TANIMERDEKA – Pemerintah terus mengoptimalkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras. Langkah ini dilakukan di tengah melimpahnya stok beras pemerintah yang kini tersimpan di gudang-gudang Perum Bulog di berbagai daerah.

Ketersediaan stok yang mencapai lebih dari 5 juta ton memberi ruang bagi pemerintah untuk memperkuat intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini ditujukan untuk menjaga harga beras tetap terkendali sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang wajar.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengatakan pelaksanaan program SPHP masih berjalan sesuai target.

“Ketersediaan pangan kita cukup banyak. Stok kita banyak sekali. Lebih 5 juta ton, artinya sangat aman. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendistribusikan beras pemerintah ini. Tentunya pemerintah telah melakukan langkah-langkah,” ujar Maino dalam wawancara yang dikutip di Jakarta, pada Selasa, 14 Juli 2026.

Maino menjelaskan, pemerintah menargetkan penyaluran 828 ribu ton beras SPHP sepanjang 2026. Hingga pertengahan Juli, realisasinya sudah melampaui separuh dari target.

“Kita punya program beras SPHP tahun 2026 ini dengan target sekitar 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat dan sampai hari ini realisasi kita sudah mencapai lebih 55 persen, artinya kalau sekarang sudah di tengah tahun, ini on the track,” katanya.

Data Bapanas menunjukkan, realisasi penyaluran SPHP sejak Maret hingga 12 Juli 2026 mencapai 457,82 ribu ton atau 55,29 persen dari target. Jika ditambah realisasi pada Januari dan Februari sebesar 221,05 ribu ton, total penyaluran sejak awal tahun hingga minggu kedua Juli mencapai sekitar 678,87 ribu ton.

Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada awal Januari hingga 9 Juli 2025, realisasi penyaluran SPHP baru mencapai 181,17 ribu ton. Dengan demikian, capaian tahun ini meningkat sekitar 274 persen.

Maino mengatakan pemerintah juga memperluas jaringan penyaluran agar beras SPHP lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Pertama kita gelontorkan beras SPHP sebanyak 828 ribu ton ditargetkan. Kita punya outlet-outlet penyaluran SPHP cukup banyak. Ada di 9 titik. Artinya pelaksanaannya harus lebih masif, langsung penetrasi ke masyarakat, tidak di pasar saja, agar bisa langsung ke kantong-kantong masyarakat, misalnya melalui Gerakan Pangan Murah,” jelasnya.

Program SPHP tidak hanya ditujukan untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan harga di tingkat petani agar produksi tetap menguntungkan.

Maino menegaskan pemerintah ingin petani memperoleh harga jual yang baik tanpa membebani masyarakat sebagai konsumen.

“Memang ini hulu hilir sama-sama tersenyum, artinya hari ini petani senang karena harganya baik, bahkan beberapa harga-harga di petani sudah Rp 7.500 atau ada yang Rp 8.000. Satu sisi petani happy, petani senang, tapi satu sisi juga kita harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar,” kata Maino.

Selain memperluas penyaluran SPHP, pemerintah kembali menjalankan program bantuan pangan beras mulai Juli 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan.

“Nah ini kabar baik buat masyarakat seluruh Indonesia bahwa nanti bulan Juli, Agustus, September, 3 bulan, ini ada bantuan pangan tahap kedua. Ada 3 bulan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk sekitar 33 juta keluarga penerima manfaat,” ungkap Maino.

Menurut dia, bantuan tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

“Ini mudah-mudahan juga bisa meredam harga beras karena ada sekitar 33 juta rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg untuk selama 3 bulan. Juli, Agustus, September,” tambahnya.

Program bantuan pangan tahun ini juga berlangsung lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya. Arahan Presiden Prabowo Subianto membuat penyaluran bantuan dilakukan tanpa jeda. Hingga akhir Juni, pemerintah masih menyalurkan alokasi Februari dan Maret sebelum memasuki tahap berikutnya pada Juli hingga September.

Langkah tersebut ikut mendukung pengendalian inflasi pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi pangan secara tahunan turun dari 6,24 persen pada Mei 2026 menjadi 5,58 persen pada Juni 2026. Angka tersebut semakin mendekati target inflasi pangan pemerintah yang berada pada kisaran 3 hingga 5 persen.

Inflasi pangan bulanan juga menurun dari 0,22 persen menjadi 0,14 persen. Sementara inflasi pangan tahun kalender (year-to-date) hingga Juni 2026 tercatat sebesar 1,61 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 2,15 persen.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global yang memengaruhi produksi pangan dunia.

“Sekarang ini kita menghadapi tantangan pangan. Ada El Nino yang cukup ekstrem dan berdampak di berbagai negara. Apabila kondisi tersebut menyebabkan pasokan beras terganggu dan negara-negara produsen membatasi ekspornya karena harus memenuhi kebutuhan domestik, maka dampaknya dapat meluas ke stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo meminta, harus swasembada, (itu) yang pertama. Itu permintaan beliau,” kata Amran.

Amran berharap berbagai program pemerintah di sektor pangan dapat terus berlanjut sehingga target swasembada pangan dapat tercapai.

“Perlu kita sampaikan agar program yang sudah baik ini berkelanjutan. Tidak terhenti sampai Indonesia menjadi negara Indonesia emas, negara super power, sejajar dengan negara-negara adidaya lainnya. Itu mimpi besar kita dan Insya Allah itu akan menjadi kenyataan ke depannya,” pungkas Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.[]