Beranda blog

Sambut Hari Bumi Sedunia, Besok Tani Merdeka Indonesia dan Yayasan Cipta Resiliensi Tanam 3.000 Mangrove di Jakarta Utara

0

TANIMERDEKA – Yayasan Cipta Resiliensi Indonesia bersama Tani Merdeka Indonesia menanam 3.000 bibit mangrove di kawasan pesisir Rumah Susun II Marunda, Jakarta Utara. Kegiatan ini menyambut Hari Bumi Sedunia yang digelar setiap tanggal 22 April.

Penanaman dilakukan di wilayah pesisir yang selama ini menghadapi ancaman abrasi dan penurunan kualitas lingkungan. Ratusan peserta terlibat langsung. Petani, pedagang, dan warga setempat bergotong royong menanam bibit mangrove di sepanjang garis pantai.

Kegiatan berlangsung dari pagi. Bibit mangrove ditanam secara berjarak agar pertumbuhannya optimal dan mampu membentuk sabuk hijau di pesisir.

Koordinator penanaman mangrove, Rahmatun Phounna, mengatakan kegiatan ini digelar guna membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

“Kita ingin mengajak petani, warga dan pedagang sadar untuk menjaga lingkungan,” kata Rahmatun, 21 April 2026.

Ia menegaskan kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada seremoni tahunan. Penanaman mangrove dirancang sebagai langkah nyata dalam memperkuat ketahanan lingkungan di kawasan pesisir.

“Fokus pada lingkungan hidup menjadi prioritas kami. Penanaman 3000 bibit mangrove ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan mencegah abrasi di Marunda,” ujarnya.

Penanaman mangrove ini dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Ekosistem mangrove dapat menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis ikan, kepiting, dan biota laut lainnya yang menjadi sumber penghasilan warga.

Rahmatun Phounna berharap bibit yang ditanam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya kawasan ini berpotensi menjadi ekosistem mangrove yang sehat jika dirawat secara konsisten.

Ia juga menyinggung potensi pengembangan kawasan berbasis ekowisata. Mangrove dapat menjadi daya tarik wisata edukasi lingkungan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

Selain penanaman, panitia juga menyiapkan kegiatan lanjutan berupa pelatihan lingkungan. Petani dan pedagang akan dibekali pengetahuan tentang pengelolaan sampah, konservasi pesisir, serta cara merawat tanaman mangrove agar tetap tumbuh optimal.

Kegiatan ini kolaborasi lintas sektor. Organisasi masyarakat, komunitas lokal, dan relawan terlibat aktif dalam pelaksanaan penanaman mangrove.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, Ketua Yayasan Cipta Resiliensi Indonesia Willfridus Yons Ebit, serta sejumlah kepala dinas juga dijadwalkan hadir. Tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat turut diundang untuk memperkuat dukungan di tingkat lokal.

Rahmatun Phounna berharap tidak berhenti pada penanaman semata. Perawatan dan pengawasan menjadi penting agar mangrove yang ditanam dapat tumbuh dan memberi manfaat jangka panjang.[]

Presiden Prabowo Gelontorkan Rp 9,95 Triliun untuk Pengembangan Komoditas Perkebunan

0
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan pers setelah rapat koordinasi dengan sekitar 170 bupati di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/4).
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan pers setelah rapat koordinasi dengan sekitar 170 bupati di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/4).

TANIMERDEKA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 9,95 triliun untuk pengembangan komoditas perkebunan. Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Dana tersebut difokuskan pada komoditas bernilai tinggi. Komoditas yang menjadi sasaran antara lain tebu, kopi, kakao, mete, pala, dan kelapa. Bantuan diberikan dalam bentuk hibah, termasuk bibit tanaman dan pupuk organik gratis.

Menteri Amran menegaskan penyaluran bantuan tidak dilakukan merata ke semua daerah. Pemerintah menggunakan indikator tertentu untuk menentukan penerima.

“Enggak. Pertama potensi wilayah dulu, kemudian bupatinya respons baik. Karena kalau bupatinya tidak peduli, kasihan rakyatnya dan program bisa macet,” ujarnya usai rapat koordinasi dengan sekitar 170 bupati di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin, 20 April 2026.

Pemerintah mengundang langsung para kepala daerah dalam rapat tersebut. Langkah ini untuk memastikan kesiapan dan komitmen daerah dalam menjalankan program.

Daerah yang aktif dan terlibat dalam koordinasi akan diprioritaskan. Pemerintah ingin memastikan program berjalan efektif di lapangan.

Amran menjelaskan anggaran ini merupakan bagian dari rencana jangka menengah 2025–2027. Program ini disusun untuk memperkuat sektor perkebunan dan mendukung ketahanan pangan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 triliun untuk irigasi. Dana ini digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jaringan pengairan.

Program tersebut mencakup cetak sawah baru seluas 30.000 hektare. Pemerintah juga menargetkan pengairan untuk 1,5 juta hektare lahan pertanian.

Upaya antisipasi kekeringan akibat El Nino turut disiapkan. Kementerian Pertanian akan mendistribusikan 80.000 unit pompa air.

Pompa tersebut ditargetkan mampu mengairi sekitar 1 juta hektare lahan. Bantuan benih tahan kekeringan juga disiapkan dengan anggaran sekitar Rp 2 triliun.

Amran memastikan kondisi ketahanan pangan nasional tetap aman. Stok beras diperkirakan mencapai 5 juta ton dalam waktu dekat.

Cadangan tambahan juga berasal dari tanaman yang masih dalam masa tanam. Potensi produksi dari standing crop diperkirakan mencapai 11 juta ton.

“Estimasi El Nino itu hanya 6 bulan. Sedangkan cadangan kita 11 bulan. Artinya lebih dari cukup,” imbuhnya.

Program ini diharapkan mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Pemerintah juga menekankan pentingnya kerja sama antara pusat dan daerah agar target swasembada pangan tercapai.[]

Perkuat Kerja Sama Pertanian Global, Sudaryono: Indonesia Terbuka untuk Polandia

0
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono dengan Wakil Menteri Pertanian Polandia, Małgorzata Gromadzka, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/4/2026). (Foto: Istimewa)
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono dengan Wakil Menteri Pertanian Polandia, Małgorzata Gromadzka, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/4/2026). (Foto: Istimewa)

TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan Indonesia merupakan negara nonblok yang terbuka dalam kerja sama internasional. Sikap itu termasuk dalam menjalin hubungan dengan Polandia.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima Wakil Menteri Pertanian Polandia Małgorzata Gromadzka di Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, pada Senin, 20 April 2026.

Lebih lanjut Sudaryono mengatakan Indonesia mengambil posisi terbuka dalam kerja sama global. Pemerintah juga ingin memanfaatkan momentum perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa untuk memperkuat sistem pangan nasional.

“Indonesia adalah negara yang terbuka. Kita nonblok dan kita kerja sama dengan siapapun, termasuk mengambil kesempatan yang besar. Kita ingin kerja sama dalam hal ini, kerja sama dagang antara ekspor-impor dan kemudian hal-hal yang lain yang barangkali bisa termasuk investment,” ujarnya.

Kerja sama antarnegara dinilai semakin penting di tengah tekanan global. Konflik, perang, dan gangguan rantai pasok membuat negara harus bergerak lebih konkret.

“Kita berbicara tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kerja sama antara negara-negara dalam bidang perdagangan, investasi, hingga penelitian, dan sebagainya. Karena kesempatan sudah terbuka, terutama dalam situasi yang sulit ini, di tengah-tengah konflik, perang, dan krisis baru-baru ini, peran bilateral antara negara-negara akan menjadi peran yang sangat penting untuk bagaimana negara-negara ini memenuhi keinginan masyarakatnya,” jelasnya.

Pertemuan tersebut juga membahas peluang perdagangan komoditas strategis. Polandia mendorong ekspor daging sapi, produk susu, gandum, hingga buah berry ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya standar kesehatan dan sertifikasi. Proses audit juga menjadi syarat sebelum akses pasar dibuka.

Indonesia tetap berhati-hati terhadap komoditas tertentu, termasuk unggas. Pertimbangan keamanan hayati dan perlindungan produksi dalam negeri menjadi perhatian utama.

Sudaryono menegaskan sektor pertanian tidak hanya soal perdagangan. Sektor ini berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan masyarakat.

“Terutama agrikultur yang sangat penting, karena agrikultur artinya makanan, bagaimana kita bisa mengamankan makanan kita untuk Indonesia, dan juga bagaimana negara lain, seperti Polandia juga bisa menjaga makanan mereka untuk mereka sendiri,” tegasnya.

Kedua negara sepakat membentuk kelompok kerja teknis. Langkah ini untuk mempercepat penyelesaian protokol perdagangan, terutama untuk komoditas daging sapi dan produk susu.

Kerja sama juga akan diperluas melalui pertemuan pelaku usaha. Peluang investasi dan penandatanganan nota kesepahaman turut dibahas untuk memperkuat hubungan jangka panjang.

Sementara itu Małgorzata Gromadzka menilai kerja sama Indonesia dan Polandia memiliki potensi besar. Kedua negara dinilai saling melengkapi dalam produksi pertanian.

“Saya sangat senang dapat berkunjung di Indonesia dan dapat berdiskusi tentang produk pertanian, kita bekerja sama dalam pertukaran produk agrikultur,” ujarnya.

Polandia juga melihat posisi strategisnya sebagai pintu masuk ke pasar Eropa. Indonesia dinilai sebagai mitra penting di kawasan Asia.

“Saya percaya kita memiliki banyak kesamaan untuk kerja sama mutual dan saya percaya bahwa kita merupakan negara yang saling melengkapi. Saya juga percaya bahwa Polandia bisa menjadi jendela untuk EU bagi Indonesia, dan juga Indonesia bisa menjadi jendela bagi Polandia untuk negara Asia. Saya percaya kita memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kerja sama bilateral,” kata Małgorzata Gromadzka.[]

Wamentan Dampingi Presiden Prabowo Sidak ke Gudang Bulog, Pastikan Stok Beras Aman

0
Wamentan Sudaryono saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4). (Dok. Istimewa)
Wamentan Sudaryono saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4). (Dok. Istimewa)

TANIMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Kunjungan ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ikut mendampingi. Ia memeriksa langsung data stok dan mencocokkannya dengan kondisi di lapangan.

“Bapak Presiden tidak hanya menerima laporan di atas kertas, tetapi ingin melihat secara langsung stok beras yang tersimpan di gudang. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa cadangan pangan benar-benar tersedia, aman, dan siap disalurkan kepada masyarakat apabila dibutuhkan,” kata Sudaryono, pada Sabtu, 19 April 2026.

Sidak ini bertujuan memastikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman. Pemerintah juga ingin menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

“Jadi kunjungannya ini bersifat mendadak, jadi tidak ada pemberitahuan, langsung mampir, sehingga ingin mengetahui sebetulnya atau catatan sebetulnya seperti apa,” jelas Sudaryono.

Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Kondisi global saat ini masih diwarnai krisis energi dan ketidakpastian di berbagai wilayah.

“Dalam kondisi tersebut, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden ingin memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam posisi yang kuat, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga pangan,” ungkap Sudaryono.

Rombongan kepresidenan melihat langsung kondisi gudang. Kapasitas gudang mencapai 7.000 ton dan saat ini terisi penuh. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan stok yang aman.

Sudaryono memastikan kondisi gudang tidak direkayasa. Kunjungan dilakukan secara mendadak untuk melihat situasi sebenarnya.

“Bahkan memang pimpinan Bulog sengaja tidak kita beritahu untuk kita pengen tahu sebenar-benarnya seperti apa dilapangan. Dan ternyata memang membanggakan, jadi stok cadangan beras pemerintah kita memang tinggi, gudang Bulog ini dimana-mana penuh,” tutur Sudaryono.

“Kemarin saya juga sudah sidak di gudang Bulog tempat lain, termasuk Pak Mentan (Menteri Pertanian) sidak di Makassar, di Bone, dan lain-lain itu penuh semua. Itu menjadi catatannya,” tambahnya.

Data produksi nasional juga menunjukkan tren positif. Produksi beras pada 2025 meningkat signifikan. Kenaikan ini didukung luas panen dan kebijakan penguatan sektor pertanian.

“Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga April 2026 mencapai sekitar 4,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan terus bergerak menuju 5 juta ton. Capaian ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri,” kata pria yang akrab disapa Mas Dar.

Ketersediaan beras tidak hanya berasal dari stok pemerintah. Pasokan di masyarakat dan potensi panen juga menjadi faktor penting.

“Beras yang beredar di masyarakat diperkirakan mencapai hampir 12 juta ton, serta potensi panen dalam waktu dekat sekitar 12 juta ton. Secara total, kekuatan stok beras nasional mencapai sekitar 28 juta ton setara dengan ketahanan pangan hingga 11 bulan ke depan,” yakin dia.

Pemerintah terus memperkuat peran Bulog dalam menjaga keseimbangan harga. Langkah ini mencakup penguatan serapan gabah dari petani.

“Kami optimistis target serapan gabah setara beras pada tahun 2026 sebesar 4 juta ton dapat tercapai seiring meningkatnya produksi padi nasional. Target ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3 juta ton,” ungkap dia.

Bulog dinilai memiliki peran penting sebagai penyangga harga. Lembaga ini menyerap sekitar 10 hingga 15 persen produksi beras nasional.

“Penjamin harga itu Bulog. Ketika harga jatuh, negara hadir melalui Bulog dengan membeli gabah dari petani dengan harga yang baik sehingga kesejahteraan petani terjamin,” pungkas Sudaryono.[]

Presiden Prabowo Sidak Gudang Bulog di Magelang, Pastikan Stok Beras Aman

0
Wamentan Sudaryono saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4). (Dok. Istimewa)
Wamentan Sudaryono saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4). (Dok. Istimewa)

TANIMERDEKA – Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke gudang Perum Bulog di Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu 18 April 2026.

Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional, terutama beras.

Kunjungan ini berlangsung setelah Presiden menghadiri pengarahan kepada pimpinan DPRD se-Indonesia. Agenda sidak tidak direncanakan sebelumnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden tiba-tiba ingin melihat kondisi gudang Bulog di wilayah tersebut.

“Bapak Presiden tadi mendadak menanyakan ingin melihat gudang bulog di Magelang atau di Yogyakarta sekembalinya dari acara pimpinan DPRD,” kata Seskab, pada Sabtu, 18 April 2026.

Presiden ingin melihat langsung kondisi stok di lapangan. Pemerintah memastikan cadangan pangan tetap aman dan siap disalurkan.

“Bapak Presiden ingin memastikan secara langsung bahwa cadangan pangan kita, khususnya beras, berada dalam kondisi aman dan siap didistribusikan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Gudang Bulog Danurejo memiliki dua unit bangunan. Kapasitas total mencapai 7.000 ton. Kondisi gudang saat ini dilaporkan penuh.

Stok tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota dan Kabupaten Magelang. Ketersediaan ini juga menjadi penyangga jika terjadi lonjakan permintaan.

Presiden tidak hanya mengecek jumlah stok. Ia juga menyoroti kualitas beras dan sistem distribusi.

“Bapak Presiden juga menekankan bahwa selain ketersediaan, kualitas beras harus terus dijaga, serta distribusinya harus tepat waktu dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Seskab.

Sidak ini bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan. Langkah ini dilakukan di tengah situasi global yang tidak menentu.

Sejumlah negara masih menghadapi tekanan akibat krisis energi dan pangan. Kondisi tersebut ikut memengaruhi rantai pasok dunia.

Pemerintah memastikan pasokan dan harga pangan di dalam negeri tetap stabil. Upaya ini dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

“Ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” pungkas Seskab Teddy.[]

LBH Tani Nusantara Laporkan Feri Amsari ke Polda Metro Jaya Soal Swasembada Pangan

0

TANIMERDEKA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara melaporkan Feri Amsari ke Polda Metro Jaya. Laporan ini terkait pernyataannya dalam sebuah diskusi tentang swasembada pangan.

Laporan disampaikan pada Jumat, 17 April 2026. Tim advokasi LBH Tani Nusantara datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk menyerahkan berkas laporan.

Tim Advokasi LBH Tani Nusantara, Itho Simamora, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

“Hari ini kami LBH Tani Nusantara melaporkan Feri Amsari atas dugaan tindak pidana pasal penyebaran hoaks dan penghasutan,“ kata Itho Simamora di Polda Metro Jaya, Jumat.

Ia menjelaskan pernyataan Feri dinilai mengandung unsur penghasutan. Pernyataan tersebut juga disebut berpotensi memicu perpecahan di kalangan petani dan pedagang.

“Karena pernyataan swasembada pangan itu, pernyataan bahwa pemerintah menyatakan bohong dan itu memicu keresahan masyarakat,” ucapnya.

LBH Tani Nusantara turut menyerahkan sejumlah barang bukti. Bukti tersebut berupa data digital dari berbagai platform media sosial.

Itho menyebutkan bukti meliputi unggahan di TikTok, Instagram, YouTube, serta kanal media lainnya. Semua materi itu dinilai relevan dengan laporan yang disampaikan.

Ia menilai seorang akademisi seharusnya memberi edukasi kepada publik. Pernyataan yang disampaikan di ruang publik dinilai perlu berbasis data.

“Tentu penyebaran berita-berita hoaks, fitnah bahwa swasembada pangan itu tidak ada, berita-berita bohong bahwa swasembada beras itu tidak ada,” katanya.

Pihak kepolisian membenarkan telah menerima laporan tersebut. Proses awal penanganan laporan sedang berjalan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, mengatakan setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai prosedur.

“Polda Metro Jaya harus menerima semua laporan dari masyarakat, apabila itu sudah memenuhi pasal pidana ada saksi dan pidana, tidak sampai di situ nanti penyidik dan penyelidik akan mendalami saksi-saksi dan barang bukti, mohon waktu,” katanya.

Kasus ini masih dalam tahap awal penanganan. Polisi akan memeriksa saksi dan mendalami bukti yang telah diserahkan.

Sebelumnya Tani Merdeka Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Petani menggelar aksi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat pagi, 17 April 2026. Massa menyampaikan tuntutan terkait pernyataan Feri Amsari soal swasembada pangan.

Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian.

Tani Merdeka Indonesia dan Aliansi Masyarakat Petani menilai pernyataan tersebut tidak berdasar. Mereka menyebut narasi itu menyesatkan dan berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Koordinator aksi, Aiman Adnan, menegaskan pernyataan tersebut tidak boleh dibiarkan. Ia menilai ucapan itu berpotensi menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan publik terhadap upaya menjaga ketahanan pangan.

“Pernyataan seperti ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merendahkan kerja keras petani dan pedagang di seluruh Indonesia. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas,” ujar Aiman Adnan.

Ia menambahkan, tudingan yang tidak berbasis data dapat memecah belah masyarakat. Informasi yang tidak akurat, kata dia, bisa memengaruhi persepsi publik.

“Jangan sampai opini yang tidak berdasar justru memicu keresahan publik dan merusak persatuan bangsa. Kami meminta Kepolisian segera menangkap Feri Amsari dan pihak yang diduga menyebarkan hoaks tersebut,” tegasnya.

Aliansi juga mendesak aparat penegak hukum menindak dugaan penyebaran informasi yang dinilai merugikan publik. Mereka meminta kepolisian mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap menimbulkan keresahan.

Massa aksi menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk provokasi. Mereka khawatir narasi itu dapat memicu kegaduhan dan menurunkan kepercayaan terhadap sektor pangan.

Aksi di Polda Metro Jaya, Tani Merdeka Desak Polisi Tangkap Feri Amsari

0

TANIMERDEKA – Tani Merdeka Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Petani menggelar aksi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 17 April 2026. Massa menyampaikan tuntutan terkait pernyataan Feri Amsari soal swasembada pangan.

Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian.

Tani Merdeka Indonesia dan Aliansi Masyarakat Petani menilai pernyataan Feri Amsari tidak berdasar. Mereka menyebut narasi itu menyesatkan dan berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Koordinator aksi, Aiman Adnan, menegaskan pernyataan Feri Amasri tidak boleh dibiarkan. Ia menilai ucapan itu berpotensi menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan publik terhadap upaya menjaga ketahanan pangan.

“Pernyataan seperti ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merendahkan kerja keras petani dan pedagang di seluruh Indonesia. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas,” ujar Aiman Adnan.

Ia menambahkan, tudingan yang tidak berbasis data dapat memecah belah masyarakat. Informasi yang tidak akurat, kata dia, bisa memengaruhi persepsi publik.

“Jangan sampai opini yang tidak berdasar justru memicu keresahan publik dan merusak persatuan bangsa. Kami meminta Kepolisian segera menangkap Feri Amsari dan pihak yang diduga menyebarkan hoaks tersebut,” tegasnya.

Tani Merdeka Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Petani juga mendesak aparat penegak hukum menindak dugaan penyebaran informasi yang dinilai merugikan publik. Mereka meminta kepolisian mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap menimbulkan keresahan.

Massa aksi menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk provokasi. Mereka khawatir narasi itu dapat memicu kegaduhan dan menurunkan kepercayaan terhadap sektor pangan.

Dalam orasinya, massa juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu terkait upaya mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

Aliansi memaparkan data dari Badan Pangan Nasional. Data tersebut menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,71 juta ton. Angka itu meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan produksi tersebut menghasilkan surplus beras sekitar 3,52 juta ton. Kondisi ini membuat Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025.

Cadangan beras juga meningkat. Stok di Perum Bulog tercatat mencapai 3,24 juta ton pada akhir tahun. Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah.

“Ini bukan sekadar klaim. Ini fakta di lapangan. Produksi meningkat, stok tersedia, dan masyarakat bisa mengakses pangan dengan baik,” kata Aiman.

Aiman meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil tindakan. Ia menilai isu swasembada pangan merupakan hal strategis yang berdampak luas.

Ia juga mengajak petani dan pedagang tetap solid. Ia mengingatkan agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar.

Aiman menilai kerja keras petani dan peran pedagang harus dihargai. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat.

“Petani akan terus berada di garis depan menjaga pangan negeri. Kami tidak akan diam ketika kerja keras kami direndahkan oleh informasi yang tidak benar,” pungkas Aiman.[]

Swasembada Pangan Nyata, Tani Merdeka Desak Polisi Tangkap Feri Amsari

0

TANIMERDEKA – Tani Merdeka Indonesia dan Aliansi Masyarakat Petani menyampaikan sikap tegas atas pernyataan Feri Amsari yang menyebut keberhasilan swasembada pangan sebagai “kebohongan publik”.

Tani Merdeka Indonesia dan Aliansi Masyarakat Petani menilai pernyataan tersebut tidak berdasar, menyesatkan, serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Narasi tersebut juga dinilai melukai petani dan pedagang, sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Koordinator Aksi, Aiman Adnan, menegaskan pernyataan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ia menilai, pernyataan Feri Amsari tidak berdasar, itu berpotensi menyesatkan publik, memicu keresahan, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap upaya bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Pernyataan seperti ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merendahkan kerja keras petani dan pedagang di seluruh Indonesia. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas,” ujar Aiman Adnan.

Ia menambahkan, tudingan yang tidak berbasis data berpotensi memecah belah bangsa dan menyesatkan informasi yang diterima oleh masyarakat.

“Jangan sampai opini yang tidak berdasar justru memicu keresahan publik dan merusak persatuan bangsa. Kami meminta Kepolisian segera menangkap Feri Amsari dan pihak yang diduga menyebarkan hoaks tersebut,” tegasnya.

Tani Merdeka Indonesia dan Aliansi Masyarakat Petani mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas dugaan penyebaran informasi hoaks yang merugikan publik.

Tani Merdeka Indonesia dan Aliansi Masyarakat Petani juga meminta Kepolisian segera menangkap Feri Amsari dan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Tani Merdeka Indonesia dan Aliansi Masyarakat Petani menilai pernyataan Feri Amsari sebagai bentuk provokasi yang berpotensi menciptakan kegaduhan publik. Aliansi juga menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan adalah nyata dan dirasakan langsung oleh petani serta pedagang di seluruh Indonesia.

Selain itu, Tani Merdeka Indonesia dan Aliansi Masyarakat Petani menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Masyarakat juga diajak untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar serta tetap menjaga persatuan.

Tani Merdeka Indonesia dan Aliansi Masyarakat Petani memaparkan data Badan Pangan Nasional yang menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025 dengan produksi mencapai 34,71 juta ton. Angka tersebut meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian itu menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025. Selain itu, stok beras Bulog tercatat mencapai 3,24 juta ton pada akhir tahun, menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah cadangan beras nasional.

“Ini bukan sekadar klaim. Ini fakta di lapangan. Produksi meningkat, stok tersedia, dan masyarakat bisa mengakses pangan dengan baik,” kata Aiman.

Aiman menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk tidak ragu dalam mengambil tindakan terhadap penyebaran informasi yang tidak benar, khususnya terkait isu strategis seperti pangan.

Aiman juga mengajak seluruh petani dan pedagang di Indonesia untuk tetap solid dan tidak terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan. Kerja keras petani dalam meningkatkan produksi serta peran pedagang dalam menjaga distribusi pangan harus dihargai dan dijaga bersama.

Selain itu, Aiman mengingatkan bahwa setiap pernyataan di ruang publik harus disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis data, agar tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Kepada pemerintah, Aiman menyatakan dukungan penuh untuk melanjutkan program-program strategis di sektor pangan demi menjaga kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Petani dan pedagang akan terus berada di garis depan menjaga pangan negeri. Kami tidak akan diam ketika kerja keras kami direndahkan oleh informasi yang tidak benar,” pungkas Aiman.[]

Tani Merdeka Kalsel dan Polda Bahas Kolaborasi Ketahanan Pangan, Bahas Produksi Jagung

0

TANIMERDEKA – Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan di Kalimantan Selatan.

DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar audiensi dengan Polda Kalimantan Selatan untuk membahas kerja sama di sektor pertanian, pada Kamis, 17 April 2026.

Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka. Fokus utama pembahasan adalah penguatan produksi dan distribusi pangan.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan, Alin Wijaya, hadir langsung pada audiensi itu. Ia didampingi Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga N. Hutapea serta jajaran Satgas DPW.

Rombongan diterima Kapolda Kalimantan Selatan, Rosyanto Yudha Hermawan, bersama jajaran. Pertemuan membahas langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pembahasan menitikberatkan pada komoditas jagung. Komoditas ini menjadi salah satu unggulan yang didorong oleh Polda Kalimantan Selatan.

Pihak kepolisian menyampaikan sejumlah program yang sudah berjalan. Program tersebut antara lain penanaman jagung dan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan. Program ini juga mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Polda Kalimantan Selatan tidak hanya fokus pada produksi. Upaya menjaga stabilitas harga juga menjadi perhatian.

Kebijakan pembelian hasil panen jagung dari petani dilakukan untuk menjaga harga tetap stabil. Langkah ini juga bertujuan melindungi petani dari tekanan tengkulak.

Wilayah Pelaihari disebut sebagai salah satu sentra produksi jagung terbesar. Daerah ini memiliki kontribusi penting dalam mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.

Sejumlah kendala juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Distribusi pupuk menjadi salah satu masalah yang sering dikeluhkan petani.

Keterlambatan pupuk dinilai mengganggu masa tanam. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas hasil panen.

Peserta audiensi menilai perlu ada solusi bersama. Koordinasi lintas sektor dianggap penting untuk mengatasi persoalan tersebut.[]

Wamentan Pastikan Stok Pupuk Aman di Tengah Gangguan Distribusi Global

0
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian
Sudaryono Wakil Menteri Pertanian

DETIKMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan ketersediaan pupuk nasional tetap aman. Pernyataan itu disampaikan di tengah gangguan distribusi global akibat konflik yang memengaruhi rantai pasok pupuk dunia.

Pernyataan disampaikan usai menerima kunjungan Roderick Brazier di Jakarta, pada Rabu, 15 April 2026 malam. Pertemuan juga membahas kerja sama sektor pertanian.

“Jadi untuk kebutuhan pupuk kita, para petani kita, jutaan petani kita yang membutuhkan pupuk dan pupuk subsidi ini aman dalam negeri tanpa ada gangguan apa pun,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan gangguan distribusi global salah satunya terjadi di Selat Hormuz. Jalur ini menjadi salah satu rute utama perdagangan pupuk dunia.

Gangguan di kawasan tersebut berdampak pada suplai pupuk internasional. Sebagian besar distribusi pupuk global melewati jalur itu.

Indonesia dinilai relatif stabil. Produksi urea dalam negeri berbasis gas alam masih mampu memenuhi kebutuhan petani.

Ketergantungan terhadap impor bahan baku utama disebut tidak signifikan. Kondisi ini membantu menjaga pasokan tetap terjaga.

Pemerintah tetap mengantisipasi kebutuhan komponen lain. Fosfat dan kalium dipenuhi melalui diversifikasi impor dari berbagai negara.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pasokan. Stabilitas sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah.

Total produksi pupuk nasional mencapai sekitar 14,5 juta ton. Angka ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“(Produksi) kita cukup. Total kebutuhan pupuk urea (secara nasional sekitar) 6,8 juta ton,” kata Sudaryono.

Ia menilai tingginya serapan pupuk oleh petani menjadi indikator positif. Kondisi ini menunjukkan aktivitas tanam meningkat.

Permintaan pupuk yang tinggi terkadang memicu jeda distribusi di lapangan. Kondisi ini bersifat sementara.

“Jadi kalau misalnya ada petani nyari pupuk di kios barangkali belum ada, tunggu 1-2 hari insya Allah nanti barang itu akan ada. Jadi bukan pupuknya nggak ada, pupuknya ada, tersedia dan cukup. Saya pastikan itu. Hanya ini karena distribusi ini jadi kejar-kejaran antara produksi dan kebutuhan pupuk,” jelasnya.

Pemerintah terus memantau kebutuhan pupuk secara rutin. Data dikumpulkan dari laporan penyuluh pertanian di berbagai daerah.

Pemantauan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan distribusi. Kebutuhan petani diharapkan tetap terpenuhi.

“Ini sinyal yang positif. Kenapa? Artinya petani kita menebus pupuk berarti banyak nanam. Jadi kalau banyak nebus pupuk itu artinya banyak nanam,” tambah Sudaryono.[]