Beranda blog

Tani Merdeka Indonesia Sultra Dukung Prosperiti, Dorong Perlindungan Petani Sampai Desa

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung Program Sinergi Perlindungan Petani Sultra (PROSPERITI) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sultra La Ode Abdul Muis mengatakan program tersebut menjawab salah satu persoalan yang selama ini dihadapi petani, yakni risiko kecelakaan kerja dan kematian saat menjalankan usaha tani.

“Kami di Tani Merdeka Indonesia Sultra sangat mendukung PROSPERITI. Petani itu pahlawan pangan, tapi risikonya besar di lapangan. Jatuh di sawah, kecelakaan saat bertani, bahkan meninggal dunia saat bekerja tidak ada yang melindungi. Dengan program ini, cukup bayar Rp8.400 per bulan petani sudah dapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Ini perlindungan nyata, bukan janji,” tegas La Ode Abdul Muis usai pertemuan koordinasi di Gedung Learning Center OJK Sultra.

Menurut La Ode Abdul Muis, perlindungan tersebut penting karena petani bekerja dengan risiko yang tidak sedikit. Kecelakaan saat mengolah lahan, menggunakan alat pertanian, hingga berbagai risiko lain dapat berdampak langsung terhadap petani dan keluarganya.

DPW Tani Merdeka Indonesia Sultra juga siap membantu agar PROSPERITI tidak hanya berjalan di tingkat provinsi. Organisasi tersebut akan mendorong pelaksanaan program sampai kelompok tani dan desa.

“Kami punya jaringan sampai desa. Ada 329.555 Rumah Tangga Usaha Pertanian di Sultra yang harus kita lindungi. Tugas Tani Merdeka adalah mobilisasi, edukasi, dan pendampingan langsung di lapangan bersama PPL. Jangan sampai program bagus ini hanya berhenti di Kendari,” ujarnya.

La Ode Abdul Muis menilai jaringan organisasi di tingkat daerah dapat membantu memperkenalkan program kepada petani. Edukasi menjadi penting agar petani memahami manfaat perlindungan sekaligus mengetahui cara mengikuti program tersebut.

Kolaborasi berbagai lembaga dalam PROSPERITI juga mendapat perhatian DPW Tani Merdeka Indonesia Sultra. OJK menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Indonesia, BRMP, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam membangun program tersebut.

La Ode Abdul Muis menilai kerja sama lintas lembaga itu dapat membuka akses yang lebih luas bagi petani. Perlindungan pekerja tidak berdiri sendiri, tetapi dipadukan dengan layanan keuangan dan pendampingan usaha.

“Selama ini petani sulit akses keuangan formal. Sekarang melalui BSI disiapkan rekening yang terintegrasi dengan aplikasi JMO, ada tabungan, pembiayaan, plus perlindungan. PPL juga kita dorong jadi agen Perisai. Ini ekosistem lengkap. Petani tidak hanya dilindungi risikonya, tapi juga diberdayakan usahanya,” tambah La Ode Abdul Muis.

Akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu persoalan yang kerap dihadapi pelaku usaha tani. Karena itu, keterhubungan antara rekening, pembiayaan, tabungan, dan perlindungan tenaga kerja dinilai dapat memudahkan petani mengelola kegiatan usahanya.

Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha sebelumnya mengatakan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 23,79 persen terhadap PDRB Sultra pada 2025.

Kontribusi tersebut menunjukkan besarnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Sulawesi Tenggara. Karena itu, OJK ingin pelaksanaan PROSPERITI tidak berhenti sebagai konsep.

La Ode Abdul Muis menyambut komitmen tersebut. Ia mengatakan TMI Sultra siap terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan program, mulai dari pemetaan kelompok tani hingga evaluasi.

“Pernyataan Kepala OJK bahwa PROSPERITI harus ada piloting, pemetaan, dan perluasan itu yang kami tunggu. Tani Merdeka Sultra siap kawal dari pemetaan kelompok tani, penentuan sasaran, sampai evaluasi. Kami ingin petani Sultra sejahtera dan terlindungi,” tutupnya.

Pertemuan Koordinasi Sinergi Perlindungan Petani yang digelar di Gedung Learning Center OJK Sultra menjadi forum untuk menyatukan langkah berbagai pihak. Pembahasan diarahkan pada pembangunan ekosistem keuangan dan perlindungan petani yang saling terhubung.

DPW Tani Merdeka Indonesia Sultra melihat sinergi tersebut perlu diteruskan sampai tingkat lapangan. Keberhasilan program pada akhirnya bergantung pada seberapa banyak petani yang dapat menerima manfaat perlindungan dan layanan yang disiapkan.[]

Tani Merdeka Aceh Tamiang Dampingi Petani Tanam Jagung di Lahan 13 Hektare

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Kelompok Tani Desa Pandan Sari, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, menanam jagung perdana di lahan pertanian seluas 13 hektare, pada Rabu, 16 September 2026.

Kelompok tani tersebut merupakan binaan DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang. Penanaman perdana menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan lahan yang sebelumnya telah dipersiapkan.

Kegiatan tersebut didampingi pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tamiang yang diwakili Ketua Bidang Pemuda Mirza Fahlevi dan M. Fauzan Muslim. Kepala Desa Pandan Sari Zulham turut hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Lahan seluas 13 hektare itu diharapkan dapat menjadi salah satu sumber produksi jagung bagi masyarakat. Pengelolaan lahan secara berkelanjutan juga diharapkan membuka peluang peningkatan pendapatan petani.

Mirza mengatakan penanaman perdana bukan sekadar kegiatan awal, tetapi menjadi bagian dari rencana pengembangan pertanian yang perlu dikawal hingga panen.

“Penanaman jagung perdana ini merupakan langkah awal yang harus kita kawal bersama. TMI Aceh Tamiang ingin memastikan bahwa lahan yang sudah dipersiapkan dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat nyata bagi kelompok tani serta masyarakat Desa Pandan Sari,” ujar Mirza.

Menurut Mirza, keberhasilan budidaya jagung tidak berhenti pada tahap penanaman. Perawatan tanaman, pengelolaan lahan, hingga pemasaran hasil panen juga menentukan hasil akhir yang diperoleh petani.

“Ke depan, pendampingan tidak berhenti pada penanaman. Kita berharap ada keberlanjutan dalam perawatan, pengelolaan, hingga pemasaran hasil panen. Dengan pengelolaan yang baik, produktivitas petani dapat meningkat dan kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi kelompok tani lainnya,” tambahnya.

Tani Merdeka Indonesia Aceh Tamiang juga menilai kerja sama antar-pihak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan usaha tani. Kelompok tani membutuhkan dukungan pemerintah desa, pendamping, dan pihak lain yang berkaitan dengan produksi serta pemasaran.

“Ketahanan pangan harus dibangun dari bawah, mulai dari desa. Ketika lahan produktif dimanfaatkan, petani diberdayakan, dan produksi pangan terus dijaga, maka kita ikut memperkuat ketahanan pangan daerah. TMI siap mendorong dan mendampingi kelompok tani agar kegiatan seperti ini dapat terus berkembang,” ungkapnya.

Kepala Desa Pandan Sari Zulham mengapresiasi pendampingan yang diberikan DPD TMI Aceh Tamiang kepada kelompok tani di wilayahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tani Merdeka Indonesia Aceh Tamiang yang telah ikut mendampingi dan memberikan perhatian kepada kelompok tani Desa Pandan Sari. Penanaman jagung perdana di lahan 13 hektare ini tentu menjadi sebuah harapan bagi masyarakat kami,” kata Zulham.

Menurut Zulham, lahan tersebut dapat menjadi salah satu modal untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa juga berharap pemanfaatan lahan pertanian semakin luas.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai penanaman saja. Mudah-mudahan dapat terus berlanjut sampai panen dan ke depan bisa dikembangkan lagi. Pemerintah desa siap mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Zulham juga mengajak kelompok tani menjaga tanaman dan mengelola lahan secara optimal. Perawatan yang baik diperlukan agar hasil panen dapat sesuai dengan target yang diharapkan.

“Semoga hasil dari pertanian jagung ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi para petani dan masyarakat Desa Pandan Sari. Kita ingin lahan yang ada benar-benar produktif dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan pangan,” pungkas Zulham.

Penanaman jagung di lahan 13 hektare tersebut menjadi tahap awal pengembangan pertanian di Desa Pandan Sari. Tahap berikutnya akan ditentukan oleh keberhasilan perawatan tanaman, hasil panen, dan kemampuan kelompok tani mengelola produksi.

Tani Merdeka Indonesia Aceh Tamiang mendorong agar pendampingan terus dilakukan sampai masa panen dan pemasaran. Pola tersebut diharapkan membuat pemanfaatan lahan tidak berhenti pada satu musim tanam.

Pengembangan lahan jagung juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi kelompok tani lain di Aceh Tamiang. Pemanfaatan lahan produktif secara konsisten menjadi salah satu cara untuk menjaga produksi pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa.[]

RUU Reforma Agraria akan Atur Akses Modal bagi Penerima Tanah

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria bakal mengatur akses pembiayaan bagi masyarakat penerima tanah.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti mengatakan, redistribusi dan restitusi tanah tidak cukup hanya memberikan lahan serta sertifikat. Penerima tanah juga membutuhkan modal agar aset tersebut dapat dikelola secara produktif.

“Tanpa dukungan itu, penerima tanah tetap berada dalam posisi ekonomi yang lemah dan rentan kembali kehilangan asetnya,” kata Azis di Gedung DPR RI, pada Selasa, 15 Sepetember 2026.

Menurut Azis, akses pembiayaan menjadi salah satu dukungan yang perlu diberikan kepada penerima tanah reforma agraria. Dukungan tersebut juga harus mencakup sarana produksi, teknologi, pendampingan usaha, kelembagaan koperasi, serta kepastian pasar.

“Tanah harus menjadi sumber penghidupan yang membuat rakyat lebih berdaya, memiliki kekuatan produksi, dan memperoleh bagian yang adil dalam rantai ekonomi,” kata Azis.

Politikus Partai Gerindra itu menilai kawasan reforma agraria perlu dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Pengembangannya harus disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.

“Tanah tidak boleh dibiarkan bekerja sendirian. Dia harus dipertemukan dengan modal, pengetahuan, teknologi, pasar, dan kelembagaan ekonomi rakyat,” ungkap Azis.

“Di situlah reforma agraria berubah dari pembagian aset menjadi jalan pemberdayaan,” imbuh dia.

Pola itu membuat reforma agraria tidak berhenti pada pembagian atau legalisasi tanah. Penerima juga perlu memiliki kemampuan untuk mengolah lahan dan mengembangkan usaha setelah mendapatkan hak atas tanah.

Akses pasar menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Hasil produksi dari lahan reforma agraria membutuhkan pembeli yang jelas agar usaha masyarakat dapat berkembang.

Koperasi juga dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi penerima tanah. Kelembagaan tersebut dapat membantu pengadaan sarana produksi, pengolahan hasil, serta pemasaran secara bersama.

RUU Pengaturan Reforma Agraria telah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Penyusunan dan pembahasannya masih berjalan di Baleg DPR.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan RUU tersebut ditargetkan selesai dan disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan.

“Jadi surat presiden sudah turun, tinggal DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah yang selanjutnya telah ditugaskan kepada Badan Legislasi, panja untuk menyelesaikan, membahas, sampai dengan minggu depan rampung sudah akan menjadi undang-undang yang sah,” ujar Bob saat membuka rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait RUU Reforma Agraria.

Surat Presiden yang dimaksud menjadi dasar bagi DPR untuk melanjutkan pembahasan bersama pemerintah. Baleg dan panitia kerja selanjutnya menyusun serta membahas daftar inventarisasi masalah dari pemerintah.

Pembahasan tersebut akan menentukan rumusan akhir berbagai ketentuan dalam RUU, termasuk dukungan kepada masyarakat yang menerima tanah reforma agraria.

Akses pembiayaan menjadi salah satu poin penting karena pemberian tanah tanpa dukungan usaha berisiko membuat penerima tetap berada dalam kondisi ekonomi yang lemah.

Azis menilai tujuan reforma agraria harus sampai pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Tanah yang diberikan perlu menjadi aset produktif, bukan sekadar dokumen kepemilikan.

Pembahasan RUU selanjutnya akan menentukan bentuk dukungan tersebut. Pemerintah dan DPR perlu memastikan ketentuan yang disepakati dapat diterapkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat penerima tanah.[]

Indonesia-Bulgaria Buka Peluang Pasar Pangan dan Investasi

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bertukar cenderamata dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi, Investasi, dan Industri Bulgaria Alexander Poulev
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bertukar cenderamata dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi, Investasi, dan Industri Bulgaria Alexander Poulev

TANIMERDEKA – Indonesia dan Bulgaria menjajaki perluasan akses pasar produk pangan dan pertanian. Kedua negara juga membuka peluang kerja sama investasi dan teknologi untuk memperkuat sektor pangan.

Pembahasan dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi, Investasi, dan Industri Bulgaria Alexander Poulev di Jakarta, pada Senin, 14 September 2026.

Indonesia melihat Bulgaria sebagai salah satu pintu masuk menuju pasar Eropa. Posisi tersebut dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi produk pangan Indonesia untuk menjangkau pasar Uni Eropa.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat industri pangan nasional sekaligus mendukung ketersediaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, pada Selasa, 15 September 2026.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebut Indonesia menawarkan sejumlah komoditas untuk memperluas pasar di Bulgaria dan Eropa. Produk yang ditawarkan antara lain kakao, kelapa, minyak sawit, serta produk pangan halal.

Peluang tersebut tidak hanya berkaitan dengan perdagangan. Indonesia juga menawarkan kerja sama investasi kepada Bulgaria, terutama dalam pengembangan peternakan sapi dan teknologi pengolahan susu.

Kerja sama investasi dinilai dapat membantu memperkuat industri pangan dalam negeri. Transfer teknologi juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengolahan dan nilai tambah produk pertanian.

Bulgaria juga menawarkan sejumlah komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Produk yang ditawarkan antara lain susu, daging sapi, jagung, dan tepung terigu.

Bulgaria juga menyatakan kesiapan mendorong investasi dan transfer teknologi di bidang pertanian dan pangan. Kerja sama tersebut dapat mencakup produksi, pengolahan, hingga pengembangan rantai pasok.

Indonesia dan Bulgaria melihat hubungan perdagangan pangan dapat dikembangkan melalui posisi strategis kedua negara. Indonesia dapat menjadi pintu masuk Bulgaria ke pasar Asia Tenggara, sementara Bulgaria dapat menjadi salah satu akses produk Indonesia menuju Eropa.

Kedua negara selanjutnya akan menindaklanjuti pembahasan teknis. Agenda tersebut mencakup perdagangan, investasi, ketahanan pangan, teknologi pertanian, pengolahan pangan, sertifikasi halal, serta pengembangan rantai pasok.

Kerja sama tersebut juga berpotensi mendukung kebutuhan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis. Komoditas yang diproduksi dan diolah di dalam negeri dapat diperkuat dengan investasi, teknologi, serta pasokan bahan baku dari mitra internasional.

Pemerintah menilai penguatan rantai pasok penting karena kebutuhan pangan dalam negeri terus meningkat. Kerja sama lintas negara juga dapat membuka pasar baru bagi produsen Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia dan Bulgaria pada 2025 mencapai 230,8 juta dollar AS atau sekitar Rp4,08 triliun.

Ekspor Indonesia mencapai 147,4 juta dollar AS atau sekitar Rp2,60 triliun. Sementara itu, impor tercatat 83,1 juta dollar AS atau sekitar Rp1,47 triliun.

Angka tersebut membuat Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 64,2 juta dollar AS atau sekitar Rp1,13 triliun.

Komoditas utama ekspor Indonesia ke Bulgaria antara lain bijih dan konsentrat nikel, aluminium tidak ditempa, produk besi dan baja, serta margarin.

Indonesia juga mengimpor sejumlah komoditas dari Bulgaria. Produk tersebut antara lain gandum dan meslin, peralatan medis, rempah-rempah, tembakau belum dipabrikasi, serta peralatan pertahanan.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Bulgaria pada 2026 memasuki usia 70 tahun. Momentum tersebut menjadi salah satu dasar untuk memperluas kerja sama ekonomi kedua negara.

Bulgaria menawarkan posisinya sebagai salah satu gerbang bagi perusahaan Indonesia untuk memasuki pasar Uni Eropa. Pasar kawasan tersebut memiliki sekitar 450 juta penduduk.

Penguatan hubungan ekonomi diharapkan tidak berhenti pada peningkatan perdagangan. Pemerintah Indonesia juga mendorong investasi dan transfer teknologi agar manfaat kerja sama dapat dirasakan langsung oleh sektor pangan dan pertanian dalam negeri.

Kerja sama tersebut akan diuji melalui pembahasan teknis berikutnya. Hasilnya akan menentukan komoditas yang diprioritaskan, bentuk investasi, skema transfer teknologi, serta pengembangan rantai pasok Indonesia-Bulgaria.[]

50 Ribu Hektare Sawah Terdampak Kekeringan, Mentan Pastikan Produksi Beras 2026 Aman

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 50.000 hektare sawah terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang dan fenomena El Nino.

“Kekeringan yang masuk mungkin sekarang estimasi 50.000-an hektare,” ungkap Amran saat konferensi pers di kantornya, pada Senin, 14 September 2026.

Sawah yang terdampak tersebar di sejumlah wilayah. Sebagian berada di daerah *upland* atau dataran tinggi di Pulau Jawa dan wilayah lain di luar Jawa.

Meski luas sawah terdampak meningkat, Amran memastikan target produksi beras nasional 2026 tetap aman. Pemerintah menargetkan produksi beras mencapai 34,77 juta ton tahun ini.

“Ya, masih aman. Kemarin posisinya sangat kecil, yaitu selisih 0,2. Masih aman,” sambung Amran.

Pemerintah terus menangani lahan yang terdampak kekeringan. Upaya yang dilakukan antara lain pompanisasi, irigasi pompa, serta pembangunan sumur bor atau sumur dalam.

Pompanisasi digunakan untuk mengalirkan air ke lahan yang berada dekat dengan sumber air, tetapi tidak mendapatkan pasokan yang cukup. Kementerian Pertanian juga memperbaiki jaringan irigasi agar air dapat mencapai sawah yang membutuhkan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian lahan kering sebenarnya berada tidak jauh dari sumber air. Persoalannya, air belum dapat dialirkan ke lahan akibat keterbatasan jaringan dan sarana pengairan.

Perbaikan irigasi karena itu menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mengurangi dampak El Nino. Penyediaan sumber air diharapkan dapat membantu petani mempertahankan kegiatan produksi.

Jumlah sawah yang terdampak kekeringan meningkat dibandingkan data yang disampaikan Kementerian Pertanian pada awal September 2026.

Saat itu, sekitar 30.000 hektare sawah disebut mengalami kekeringan akibat El Nino. Lahan tersebut banyak berada di kawasan *upland* yang tidak memiliki jaringan irigasi memadai.

“Itu ada 30 ribu hektar, 30 ribu hektar yang kena daerah-daerah yang tidak ada irigasi, daerah khususnya daerah upland tanah-tanah yang ketinggian,” ungkap Amran di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

Data terbaru menunjukkan penambahan luas lahan yang terdampak. Pemerintah tetap melakukan intervensi melalui penyediaan air agar lahan yang masih dapat diselamatkan bisa kembali ditanami atau dipertahankan produksinya.

Amran mengatakan pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah sejak El Nino mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Antisipasi dilakukan melalui penguatan irigasi, pompanisasi, dan penyediaan sumber air.

Pemerintah juga memantau perkembangan kondisi lahan untuk menentukan langkah penanganan di masing-masing wilayah. Penanganan tidak hanya ditujukan untuk lahan yang sudah mengalami kekeringan, tetapi juga untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Amran meminta masyarakat tidak khawatir terhadap dampak El Nino terhadap ketersediaan pangan. Pemerintah memastikan langkah antisipasi terus dilakukan untuk menjaga produksi dan pasokan beras nasional.

Kondisi kekeringan tetap menjadi perhatian karena musim kemarau masih berlangsung di sejumlah wilayah. Pemerintah perlu memastikan sumber air dan jaringan irigasi dapat digunakan secara optimal agar lahan pertanian tetap produktif.

Target produksi beras 2026 disebut masih aman. Namun, pemerintah tetap memperkuat penanganan di lapangan untuk menjaga produksi tetap sesuai sasaran.[]

MBG Jadi Pasar Baru bagi Petani Lokal, BGN Siapkan Pengadaan Berbasis Daerah

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Sudaryono Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
Sudaryono Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)

TANIMERDEKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka pasar yang lebih besar bagi petani lokal. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pola pengadaan bahan baku yang memprioritaskan pasokan dari daerah tempat dapur MBG beroperasi.

Kebijakan tersebut membuat hasil pertanian lebih mudah terserap. Petani tidak hanya mengandalkan pasar umum untuk menjual beras, telur, sayuran, dan komoditas pangan lainnya.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan kebutuhan dapur MBG akan diarahkan untuk dipenuhi dari wilayah setempat selama pasokannya tersedia.

Sudaryono mencontohkan pengadaan telur untuk dapur MBG di Mojokerto. Telur dari Mojokerto akan menjadi pilihan utama selama jumlahnya mencukupi.

“Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang,” tuturnya.

Pola tersebut membuka peluang bagi petani, peternak, koperasi, dan pelaku usaha pangan lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok MBG.

Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar juga dapat menciptakan permintaan yang lebih rutin. Kondisi ini memberi peluang kepada produsen lokal untuk memiliki pasar yang lebih jelas.

Sudaryono mengatakan BGN sedang menyusun mekanisme agar dampak ekonomi dari belanja MBG dapat terlihat hingga tingkat daerah.

“Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan,” katanya.

Kebutuhan bahan baku MBG pada tahap awal akan mencakup enam komoditas. Komoditas tersebut ialah daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.

Komoditas tersebut membutuhkan pasokan yang cukup besar dan berkelanjutan. Kondisi itu menjadi peluang bagi produsen lokal selama mampu memenuhi jumlah, kualitas, dan standar yang ditetapkan.

BGN juga menyiapkan marketplace khusus pengadaan bahan baku MBG. Sistem tersebut akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sudaryono mengatakan marketplace dibuat agar proses pengadaan dapat dipantau dengan lebih jelas. Pemerintah nantinya dapat mengetahui pemasok, harga, transaksi, hingga aspek perpajakan.

“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagramnya, pada Sabtu, 12 September 2026.

Sistem tersebut juga akan menggunakan mekanisme verified seller. Pemasok yang masuk ke dalam sistem harus melalui proses verifikasi.

“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” jelas Sudaryono.

Verifikasi tersebut menjadi penting bagi petani dan produsen lokal yang ingin masuk ke rantai pasok MBG. Produk yang ditawarkan harus memenuhi standar yang ditetapkan agar dapat diterima dapur MBG.

BGN menargetkan marketplace pengadaan bahan baku MBG mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Sudaryono menegaskan MBG sejak awal memiliki tujuan yang lebih luas daripada pemenuhan gizi penerima manfaat.

Program tersebut juga diharapkan menciptakan perputaran ekonomi di daerah. Kebutuhan dapur MBG dapat menjadi permintaan bagi produsen pangan, tenaga kerja, jasa distribusi, hingga usaha pendukung lainnya.

“Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua (itu),” pungkasnya.

Bagi petani, pasar yang terbentuk dari kebutuhan MBG dapat menjadi peluang untuk memperluas penjualan. Permintaan yang lebih terukur juga dapat membantu petani merencanakan produksi sesuai kebutuhan pasar.

Peluang tersebut tetap bergantung pada kemampuan daerah menyediakan komoditas yang dibutuhkan. Ketika pasokan tidak tersedia, dapur MBG diperbolehkan mengambil bahan baku dari wilayah lain.

Skema tersebut membuat MBG berpotensi mempertemukan kebutuhan pangan dalam jumlah besar dengan produksi masyarakat setempat. Petani lokal tidak hanya menjadi bagian dari rantai pasok, tetapi juga dapat ikut merasakan dampak ekonomi dari program pemerintah.

Pemerintah kini masih menyusun mekanisme pengadaan dan distribusi bahan baku tersebut. Hasil akhirnya akan menentukan seberapa besar kebutuhan MBG dapat diserap dari produksi petani dan pelaku usaha pangan di daerah.[]

Petani Muda di Klaten Kembangkan Melon Sweet Lavender dan Golden Aroma

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Petani muda di Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Klaten, mulai mengembangkan budidaya melon dengan sistem greenhouse. Cara tersebut dipilih untuk menjaga tanaman dari serangan hama sekaligus menghasilkan buah dengan kualitas yang lebih terjaga.

Salah satu petani yang mengembangkan usaha tersebut ialah Irfan Tri Kusuma dari Pamenang Farm. Ia membudidayakan dua varietas melon, yakni Sweet Lavender dan Golden Aroma.

Kebun melon milik Irfan menarik perhatian Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo saat kegiatan Sambung Rasa di Desa Joho.

Hamenang bersama Ketua TP PKK Klaten Fahrani Hamenang bahkan turun langsung memetik melon di Green House Pamenang Farm. Lokasi kebun tersebut tidak jauh dari tempat kegiatan Sambung Rasa.

Hamenang mengapresiasi usaha pertanian yang dikembangkan masyarakat Desa Joho. Menurutnya, pengembangan komoditas pangan tidak hanya dapat membuka peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan desa.

“Maturnuwun (Terimakasih) di Joho ini luar biasa, ketahanan pangan (Ketapang) sudah bergerak dan berkembang. Ada jagungnya, ada buah-buahannya, dan sudah ada proteinnya. Kedepan semoga semakin berkembang. Ini bisa menjadi contoh bagi Desa yang lain,” ujar Hamenang.

Irfan mengatakan budidaya melon tersebut juga menjadi cara untuk mengajak anak muda melihat pertanian sebagai pilihan usaha. Ia ingin menunjukkan bahwa menjadi petani dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih modern.

“Kami budidaya melon jenis sweet lavender dan golden aroma. Perbedaannya yang sweet lavender lebih renyah dan golden aroma lebih lembut. Manisnya itu berbeda dengan melon-melon biasanya,” terangnya.

Budidaya melon tersebut sudah berjalan sekitar dua bulan. Irfan memilih sistem greenhouse karena tanaman lebih terlindungi dari hama dan kondisi pertumbuhannya dapat lebih mudah dikendalikan.

Panen perdana menjadi hasil awal dari budidaya tersebut. Irfan kemudian menyiapkan rencana untuk mengembangkan kebun melon menjadi lokasi wisata petik buah.

“Ini panen yang perdana, setelah ini kami buda wisata petik buah melon di Desa Joho, dengan membayar Rp. 35 ribu per kilo. Kemudian jika masih sisa kami akan jual ke pemborong,” terangnya.

Konsep tersebut membuat hasil panen tidak hanya bergantung pada pembeli dalam jumlah besar. Masyarakat dapat datang langsung ke kebun dan membeli melon dari hasil budidaya petani.

Pengembangan melon juga membuka peluang bagi desa untuk memiliki komoditas pertanian yang bernilai ekonomi. Sistem *greenhouse* memberi ruang bagi petani untuk mengembangkan budidaya dengan pendekatan yang lebih terkontrol.

Potensi tersebut menjadi salah satu bagian dari pengembangan pertanian Desa Joho. Pemerintah Kabupaten Klaten melihat keberagaman komoditas sebagai modal untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat desa.

Kegiatan Sambung Rasa di Desa Joho juga diisi dengan panen jagung bersama Bupati Klaten, pemberian bantuan, dialog dengan masyarakat, dan berbagai layanan Pemerintah Kabupaten Klaten.[]

Tani Merdeka Sultra Kawal Ketersediaan Air Pertanian Hadapi Dampak El Nino

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Ketersediaan air menjadi salah satu persoalan yang perlu segera diantisipasi petani saat dampak El Nino mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara.

DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Tenggara bersama DPD Tani Merdeka Indonesia kabupaten dan kota mendorong penguatan infrastruktur air untuk menjaga lahan pertanian tetap produktif.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV, sekaligus membahas terkait kebutuhan petani sekaligus pengawalan program penanganan dampak El Nino.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Kendari Sahuriyanto mengatakan koordinasi diperlukan untuk mengetahui kebutuhan petani secara lebih rinci, terutama terkait ketersediaan air untuk lahan pertanian.

“Kita bersama TMI Sultra dan DPD Tani Merdeka kabupaten/kota dengan BWS IV Sultra mengawal program utamanya penanganan dampak El Nino,” ungkap Sahuriyanto.

Tani Merdeka Indonesia menyampaikan sejumlah usulan dalam koordinasi tersebut. Kebutuhan yang dibahas antara lain pembangunan dan penguatan jaringan irigasi pertanian, pembangunan embung, serta penambahan titik sumur bor.

Ketersediaan sumber air menjadi penting ketika curah hujan berkurang. Petani dapat kesulitan mempertahankan pola tanam jika pasokan air ke lahan tidak mencukupi.

Kondisi itu juga dapat memengaruhi luas tanam dan produktivitas pertanian. Karena itu, pembangunan infrastruktur air dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah dan kebutuhan petani.

Sahuriyanto mengatakan sinergi dengan BWS Sulawesi IV dibutuhkan agar program penanganan dampak El Nino tidak hanya berhenti pada perencanaan. Program harus benar-benar menjawab persoalan air yang dihadapi petani di lapangan.

Usulan irigasi, embung, dan sumur bor diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah antisipasi menghadapi keterbatasan air. Infrastruktur tersebut juga dapat membantu petani mempertahankan kegiatan produksi ketika musim kering berlangsung lebih panjang.

Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Tenggara berharap koordinasi dengan BWS Sulawesi IV menghasilkan program yang bisa segera dirasakan manfaatnya. Prioritas diberikan kepada wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber air dan membutuhkan dukungan untuk menjaga lahan pertanian tetap berproduksi.[]

BMKG Ingatkan Petani, Puncak Kemarau dan El Nino Ancam Produksi Pertanian

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat, terutama pelaku sektor pertanian, meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi iklim ekstrem.

Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini memasuki puncak musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air dan produksi pertanian.

Direktur Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengatakan puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.

“Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang dalam periode puncak musim kemarau. Kami perkirakan puncak musim kemarau terjadi pada periode Agustus hingga September 2026 ini,” kata Fachri, sebagaimana keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima di Jakarta, pada Senin, 7 September 2026.

Fachri mengatakan kondisi kemarau tahun ini menjadi lebih berat karena dipengaruhi fenomena iklim global El Nino yang diprediksi berintensitas sangat kuat. Fenomena tersebut diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

Puncak kemarau yang berbarengan dengan El Nino dapat menekan curah hujan secara signifikan. Kondisi itu juga berpotensi memperpanjang periode kekeringan di sejumlah wilayah.

Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat yang membutuhkan air bersih. Sektor pertanian juga menghadapi risiko penurunan produksi karena ketersediaan air untuk lahan semakin terbatas.

Kondisi kering juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang memiliki vegetasi mudah terbakar.

BMKG memprediksi musim penghujan belum akan datang secara serentak. Masa transisi dari musim kemarau menuju musim hujan diperkirakan berlangsung bertahap mulai pertengahan Oktober hingga akhir November 2026.

Perubahan musim tersebut membuat petani perlu menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air di masing-masing wilayah.

BMKG memperketat pemantauan dinamika atmosfer untuk melihat perkembangan kondisi iklim. Informasi tersebut akan disampaikan secara berkala kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Data iklim menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk mengantisipasi keterbatasan air, mengatur kegiatan pertanian, serta memperkuat pencegahan karhutla.

Langkah antisipasi diperlukan agar dampak kemarau panjang dan El Nino terhadap masyarakat, terutama petani, dapat ditekan. Pemerintah daerah juga perlu menyesuaikan kebijakan pengelolaan air dan pertanian dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.[]

Tani Merdeka Indonesia Kaji Kendaraan Listrik untuk Efisiensi Distribusi Hasil Panen

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia berkunjung ke PT Yifang Eco Vehicle di Tangerang.
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia berkunjung ke PT Yifang Eco Vehicle di Tangerang.

TANIMERDEKA – Biaya distribusi masih menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi harga hasil pertanian.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mendorong penggunaan teknologi transportasi yang lebih efisien untuk membantu petani dan pedagang menekan ongkos angkut.

Salah satunya teknologi yang tengah dikaji adalah kendaraan listrik. Kendaraan tersebut dinilai berpotensi digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dari sentra produksi menuju pasar.

Don Muzakir bersama Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lebak Ellen Herdyansyah mengkaji peluang tersebut melalui kunjungan ke PT YIFANG ECO VEHICLE di Tangerang.

Don Muzakir mengatakan modernisasi sektor pertanian tidak cukup hanya dilakukan pada tahap produksi. Persoalan setelah panen, termasuk pengangkutan dan distribusi, juga perlu mendapat perhatian.

Hasil panen yang melimpah tidak otomatis meningkatkan pendapatan petani jika biaya untuk membawanya ke pasar terlalu tinggi. Kondisi tersebut dapat mengurangi keuntungan petani sekaligus membuat harga komoditas lebih mahal ketika sampai ke konsumen.

Karena itu, Don Muzakir menilai kendaraan listrik sebagai salah satu pilihan yang layak dikaji. Penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan petani dan pedagang serta kondisi distribusi di setiap daerah.

Don Muzakir mengatakan teknologi tidak boleh berhenti sebagai inovasi yang hanya menarik untuk dilihat. Teknologi harus memberikan manfaat ekonomi dan bisa digunakan oleh pelaku usaha di lapangan.

Pembahasan tersebut juga melihat kemungkinan kendaraan listrik digunakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak dalam perdagangan komoditas pangan. Efisiensi biaya operasional menjadi salah satu aspek yang perlu dihitung sebelum teknologi tersebut diterapkan lebih luas.

Sementara itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lebak Ellen Herdyansyah mengatakan distribusi memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran rantai pangan. Menurut dia, hasil pertanian harus dapat bergerak dari sentra produksi menuju pasar dengan biaya yang masuk akal.

“Kami melihat kendaraan listrik sebagai salah satu peluang untuk mendukung modernisasi distribusi pangan. Namun, teknologi tersebut harus mampu menjawab kebutuhan di lapangan dan memberikan manfaat bagi petani, pedagang, hingga konsumen,” ujar Ellen.

Ellen mengatakan kelayakan kendaraan listrik perlu dilihat secara menyeluruh. Faktor daya angkut, jarak tempuh, kondisi jalan, biaya perawatan, dan kemampuan pengguna menjadi bagian yang harus diperhitungkan.

“Kami ingin memastikan inovasi ini bukan sekadar tren, tetapi benar-benar mampu meningkatkan efisiensi rantai pangan,” katanya.

Tani Merdeka Indonesia berharap kajian tersebut dapat menemukan model transportasi yang sesuai dengan kebutuhan distribusi pangan. Penggunaan kendaraan listrik diharapkan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mampu mengurangi beban biaya yang ditanggung petani dan pedagang.[]

123...117Halaman 1 dari 117