Beranda blog

Usai Pelantikan Korcam Tani Merdeka Indonesia, Bupati Bireuen Minta Pendampingan Petani Diperkuat hingga Kecamatan

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Mukhlis Bupati Kabupaten Bireuen
Mukhlis Bupati Kabupaten Bireuen

TANIMERDEKA – Pemerintah Kabupaten Bireuen ingin pendampingan petani diperkuat hingga tingkat kecamatan. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

Bupati Bireuen Mukhlis mengatakan sektor pertanian menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Karena itu, peningkatan produksi perlu berjalan bersama dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Pernyataan tersebut disampaikan Mukhlis saat menghadiri kegiatan Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bireuen di Aula Hotel Bireuen Jaya, pada Kamis, 24 September 2026. Kegiatan itu bertepatan dengan Hari Tani Nasional.

“Kesejahteraan masyarakat kita sangat bergantung pada produktivitas dan hasil kerja para petani,” ujarnya.

Mukhlis menilai keberadaan Koordinator Kecamatan (Korcam) Tani Merdeka Indonesia di 17 kecamatan dapat memperkuat komunikasi dengan petani. Pengurus di tingkat kecamatan juga diharapkan lebih cepat mengetahui persoalan yang muncul di lapangan.

Ia meminta pengurus Korcam tidak berhenti pada tugas organisasi. Mereka juga perlu menjadi penghubung antara petani, pengurus Tani Merdeka Indonesia di tingkat kabupaten dan provinsi, serta pemerintah.

“Jadilah jembatan komunikasi yang efektif antara petani, pengurus daerah, dan pemerintah. Dampingi petani kita agar mampu menghadapi tantangan pertanian modern, mulai dari ketersediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil panen,” katanya.

Menurut Mukhlis, komunikasi yang berjalan baik di tingkat kecamatan akan memudahkan petani menyampaikan persoalan. Pemerintah juga dapat lebih cepat berkoordinasi untuk mencari solusi.

Persoalan pertanian saat ini, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan hasil produksi. Petani juga menghadapi persoalan sarana produksi, penerapan teknologi, pengelolaan usaha tani, hingga pemasaran hasil panen.

Kondisi tersebut membutuhkan pendampingan yang tidak hanya datang ketika masalah muncul. Petani membutuhkan akses informasi dan komunikasi yang terus berjalan selama proses produksi hingga hasil panen dipasarkan.

Pemkab Bireuen menyatakan siap bekerja sama dengan Tani Merdeka Indonesia untuk mendukung program yang berkaitan dengan pertanian.

“Pemkab Bireuen siap bersinergi dan mendukung langkah nyata Tani Merdeka Indonesia demi mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Bireuen,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, mengatakan pengurus Korcam yang telah terbentuk perlu segera menjalankan tugasnya. Ia berharap mereka ikut mengawal program pemerintah di bidang pertanian, terutama yang berkaitan dengan swasembada dan ketahanan pangan.

“Saya mengimbau, para penyuluh dan Tani Merdeka agar dapat bersinergi demi meningkatkan produktivitas pangan di Bireuen sebagai salah satu lumbung pangan Aceh,” imbuh Cut Muhammad.

Sebanyak tiga pengurus dari masing-masing 17 kecamatan menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan periode 2026–2031. Mukhlis selaku Ketua Penasihat DPD Tani Merdeka Indonesia Bireuen menyerahkan SK dan pataka kepada perwakilan Korcam.

Kegiatan tersebut juga diisi penyerahan bantuan kepada sejumlah kelompok tani. Penerimanya antara lain Kelompok Tani Makmur Jaya, Gampong Blang Dalam, Kecamatan Makmur; Kelompok Tani Tgk Kayee Lhoen, Gampong Cot Saleut, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng; Kelompok Tani Udep Beusare, Gampong Bate Raya, Kecamatan Juli; Kelompok Tani Pulo Pisang, Gampong Cot Bate, Kecamatan Kuala; serta Kelompok Tani Rindang, Gampong Cot Tunong, Kecamatan Gandapura.

Pembentukan Korcam di 17 kecamatan memperluas jalur komunikasi organisasi dengan petani di tingkat lapangan. Struktur tersebut juga mempertemukan pengurus Tani Merdeka, penyuluh pertanian, dan pemerintah dalam satu jaringan koordinasi.

Kehadiran pengurus di tingkat kecamatan diharapkan memudahkan penyampaian kebutuhan petani. Persoalan seperti pupuk, alat pertanian, teknologi, produksi, dan pemasaran dapat disampaikan lebih cepat kepada pihak terkait.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Tenaga Ahli Menteri Bidang Teknologi, Inovasi Pengairan dan Irigasi Hendri Sosiawan, Kepala Pusat Peralatan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agus Susianto, para penyuluh pertanian, serta pengurus Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bireuen dan Aceh.[]

Penyaluran SPHP Capai 99,98 Persen, Bapanas Perkuat KDKMP Jadi Saluran Beras

Penulis
Zulkarnaini
-
0

DETIKMERDEKA – Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang 2026 hampir mencapai target. Data per 23 September 2026 menunjukkan realisasi sudah mencapai 827 juta kilogram atau 99,98 persen dari target 828 juta kilogram.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) kini memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu saluran penyaluran beras SPHP.

Dari total realisasi tersebut, sebanyak 16.622.525 kilogram beras SPHP telah disalurkan melalui KDKMP.

Sekretaris Utama Bapanas Mayor Jenderal TNI (Purn.) Ito Hediarto mengatakan pemerintah tetap memastikan penyaluran beras berjalan sesuai kebijakan dan aturan yang berlaku.

“Kami menjaga dari sisi kebijakan dan regulasi. Kami menjaga berasnya,” ujar Ito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Distribusi Barang Bersubsidi dan Komoditas Strategis Melalui KDKMP di Jakarta.

KDKMP menjadi salah satu dari sembilan saluran utama penyaluran SPHP beras. Saluran lainnya mencakup pengecer pasar rakyat, instansi pelaksana Gerakan Pangan Murah (GPM), outlet pangan pemerintah daerah, outlet atau koperasi BUMN/BUMD, outlet instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, ritel modern, serta distributor BUMN/BUMD.

Menurut Ito, penyaluran melalui KDKMP tetap memiliki dasar hukum. Salah satu acuannya adalah Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan stabilisasi pangan di tingkat konsumen.

“Intinya adalah kegiatan KDMP ini bisa berjalan. Karena kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan sudah diatur di tahun 2022,” kata Ito.

KDKMP karena itu bukan saluran tambahan yang berdiri sendiri di luar skema SPHP. Koperasi tersebut menjadi salah satu jalur distribusi yang digunakan Bulog untuk menyalurkan beras kepada masyarakat.

“Jadi KDMP adalah salah satu dari saluran utama sembilan yang kita distribusikan oleh Bulog. Ada zona-zonanya,” ujar Ito.

Pembagian wilayah atau zonasi menjadi dasar penetapan harga beras SPHP. Pemerintah membagi harga berdasarkan lokasi distribusi agar harga di tingkat konsumen mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Zona I menetapkan harga beras SPHP di gudang Bulog sebesar Rp11.000 per kilogram. Harga di tingkat distributor ditetapkan Rp11.700 per kilogram, sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen sebesar Rp12.500 per kilogram.

Zona II memiliki harga gudang Bulog sebesar Rp11.300 per kilogram. Harga distributor ditetapkan Rp12.000 per kilogram dan HET di tingkat konsumen Rp13.100 per kilogram.

Zona III menetapkan harga gudang Bulog sebesar Rp11.600 per kilogram. Harga distributor sebesar Rp12.300 per kilogram, sedangkan HET mencapai Rp13.500 per kilogram.

“Jadi nanti memang harga disesuaikan dengan zonanya. Di mana harga distributor, harga HET-nya sudah kita tetapkan,” jelas Ito.

Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi seluruh saluran distribusi, termasuk KDKMP. Pengelola koperasi harus menjual beras SPHP sesuai harga yang berlaku di wilayah masing-masing.

Penguatan KDKMP juga memperluas titik penyaluran beras pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan. Skema tersebut membuat koperasi desa ikut menjadi bagian dari rantai distribusi pangan yang sebelumnya banyak bertumpu pada saluran perdagangan dan outlet pangan yang sudah ada.

Bapanas menilai keberadaan KDKMP dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP. Peran koperasi tetap berjalan dalam kerangka distribusi yang telah ditetapkan pemerintah dan Bulog.

Capaian penyaluran yang sudah mencapai 99,98 persen menunjukkan sebagian besar target SPHP 2026 telah terealisasi. Sisa sekitar satu juta kilogram dari target 828 juta kilogram menjadi bagian yang masih harus disalurkan hingga target tahunan terpenuhi.

Penguatan saluran distribusi menjadi penting karena stabilisasi harga tidak hanya bergantung pada ketersediaan beras. Beras pemerintah juga harus tersedia pada titik penjualan yang mudah dijangkau masyarakat dengan harga sesuai ketentuan.

Bapanas sebelumnya menjelaskan SPHP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Program tersebut juga digunakan untuk mencegah gejolak harga dan menjaga keterjangkauan pangan masyarakat.

KDKMP kini menjadi bagian dari upaya memperluas jalur tersebut. Pemerintah tetap menempatkan ketentuan harga, zonasi, serta pengawasan distribusi sebagai acuan agar beras SPHP sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan.[]

17 Korcam Tani Merdeka Indonesia Bireun di Bireuen, Ini Pesan Bupati

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Sebanyak 17 Koordinator Kecamatan (Korcam) Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Bireuen resmi dilantik oleh Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Aceh, Cut Muhamad, di Aula Hotel Bireuen Jaya, Kamis (24/9/2026). Setiap kecamatan diwakili tiga pengurus.

Pelantikan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026. Bupati Bireuen Ir H Mukhlis ST yang juga menjabat Ketua Penasihat DPD Tani Merdeka Indonesia Bireuen menyerahkan Surat Keputusan (SK) dan bendera pataka kepada perwakilan Korcam.

Sejumlah pejabat dan unsur terkait hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka antara lain unsur Forkopimda, Tenaga Ahli Menteri Bidang Teknologi, Inovasi Pengairan dan Irigasi Ir Hendri Sosiawan CESA, serta Kepala Pusat Peralatan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Dr drh Agus Susianto MSi.

Para penyuluh pertanian serta pengurus Tani Merdeka Indonesia tingkat Bireuen dan Aceh juga menghadiri pelantikan tersebut.

Rangkaian kegiatan turut diisi penyerahan bantuan kepada sejumlah kelompok tani di Bireuen.

Bantuan diserahkan kepada Kelompok Tani Makmur Jaya, Gampong Blang Dalam, Kecamatan Makmur, yang diketuai Rusdi.

Bantuan berikutnya diberikan kepada Kelompok Tani Tgk Kayee Lhon, Gampong Cot Saleut, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, yang diketuai Ibrahim A Rahman.

Kelompok Tani Udep Beusare, Gampong Bate Raya, Kecamatan Juli, yang diketuai Usman, juga menerima bantuan.

Kelompok Tani Pulo Pisang, Gampong Cot Batee, Kecamatan Kuala, yang diketuai M Nur, turut menerima bantuan.

Bantuan juga diserahkan kepada Kelompok Tani Rindang, Gampong Cot Tunong, Kecamatan Gandapura.

Bupati Bireuen Ir H Mukhlis ST dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Korcam Tani Merdeka Indonesia yang baru dilantik. Ia mengatakan sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bireuen.

“Kesejahteraan masyarakat kita sangat bergantung pada produktivitas dan hasil kerja para petani. Oleh karena itu, kehadiran Tani Merdeka Indonesia di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat strategis. Saya berharap pengurus Korcam yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” pesannya.

Mukhlis juga meminta pengurus Korcam menjadi penghubung antara petani, pengurus Tani Merdeka Indonesia di tingkat daerah, dan pemerintah.

Ia menilai pengurus di tingkat kecamatan memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan persoalan yang dialami petani.

“Dampingi petani kita agar mampu menghadapi tantangan pertanian modern, mulai dari ketersediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil panen. Pemkab Bireuen siap bersinergi dan mendukung langkah nyata Tani Merdeka Indonesia demi mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Bireuen,” pungkasnya.

Mukhlis mengatakan komunikasi antara petani dan pemerintah perlu berjalan dua arah. Persoalan seperti kebutuhan sarana produksi, pendampingan, hingga pemasaran hasil panen perlu disampaikan melalui jalur yang jelas.

Sementara itu Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, juga meminta pengurus Korcam segera bekerja setelah pelantikan.

Ia berharap pengurus di setiap kecamatan ikut mengawal program pemerintah yang berkaitan dengan pertanian dan pangan.

“Saya mengimbau para penyuluh dan Tani Merdeka agar dapat bersinergi demi meningkatkan produktivitas pangan di Bireuen sebagai salah satu lumbung pangan Aceh,” ujarnya.

Menurut Cut Muhammad, kerja sama antara pengurus Tani Merdeka dan penyuluh pertanian diperlukan agar program di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih terarah.

Pelantikan 17 Korcam tersebut memperluas struktur Tani Merdeka Indonesia hingga tingkat kecamatan di Bireuen. Para pengurus yang baru dilantik selanjutnya akan menjalankan tugas organisasi sekaligus menjadi penghubung dengan kelompok tani dan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.[]

Amran Sulaiman Tegaskan Tak Berhenti Berantas Mafia Pangan, 102 Tersangka Sudah Diproses

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Andi Amran Sulaiman Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)
Andi Amran Sulaiman Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)

TANIMERDEKA – Pemerintah menyatakan tidak akan menghentikan penindakan terhadap praktik curang di sektor pangan. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sudah ada 102 tersangka yang berkaitan dengan penindakan Satgas Pangan Polri sepanjang 2024 hingga 2026.

Amran juga menyinggung dugaan pelanggaran pada peredaran beras fortifikasi. Bapanas menemukan 25 merek beras fortifikasi milik 11 pelaku usaha yang diduga tidak memenuhi ketentuan administrasi, kandungan gizi, dan mutu. Temuan itu berasal dari pengawasan pada Juli hingga Agustus 2026 di 11 provinsi.

Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan stok pangan untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekeringan dan El Nino.

“Stok kita tertinggi selama Republik ini berdiri. Beras kita banyak, ada kekeringan, ada El Nino, enggak masalah,” ujar Amran.

Amran mengatakan persiapan stok dilakukan jauh sebelum ancaman kekeringan dan El Nino muncul. Ia juga menyebut sejumlah indikator sektor pertanian menunjukkan perkembangan, termasuk peningkatan ekspor dan penurunan impor pada komoditas tertentu.

“Dunia krisis, tapi kita tenang-tenang. Itulah (berkat) Presiden kita (Prabowo Subianto). (Beliau) perintahkan, selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” katanya.

Perhatian Amran kemudian tertuju pada praktik mafia pangan. Ia menyebut penindakan terhadap pelaku usaha yang merugikan kepentingan pangan nasional masih terus berjalan.

“Banyak yang tidak senang. (Tapi) Mafia kita beresin. Ini ada mafia, ada 102 tersangka. Presiden perintahkan, kirim ke neraka, siap Bapak Presiden,” ujar Amran.

Amran mengatakan jumlah tersangka itu masih dapat bertambah. Ia menyebut kemungkinan ada 20 tersangka baru dalam tiga bulan mendatang.

“Mudah-mudahan 3 bulan ke depan, ada lagi menyusul 20 orang. Ini musuh negara,” katanya.

Amran juga meminta jajarannya tidak terpengaruh oleh tekanan atau kritik di media sosial selama bekerja sesuai ketentuan.

“Saya beritahu seluruh jajaran, enggak usah peduli. Kita tidak akan berhenti kerja,” tegasnya.

Salah satu pengawasan yang diperkuat Bapanas menyasar beras fortifikasi. Produk ini memiliki tambahan zat gizi tertentu dan dijual dengan klaim kandungan yang tercantum pada kemasan.

Bapanas mengambil 190 sampel yang mewakili 27 nama dagang dari peredaran di 11 provinsi. Hasil pengujian menunjukkan 25 merek yang diduga bermasalah tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu sesuai SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan serta SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.

Dugaan pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan kandungan gizi. Bapanas juga menemukan masalah administrasi, izin edar, dan informasi yang tercantum pada label.

Bapanas menyebut 25 merek tersebut berasal dari 11 pelaku usaha. Hingga pekan pertama September 2026, seluruh merek yang bermasalah terpantau sudah menghentikan produksi.

Sebanyak 12 merek telah menarik stok dari tempat peredaran. Merek lainnya masih menjalani proses penarikan.

Amran sebelumnya telah memerintahkan langkah penarikan produk, pencabutan izin, dan proses hukum terhadap pelaku yang terbukti melanggar.

“Yang pertama kami sudah perintahkan tarik, yang kedua cabut izinnya, yang ketiga diproses,” kata Amran dalam penjelasan sebelumnya terkait temuan tersebut.

Bapanas juga menyerahkan daftar produsen yang diduga melakukan pelanggaran beserta bukti pendukung hasil pengawasan dan pengujian kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Temuan beras fortifikasi itu juga berkaitan dengan harga jual produk. Bapanas memperkirakan potensi kerugian konsumen mencapai Rp89 triliun berdasarkan kalkulasi pemerintah.

Perhitungan tersebut menggunakan rata-rata harga jual sekitar Rp23.385 per kilogram dan harga wajar sekitar Rp13.689 per kilogram. Selisih sekitar Rp9.695 per kilogram kemudian dikalikan dengan asumsi 30 persen dari kebutuhan konsumsi beras tahunan sebesar 9,2 juta ton. ([Perpustakaan Digital BAPANAS][2])

Bapanas menegaskan angka Rp89 triliun merupakan potensi kerugian berdasarkan kalkulasi pemerintah. Angka tersebut bukan berarti seluruh kerugian telah terbukti dalam proses hukum.

Dugaan pelanggaran masing-masing pelaku tetap harus dibuktikan melalui proses sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Pemerintah juga menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut administrasi label. Konsumen membeli produk berdasarkan informasi yang tercantum pada kemasan. Ketidaksesuaian antara klaim dan isi produk karena itu menjadi persoalan perlindungan konsumen.

Bapanas memastikan pengawasan tidak berhenti pada penarikan produk. Pemerintah juga memperkuat pengawasan harga dan mutu beras di pasar.

Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan koordinasi bersama aparat penegak hukum. Pemerintah ingin memastikan produk yang beredar sesuai dengan mutu, kandungan, izin edar, dan informasi pada label.

Penindakan terhadap beras yang diduga bermasalah tidak disebut akan mengganggu ketersediaan beras nasional.

Per 24 September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat sekitar 4,5 juta ton. Bapanas menyebut stok tersebut menjadi salah satu penyangga pemerintah untuk menjaga pasokan dan stabilitas pangan nasional.

Angka tersebut juga menjadi bagian dari persiapan pemerintah menghadapi risiko produksi akibat perubahan cuaca. Amran sebelumnya mengatakan stok beras pemerintah berada pada posisi tinggi untuk menghadapi El Nino dan kekeringan.

Amran mengatakan penindakan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktik curang akan terus berjalan bersama upaya menjaga pasokan pangan.

Kebijakan tersebut menempatkan dua agenda sekaligus, yakni menjaga ketersediaan beras dan memperketat pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar.

Amran meminta jajarannya tetap bekerja meski mendapat tekanan. Bagi pemerintah, pengawasan harga, mutu, dan keamanan pangan menjadi bagian dari upaya menjaga kepentingan konsumen sekaligus memastikan tata kelola sektor pangan berjalan sesuai aturan.

Temuan 25 merek beras fortifikasi kini masuk dalam proses penanganan lebih lanjut. Pemeriksaan administrasi dan hasil laboratorium menjadi dasar pengawasan, sedangkan aspek pidana terhadap pelaku yang terbukti melanggar menjadi kewenangan aparat penegak hukum.[]

Don Muzakir: Pasar Rakyat Jadi Bagian Penting Ekonomi Desa

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Aktivitas ekonomi warga menjadi kekuatan utama Pasar Bahulak di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Selama enam tahun, pasar yang mengandalkan produk lokal, kuliner tradisional, dan konsep pasar tempo dulu itu terus dikembangkan sebagai ruang usaha sekaligus destinasi wisata desa.

Pasar Bahulak dibangun di atas tanah kas desa seluas sekitar empat hektare. Warga mengelolanya dengan konsep pasar tradisional yang memadukan kegiatan jual beli dengan budaya lokal.

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir hadir dalam peringatan enam tahun Pasar Bahulak, pada Minggu, 27 September 2026.

Ia melihat pasar desa seperti Bahulak memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.

“Acara seperti ini membangkitkan ekonomi desa, sebagaimana yang menjadi fokus program Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi kerakyatan dari bawah,” ujar Don Muzakir.

Peringatan enam tahun Pasar Bahulak juga diisi kirab gunungan hasil bumi. Warga membawa hasil pertanian sebagai simbol syukur sekaligus bagian dari tradisi yang masih dipertahankan.

Pasar Bahulak mulai beroperasi pada September 2020. Pengelola mempertahankan suasana pasar tradisional dengan menghadirkan kuliner khas pedesaan, kesenian, serta sistem transaksi menggunakan koin.

Pasar tersebut dibuka setiap Minggu Legi dan Minggu Pahing mengikuti penanggalan Jawa. Pola itu membuat kegiatan ekonomi berlangsung bersamaan dengan aktivitas budaya masyarakat.

Don Muzakir menilai model tersebut dapat menjadi salah satu cara mengembangkan potensi desa tanpa menghilangkan karakter lokal. Menurut dia, pasar rakyat bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga dapat menjadi ruang bagi warga menjual produk dan memperkenalkan potensi daerah.

Ia juga menyatakan Tani Merdeka Indonesia siap membantu memperluas jaringan Pasar Bahulak agar lebih dikenal di tingkat yang lebih luas. Langkah tersebut diharapkan membuka peluang pasar bagi produk dan usaha masyarakat Desa Karungan.

Kepala Dinas Pariwisata Drs. I Yusep Wahyudi, M.Si., dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sriyanto Suryo Saputro turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pasar Bahulak sebelumnya mendapat perhatian karena konsep ekonominya menggabungkan aktivitas perdagangan dengan pelestarian budaya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga pernah menetapkan Desa Karungan sebagai Desa Pancasila dan Pasar Bahulak sebagai Pasar Gotong Royong.

Enam tahun berjalan, Pasar Bahulak tetap mengandalkan partisipasi warga. Pedagang menjual makanan tradisional dan produk lokal, sementara pengunjung datang untuk menikmati suasana pasar yang dibuat berbeda dari pusat perdagangan modern.

Bagi masyarakat Desa Karungan, keberadaan pasar itu memberi ruang bagi usaha warga untuk terus berjalan. Perputaran transaksi juga terjadi di lingkungan desa setiap kali pasar dibuka.

Don Muzakir mengatakan pengembangan ekonomi desa membutuhkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan warga agar aktivitas ekonomi dapat berjalan bersama kehidupan sosial masyarakat.

Perjalanan Pasar Bahulak menunjukkan bahwa potensi ekonomi desa dapat tumbuh dari sumber daya yang sudah dimiliki masyarakat. Produk pertanian, makanan tradisional, budaya, dan ruang publik desa disatukan menjadi kegiatan yang memberi nilai ekonomi bagi warga.

Peringari 6 Tahun Pasar Bahulak, Don Muzakir Dorong Ekonomi Desa Diperluas

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menghadiri peringatan ulang tahun ke-6 Pasar Bahulak di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, pada Minggu, 27 September 2026.

Peringatan tersebut diisi berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat. Salah satunya kirab gunungan hasil bumi.

Warga mengarak gunungan sebagai bentuk syukur atas hasil panen selama setahun terakhir. Tradisi itu juga menjadi bagian dari perayaan sekaligus menggambarkan semangat gotong royong masyarakat Desa Karungan.

Pasar Bahulak dibangun di atas tanah kas desa seluas sekitar empat hektare. Warga mengembangkan kawasan tersebut dengan konsep pasar tempo dulu. Pasar itu kemudian tumbuh menjadi salah satu destinasi wisata berbasis masyarakat di Desa Karungan.

Pasar Bahulak mulai beroperasi pada September 2020. Pemerintah desa mempertahankan konsep pasar tradisional dengan menghadirkan kuliner, kesenian, permainan, serta suasana jual beli seperti masa lalu.

Salah satu ciri Pasar Bahulak adalah penggunaan koin sebagai alat transaksi. Pengunjung menukar uang dengan koin sebelum berbelanja di dalam area pasar. Sistem tersebut menjadi bagian dari konsep yang ingin menghidupkan kembali suasana pasar tempo dulu.

Jadwal pasar juga mengikuti penanggalan Jawa. Pasar Bahulak rutin dibuka pada Minggu Legi dan Minggu Pahing.

Kuliner tradisional menjadi salah satu daya tarik utama. Pengunjung dapat menemukan berbagai makanan dan minuman khas pedesaan yang jarang dijumpai di pasar modern.

Bagi masyarakat Karungan, Pasar Bahulak tidak hanya menjadi tempat berjualan. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang pertemuan warga sekaligus tempat mengenalkan tradisi dan produk lokal kepada pengunjung dari luar desa.

Don Muzakir mengapresiasi konsistensi masyarakat Karungan dalam mempertahankan Pasar Bahulak selama enam tahun. Ia menilai keberadaan pasar rakyat seperti itu berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Menurut Don Muzakir, Pasar Bahulak menunjukkan bagaimana potensi lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi tanpa meninggalkan tradisi masyarakat.

“Acara seperti ini membangkitkan ekonomi desa, sebagaimana yang menjadi fokus program Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi kerakyatan dari bawah,” ujar Don Muzakir.

Don Muzakir juga menyatakan Tani Merdeka Indonesia siap membantu memperluas jaringan Pasar Bahulak hingga tingkat pusat. Langkah tersebut, menurut dia, dapat membuka peluang agar produk dan potensi budaya Desa Karungan dikenal lebih luas.

Pasar Bahulak memiliki dua sisi yang berjalan bersamaan. Aktivitas perdagangan menggerakkan ekonomi warga, sedangkan konsep budaya membuat pasar tersebut menjadi bagian dari atraksi wisata desa.

Kepala Dinas Pariwisata Sragen Drs. I Yusep Wahyudi, M.Si., dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sriyanto Suryo Saputro turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Kehadiran unsur pemerintah daerah dan anggota DPR RI menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan ulang tahun Pasar Bahulak. Acara juga menjadi ruang pertemuan antara pengelola pasar, masyarakat, dan sejumlah pejabat yang hadir.

Don Muzakir dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat desa. Ia mengaitkan hal tersebut dengan pembangunan ekonomi yang menurutnya perlu berjalan bersama kehidupan sosial yang harmonis.

Perjalanan Pasar Bahulak sendiri tidak lepas dari inisiatif warga Desa Karungan. BPIP pada 2021 menetapkan Desa Karungan sebagai Desa Pancasila dan Pasar Bahulak sebagai Pasar Gotong Royong. Penetapan itu diberikan karena masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi melalui semangat gotong royong.

Konsep tersebut terus dipertahankan sampai sekarang. Pasar Bahulak tetap mengandalkan produk lokal, kuliner tradisional, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari daya tariknya.

Peringatan enam tahun menjadi penanda perjalanan Pasar Bahulak sejak mulai beroperasi pada 2020. Kegiatan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana pasar berbasis desa dapat menggabungkan perdagangan, wisata, dan pelestarian budaya dalam satu ruang.

Bagi Desa Karungan, keberadaan Pasar Bahulak memberi ruang bagi warga untuk menjual produk dan hasil usaha mereka. Aktivitas pasar juga ikut menghidupkan kawasan desa pada setiap hari pasaran.

Konsep seperti Pasar Bahulak menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi desa tidak selalu harus meninggalkan karakter lokal. Tradisi justru dapat menjadi bagian dari produk wisata dan aktivitas ekonomi masyarakat ketika dikelola secara konsisten.[]

Ini 7 Pernyataan Sikap Tani Merdeka Indonesia di Hari Tani Nasional 2026

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesi sedang orasi kebangsaan hari tani nasional.
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesi sedang orasi kebangsaan hari tani nasional.

TANIMERDEKA – Lebih dari 2.000 petani menghadiri peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Alun-alun Lebak Timur, Banten, pada Kamis, 24 September 2026. Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia Aiman Adnan membacakan tujuh pernyataan sikap di hadapan para petani.

Pembacaan pernyataan tersebut disambut antusias. Sejumlah petani juga membawa spanduk bertuliskan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan sikap itu menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan petani, produksi pangan, akses pasar, reforma agraria, hingga pengawalan kebijakan pemerintah.

Badan Pusat Statistik mencatat pada Februari 2026 terdapat 42,49 juta orang yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jumlah tersebut mencapai sekitar 28,78 persen dari seluruh penduduk yang bekerja.

Besarnya jumlah pekerja di sektor tersebut membuat persoalan pertanian berkaitan langsung dengan kehidupan jutaan keluarga dan ekonomi desa. Berikut tujuh pernyataan sikap Tani Merdeka Indonesia yang baca pada hari peringatan hari Tani Nasional;

1. Kesejahteraan Petani Harus Menjadi Ukuran Utama

Pembangunan pertanian dinilai tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Hasil produksi harus diikuti harga yang layak, biaya produksi yang terkendali, pupuk yang tersedia, akses air dan teknologi, kepastian lahan, serta kepastian pasar.

Pemerintah telah menurunkan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Kementerian Pertanian pada Agustus 2026 juga menegaskan penguatan data, distribusi, dan pengawasan agar manfaat pupuk bersubsidi tepat sasaran.

Kebijakan tersebut dinilai perlu dikawal agar manfaatnya benar-benar sampai kepada petani.

2. Hasil Produksi Petani Harus Mendapat Pasar melalui MBG

Kepastian pasar menjadi bagian penting setelah petani meningkatkan produksi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat menjadi salah satu pasar bagi hasil pertanian dan pangan lokal.

Data Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa sampai 31 Agustus 2026, MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Kebutuhan puluhan juta porsi makanan setiap hari menciptakan permintaan terhadap beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, dan bahan pangan lainnya.

Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal.

Petunjuk teknis BGN untuk 2026 juga mengarahkan SPPG memprioritaskan produk lokal sepanjang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

3. KDMP Harus Menghubungkan Petani dengan SPPG

Besarnya kebutuhan pangan untuk MBG membutuhkan rantai pasok yang terorganisasi. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/KDMP) dinilai dapat memainkan peran tersebut.

Integrasi KDMP dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dipercepat. Pemerintah melalui Kemenko Pangan telah mendorong kerja sama KDMP, BUMDes, UMKM, dan pemasok lokal dalam rantai pasok MBG.

Pemerintah pada September 2026 masih menyelesaikan penguatan tata kelola agar KDKMP benar-benar beroperasi sebagai pusat ekonomi desa, bukan hanya berdiri secara fisik.

4. Kepastian Lahan Harus Diikuti Produktivitas

Persoalan produksi dan pasar juga berkaitan dengan kepastian lahan. DPN Tani Merdeka Indonesia menyambut pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang oleh DPR RI pada 22 September 2026.

Regulasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah, mendorong redistribusi, memperkuat kelembagaan, dan menyelesaikan konflik agraria.

Reforma agraria dinilai tidak boleh berhenti pada pembagian atau legalisasi tanah. Petani membutuhkan dukungan setelah memperoleh kepastian lahan.

Dukungan itu mencakup pupuk dan benih, irigasi, teknologi, pembiayaan, koperasi, serta pasar. Tanah yang diterima petani harus dapat dikelola secara produktif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

5. Reforma Agraria, Produksi, KDMP, dan MBG Harus Terhubung

Berbagai kebijakan tersebut dinilai tidak akan maksimal jika berjalan sendiri-sendiri.

Reforma agraria memberikan kepastian lahan. Kebijakan pertanian memperkuat produksi. KDMP mengorganisasi hasil produksi dan kebutuhan ekonomi desa. MBG menyediakan permintaan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan.

Keterhubungan itu diharapkan membentuk rantai ekonomi dari lahan hingga pasar. Produksi meningkat, hasil pertanian terserap, dan perputaran ekonomi desa ikut bergerak.

6. Apresiasi untuk Pemerintah Presiden Prabowo Subianto

Rangkaian kebijakan tersebut menjadi alasan DPN Tani Merdeka Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah atas perhatian terhadap sektor pertanian dan pangan.

Apresiasi itu mencakup penurunan HET pupuk bersubsidi, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen yang pada 2026 tetap dipedomani sebesar Rp6.500 per kilogram, penguatan penyerapan hasil petani, pengembangan MBG, serta pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Apresiasi tersebut disertai pengawalan. Kebijakan pemerintah harus benar-benar terasa sampai ke sawah, kebun, kandang, tambak, dan rumah tangga petani.

Organisasi tersebut menyatakan akan terus menyampaikan persoalan di lapangan secara terbuka agar program pemerintah semakin efektif dan tepat sasaran.

7. Pengawalan Dimulai dari Tingkat Desa

Agenda terakhir diarahkan pada penguatan peran anggota Tani Merdeka Indonesia di tingkat desa. Seluruh anggota diminta memastikan berbagai program dan kebijakan pemerintah benar-benar berjalan di lapangan.

Pengawalan dilakukan dengan mendata petani, komoditas, kapasitas produksi, serta kebutuhan sarana produksi di setiap desa. Kelompok tani juga didorong masuk ke dalam ekosistem KDMP dan rantai pasok SPPG/MBG secara sehat dan transparan.

Petani juga diminta mengawal distribusi pupuk, harga hasil pertanian, irigasi, serta akses pembiayaan. Implementasi UU Reforma Agraria juga perlu dikawal agar kepastian lahan berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi petani.[]

Peringati Hari Tani Nasional 2026, Ribuan Petani Padati Alun-alun Lebak, Don Muzakir: Terima Kasih Prabowo

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesi sedang orasi kebangsaan hari tani nasional.
Don Muzakir Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesi sedang orasi kebangsaan hari tani nasional.

TANIMERDEKA – DPN Tani Merdeka Indonesia menggelar peringatan Hari Tani Nasional ke-66 di Alun-alun Timur, Kabupaten Lebak, Banten, pada Kamis, 24 September 2026. Lebih dari 2.000 petani hadir pada Orasi Kebangsaan Hari Tani Nasional.

Para petani datang dari berbagai daerah. Mereka membawa spanduk dan menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, terutama kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengajak para petani untuk terus mengawal program pemerintah, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan produksi pangan, kesejahteraan petani, dan pembangunan pertanian.

“Petani harus bersatu. Kita harus terus mendukung program pangan dan seluruh program Presiden Prabowo yang menyentuh kepentingan rakyat. Hari Tani Nasional ini menjadi momentum bagi kita untuk menyuarakan aspirasi petani secara bersama-sama,” kata Don Muzakir dalam orasi kebangsaan tersebut.

Massa juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan petani.

UU Reforma Agraria Jadi Kado Hari Tani

Don Muzakir juga menyoroti pengesahan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI pada Selasa, 22 September 2026. DPR menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna setelah seluruh fraksi dan anggota DPR menyatakan persetujuan.

Pengesahan tersebut dilakukan dua hari sebelum peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September. Bagi Don Muzakir, momentum tersebut menjadi perhatian penting bagi petani.

“UU Reforma Agraria yang telah disahkan DPR RI, ini adalah kado besar untuk petani pada peringatan Hari Tani Nasional ke-66. Terima kasih Presiden Prabowo dan semua fraksi di DPR RI yang telah menyetujui undang-undang ini,” ujar Don Muzakir.

UU tersebut mengatur sejumlah hal, mulai dari pengurangan ketimpangan kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik agraria, perlindungan hak atas tanah, hingga redistribusi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Aturan itu juga memuat dukungan ekonomi bagi penerima redistribusi tanah.

Don Muzakir mengatakan Tani Merdeka Indonesia siap mengawal pelaksanaan UU tersebut. Ia berharap aturan baru itu dapat memberikan kepastian hukum bagi petani yang masih menghadapi persoalan lahan.

“Kita siap mengawal UU Reforma Agraria. Sengketa tanah yang masih dialami petani harus diselesaikan. Petani membutuhkan kepastian atas lahan yang mereka garap. Jangan sampai petani yang sudah bertahun-tahun menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum,” kata Don Muzakir.

Don Muzakir juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah program pemerintah di sektor pertanian. Pemerintah menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama. Program tersebut mencakup pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan benih unggul, modernisasi alat dan mesin pertanian, pembiayaan, serta jaminan harga pembelian gabah pemerintah.

Kementerian Pertanian juga melaporkan penggunaan lebih dari 150.000 unit pompa hingga 2026 dengan cakupan sekitar 4 juta hektare lahan pertanian. Pemerintah juga mendistribusikan lebih dari 40.000 unit alat dan mesin pertanian sepanjang 2026.

“Presiden Prabowo sudah menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram. Harga pupuk subsidi juga turun 20 persen. Alsintan dibantu, infrastruktur pertanian terus dibangun. Kita harus kawal program-program ini benar-benar sampai ke petani,” ujar Don Muzakir.

Don Muzakir menilai pembangunan pertanian tidak hanya soal meningkatkan produksi. Petani juga membutuhkan kepastian harga, ketersediaan pupuk, air untuk sawah, alat pertanian, akses pembiayaan, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi.

“Kita ingin petani bisa berproduksi dengan tenang. Pupuk tersedia, air tersedia, alat pertanian tersedia, hasil panen memiliki kepastian harga, dan petani mendapat akses pembiayaan. Kalau semua itu berjalan, petani bisa lebih kuat dan produksi pangan nasional juga ikut meningkat,” katanya.

Program ketahanan pangan pemerintah juga diarahkan untuk memperkuat posisi petani sekaligus menjaga ketersediaan pangan nasional. Pemerintah menyatakan Bulog diperkuat sebagai penyangga stok pangan dan pelindung petani.

Don Muzakir mengatakan petani harus ikut mengawal kebijakan tersebut. Menurut dia, program pemerintah perlu terus dievaluasi agar persoalan yang muncul di lapangan bisa segera ditangani.

“Petani jangan hanya menjadi penerima kebijakan. Petani juga harus ikut mengawal. Kalau ada pupuk yang sulit didapat, sampaikan. Kalau harga hasil panen bermasalah, sampaikan. Kalau ada persoalan irigasi atau lahan, sampaikan. Kita ingin pemerintah mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ujar Don Muzakir.

Petani Minta Perlindungan Kesehatan

Selain persoalan tanah dan pertanian, petani yang hadir juga menyampaikan kebutuhan terhadap jaminan kesehatan. Mereka meminta pemerintah memberikan akses BPJS Kesehatan gratis bagi petani.

“Petani juga meminta BPJS gratis. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Presiden Prabowo. Petani bukan hanya membutuhkan lahan dan produksi yang baik, tetapi juga perlindungan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya,” kata Don Muzakir.

Kebutuhan pendidikan juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan. Pemerintah dalam agenda 2026 mengalokasikan anggaran pendidikan dan menyiapkan berbagai program bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah.

“Presiden juga sudah menyampaikan komitmen untuk memperluas akses pendidikan. Kita berharap anak-anak petani mendapat kesempatan yang sama untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ujar Don Muzakir.

Peringatan Hari Tani Nasional di Lebak ruang bagi petani untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Persoalan lahan, harga hasil panen, pupuk, irigasi, alat pertanian, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi bagian dari pembahasan.

Don Muzakir mengatakan Tani Merdeka Indonesia terus mengawal program yang berkaitan dengan petani. Ia juga meminta para petani tetap menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara terbuka.

“Hari Tani Nasional bukan hanya acara seremonial. Ini momentum untuk menyampaikan suara petani. Kita bersatu, kita kawal program pemerintah, dan kita sampaikan apa yang masih menjadi persoalan di lapangan. Harapan kita, petani semakin kuat dan pertanian Indonesia semakin maju,” ujar Don Muzakir.[]

DPR Sahkan UU Reforma Agraria, Ini 15 Poin yang Diatur

Penulis
Zulkarnaini
-
0
DPR mengesahkan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).
DPR mengesahkan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).

TANIMERDEKA – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang, pada Selasa, 22 September 2026.

Pengesahan ini menjadi langkah baru dalam pengaturan persoalan agraria di Indonesia. UU tersebut tidak hanya mengatur soal tanah, tetapi juga mencakup redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan masyarakat, hingga pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Ketua Panja RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria, Iman Sukri, mengatakan aturan tersebut disusun untuk menjawab persoalan ketimpangan agraria yang masih terjadi di Indonesia.

Pengaturan dalam UU mencakup pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Penyelesaian konflik agraria juga menjadi salah satu bagian penting dalam aturan tersebut.

“Atas dasar itulah, pembentukan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi bagian penting dari ikhtiar negara dalam menjawab akar persoalan ketimpangan agraria yang selama ini belum terselesaikan secara tuntas,” ujar Iman Sukri dalam rapat paripurna di DPR, pada Selasa, 22 September 2026.

Iman mengatakan penyelesaian pembahasan RUU tersebut menjadi bagian dari upaya menyelesaikan sengketa pertanahan.

“Menjawab tantangan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Legislasi turut mengambil bagian dalam ikhtiar tersebut melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang ini,” tambahnya.

UU Pengaturan Reforma Agraria mengatur pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria. Lembaga tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga ini memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian konflik agraria.

UU tersebut juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas. Dewan ini berfungsi untuk menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria.

Berikut 15 poin penting yang diatur dalam UU Pengaturan Reforma Agraria:

1. Penyelenggaraan reforma agraria

Reforma agraria diselenggarakan melalui hak menguasai negara. Ketentuan ini bertujuan menjamin pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak rakyat atas tanah serta sumber daya agraria lainnya. Pemanfaatan tanah juga diprioritaskan bagi subjek reforma agraria.

2. Perencanaan reforma agraria

Perencanaan reforma agraria mencakup peta jalan reforma agraria. Peta jalan tersebut memuat arah kebijakan, pentahapan, prioritas, strategi pelaksanaan, dan indikator kinerja.

3. Lokasi prioritas reforma agraria

UU mengatur lokasi prioritas reforma agraria, termasuk kriteria dan mekanisme penetapannya. Penetapan lokasi dapat mempertimbangkan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absente, serta penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum.

4. Objek dan subjek reforma agraria

Objek reforma agraria mencakup tanah yang berasal dari penyelesaian konflik agraria maupun non-konflik agraria. Subjek yang diprioritaskan meliputi petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.

5. Penguatan kelembagaan

UU mengatur pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian konflik agraria.

6. Pembentukan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas dibentuk untuk menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria.

7. Penyelesaian konflik agraria

UU mengatur mekanisme penyelesaian konflik agraria secara efektif, transparan, dan berkeadilan. Penyelesaian konflik mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, kepastian hukum, serta pemulihan hak masyarakat.

8. Pemulihan dan redistribusi tanah

UU memperkuat pemulihan hak atas tanah dan redistribusi tanah. Aturan tersebut juga mencakup pemberian kepastian hukum atas hak tanah serta pemberdayaan subjek reforma agraria.

9. Perlindungan hukum

UU memperkuat perlindungan hukum dan pencegahan konflik agraria baru. Perlindungan mencakup subjek reforma agraria, pendamping masyarakat, pelapor, saksi, serta pihak yang mempertahankan hak atas tanah. Aturan tersebut juga menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.

10. Penataan dan pembatasan penguasaan tanah

UU mengatur penataan, pengendalian, dan pembatasan penguasaan serta pemilikan tanah. Ketentuan ini bertujuan mencegah konsentrasi dan rekonsentrasi tanah serta menjamin pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah.

11. Partisipasi masyarakat

Masyarakat mendapat ruang untuk terlibat dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, dan pemberdayaan subjek reforma agraria.

12. Sistem data dan akuntabilitas

UU memperkuat sistem data, pelaporan, dan akuntabilitas penyelenggaraan reforma agraria. Hasil penyelesaian konflik dan pelaksanaan reforma agraria akan diintegrasikan dalam satu data.

13. Pendanaan reforma agraria

Pendanaan penyelenggaraan reforma agraria bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang tidak mengikat.

14. Ketentuan pidana dan peralihan

UU mengatur ketentuan pidana dan ketentuan peralihan untuk menjamin keberlanjutan, kepatuhan, dan efektivitas pelaksanaan reforma agraria. Penyelenggaraan reforma agraria yang telah berjalan juga akan diintegrasikan ke dalam sistem berdasarkan UU tersebut.

15. Laporan penyelenggaraan reforma agraria

Penyelenggara reforma agraria wajib menyampaikan laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan reforma agraria kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Laporan tersebut disampaikan paling sedikit satu kali dalam setahun.[]

Harga Sawit di Kaltim Naik Capai Rp 3.604 per Kilogram

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Harga sawit di kaltim naik capai Rp 3.604 per kilogram
Harga sawit di kaltim naik capai Rp 3.604 per kilogram

TANIMERDEKA – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Timur kembali mengalami kenaikan.

Pemerintah daerah menetapkan harga TBS berdasarkan umur tanaman untuk periode 1-15 September 2026. Harga tertinggi mencapai Rp 3.604,37 per kilogram untuk tanaman berusia 10 hingga 20 tahun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur drh Arief Murdiyatno mengatakan, penetapan harga TBS mengacu pada perkembangan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan kernel.

“Harga rata-rata tertimbang CPO mencapai Rp 15.392,82 per kilogram, sedangkan harga kernel ditetapkan sebesar Rp 13.187,62per kilogram,” ujar Arief dalam keterangan resminya, pada Senin, 21 September 2026.

Arief mengatakan, kenaikan harga TBS juga dipengaruhi oleh penguatan harga CPO di pasar global. Permintaan terhadap CPO turut mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam penetapan harga TBS di tingkat petani.

Harga TBS berbeda sesuai dengan umur tanaman. Pemerintah menetapkan harga mulai dari tanaman berusia 3 tahun hingga 25 tahun.

Tanaman sawit berusia 3 tahun memiliki harga TBS Rp 3.164,88 per kilogram. Harga itu meningkat menjadi Rp 3.265,78 per kilogram untuk tanaman berusia 4 tahun.

TBS dari tanaman berusia 5 tahun ditetapkan Rp 3.356,25 per kilogram. Tanaman berusia 6 tahun memiliki harga Rp 3.429,75 per kilogram.

Harga kembali meningkat pada tanaman berusia 7 tahun. TBS dari tanaman tersebut ditetapkan Rp 3.479,22 per kilogram.

Tanaman berusia 8 tahun memiliki harga TBS Rp 3.535,39 per kilogram. Sementara itu, harga untuk tanaman berusia 9 tahun mencapai Rp 3.578,75 per kilogram.

Harga tertinggi berlaku untuk tanaman berusia 10 hingga 20 tahun. Pemerintah menetapkan harga TBS pada kelompok umur tersebut sebesar Rp 3.604,37 per kilogram.

Setelah tanaman berusia lebih dari 20 tahun, harga TBS kembali turun.

TBS dari tanaman berusia 21 tahun ditetapkan Rp 3.551,74 per kilogram. Harga untuk tanaman berusia 22 tahun mencapai Rp 3.480,00 per kilogram.

Tanaman berusia 23 tahun memiliki harga TBS Rp 3.402,54 per kilogram. Sementara itu, harga untuk tanaman berusia 24 tahun ditetapkan Rp 3.363,91 per kilogram.

Harga TBS untuk tanaman berusia 25 tahun mencapai Rp 3.332,18 per kilogram.

Arief menegaskan, harga tersebut menjadi acuan bagi petani sawit yang menjalin kemitraan dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit (PKS) di Kalimantan Timur.

Ketentuan itu terutama berlaku bagi petani plasma yang memasok hasil perkebunan melalui skema kemitraan dengan perusahaan.

Kemitraan tersebut menjadi bagian penting dalam hubungan antara petani dan perusahaan pengelola PKS. Pemerintah berharap kerja sama itu dapat menjaga kepastian harga TBS yang diterima petani.

Arief juga mengatakan, kemitraan yang berjalan baik dapat membantu petani menghindari praktik perdagangan yang merugikan.

“Dengan kemitraan yang baik, harga TBS di tingkat petani dapat lebih terjaga dan tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak,” katanya.

Kenaikan harga TBS diharapkan dapat berdampak pada pendapatan petani sawit. Perubahan harga komoditas tersebut juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perkebunan kelapa sawit Kalimantan Timur.[]

123...118Halaman 1 dari 118