Beranda blog

Indonesia dan Prancis Kembangkan Beras Fortifikasi, Bidik Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – IPB University melalui Lembaga Riset Internasional untuk Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal (LRI PGKH) menjalin kerja sama ilmiah dengan Prancis untuk mengembangkan beras fortifikasi yang ditujukan mendukung program pemenuhan gizi nasional.

Kerja sama bertajuk FortRiz (Fortified Rice for Nutrition) itu berfokus pada pengembangan inovasi beras yang diperkaya vitamin dan mineral guna membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala LRI PGKH IPB University, Prof. Erika Budiarti Laconi, bersama Duta Besar Prancis untuk Indonesia sekaligus Presiden dan CEO Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Valerie Verdier, di Jakarta.

Prof. Erika mengatakan, program tersebut merupakan langkah konkret memperkuat riset pangan dan gizi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kolaborasi ini bertujuan mengembangkan dan menguji beras yang diperkaya vitamin dan mineral guna meningkatkan asupan zat gizi penting bagi anak usia sekolah. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya berbasis riset untuk mendukung peningkatan kualitas gizi anak Indonesia melalui penyediaan pangan yang lebih bernutrisi,” ujar Prof. Erika.

Program FortRiz diluncurkan dalam rangka Tahun Inovasi Indonesia–Prancis 2026 sekaligus memperingati 50 tahun kehadiran IRD di Indonesia. Program ini menjadi bagian dari penguatan kerja sama ilmiah kedua negara dalam bidang pangan, kesehatan, dan gizi.

Masalah kekurangan mikronutrien masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tumbuh kembang anak, kemampuan belajar, hingga produktivitas di masa depan.

Valerie Verdier menilai kolaborasi ini memiliki nilai strategis karena menjawab kebutuhan nyata masyarakat Indonesia.

“Program ini sangat relevan karena defisiensi mikronutrien masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting di kalangan anak-anak Indonesia,” ujarnya.

FortRiz merupakan kolaborasi antara IRD Prancis, SEAFAST Center IPB University, Savica, dan World Food Programme (WFP). Kerja sama ini menggabungkan kemampuan riset, teknologi pangan, pengalaman pelaksanaan program makanan sekolah, serta dukungan kebijakan.

Melalui program tersebut, para peneliti akan mengembangkan kernel beras terfortifikasi, mengoptimalkan proses produksi lokal, menguji ketahanan kandungan vitamin dan mineral, menilai kualitas pencampuran beras, serta mengevaluasi tingkat penerimaan produk di kalangan anak sekolah.

Penelitian juga diarahkan untuk memastikan beras fortifikasi dapat diproduksi secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Selain berfokus pada perbaikan gizi, FortRiz turut menargetkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program ini akan memberikan pelatihan kepada petugas dapur sekolah dan pengelola makanan terkait gizi, keamanan pangan, serta teknik fortifikasi pangan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi program makanan bergizi di lingkungan sekolah dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya asupan nutrisi yang seimbang.

Hasil penelitian FortRiz nantinya diharapkan menjadi dasar ilmiah bagi perluasan penggunaan beras fortifikasi dalam berbagai program pangan dan gizi nasional. Program tersebut dapat diterapkan untuk anak usia sekolah maupun kelompok rentan lainnya yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Dalam jangka panjang, kolaborasi Indonesia dan Prancis ini diproyeksikan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif.

“FortRiz lebih dari sekadar program gizi. Ini merupakan komitmen bersama Indonesia dan Prancis untuk mengubah kerja sama ilmiah menjadi dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari meningkatkan kesehatan anak, memperkuat kapasitas lokal, memberdayakan masyarakat, hingga membangun masa depan Indonesia yang lebih sehat,” jelas dia.[]

Bapanas Ajukan Rp 17,84 Triliun, DPR Nilai Anggaran Dibutuhkan untuk Jaga Ketahanan Pangan

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman

TANIMERDEKA – Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp 17,84 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut diberikan karena sebagian besar anggaran akan digunakan untuk program pangan yang langsung menyentuh masyarakat.

Program yang dimaksud antara lain bantuan pangan beras, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pengentasan stunting, serta Gerakan Pangan Murah.

Dukungan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Heri Darmawan, mengatakan pihaknya mendukung penuh usulan tambahan anggaran yang diajukan Bapanas.

Menurut Heri, besarnya nilai anggaran tersebut harus dilihat dari kebutuhan program yang akan dijalankan. Sejumlah program pangan nasional selama ini memang membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar.

“Singkat saja Pak, untuk masalah anggaran Fraksi PAN mendukung sepenuhnya apa yang diajukan Kepala Badan Pangan Nasional. Mungkin orang melihat angkanya fantastis, dari sekian ratus miliar menjadi triliunan rupiah. Tapi saya memahami yang besar itu untuk pemanfaatan SPHP dan bantuan beras yang selama ini memang belum pernah dianggarkan di Bapanas. Mudah-mudahan dari Fraksi PAN dan Komisi IV kami bisa membantu,” ujar Heri.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa lembaganya hanya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 110,34 miliar untuk tahun 2027 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.

Anggaran tersebut terdiri atas Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp 7,65 miliar serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 102,69 miliar.

Menurut Amran, jumlah itu belum cukup untuk menjalankan berbagai program strategis yang menjadi tugas Bapanas.

“Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan target pembangunan pangan yang menjadi mandat Badan Pangan Nasional,” ujar Amran.

Karena itu, Bapanas mengusulkan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 17,84 triliun.

Sebagian besar anggaran akan digunakan untuk pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), termasuk bantuan pangan beras dan bantuan pengentasan stunting yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan pada 5 Juni 2026.

Amran menjelaskan, tambahan anggaran tersebut akan mendukung penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 735 ribu ton kepada sekitar 18,37 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 3.

Program lain yang akan dijalankan adalah bantuan pengentasan stunting. Bantuan itu berupa 5,78 ribu ton daging ayam dan 8,67 ribu ton telur ayam untuk sekitar 1,45 juta keluarga berisiko stunting berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Total kebutuhan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2027 menjadi sebesar Rp17,84 triliun yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan nasional dan pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah,” kata Amran.

Tambahan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat program stabilisasi harga pangan.

Pemerintah menargetkan pelaksanaan SPHP beras sebanyak 600 ribu ton, SPHP jagung 200 ribu ton, dan SPHP kedelai 50 ribu ton. Program ini bertujuan menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga di tingkat konsumen.

Selain itu, pemerintah berencana memperluas Gerakan Pangan Murah hingga 1.560 kali pelaksanaan di berbagai daerah. Program pengembangan kios pangan akan dilakukan di 38 provinsi.

Bapanas juga menargetkan pembinaan 50 lumbung pangan masyarakat serta pengembangan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) pada 1.320 kelompok masyarakat.

Usulan tambahan anggaran tersebut menunjukkan fokus pemerintah pada penguatan ketahanan pangan nasional. Sebagian besar anggaran diarahkan untuk menjaga akses pangan masyarakat, mengendalikan inflasi pangan, serta melindungi daya beli masyarakat melalui berbagai program intervensi harga.

Amran berharap dukungan Komisi IV DPR RI dapat mempercepat realisasi berbagai program tersebut.

Menurut dia, keberhasilan program pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut stabilitas harga, kualitas konsumsi masyarakat, dan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.[]

BPK Apresiasi Kinerja Bulog, Serapan Gabah dan Beras Capai 77 Persen

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Pimpinan VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo dan Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani
Pimpinan VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo dan Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani

TANIMERDEKA – Pimpinan VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Slamet Edy Purnomo, mengapresiasi kinerja Perum Bulog dalam menjalankan penugasan pemerintah di sektor pangan. Apresiasi itu disampaikan saat meninjau panen raya dan kesiapan infrastruktur Bulog di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani. Peninjauan difokuskan pada proses penyerapan hasil panen petani serta kesiapan fasilitas penyimpanan dan distribusi pangan yang dimiliki Bulog.

BPK menilai pengelolaan keuangan negara di Bulog berjalan dengan baik dan akuntabel. Penilaian itu sejalan dengan capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang hingga awal Juni 2026 telah mencapai sekitar 77 persen dari target nasional.

Capaian tersebut dinilai menjadi indikator penting keberhasilan Bulog dalam menjalankan mandat pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pimpinan VII BPK RI Slamet Edy Purnomo mengatakan, Bulog berhasil menjalankan tugas strategis negara secara efektif, terutama dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan.

“BPK melihat pengelolaan keuangan negara di Bulog berjalan dengan baik dan akuntabel. Kami juga mengapresiasi capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang di awal Juni ini telah mencapai sekitar 77 persen dari target yang ditetapkan. Ini merupakan capaian yang sangat baik dan menunjukkan komitmen Bulog dalam mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujar Slamet Edy Purnomo.

Menurut Slamet, keberhasilan penyerapan gabah dan beras menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Langkah tersebut juga memberi kepastian pasar bagi petani saat musim panen berlangsung.

Ia menegaskan BPK akan terus mengawal berbagai program strategis pemerintah yang dijalankan Bulog agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat.

“BPK akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi petani, masyarakat, serta ketahanan pangan nasional,” katanya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut capaian 77 persen pada awal Juni menunjukkan strategi penyerapan hasil panen yang dijalankan Bulog berjalan efektif.

Bulog, kata dia, terus memperkuat pola jemput gabah petani, meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, serta mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki di berbagai daerah.

“Kami akan terus bekerja maksimal untuk memastikan seluruh hasil panen petani terserap dengan baik, sehingga kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat. Pengakuan dan apresiasi dari BPK RI menjadi bukti bahwa capaian tersebut didukung oleh tata kelola dan pengelolaan keuangan yang baik serta akuntabel,” ungkap Ahmad Rizal Ramdhani.

Penyerapan gabah dan beras dalam negeri menjadi salah satu fokus pemerintah pada 2026. Langkah itu dilakukan untuk menjaga stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), memperkuat stabilitas harga, dan mendukung target swasembada pangan yang menjadi program prioritas nasional.[]

Pengurus Tani Merdeka Lampung Barat Sambut Kunjungan Presiden Prabowo di Pesisir Barat

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Presiden Prabowo Subianto menyapa Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat, Haris Arifin Lubis saat di Rumah Sakit K.H. Muhammad Thohir di Krui. (Foto: rekam layar)
Presiden Prabowo Subianto menyapa Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat, Haris Arifin Lubis saat di Rumah Sakit K.H. Muhammad Thohir di Krui. (Foto: rekam layar)

TANIMERDEKA – Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat ikut menyambut kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, pada Rabu, 10 Juni 2026.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Lampung kali ini dalam rangka meresmikan Rumah Sakit K.H. Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, serta membuka Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di Bandar Lampung.

Kedatangan Presiden diawali dengan pendaratan pesawat di Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Krui. Setelah itu, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui melalui jalur darat.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi. Warga dari berbagai kalangan memadati sisi jalan untuk menyaksikan langsung kedatangan Presiden di wilayah pesisir barat Lampung tersebut.

Suasana penyambutan berlangsung meriah. Banyak warga mengibarkan bendera Merah Putih sambil melambaikan tangan saat rombongan Presiden melintas. Deretan bendera yang berkibar di sepanjang jalan menambah semarak suasana.

Sejumlah kelompok masyarakat juga menampilkan pertunjukan gendang tradisional. Sebagian warga mengenakan pakaian adat Lampung dengan warna-warna khas daerah.

Presiden Prabowo membalas sambutan masyarakat dengan melambaikan tangan dari atas kendaraan Maung yang ditumpanginya. Warga menyambutnya dengan sorak sorai dan tepuk tangan.

Banyak warga mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam. Sebagian lainnya memilih menikmati suasana bersama keluarga dan kerabat yang ikut hadir di lokasi.

Dalam rangkaian kunjungan itu, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat, Haris Arifin Lubis, juga bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Prasetyo Hadi menyapa langsung rombongan Tani Merdeka yang hadir.

“Ini pasukan Pak Sudaryono ya? mantap Tani Merdeka tetap solid dan selalu hadir kalau ada Presiden Prabowo,” kata Prasetyo Hadi.

Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) saat bersama dengan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat, Haris Arifin Lubis.
Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) saat bersama dengan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lampung Barat, Haris Arifin Lubis.

Haris mengatakan dirinya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi petani di Lampung Barat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan perbaikan jaringan irigasi.

Menurut Haris, kondisi irigasi yang baik sangat dibutuhkan petani agar pasokan air ke lahan pertanian tetap lancar, terutama untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di daerah tersebut.

Ia berharap aspirasi petani terkait perbaikan irigasi dapat diteruskan kepada pemerintah pusat sehingga segera mendapat perhatian dan tindak lanjut.

Haris mengaku Prasetyo Hadi menerima keluhan petani itu dan akan menyampaikannya kepada pihak terkait.

Selain bertemu dengan Mensesneg, Haris juga berkesempatan bertemu dengan Sekretaris Kabinet Letkol (Inf.) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono di sela-sela kegiatan kunjungan Presiden.

Kehadiran Presiden Prabowo di Lampung menjadi perhatian masyarakat. Selain meresmikan rumah sakit yang diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan bagi warga Pesisir Barat dan sekitarnya, Presiden juga dijadwalkan membuka Munas HIPMI yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Bagi Tani Merdeka Indonesia, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan petani di daerah. Organisasi itu berharap pembangunan infrastruktur pertanian, khususnya jaringan irigasi, dapat terus diperkuat guna mendukung program ketahanan pangan nasional yang sedang dijalankan pemerintah.[]

Rakerda Tani Merdeka Sukoharjo, Don Muzakir: Petani Harus Diperkuat

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sukoharjo menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 pada Rabu, 10 Juni 2026 di Taman Budaya Suryani, Kabupaten Sukoharjo.

Rakerda menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani Ardianto, hadir dalam kegiatan tersebut. Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, sejumlah pejabat daerah, pengurus Tani Merdeka Indonesia tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelompok tani, akademisi, serta pelaku usaha pertanian juga hadir.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan Rakerda menjadi langkah penting untuk memperkuat peran organisasi dalam mengawal program pemerintah yang berpihak kepada petani.

“Petani harus menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa. Organisasi harus hadir untuk mendengar kebutuhan petani, membantu mencari solusi, dan mengawal berbagai program yang berkaitan dengan pertanian serta ketahanan pangan,” kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, Tani Merdeka Indonesia berkomitmen mendukung program Presiden Prabowo Subianto, terutama mewujudkan swasembada pangan, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

“Kami siap mengawal dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Petani harus menjadi pelaku utama dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan Indonesia,” ujarnya.

Don Muzakir menambahkan, keberhasilan program pangan nasional membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, akademisi, hingga organisasi masyarakat.

“Ketahanan pangan tidak bisa dibangun sendiri. Perlu kerja sama antara pemerintah, petani, kelompok tani, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat. Karena itu konsolidasi organisasi seperti Rakerda menjadi penting agar program yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan petani di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Ardianto menyambut baik pelaksanaan Rakerda Tani Merdeka Indonesia sebagai wadah memperkuat komunikasi antara petani dan pemerintah daerah.

“Kami berharap Tani Merdeka Indonesia dapat terus menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo,” kata Etik.

Sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Sukoharjo. Karena itu, berbagai program peningkatan produksi, penguatan kelembagaan petani, pemanfaatan teknologi pertanian, dan perluasan akses pasar menjadi fokus yang terus didorong.

Selain itu Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sukoharjo, Nikolaus Roni Setiawan, mengatakan Rakerda merupakan forum strategis untuk menyusun arah organisasi ke depan sekaligus memperkuat sinergi antar-pengurus.

“RAKERDA merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pengurus dan anggota dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian, mulai dari peningkatan produktivitas, regenerasi petani, pemanfaatan teknologi pertanian, hingga penguatan akses pasar bagi hasil pertanian masyarakat,” kata Nikolaus.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari proses melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi agar semakin aktif mendampingi petani.

“Selain itu agenda Rakerda ini juga bertujuan untuk meneruskan estafet kepemimpinan sebelumnya yang dipimpin Gigih Wiyono, agar Tani Merdeka dapat lebih gesit dan maksimal dalam membersamai dan mengawal kebutuhan juga program para petani. RAKERDA ini juga bertujuan untuk silaturahmi dan menjaga solidaritas antara pengurus baru dan pengurus sebelumnya,” ujarnya.

Melalui Rakerda 2026, Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sukoharjo berharap lahir program-program kerja yang konkret, terukur, dan memberi manfaat langsung bagi petani. Hasil Rakerda nantinya akan menjadi pedoman organisasi dalam mendukung pembangunan pertanian daerah sekaligus menyukseskan agenda swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.[]

Wamentan Sudaryono Peringatkan Pedagang Jangan Main Harga Beras

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan dari penjualan bahan pokok penting (bapokting). Pemerintah telah menetapkan batas harga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan harga beras premium dan beras medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan, baik secara bulanan maupun tahunan.

“Nah, ini jadi catatan juga bagi kita tentu saja. Jadi, begini loh, dagang atau berjualan di sektor pangan penting atau Bapokting itu tidak bisa ambil untung secara ugal-ugalan,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta.

Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menjelaskan, pemerintah telah menetapkan mekanisme harga melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kebijakan tersebut dibuat untuk menjaga harga tetap wajar di tingkat produsen maupun konsumen.

Menurut dia, harga di tingkat produsen juga tidak bisa terlalu tinggi karena akan berdampak langsung pada kenaikan harga pangan di pasaran.

“Produsennya ya ketakar, konsumennya juga ketakar harganya. Produsen ketakar dari HPP-nya, jadi nggak boleh juga terlalu tinggi dari HPP. Karena kalau HPP terlalu tinggi maka harga HET-nya nanti harga produknya jadi mahal,” katanya.

Sudaryono mengatakan pemerintah harus menjaga agar petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Namun, harga pangan juga harus tetap terjangkau bagi masyarakat.

Karena itu, ruang keuntungan bagi pelaku usaha bahan pokok memang dibatasi melalui kebijakan harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Jadi kalau Anda jualan beras, jagung, gula pasir, minyak goreng, Anda nggak mungkin untung banyak. Karena untungnya ditakar di antara HPP dan di antara HET,” tegas Mas Dar.

Ia membedakan sektor bahan pokok dengan komoditas ekspor yang lebih banyak mengikuti mekanisme pasar. Produk seperti kopi dan kakao olahan, menurut dia, memberikan ruang keuntungan yang lebih besar karena memiliki nilai tambah melalui proses hilirisasi.

“Nah itu kalau itu silakan, orang bisa hilirisasi yang dari bahan mentah, setengah jadi, setengah jadi, tiga per empat jadi, bahan produk, itu silakan. Tapi kalau yang untuk kebutuhan pokok penting ini nggak bisa, ini semua diatur,” ujarnya.

Terkait kenaikan harga beras yang dilaporkan BPS, Kementerian Pertanian bersama instansi terkait telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

Sudaryono mengatakan pemerintah akan menjalankan tiga strategi mitigasi. Langkah pertama adalah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Langkah kedua dilakukan melalui penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menambah pasokan di pasar dan menekan gejolak harga.

Pemerintah juga akan melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi maupun penjualan beras.

“Yang ketiga mohon maaf ya harus ditindak. Ya harus ditindak, toko yang, toko yang jual mahal itu karena mana, kita akan tindak ujungnya, hulunya bukan hilirnya,” kata Sudaryono.

Pemerintah saat ini terus memantau perkembangan harga pangan di berbagai daerah. Langkah pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan harga tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kenaikan harga beras menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Pemerintah berharap berbagai langkah yang disiapkan dapat menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan pangan.[]

Diduga Pencemaran Nama Baik Organisasi, Tani Merdeka Jabar Somasi Kadis Pertanian Indramayu

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Yudi Setia Kurniawan Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat.
Yudi Setia Kurniawan Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat.

TANIKMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat berencana melayangkan somasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, Sugeng Heryanto. Langkah itu diambil setelah muncul dugaan pencemaran nama baik organisasi dalam rapat virtual yang membahas program Gerakan Tanam Serentak (Seremlak) 2026.

Peristiwa tersebut terjadi dalam rapat Zoom yang digelar pada Senin 8 Juni 2026. Rapat itu merupakan bagian dari koordinasi program pertanian yang melibatkan berbagai pihak.

Peserta rapat berasal dari Kementerian Pertanian, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Kodam III/Siliwangi, jajaran Kodim, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, dinas pertanian kabupaten dan kota, penyuluh pertanian, serta perwakilan Tani Merdeka Indonesia dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, Yudi Setia Kurniawan, mengatakan insiden terjadi sebelum rapat dimulai. Saat peserta telah bergabung di ruang virtual, mikrofon Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu masih dalam kondisi aktif.

Menurut Yudi, sejumlah peserta kemudian mendengar percakapan yang dinilai menyinggung dan merugikan nama organisasi Tani Merdeka Indonesia.

“Kalau ada persoalan dengan Tani Merdeka, silakan disampaikan secara resmi kepada kami. Tolong hargai forum rapat resmi yang dihadiri berbagai pihak,” kata Yudi saat menegur yang bersangkutan dalam forum tersebut.

Yudi menjelaskan, setelah teguran disampaikan, mikrofon yang bersangkutan langsung dimatikan. Namun, percakapan tersebut disebut sudah didengar oleh sejumlah peserta rapat dari berbagai daerah.

Beberapa pengurus Tani Merdeka mengaku mendengar langsung ucapan yang disampaikan melalui perangkat milik Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu.

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Karawang, Putri Pasaribu, mengaku dirinya mendengar percakapan tersebut secara langsung. Keterangan serupa juga disampaikan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Cianjur, Hasan Munadi, bersama Sekretaris DPD Tani Merdeka Kabupaten Cianjur, Wowo.

Mereka menyebutkan suara yang terdengar cukup jelas karena mikrofon tidak dalam posisi mute.

Kejadian itu kemudian memicu reaksi dari jajaran pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat. Organisasi tersebut menilai perlu ada penjelasan resmi untuk menghindari kesalahpahaman yang lebih luas.

Ketua Bidang Hukum DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, Riki Zaenulroqi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah hukum berupa somasi.

Menurut dia, somasi merupakan upaya awal untuk meminta klarifikasi sebelum organisasi mengambil langkah lanjutan.

“Apabila dalam waktu 1×24 jam tidak ada klarifikasi dan permohonan maaf di ruang publik, kami akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap organisasi,” ujar Riki.

Pihaknya meminta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu memberikan penjelasan serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka apabila memang terdapat pernyataan yang dinilai merugikan organisasi.

Riki menegaskan, Tani Merdeka Indonesia tetap mengedepankan penyelesaian secara baik dan terbuka. Namun, organisasi juga menilai nama baik lembaga harus dijaga apabila terdapat dugaan pernyataan yang merugikan di ruang publik.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Sugeng Heryanto terkait tuduhan yang disampaikan DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat. Upaya konfirmasi terhadap yang bersangkutan masih dilakukan.[]

Pemerintah Siapkan 100 Gudang Modern untuk Serap Hasil Panen Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Amran Sulaiman Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Amran Sulaiman Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

TANIMERDEKA – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk membangun 100 unit infrastruktur pascapanen di berbagai daerah sentra produksi pangan nasional.

Program ini upaya memperkuat sistem pangan nasional sekaligus menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, mengatakan pembangunan gudang pangan menjadi langkah penting untuk memperkuat rantai pasok dari tingkat petani hingga konsumen.

“Kita lakukan, bangun gudang di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Total anggarannya kurang lebih Rp5 triliun dan titik-titik pembangunannya sudah disiapkan di berbagai daerah sentra produksi pangan nasional,” ujar Amran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPD RI di Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

Pembangunan infrastruktur pascapanen dinilai penting karena produksi pangan nasional terus meningkat. Ketersediaan fasilitas penyimpanan yang memadai dibutuhkan agar hasil panen dapat terserap dengan baik dan tidak terbuang sia-sia.

Amran menegaskan, pembangunan gudang pangan tidak hanya ditujukan untuk menampung hasil panen, tetapi juga membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Ini solusi permanen. Jadi tidak ada lagi alasan harga naik. Kita ingin membangun sistem yang kuat sehingga pangan selalu tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar. Kalau sistem ini berjalan dengan baik, inilah masa keemasan pangan Indonesia,” tambah Amran.

Gudang-gudang tersebut nantinya akan menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional yang terintegrasi dengan program pemerintah lainnya. Sistem itu akan menghubungkan gudang pangan, Koperasi Desa Merah Putih, Perum Bulog, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Inilah nanti yang menyuplai Koperasi Desa Merah Putih. Gudang menjadi induknya, kemudian Koperasi Desa Merah Putih menjadi penggeraknya di lapangan, sementara Program Makan Bergizi Gratis menjadi off taker yang menyerap hasil produksi petani. Jadi ini satu kesatuan ekosistem pangan nasional yang saling terhubung,” jelas Amran.

Kebutuhan pembangunan infrastruktur pascapanen semakin mendesak seiring meningkatnya stok beras nasional. Saat ini, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Jumlah tersebut melampaui kapasitas gudang Bulog yang berada di kisaran 3 juta ton. Kondisi itu membuat Bulog harus menggunakan gudang filial untuk menampung sebagian stok beras yang ada.

Pemerintah berharap pembangunan gudang baru dapat memperkuat kapasitas penyimpanan sekaligus memperlancar distribusi pangan ke berbagai daerah.

Sementara itu Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, menilai pembangunan infrastruktur pascapanen menjadi salah satu langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, seperti ketimpangan kondisi pangan antarwilayah, tingginya biaya logistik, dampak perubahan iklim, serta distribusi pangan yang belum merata.

“Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen, percepatan swasembada pangan yang dulu ditarget tiga tahun ternyata bisa diselesaikan dalam satu tahun,” ujar Badikenita.

Program pembangunan infrastruktur pascapanen ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026. Aturan tersebut menugaskan Bulog membangun fasilitas pascapanen di berbagai daerah.

Selain menambah kapasitas penyimpanan, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan penyerapan hasil panen petani, menjaga kualitas komoditas, mengurangi kehilangan hasil panen, memperpanjang masa simpan, serta memperkuat distribusi pangan nasional.

Secara keseluruhan, pemerintah akan membangun 100 unit infrastruktur pascapanen yang terdiri atas gudang pangan, fasilitas pengering atau dryer, Rice Milling Unit (RMU), silo gabah, silo jagung, hingga fasilitas pengolahan beras modern.

Fasilitas tersebut akan dibangun di berbagai wilayah sentra pangan nasional, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur ini dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian yang dihasilkan petani di berbagai daerah.

Don Muzakir Hadiri Panen Raya Demak, Produktivitas Padi Capai 6,7 Ton per Hektare

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Petani di Desa Jatirejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, menggelar panen raya padi di lahan seluas 119 hektare, pada Senin, 8 Juni 2026. Hasil panen tahun ini menunjukkan capaian yang menggembirakan dengan produktivitas rata-rata mencapai 6,7 ton per hektare.

Panen raya tersebut dihadiri Bupati Demak Eisti’anah, Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, unsur Forkopimda, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pengurus Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Demak.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak Agus Herawan, Kepala Desa Jatirejo M. Abdullah, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI Widiastuti, serta Direktur PT Food Station Cipinang Jaya Eliandi Sumadi Basuki juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Panen raya berlangsung di tengah musim panen yang masih berjalan di sejumlah wilayah Kabupaten Demak. Daerah ini selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi penting di Jawa Tengah.

Bupati Demak Eisti’anah mengatakan hasil panen tahun ini cukup baik. Produksi yang meningkat juga didukung harga gabah yang relatif menguntungkan bagi petani.

“Alhamdulillah hasilnya bagus, harganya pun juga bagus. Rata-rata satu hektare mencapai 6,7 ton,” ujarnya saat menghadiri kegiatan panen raya di Desa Jatirejo.

Menurut Eisti’anah, beberapa kecamatan di Demak telah menyelesaikan masa panen. Sementara sejumlah wilayah lainnya masih dalam proses panen secara bertahap.

Data Pemerintah Kabupaten Demak mencatat luas panen padi hingga Juni 2026 mencapai sekitar 53.602 hektare. Meski demikian, luas tanam pada musim tanam ketiga diperkirakan tidak sebesar musim sebelumnya.

Harga gabah kering panen (GKP) saat ini berada pada kisaran Rp8.000 hingga Rp8.200 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai cukup membantu menjaga pendapatan petani meski masih ada gangguan hama di beberapa wilayah.

Eisti’anah juga mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian.

“Kami melihat perhatian pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, sangat besar kepada petani. Kebijakan penyerapan hasil panen membuat harga gabah lebih baik sehingga petani ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan pupuk yang selama ini sering menjadi keluhan petani mulai menunjukkan perbaikan. Pemerintah daerah bersama penyuluh pertanian terus melakukan pendampingan agar kebutuhan petani dapat terpenuhi.

Sementara itu Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menilai capaian produktivitas padi di Desa Jatirejo menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.

“Panen raya ini membuktikan bahwa petani mampu menghasilkan produksi yang baik ketika didukung sarana produksi, irigasi yang memadai, dan harga gabah yang menguntungkan. Petani harus terus diperkuat karena mereka menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional,” kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, keberhasilan petani tidak hanya diukur dari tingginya produksi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan mereka.

“Kami mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Program yang berpihak kepada petani harus terus dijaga agar produksi meningkat dan pendapatan petani semakin baik,” ujarnya.

Don Muzakir juga mengajak seluruh pengurus Tani Merdeka Indonesia untuk terus mendampingi petani di daerah masing-masing, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, serangan hama, dan kebutuhan sarana produksi.

“Petani tidak boleh berjalan sendiri. Tani Merdeka Indonesia akan terus hadir bersama petani, membantu pendampingan di lapangan, serta mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan pertanian dan ketahanan pangan,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI Widiastuti mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung target swasembada beras.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyederhanakan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi. Mekanisme penyaluran yang sebelumnya cukup panjang kini dipangkas agar pupuk lebih cepat diterima petani.

“Pupuk saat ini lebih mudah diakses petani melalui gapoktan, kios, dan koperasi. Ini menjadi salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada sektor pertanian,” ujarnya.

Pemerintah juga terus memperkuat perlindungan lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai regulasi dan penguatan pengawasan di daerah.

Selain itu, pengembangan infrastruktur irigasi dan program pompanisasi terus dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian, terutama saat menghadapi musim kemarau.

“Kami terus memetakan titik-titik rawan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian. Kabupaten Demak menjadi salah satu daerah yang akan terus kami pantau agar produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Widiastuti.[]

Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Temanggung Dilantik, Langsung Gelar Rakerda

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi langkah awal memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun program kerja yang berfokus pada sektor pertanian dan pemberdayaan petani di daerah.

Usai pelantikan, jajaran pengurus langsung menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Kegiatan itu membahas sejumlah program prioritas yang akan dijalankan dalam waktu dekat, mulai dari pendampingan petani, penguatan kelembagaan, hingga dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Rakerda dihadiri pengurus Tani Merdeka Indonesia dari berbagai tingkatan, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok tani di Kabupaten Temanggung. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyamakan langkah dan menyusun agenda kerja yang sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengatakan pelantikan pengurus harus menjadi awal kerja nyata bagi Tani Merdeka Indonesia di daerah.

“Tani Merdeka Indonesia harus hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat bagi petani. Setelah dilantik, pengurus harus segera bekerja, turun ke lapangan, mendengar kebutuhan petani, dan membantu mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi,” ujar Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, penguatan organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa perlu terus dilakukan agar program yang dijalankan dapat menyentuh masyarakat secara langsung.

“Petani adalah pilar utama ketahanan pangan. Kalau petani kuat, produksi meningkat dan ekonomi desa ikut bergerak. Karena itu, Tani Merdeka Indonesia harus menjadi mitra petani dalam memperjuangkan kepentingan mereka,” katanya.

Don Muzakir menegaskan Tani Merdeka Indonesia mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan pertanian, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi rakyat.

“Kami mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada petani, ketahanan pangan, dan ekonomi rakyat. Program yang baik harus kita kawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Rakerda juga membahas sejumlah tantangan yang dihadapi petani Temanggung. Beberapa di antaranya berkaitan dengan produktivitas pertanian, akses pasar, permodalan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

Pengurus yang baru dilantik diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, kelompok tani, serta berbagai pihak terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Temanggung.

Selain menyusun program kerja, Rakerda menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan di antara pengurus Tani Merdeka Indonesia. Melalui konsolidasi yang lebih kuat, organisasi ini diharapkan mampu berperan aktif dalam mendukung pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Temanggung.[]

123...103Halaman 1 dari 103