Beranda blog

BRIN Gandeng Industri, Inovasi Teknologi Pertanian Siap Masuk ke Lahan Petani

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Ilustrasi. Teknologi pertanian
Ilustrasi. Teknologi pertanian

TANIMERDEKA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus memperkuat pengembangan teknologi untuk mendukung transformasi sektor pertanian. Fokusnya tidak hanya menghasilkan riset, tetapi juga memastikan inovasi dapat diterapkan dan dimanfaatkan langsung oleh petani serta dunia usaha.

Komitmen itu dibahas dalam Rapat Kerja dan Sarasehan Pusat Riset Teknologi Manufaktur Peralatan (PRTMP) bertema Optimalisasi Peran Manufaktur Peralatan dan Standardisasi Instrumen Menuju Pertanian Presisi di Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie, Serpong.

Pertanian presisi merupakan sistem budidaya yang memanfaatkan teknologi modern, seperti sensor, Internet of Things (IoT), kecerdasan artifisial (AI), robotika, sistem otomasi, serta instrumen pengukuran yang terstandar. Teknologi tersebut menghasilkan data yang lebih akurat sehingga petani dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat. Penerapan sistem ini juga diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.

Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Cuk Supriyadi Ali Nandar, mengatakan paradigma riset harus berubah. Menurutnya, hasil penelitian tidak cukup berhenti sebagai inovasi, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Karena itu, BRIN mendorong pengembangan teknologi dilakukan bersama mitra sejak tahap awal melalui skema co-development. Cara tersebut dinilai dapat mempercepat pemanfaatan hasil riset.

“Mitra perlu dilibatkan sejak awal untuk melakukan pengembangan bersama agar inovasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna,” ujar Cuk.

Kepala PRTMP BRIN, Taufik Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antarperiset sekaligus mempercepat hilirisasi hasil penelitian.

Menurutnya, hasil riset harus segera diterapkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

“Melalui kegiatan ini kami berharap kualitas riset terus meningkat, proses hilirisasi semakin cepat, dan PRTMP mampu menjadi pusat riset yang unggul serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung pertanian presisi dan swasembada pangan,” ungkap Taufik.

Sebagai tindak lanjut, PRTMP menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sembilan mitra. Mitra tersebut terdiri atas perusahaan, UMKM, BUMDes, koperasi, hingga organisasi profesi.

Kerja sama ini diharapkan mempercepat proses produksi dan penerapan berbagai teknologi hasil riset BRIN sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku industri.

Pada kesempatan yang sama, BRIN juga menandatangani perjanjian lisensi Mesin Panjat Pohon Kelapa. Alat ini merupakan salah satu inovasi yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan sekaligus produktivitas petani kelapa.

Inventor teknologi tersebut, Astu Unadi, menjelaskan mesin menggunakan penggerak mekanis dengan rangka yang mengikuti kontur batang kelapa sehingga lebih stabil saat digunakan.

“Penandatanganan lisensi menjadi langkah penting agar teknologi ini dapat diproduksi oleh mitra industri dan dimanfaatkan secara luas,” jelas Astu.

Dalam sesi utama, Tenaga Ahli Utama Bidang Organisasi dan SDM BRIN, Walneg S. Jas, memaparkan arah Transformasi BRIN 5.0 tahap kedua untuk periode 2026–2030.

Program tersebut menitikberatkan pada penguatan tata kelola riset, pengembangan ekosistem inovasi, peningkatan dampak hasil penelitian, serta kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Riset dan inovasi terbaik dan sukses adalah yang dirasakan dampak nyatanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia,” tegas Walneg.

Kegiatan itu juga menghadirkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang menyoroti pentingnya standardisasi instrumen dalam mendukung pertanian presisi. Sementara itu, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian memaparkan pentingnya mekanisasi berbasis data untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian.

Penguatan kolaborasi, hilirisasi teknologi, dan standardisasi instrumen menjadi langkah yang terus didorong BRIN agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium. Inovasi yang lahir diharapkan mampu diterapkan di lapangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung target swasembada pangan nasional.[]

Penyelamatan Pangan Berlebih Diperluas, Pemerintah Gandeng Pelaku Usaha Kurangi Sampah Makanan

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Upaya menyelamatkan pangan berlebih yang masih aman dan layak konsumsi terus diperkuat.

Pemerintah menggandeng pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat untuk memperluas redistribusi pangan sekaligus mengurangi sampah makanan.

Langkah dinilai penting karena pangan yang masih layak konsumsi sering kali terbuang. Padahal, pangan tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Komitmen itu menjadi fokus dalam Pelatihan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan (SSP) serta Penyelamatan Pangan Berlebih bagi sektor hotel, restoran, katering (HOREKA), ritel, dan bakery di Provinsi Jawa Barat yang digelar di Bandung.

Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat kolaborasi sekaligus meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyalurkan pangan berlebih yang masih layak dikonsumsi.

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA), Nita Yulianis, mengatakan Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menekan susut dan sisa pangan, baik di tingkat nasional maupun global.

Menurut Nita, keberhasilan penyelamatan pangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran pelaku usaha, komunitas, pemerintah daerah, dan masyarakat juga sangat menentukan.

“Penanganan sisa pangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat agar pangan berlebih yang masih layak konsumsi dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Nita.

Bapanas menjalankan lima strategi utama dalam program penyelamatan pangan. Strategi tersebut meliputi penguatan regulasi, peningkatan koordinasi dan kerja sama, sosialisasi serta peningkatan kapasitas, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan data dan sistem informasi yang terintegrasi.

Program tersebut juga diperkuat melalui bantuan sarana di daerah. Salah satunya berupa mobil penyelamatan pangan yang kini digunakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat untuk mendistribusikan pangan berlebih kepada masyarakat.

“Kehadiran Badan Pangan Nasional juga diwujudkan melalui berbagai fasilitasi, salah satunya penyediaan mobil penyelamatan pangan yang saat ini telah beroperasi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,” kata Nita.

Pemerintah juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelamatan Pangan. Regulasi tersebut disiapkan sebagai payung hukum nasional agar pelaksanaan penyelamatan pangan memiliki arah yang jelas dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terintegrasi.

Hingga kini, sebanyak 17 gubernur serta 57 bupati dan wali kota telah menerbitkan surat edaran maupun instruksi untuk mendukung gerakan penyelamatan pangan di daerah.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang aktif menjalankan program tersebut. Pemerintah daerah memasukkan pengurangan susut dan sisa pangan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong ekonomi sirkular.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Provinsi Jawa Barat, Eka Jatnika Sundana, mengatakan kawasan Bandung Raya menghasilkan sekitar 1.400 ton sampah setiap hari. Sebagian besar berasal dari sisa makanan yang sebenarnya masih dapat dikurangi.

Data Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan sekitar 31,46 persen food loss and waste di daerah tersebut berasal dari sampah konsumsi.

Menurut Eka, kondisi itu mendorong pemerintah daerah menjadikan pengelolaan susut dan sisa pangan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kebijakan tersebut sejalan dengan target RPJMN 2025–2029, SDGs 12.3, Rencana Aksi Pencegahan dan Pemanfaatan Susut serta Sisa Pangan, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang Upaya Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan Food Waste.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memperkuat redistribusi pangan melalui kerja sama dengan pelaku usaha dan bank pangan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangi pemborosan pangan juga terus dilakukan.

“Terdapat 7 sektor fokus Sirkular Ekonomi Jabar yaitu pangan, plastik, elektronik, otomotif, konstruksi, tekstil dan kertas. Sektor pangan merupakan salah satu sektor yang akan diampu dengan melakukan langkah strategis seperti optimalisasi redistribusi pangan bersama pelaku usaha pangan dan bank pangan serta edukasi perubahan perilaku lewat kampanye Stop Boros Pangan yang akan dilakukan serentak di 27 kabupaten/kota,” jelas Eka.

Pelaksanaan program di lapangan diperkuat melalui kolaborasi DKPP Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah mitra bank pangan, termasuk Food Bank Bandung. Dukungan kendaraan penyelamatan pangan dari Bapanas membuat distribusi pangan berlebih menjangkau lebih banyak masyarakat.

Pelaku usaha juga didorong ikut berperan. Sebanyak 28 perusahaan dari sektor HOREKA, ritel, dan bakery mengikuti pelatihan untuk menerapkan pengelolaan pangan yang lebih efisien.

Direktur Eksekutif Indonesian Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Indah Budiani, mengatakan pengurangan sisa pangan bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi usaha.

“Melalui pengukuran sisa pangan sebagai alat bantu manajemen, perusahaan dapat melihat bahwa pengurangan sisa pangan merupakan keputusan yang memberikan manfaat nyata, baik dari sisi operasional maupun keberlanjutan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Kementerian Pariwisata melalui berbagai program pariwisata berkelanjutan. Program tersebut mencakup sertifikasi pariwisata berkelanjutan, pengelolaan susut dan sisa pangan, dekarbonisasi sektor pariwisata, penghargaan bagi hotel dan restoran berkelanjutan, hingga pendampingan pemilahan sampah.[]

BPS: Nilai Tukar Petani Naik Jadi 127,84, Sulawesi Tenggara Catat Kenaikan Tertinggi

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Juli 2026 mencapai 127,84. Angka tersebut naik 0,15 persen dibandingkan Juni 2026.

NTP merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya beli dan tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi nilai NTP, semakin besar kemampuan petani memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi dari hasil penjualan komoditas pertanian.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan kenaikan NTP terjadi karena penurunan indeks harga yang dibayar petani lebih besar dibandingkan penurunan harga yang diterima petani.

“Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami penurunan sebesar 0,10% lebih rendah dari penurunan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,25%,” kata Ateng Hartono, pada Senin, 3 Agustus 2026.

Data BPS menunjukkan kenaikan NTP pada Juli terutama didorong oleh membaiknya kinerja tiga subsektor pertanian.

Subsektor tanaman perkebunan rakyat mencatat kenaikan tertinggi sebesar 1,67 persen. Disusul subsektor tanaman pangan yang naik 1,32 persen dan subsektor perikanan yang meningkat 1,01 persen.

Sebaliknya, dua subsektor masih mengalami penurunan. NTP subsektor hortikultura turun paling dalam, yakni 8,49 persen. Sementara NTP subsektor peternakan turun 0,57 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan kondisi setiap subsektor pertanian masih beragam. Perubahan harga komoditas dan biaya produksi menjadi faktor yang memengaruhi pergerakan NTP di masing-masing sektor.

Secara wilayah, Sulawesi Tenggara mencatat kenaikan NTP tertinggi di Indonesia pada Juli 2026. NTP provinsi tersebut naik 8,89 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sebaliknya, Gorontalo menjadi provinsi dengan penurunan NTP terdalam, yakni sebesar 5,99 persen.

Data NTP menjadi salah satu acuan pemerintah dalam memantau kondisi ekonomi petani di berbagai daerah.

Perubahan indikator ini juga digunakan untuk melihat perkembangan pendapatan petani dibandingkan dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya usaha tani.[]

Petani Tembakau Minta PP 28/2024 Dikaji Ulang, Khawatir Serapan Panen Anjlok

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Petani menilai aturan tersebut, terutama pembatasan kadar nikotin dan tar serta rencana penerapan kemasan polos, berisiko menekan produksi dan serapan tembakau lokal.

Pengurus APTI Yudha Sudarmaji mengatakan penurunan produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) dapat berdampak langsung pada petani. Jika kebutuhan bahan baku industri turun, hasil panen petani dikhawatirkan tidak terserap.

“Yang paling kami khawatirkan adalah berkurangnya serapan tembakau petani. Kalau industri tidak lagi membutuhkan tembakau dengan karakter seperti yang dihasilkan petani lokal, maka hasil panen tidak akan terbeli,” ujar Yudha melalui keterangan, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Menurut Yudha, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut petani. Ekosistem tembakau di Indonesia melibatkan sekitar enam juta orang. Mereka terdiri atas petani, buruh tani, pekerja pengolahan, hingga tenaga kerja di pabrik.

Karena itu, APTI meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan petani dan pelaku usaha sebelum aturan turunan PP 28/2024 diberlakukan.

“Kami ingin pemerintah memperhatikan keberlangsungan petani tembakau. Bagi banyak daerah, termasuk Temanggung, tembakau merupakan sumber penghidupan utama masyarakat,” ujarnya.

Penolakan terhadap aturan tersebut sebelumnya disuarakan ratusan petani tembakau dari berbagai sentra produksi. Sekitar 300 hingga 500 petani mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, pada Selasa, 21 Juli 2026 lalu.

Petani datang dari sejumlah daerah penghasil tembakau, seperti Temanggung, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Koordinator aksi Yamuhadi mengatakan penolakan tidak datang dari satu daerah. Petani dari berbagai wilayah ikut menyampaikan keberatan terhadap rencana aturan tersebut.

“Ini bukan hanya aksi petani tembakau Temanggung, tetapi aksi bersama petani tembakau dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Wonosobo, Klaten, Magelang, Boyolali, dan daerah lainnya,” ujarnya.

Menurut Yamuhadi, salah satu persoalan utama adalah rencana pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk hasil tembakau. Petani menilai ketentuan itu tidak mempertimbangkan karakter alami tanaman tembakau yang berbeda-beda.

“Tanaman tembakau kami memang secara alami memiliki kadar nikotin yang tinggi dan itu tidak bisa diubah karena merupakan karakter tanaman,” katanya.

Petani juga mempersoalkan rencana penerapan kemasan polos atau *plain packaging*. Kebijakan itu dinilai dapat mempersempit ruang gerak industri hasil tembakau dan akhirnya menekan kebutuhan bahan baku dari petani.

Kekhawatiran tersebut kembali disampaikan ratusan petani pada Rabu (29/7/2026). Mereka kembali mendatangi Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, dan meminta pemerintah tidak menerapkan aturan yang dinilai dapat mengganggu mata pencaharian petani.

Ketua APTI DPC Jember, Suwarno, menyoroti rencana pembatasan kadar nikotin di bawah 1 persen dan tar di bawah 10 persen. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memberi dampak besar terhadap usaha tembakau dari hulu hingga hilir.

“Kami meminta pemerintah untuk mencabut regulasi yang dinilai merugikan petani. Kami juga berharap kebijakan ini dapat ditinjau kembali dan tidak diimplementasikan,” tegas Suwarno.

Suwarno mengatakan Jember memiliki komoditas tembakau unggulan, seperti Besuki Na-Oogst dan Kasturi. Ribuan warga menggantungkan penghasilan dari pembibitan, budidaya, pengolahan, hingga ekspor tembakau.

Pemerintah menyatakan rancangan aturan mengenai pembatasan kadar nikotin dan tar belum memasuki tahap akhir. Kemenko PMK memastikan pembahasan masih berada pada tahap awal dan belum akan diputuskan dalam waktu dekat.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Kemenko PMK Syarip Hidayat mengatakan rancangan aturan masih melalui uji publik dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Proses penyusunan rancangan pembatasan kadar nikotin dan tar ini masih panjang dan baru memasuki tahap uji publik. Rancangan ini tidak hanya menjadi kewenangan Kemenko PMK, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan kementerian lain seperti Kemenperin dan Kemendag,” ujar Syarip.

Menurut Syarip, pemerintah masih mengkaji berbagai aspek sebelum menetapkan aturan. Kajian tersebut mencakup kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan petani, dan kepentingan nasional.

Ia mengatakan pemerintah berupaya mencari titik temu antara perlindungan kesehatan dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada tembakau.

“Kami berupaya mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Prinsipnya adalah mencari solusi yang seimbang melalui pengaturan dan pembatasan yang tepat,” katanya.

Pernyataan pemerintah tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran petani. APTI menilai kepastian kebijakan penting karena petani harus menentukan pola tanam dan menyiapkan biaya produksi jauh sebelum masa panen.

Ketua Umum DPN APTI Agus Parmuji meminta pemerintah berhati-hati menyusun aturan agar dampaknya tidak dibebankan kepada petani.

Menurut Agus, ketidakpastian aturan juga dapat menimbulkan keresahan karena petani membutuhkan kepastian untuk menentukan usaha taninya.

“Jangan sampai masyarakat dikorbankan. Dalam proses penyusunan rancangan aturan ini, Kemenko PMK harus berhati-hati. Bertani tidak bisa menunggu kepastian yang terlalu lama. Ada sekitar 2,5 juta petani tembakau di seluruh Indonesia yang berpotensi terdampak oleh pembatasan kadar nikotin dan tar ini,” ujar Agus.

Perdebatan mengenai aturan pembatasan nikotin dan tar kini berada pada dua sisi kepentingan. Pemerintah ingin memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, sedangkan petani dan pelaku industri meminta kebijakan tidak memutus mata rantai ekonomi yang selama ini menopang jutaan pekerja.

Pemerintah menyatakan pembahasan masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan akhir. Petani berharap proses tersebut benar-benar melibatkan mereka sebelum aturan ditetapkan sehingga kebijakan yang lahir tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga dampaknya terhadap produksi, penyerapan hasil panen, dan penghidupan masyarakat di sentra tembakau.

Bapanas Optimistis Ketahanan Pangan Tetap Aman di Tengah Ancaman El Nino

Penulis
Zulkarnaini
-
0
El Nino
El Nino

TANIMERDEKA – Prediksi yang menyebut Indonesia menjadi salah satu negara paling rentan menghadapi fenomena El Nino pada 2026 mendapat respons dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Lembaga tersebut memastikan ketersediaan pangan nasional masih dalam kondisi aman, termasuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola badan usaha milik negara di sektor pangan.

Bapanas menyatakan proyeksi neraca pangan hingga akhir 2026 menunjukkan stok berbagai komoditas strategis masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menjadi modal penting dalam menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan seluruh komoditas pangan utama masih berada dalam kondisi aman.

“Terkait dengan kondisi stok, artinya secara prinsip bahwa berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun Bapanas, bahwa semua stok pangan kita, relatif aman,” kata Ketut di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ketersediaan pangan mencakup beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, hingga gula konsumsi.

“Mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi, poin pentingnya, stok yang kita miliki sampai akhir tahun relatif bagus. Ini prinsip yang harus kami sampaikan selalu, sehingga kondisi pangan yang kita miliki masih cukup baik,” tambah Ketut.

Bapanas membandingkan kondisi saat ini dengan periode menjelang puncak El Nino pada 2023. Saat itu, stok CPP masih jauh lebih rendah dibandingkan sekarang.

Data Bapanas menunjukkan, stok CPP beras pada awal September 2023 tercatat sekitar 1,52 juta ton. Sementara per 28 Juli 2026, jumlahnya mencapai 5,25 juta ton atau meningkat sekitar 245,4 persen.

Cadangan jagung yang sebelumnya belum tersedia kini mencapai sekitar 166 ribu ton. Stok CPP daging ayam ras juga naik menjadi 38 ton atau meningkat sekitar 138,4 persen dibandingkan 2023. Pemerintah juga memiliki cadangan gula konsumsi sekitar 2.000 ton dan minyak goreng sekitar 1.000 kiloliter.

Mayoritas cadangan pangan tersebut berasal dari hasil penyerapan produksi dalam negeri. Kondisi itu dinilai memperkuat kesiapan pemerintah menghadapi kemungkinan gangguan produksi akibat cuaca ekstrem.

Bapanas juga meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran cadangan beras ke masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah itu dilakukan untuk menjaga harga tetap terkendali di pasar.

Ketut mengatakan harga beras secara umum masih stabil. Namun, beberapa daerah mulai mengalami kenaikan sehingga distribusi cadangan pangan perlu diperkuat.

“Beras memang stabil. Pasokan bagus tapi memang ada beberapa yang agak naik sedikit. Namun demikian, kami sepakat dengan Bapak Dirut Bulog. Pertama, GPM mohon digencarkan. Kedua, mohon juga digencarkan SPHP beras medium di pasar-pasar terutama, karena beberapa pasar kami lihat masih berbatas.”

Ia menilai dua program tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga selama musim kemarau berlangsung.

“Ini akan bisa mempengaruhi harga. Oleh karena itu, ada 2 poin penting tadi. Gerakan Pangan Murah dan SPHP di pasar-pasar. Mohon segera digerakkan dengan masif,” tutup Ketut.

Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi jauh sebelum musim kemarau tiba. Pengalaman menghadapi El Nino pada 2023 menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi tahun ini.

“Saya kira iklim ini kita bisa jaga dengan baik. Ini kekeringan bisa kita jaga dengan baik. Setiap Agustus kan kemarau. Agustus, September, Oktober. November hujan. Biasa tanggal, saya ingat itu, tanggal 26 Oktober sudah hujan. Memang musimnya (begitu) tapi kita sudah antisipasi,” jawab Amran saat ditanya awak media.

Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah agar produksi pangan tetap terjaga selama musim kering.

“Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023, alhamdulillah kita lolos. Kalau bulan Agustus sampai September, memang musim kering. Insya Allah pangan kita aman, terutama beras,” sambung Amran.

Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal.

Fenomena El Nino bahkan diperkirakan bertahan hingga awal 2027, dengan peluang mencapai kategori sangat kuat sebesar 75 persen. Meski demikian, pemerintah memastikan langkah antisipasi telah disiapkan agar pasokan pangan nasional tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.[]

Petani Tangkunei Butuh Alat Pertanian, DPW Tani Merdeka Sulawesi Utara Siap Kawal Aspirasi ke Pemerintah

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Sebagian besar kelompok tani di Desa Tangkunei, Kabupaten Minahasa Selatan, belum terdaftar dalam sistem resmi pemerintah. Akibatnya, banyak petani kesulitan mengakses berbagai program bantuan, mulai dari alat pertanian hingga pengembangan usaha tani.

Persoalan itu mengemuka saat DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Utara menggelar sosialisasi dan berdialog langsung dengan para petani di Desa Tangkunei.

Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Utara, Jack Lama, mengatakan Desa Tangkunei memiliki 14 kelompok tani. Namun, hingga kini baru dua kelompok yang tercatat dalam sistem resmi.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diperbaiki agar seluruh kelompok tani memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendampingan dan berbagai program pemerintah.

“Kalau kelompok tani belum masuk sistem, tentu akan lebih sulit mengakses bantuan. Karena itu kami mendorong seluruh kelompok tani segera melengkapi administrasi dan terdaftar secara resmi,” kata Jack Lama.

Selain membahas kelembagaan kelompok tani, pertemuan itu juga mengungkap persoalan yang selama ini dihadapi petani saat mengolah lahan.

Petani mengaku masih kekurangan alat pertanian, terutama hand traktor. Selama ini mereka harus menyewa alat dari daerah lain yang jaraknya cukup jauh dari desa.

Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat. Waktu pengolahan lahan juga menjadi lebih lama, sehingga berdampak pada proses tanam.

Jack mengatakan kebutuhan alat pertanian menjadi salah satu aspirasi utama yang akan diperjuangkan Tani Merdeka Indonesia melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Ia juga mengingatkan bahwa petani memiliki peran penting dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut berasal dari hasil produksi petani di berbagai daerah.

“Kebutuhan pangan nasional yang dikelola BGN sebagian besar dipasok langsung dari hasil jerih payah para petani kita. Keduanya saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan,” ujar Jack.

Karena itu, ia berharap petani terus meningkatkan produksi sekaligus memperkuat kelompok tani agar mampu memanfaatkan berbagai program pemerintah.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Kelompok Tani Marthen Keso, Ketua Kelompok Tani Desa Tangkunei Pdt. Hantje Wotulo, Wakil Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Utara Anita Ezra, anggota Satgas DPW Rivai Kalangi, serta Bidang Perikanan dan Kelautan Yonfree Wonua.

Tani Merdeka Indonesia berharap persoalan yang dihadapi petani tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti sehingga petani lebih mudah memperoleh bantuan, meningkatkan hasil panen, dan memperkuat ketahanan pangan di daerah.[]

Presiden Prabowo Lantik Lulusan IPDN, Anak Buruh Bangunan dan Petani Raih Predikat Terbaik

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Presiden Prabowo Subianto melantik lulusan terbaik IPDN menjadi Pamong Praja Muda di Jatinangor, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026.
Presiden Prabowo Subianto melantik lulusan terbaik IPDN menjadi Pamong Praja Muda di Jatinangor, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026.

TANIMERDEKA – Presiden RI Prabowo Subianto melantik 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 menjadi Pamong Praja Muda. Prosesi pelantikan berlangsung di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Presiden Prabowo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mendampingi Presiden dalam prosesi pelantikan.

Pelantikan diawali dengan penyematan tanda pangkat kepada perwakilan lulusan terbaik IPDN. Tiga pamong praja muda yang meraih penghargaan tertinggi mendapat kesempatan menerima penghargaan langsung dari Presiden.

Lulusan terbaik IPDN tahun ini diraih Aji Bayu Ramadhan yang menerima penghargaan Kartika Astha Bratha. Aji merupakan putra Winoto Hadi, seorang buruh bangunan.

Penghargaan Sapta Abdi Praja diberikan kepada dua lulusan, yakni Charina Anggie Simbolon, putri Peltu TNI Marisi Mangapul Simbolon, serta Mohamad Toriq Anwar, putra seorang petani bernama Wartoyo.

Prestasi para lulusan tersebut menjadi perhatian karena berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana. Keberhasilan mereka menunjukkan kesempatan meraih prestasi terbuka bagi siapa pun melalui pendidikan dan pengabdian.

Setelah penyerahan penghargaan, Presiden Prabowo secara simbolis menyematkan tanda pangkat kepada ketiga Pamong Praja Muda tersebut.

Presiden kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti seluruh lulusan. Dalam sumpah itu, para Pamong Praja Muda menyatakan komitmen untuk mengabdi kepada negara, masyarakat, dan menjaga persatuan bangsa.

“Seluruh Pamong Praja Muda supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Setia dan menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Presiden Prabowo.

“Bahwa saya siap berkorban jiwa raga untuk kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Bahwa saya akan setia melayani, mengabdi dan menjadi tauladan kepada masyarakat,” imbuhnya.[]

Dongkrak Ekonomi Pesisir, KKP Percepat Rehabilitasi 15 Ribu Hektar Tambak di Aceh

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Produktivitas tambak di Aceh mulai pulih setelah sempat terhenti akibat bencana hidrologi. Pemerintah kini mempercepat rehabilitasi kawasan tambak agar para petambak bisa kembali berbudidaya dan menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 15.000 hektare tambak di Aceh kembali beroperasi hingga akhir 2026. Tahap awal difokuskan pada sekitar 5.200 hektare tambak yang ditargetkan aktif kembali paling lambat September 2026.

Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha mengatakan, percepatan rehabilitasi menjadi langkah penting untuk mengembalikan produktivitas sektor perikanan budidaya yang terdampak bencana.

Menurut Andy, pemulihan tidak hanya dilakukan dengan memperbaiki tambak yang rusak. Pemerintah juga menyiapkan bantuan benih dan pakan agar petambak dapat langsung kembali berproduksi setelah rehabilitasi selesai.

“Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya,” ujar Andy saat meninjau tambak di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.

Sinergi antara KKP, pemerintah daerah, dan Komisi IV DPR RI terus diperkuat untuk mempercepat proses pemulihan. Langkah itu diharapkan mampu mempercepat kebangkitan sektor perikanan budidaya di Aceh.

Hingga kini, seluas 694 hektare tambak telah kembali beroperasi. Lahan tersebut sudah dimanfaatkan untuk budidaya udang, bandeng, kakap, dan nila salin melalui penebaran benih. Luasan itu diperkirakan terus bertambah seiring berjalannya rehabilitasi di sejumlah wilayah terdampak.

KKP juga memperkuat dukungan sarana dan prasarana. Sebanyak 12 unit excavator disalurkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Delapan unit di antaranya difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di beberapa kabupaten di Aceh.

Dukungan pemerintah tidak hanya menyasar sektor budidaya. KKP turut membantu nelayan melalui penyaluran mesin kapal serta 100 unit coolbox berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.

Andy menjelaskan, tambak yang kembali dioperasikan dengan sistem budidaya tradisional plus diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang per hektare dalam satu siklus.

Dengan harga jual rata-rata Rp50.000 per kilogram, setiap hektare tambak berpotensi menghasilkan omzet sekitar Rp30 juta dalam waktu tiga bulan.

“Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari selesainya rehabilitasi, tetapi dari kemampuan petambak kembali bekerja dan memperoleh pendapatan,” katanya.

Percepatan rehabilitasi dilakukan melalui refocusing anggaran internal KKP. Langkah itu diambil agar masyarakat tidak perlu menunggu proses administrasi anggaran rehabilitasi yang masih berjalan. Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan diberikan tanpa dipungut biaya.

Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid mengapresiasi langkah cepat KKP dalam mempercepat pemulihan tambak di Aceh. Menurutnya, kebijakan refocusing anggaran menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“KKP mengambil langkah yang sangat cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata TA Khalid.

Program rehabilitasi mulai dirasakan manfaatnya oleh para petambak. Fazil, petambak asal Pidie Jaya, mengatakan bantuan benih dan pakan menjadi modal penting untuk kembali menjalankan usaha setelah tambaknya rusak akibat bencana.

“Bantuan benih dan pakan ini sangat membantu kami untuk kembali beroperasi. Saya yakin tiga bulan ke depan sudah bisa panen,” ujarnya.

Pemulihan tambak diharapkan tidak hanya mengembalikan produksi perikanan budidaya, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Pemerintah menilai percepatan rehabilitasi menjadi langkah penting untuk menggerakkan kembali roda ekonomi di wilayah yang terdampak bencana sekaligus memperkuat ketahanan sektor perikanan budidaya di Aceh.[]

Pelantikan DPW Tani Merdeka Sumut, Bobby Nasution Ajak Tani Merdeka Perkuat Kolaborasi

Penulis
Zulkarnaini
-
0
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution

TANIMERDEKA – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan ketahanan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah hingga tingkat desa.

Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara, di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara, Medan, pada Selasa, 28 Juli 2026.

Bobby mengatakan kebutuhan pangan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Karena itu, pemerintah di semua tingkatan harus memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan baik.

Menurutnya, tanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya berada di tangan kepala keluarga, tetapi juga pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Presiden Prabowo Subianto, kata Bobby, telah menempatkan sektor pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Karena itu, seluruh pihak perlu memastikan setiap program pemerintah dapat diterapkan hingga tingkat paling bawah.

“Dan tugas kita, adalah bagaimana program presiden ini bisa terimplementasi bisa sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami,” kata Bobby.

Bobby menilai berbagai program pemerintah di sektor pertanian mulai menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat dari penyerapan hasil panen petani yang dinilai semakin baik.

“Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden sejalan semua termasuk di bidang pertanian, kita tahu data-data bagaimana penyerapan petani hari ini sudah sangat baik,” kata Bobby.

Ia juga mengajak Tani Merdeka Indonesia memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, organisasi petani memiliki sumber daya dan pengalaman yang dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pertanian di daerah.

“Nanti dengan Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya, karena kami yakin semuanya sudah ada expertnya disana,” kata Bobby.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menyambut baik ajakan tersebut. Menurutnya, Tani Merdeka Indonesia siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal berbagai program strategis di sektor pertanian, mulai dari penguatan ketahanan pangan, percepatan swasembada pangan, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Don Muzakir menegaskan pengurus Tani Merdeka di seluruh daerah harus hadir di tengah petani. Organisasi, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai wadah berhimpun, tetapi juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.

“Tani Merdeka Indonesia siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal program ketahanan pangan, swasembada pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis. Kami ingin seluruh pengurus bekerja nyata bersama petani, memperkuat organisasi sampai ke desa, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Don Muzakir.

Sementara itu, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara Gusmiyadi mengapresiasi perhatian Gubernur Bobby Nasution terhadap pembangunan sektor pertanian di Sumatera Utara.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Gusmiyadi juga mendukung rencana penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumatera Utara. Ia menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat pengembangan sektor pangan secara lebih terarah.

Selain itu, ia mengungkapkan Sumatera Utara batal menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan 2029. Meski demikian, pihaknya mengusulkan agar provinsi tersebut menjadi tuan rumah pertemuan petani dari seluruh Indonesia.

“Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia,” kata Gusmiyadi.[]

Tani Merdeka Sumut Punya Pengurus Baru, Don Muzakir Minta Program Prabowo Dikawal hingga Daerah

Penulis
Zulkarnaini
-
0

TANIMERDEKA – Pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara resmi dilantik, pelantikan berlangsung di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara, Jalan Ngalengko, Medan, pada Selasa, 28 Juli 2026. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir.

Kepengurusan baru DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara dipimpin Gusmiyadi sebagai Ketua. Ia didampingi Ainal Mardiah, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua Harian, Zulham Junaidi sebagai Sekretaris, dan Chairuddin Lubis sebagai Bendahara.

Gusmiyadi menggantikan almarhum Muhammad Husni yang sebelumnya memimpin organisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Don Muzakir menegaskan Tani Merdeka Indonesia akan menjadi garda terdepan dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama mewujudkan swasembada pangan dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tani Merdeka Indonesia hadir untuk mengawal dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan, mewujudkan swasembada pangan, sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Apalagi Mas Sudaryono selaku Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia sudah diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Prabowo Soebianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk itu saya meminta kepada seluruh pengurus di daerah harus bekerja nyata bersama pemerintah agar program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Don Muzakir.

Don Muzakir meminta seluruh pengurus tidak berhenti pada kegiatan organisasi semata. Menurutnya, pengurus di daerah harus aktif mendampingi petani, mengawal pelaksanaan program pemerintah, serta memastikan setiap kebijakan yang berpihak kepada petani benar-benar berjalan hingga ke tingkat desa.

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Tani Merdeka Sumatera Utara mengajak seluruh elemen memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian di provinsi tersebut.

Menurut Bobby, keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan kerja sama antara pemerintah, organisasi petani, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa bekerja sendiri. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan organisasi petani, saya optimistis kita mampu mewujudkan petani Sumatera Utara yang lebih maju, produktif, dan sejahtera, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional,” kata Bobby Nasution.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara Gusmiyadi menyatakan kepengurusan yang baru siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat ketahanan pangan.

Selain mendukung program swasembada pangan nasional, pihaknya juga akan mendorong pengembangan sektor peternakan, khususnya sapi, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan daging di Sumatera Utara.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Tidak hanya itu, kami juga ingin memperkuat ketahanan daging dengan mendorong Sumatera Utara menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar di Indonesia. Kami mengajak seluruh kader Tani Merdeka Indonesia di Sumatera Utara untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga cita-cita tersebut dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat dan petani,” kata Gusmiyadi.

Pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan yang juga Ketua HKTI Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu, Bendahara DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Meriyawaty Amelia Prasetio atau Bunda Ayin yang mewakili DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, unsur Forkopimda Sumatera Utara, serta sejumlah kepala daerah.

Sejumlah kepala daerah yang hadir antara lain Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina, Wakil Bupati Batubara Syafrizal, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, dan Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo.

Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara menargetkan sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas pendampingan kepada petani di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.[]

123...119Halaman 1 dari 119