem penyimpanan, distribusi, dan penyaluran yang efektif. Pemerintah perlu menjaga kualitas komoditas selama penyimpanan sekaligus memastikan cadangan dapat disalurkan sesuai kebutuhan.

Amran menjelaskan, salah satu skema yang dikembangkan adalah menghubungkan petani jagung dengan peternak sebagai pembeli hasil produksi atau *off-taker*. Melalui pola tersebut, petani diharapkan memiliki pasar yang lebih jelas untuk menjual hasil panennya.

Jagung merupakan salah satu bahan baku penting bagi industri pakan ternak. Hubungan langsung antara petani jagung dan peternak dapat membantu mempertemukan kebutuhan bahan baku dengan hasil produksi petani.

Skema tersebut juga berpotensi mengurangi ketidakpastian pemasaran ketika petani memasuki masa panen. Peternak memperoleh akses terhadap bahan baku, sedangkan petani memiliki peluang menjual hasil produksi sesuai kebutuhan pasar.

Jika produksi jagung berlebih, Amran menyebut hasil panen dapat disalurkan melalui skema resi gudang dan Bulog.

Sistem resi gudang memungkinkan komoditas disimpan di gudang yang memenuhi ketentuan. Pemilik barang kemudian memperoleh resi sebagai bukti kepemilikan atas komoditas yang disimpan. Skema ini dapat membantu petani mengelola waktu penjualan hasil panen, dengan tetap memperhitungkan biaya penyimpanan, mutu komoditas, dan akses pembiayaan.

Sementara itu, penyerapan oleh Bulog dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan sesuai komoditas dan penugasan yang berlaku. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi agar hasil produksi terserap dengan baik dan tidak menimbulkan penumpukan komoditas di tingkat petani.

Hubungan antara petani, peternak, pembeli, dan lembaga penyerapan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pertanian. Produksi diharapkan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pasar sehingga petani tidak hanya berfokus meningkatkan hasil panen, tetapi juga memiliki kepastian pemasaran.[]

 

Panen Singkong di Riau, Tani Merdeka Indonesia Dorong Petani Naik Kelas

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau bersama Kelompok Tani Karya Maju Sehati menggelar panen raya ubi, pada Kamis 15 Oktober 2026. Panen ubi itu berlangsung di Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Riau.

Kelompok Tani Karya Maju Sehati merupakan kelompok tani binaan Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah, pengurus DPN dan DPW Tani Merdeka Indonesia, serta para petani.

Mewakili Plt Gubernur Riau, hadir Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DPTPH) Riau yang juga menjabat Kepala Dinas Perkebunan, Supriadi, S.Hut., M.T.

Supriadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau siap bekerja sama dengan Tani Merdeka Indonesia untuk mengembangkan industri pengolahan ubi di daerah tersebut.

“Riau salah satu penghasil ubi terbesar. Potensi ini harus kita kelola bersama, supaya nilai tambahnya dinikmati petani dan masyarakat Riau,” ujarnya Supriadi.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai usaha singkong, mulai dari produksi hingga pengolahan dan pemasaran. Keberadaan industri pengolahan di dekat sentra produksi juga berpotensi membuka pasar yang lebih pasti bagi petani.

Namun, pengembangan hilirisasi industri membutuhkan dukungan berbagai pihak. Kepastian pasokan bahan baku, akses pembiayaan, teknologi pengolahan, dan kemitraan dengan pelaku industri menjadi sejumlah hal yang perlu diperkuat.

Melalui hilirisasi, petani diharapkan tidak hanya bergantung pada penjualan singkong mentah. Hasil panen dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dengan begitu, petani berpeluang memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau, Oksi, juga menyampaikan terima kasih dukungan terhadap pengembangan hilirisasi singkong di daerah tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Bidang Hilirisasi, Andi Rahman, hadir mewakili Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir.

Ia mengatakan pengembangan hilirisasi singkong sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi rakyat.

Menurut Andi, singkong selama ini kerap dipandang sebagai bahan pangan kelas dua. Padahal, komoditas tersebut memiliki potensi untuk diolah menjadi berbagai produk industri.

Ia menyebutkan kondisi petani singkong di Riau yang dinilai belum menikmati manfaat optimal dari keberadaan industri di daerah sendiri.

Menurut dia, sejumlah pabrik kertas di Riau masih mendapatkan pasokan tepung tapioka dari luar daerah.

“Selama ini petani singkong menjadi tuan rumah di negeri sendiri, pabrik-pabrik kertas yang ada di Riau, itu mendapatkan pasokan atau supply tepung tapioca dari luar Riau. Petani singkong lokal menjadi penonton selama lebih dari 35 tahun,” kata Andi Rahman.

Andi menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Petani lokal harus mendapat kesempatan lebih besar untuk memasok kebutuhan bahan baku industri yang beroperasi di Riau.

Menurut Andi, pengembangan singkong tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi. Petani juga membutuhkan akses pasar, kepastian penyerapan hasil panen, dan kesempatan untuk terlibat dalam rantai industri.

Singkong memiliki beragam potensi pemanfaatan. Selain menjadi bahan pangan, komoditas ini dapat diolah menjadi tepung, pati, bahan baku makanan dan minuman, pakan ternak, hingga bahan baku energi seperti bioetanol.

“Indonesia harus mampu membangun industri yang menghubungkan kekuatan pertanian rakyat dengan kebutuhan energi nasional,” katanya.

Riau dinilai memiliki peluang untuk mengembangkan industri berbasis singkong. Namun, peluang tersebut perlu didukung peningkatan produktivitas, kepastian harga, penyerapan hasil panen, dan investasi pada fasilitas pengolahan.

Tani Merdeka Indonesia memandang hilirisasi singkong sebagai salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.

Pengolahan singkong dapat menghasilkan beragam produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Produk tersebut dapat berupa tepung singkong, tepung tapioka, dan bahan baku industri makanan serta minuman.

Singkong juga dapat diolah menjadi pakan ternak, komoditas ini juga berpotensi menjadi bahan baku bioetanol. Sementara itu, pati singkong dapat dimanfaatkan oleh industri kertas, tekstil, farmasi, dan bioplastik.

Pengembangan berbagai produk tersebut membuka peluang bagi petani untuk memperoleh nilai tambah dari hasil panen. Namun, manfaatnya bergantung pada kemampuan industri menyerap bahan baku, kelayakan usaha, kualitas produk, dan akses pasar.

Hilirisasi juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor untuk produk tertentu. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan apabila produk olahan singkong dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi mutu, harga, dan pasokan.

“Karena itu, pengembangan industri pengolahan perlu berjalan seiring dengan penguatan produksi di tingkat petani. Kemitraan yang jelas antara petani, koperasi, pemerintah, dan pelaku industri diperlukan agar hasil panen terserap secara berkelanjutan,” pungkas Andi.[]

Kementan Gelontorkan Rp 3 Triliun untuk Jawa Timur untuk Peternakan

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman

TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan dukungan anggaran sekitar Rp 3 triliun untuk Jawa Timur sepanjang 2025–2026. Pemerintah juga menyiapkan tambahan Rp 600 miliar untuk memperkuat sektor peternakan, termasuk pengembangan pembibitan ayam.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dukungan tersebut diberikan karena Jawa Timur menjadi salah satu daerah penopang utama produksi pangan nasional. Pemerintah berharap penguatan sektor pertanian dan peternakan di provinsi itu dapat meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani dan peternak.

“Dukungan anggaran Kementan untuk Jawa Timur mencapai sekitar Rp 3 triliun sepanjang 2025–2026. Ada tambahan Rp 600 miliar untuk memperkuat sektor peternakan, termasuk pengembangan perbenihan ayam,” kata Amran melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu, 13 Oktober 2026.

Amran menilai Jawa Timur memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian nasional. Provinsi ini berkontribusi besar terhadap produksi sejumlah komoditas, mulai dari padi, jagung, ayam, hingga gula.

“Kami bangga dengan Jawa Timur. Produksi padinya tertinggi, sektor ayamnya kuat, jagungnya juga besar, dan gulanya nomor satu. Karena itu, dukungan anggaran Kementan untuk Jawa Timur juga menjadi yang terbesar,” ungkap Amran.

Amran menjelaskan, tambahan anggaran Rp 600 miliar akan diarahkan untuk memperkuat sektor peternakan. Salah satu fokusnya adalah pengembangan *grandparent stock* (GPS), yaitu ayam bibit yang menjadi sumber untuk menghasilkan bibit ayam generasi berikutnya.

Pengembangan GPS diharapkan dapat memperkuat pasokan day-old chick (DOC) atau anak ayam umur sehari. Dengan dukungan tersebut, Jawa Timur diharapkan semakin berkembang sebagai pusat pembibitan ayam yang mampu memasok kebutuhan berbagai daerah di Indonesia.

Selain memperkuat pembibitan, Kementan mendorong pembangunan pabrik pengolahan telur menjadi tepung telur. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil peternakan dalam negeri.

Jawa Timur, Lampung, dan Jawa Tengah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan industri tersebut. Ketiga provinsi itu dinilai memiliki potensi untuk mendukung pengolahan telur menjadi produk yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri.

“Kita ingin ada pabrik pengolahan telur menjadi tepung telur supaya ke depan kita bisa menghentikan impor. Potensi produksi dalam negeri harus kita perkuat dan kita dorong agar memberikan nilai tambah,” ujar Amran.

Pada sektor tanaman pangan, Amran menyebut Jawa Timur sebagai salah satu kekuatan utama dalam menjaga swasembada pangan nasional. Pemerintah, kata dia, berhasil mencapai swasembada beras lebih cepat dari rencana awal.

Menurut Amran, pemerintah semula memperkirakan swasembada beras dapat dicapai dalam empat tahun. Namun, target tersebut berhasil dicapai dalam satu tahun. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan capaian itu agar kebutuhan beras dalam negeri tetap terpenuhi.

Amran juga menyampaikan bahwa penyerapan beras oleh Perum Bulog saat ini mencapai sekitar 4,1 juta ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Cadangan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras dan mendukung stabilitas pangan.

Meski produksi meningkat, Amran menilai sektor pertanian tetap membutuhkan pembaruan kebijakan dan penerapan teknologi budi daya. Cara bertani yang digunakan puluhan tahun lalu perlu dievaluasi agar sesuai dengan kondisi saat ini, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan tuntutan efisiensi produksi.

Peningkatan produktivitas juga perlu diikuti dengan kenaikan pendapatan petani. Karena itu, pemerintah menyiapkan dukungan benih bagi petani yang siap menerapkan teknologi untuk meningkatkan hasil panen.

“Kami ingin pendapatan petani meningkat. Dengan teknologi yang tepat, hasil produksi bisa lebih tinggi dan pendapatan petani juga semakin baik. Benih akan kami dukung melalui anggaran yang disiapkan, terutama bagi petani yang rajin dan siap menerapkannya,” kata Amran.

Pada sektor perkebunan, Amran menyoroti kontribusi Jawa Timur terhadap produksi gula nasional. Ia menyebut sekitar 50 persen produksi gula Indonesia berasal dari provinsi tersebut.

Besarnya kontribusi itu membuat penguatan sektor tebu di Jawa Timur menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan swasembada gula. Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas kebun dan penguatan industri pengolahan agar hasil produksi memberikan nilai tambah.

Amran menekankan pentingnya menjaga kinerja pabrik gula sekaligus mempercepat peremajaan tanaman tebu milik rakyat. Peremajaan diperlukan untuk memperbaiki produktivitas tanaman dan menjaga pasokan bahan baku bagi industri gula.

“Kita kawal gula di Jawa Timur karena kontribusinya sangat besar. Ke depan, kita dorong hilirisasi dan peremajaan tebu rakyat. Targetnya, pada 2028 peremajaan ini bisa dituntaskan,” katanya.

Selain meningkatkan produksi, Amran menilai pembenahan tata niaga perlu mendapat perhatian. Peningkatan hasil pertanian dan peternakan harus diikuti distribusi yang baik agar memberikan manfaat bagi petani, peternak, dan konsumen.

Ia mencontohkan persoalan harga telur dan pakan yang membutuhkan pengawasan terhadap rantai distribusi. Pemerintah perlu memastikan produksi dapat terserap pasar dengan baik, termasuk melalui program-program pemerintah yang membutuhkan pasokan pangan.

Menurut Amran, persoalan pertanian tidak berhenti pada peningkatan produksi. Kebijakan juga perlu memastikan petani dan peternak memperoleh manfaat yang layak dari hasil usaha mereka, sementara konsumen tetap mendapatkan produk dengan harga yang wajar.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diperlukan untuk mengatasi hambatan distribusi maupun tata niaga. Kerja sama tersebut juga dibutuhkan agar tambahan anggaran dan dukungan pemerintah dapat mendorong hasil yang nyata bagi sektor pertanian.

“Kalau seluruh Indonesia bergerak bersama seperti Jawa Timur, saya kira hasilnya bisa eksponensial. Kita ingin daerah-daerah semakin kuat, petani dan peternak semakin sejahtera, dan swasembada pangan yang sudah dicapai dapat terus kita jaga,” tutur Amran.[]

Panen Jagung Bersama, Tani Merdeka dan Penyuluh Bahas Penguatan Pangan di Aceh Tamiang

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Koordinator Lapangan (Korlap) Pangan DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tamiang, Niken, bersama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Karang Baru, dan kelompok tani setempat menggelar panen jagung bersama di Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Niken mengatakan, kerja sama antara organisasi tani, penyuluh, dan kelompok tani diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program pangan nasional. Kesamaan pemahaman di antara para pihak juga dinilai penting agar pengelolaan pangan berjalan terarah dan berkelanjutan.

“Panen jagung ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama di lapangan. Ke depan, melalui penyelarasan persepsi program sentralisasi pangan, kita ingin menjadikan Aceh Tamiang khususnya Karang Baru sebagai salah satu lumbung pangan yang siap menyerap dan mengelola investasi pertanian secara profesional,” ujar Niken.

BPP dan PPL Karang Baru turut mengapresiasi keaktifan petani serta peran Pangan Tani Merdeka dalam mendampingi sektor pertanian setempat. Penyuluh pertanian juga menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pendampingan teknis, termasuk dalam kegiatan budi daya.

Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil panen jagung dan komoditas pangan lainnya. Peningkatan hasil tidak hanya dilihat dari jumlah produksi, tetapi juga kualitas panen.[]

123...120Halaman 1 dari 120