TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengapresiasi kekompakan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dalam mengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terutama di sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan.

Hal tersebut disampaikan Don Muzakir saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Barat di kantor DPW setempat, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Daud Jordan Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang juga Anggota DPD RI dan sejumlah ketua dan pengurus DPD dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Don Muzakir mengatakan, kekompakan organisasi perlu diikuti dengan kerja nyata untuk memperjuangkan kepentingan petani. Menurut dia, Tani Merdeka Indonesia harus hadir di tengah masyarakat dan membantu menyampaikan aspirasi petani kepada pihak terkait.

“Saya mengapresiasi pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Barat yang terus menjaga kekompakan dan semangat kebersamaan. Organisasi ini harus bergerak bersama, tidak hanya membangun struktur, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi petani,” kata Don Muzakir.

Dia menegaskan, Tani Merdeka Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan ekonomi kerakyatan. Pengurus juga perlu memahami persoalan di lapangan, seperti kebutuhan sarana produksi, akses pasar, dan peningkatan hasil pertanian.

“Program pemerintah di sektor pertanian harus kita kawal bersama. Kami ingin petani tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan. Karena itu, pengurus Tani Merdeka harus dekat dengan petani dan memahami kebutuhan mereka,” ujarnya.

Don Muzakir meminta pengurus di Kalimantan Barat memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Langkah ini diperlukan agar persoalan petani dapat teridentifikasi dan disampaikan kepada pihak yang berwenang.

“Yang paling penting adalah bagaimana organisasi ini bisa dirasakan manfaatnya oleh petani. Kita harus bekerja, membangun komunikasi, dan mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi,” kata Don Muzakir.

Sementara itu, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, M. Saupi, mengatakan pihaknya akan memperkuat konsolidasi dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh DPD. Upaya tersebut dilakukan agar program organisasi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan petani di daerah.

“Pertemuan ini menjadi momentum bagi kami untuk memperkuat kebersamaan dan menyatukan langkah. Kami akan terus membangun koordinasi dengan pengurus DPD agar Tani Merdeka Indonesia semakin dekat dengan petani dan mampu memperjuangkan aspirasi mereka,” ujar Saupi.

Saupi mengatakan, Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian yang perlu dikembangkan. Namun, upaya tersebut juga membutuhkan perhatian terhadap peningkatan kapasitas petani, ketersediaan sarana produksi, dan pemasaran hasil panen.

Dia berharap Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi wadah bagi petani untuk menyampaikan aspirasi dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung pengembangan pertanian di Kalimantan Barat.[]

TANIMERDEKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai membuka pasar baru bagi petani melalui kebutuhan bahan pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menilai pola tersebut dapat membuat hasil panen lebih mudah terserap sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Kebutuhan SPPG mencakup berbagai komoditas pangan, seperti beras, sayuran, telur, daging, ikan, buah, dan bahan pangan lainnya. Peluang tersebut dinilai semakin besar seiring perluasan pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

“Program MBG ini bukan hanya soal makanan bergizi untuk anak-anak. Ada dampak ekonomi yang ikut dirasakan masyarakat. Hasil panen petani bisa masuk ke dapur MBG. Artinya, petani memiliki pasar yang lebih dekat dan kebutuhan pangan untuk program ini juga menjadi peluang bagi produksi pertanian di daerah,” kata Don Muzakir.

Don Muzakir mengatakan dampak tersebut mulai dirasakan petani di sejumlah daerah. Ia menyebut Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera Utara, Banten, dan beberapa wilayah lain sebagai daerah yang mulai melihat permintaan dari dapur MBG terhadap komoditas yang diproduksi petani.

“Petani tidak lagi hanya berpikir bagaimana menghasilkan panen, tetapi juga bagaimana hasil panen itu bisa terserap. Ketika dapur MBG membeli produk petani lokal, uangnya berputar di daerah. Petani mendapatkan pendapatan, pedagang ikut bergerak, transportasi bergerak, tenaga kerja terserap. Perputaran ekonomi dimulai dari desa,” ujarnya.

Data pemerintah menunjukkan rantai pasok MBG memang melibatkan pelaku usaha dalam jumlah besar. Badan Gizi Nasional mencatat sekitar 61.857 pemasok telah terlibat dalam program hingga Januari 2026. Pemasok tersebut berasal dari koperasi, BUMDes, UMKM, perorangan, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Keterlibatan pemasok tersebut kata Don Muzakir kebutuhan dapur MBG tidak hanya dipenuhi oleh perusahaan besar. Pelaku usaha di tingkat daerah juga sudah masuk ke dalam rantai pasok program.

Don Muzakir menilai posisi petani perlu diperkuat dalam rantai tersebut. Menurut dia, keberadaan SPPG akan lebih terasa bagi masyarakat jika bahan pangan dibeli dari produsen yang berada di sekitar wilayah layanan.

“Kalau kebutuhan dapur MBG bisa dipenuhi dari petani di sekitar, manfaatnya akan jauh lebih besar. Petani punya pasar, masyarakat punya pekerjaan, UMKM mendapatkan pesanan, dan uang negara ikut berputar di tingkat lokal,” katanya.

Arah kebijakan pemerintah juga memberi ruang bagi pemasok lokal. BGN menyatakan SPPG tidak boleh menolak hasil pertanian, peternakan, perikanan, atau produk UMKM dari pelaku usaha kecil secara semena-mena. Produk lokal justru diarahkan menjadi bagian dari rantai pasok MBG sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 juga menjadi salah satu landasan kebijakan tersebut. Aturan itu memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, serta BUMDesa dalam penyelenggaraan MBG.

Model rantai pasok tersebut sudah terlihat di sejumlah daerah. BGN, misalnya, pernah melaporkan SPPG Dulomo Utara di Gorontalo yang menggunakan sayuran, telur, dan bahan pangan segar dari petani serta pelaku UMKM setempat. BGN menyebutkan pola pasokan langsung itu dapat memperpendek rantai distribusi dan menjaga kesinambungan suplai.

Don Muzakir mengatakan pola seperti itu perlu diperluas. Ia meminta dapur MBG tidak hanya menjadi tempat memasak, tetapi juga menjadi titik pertemuan antara kebutuhan pangan dengan produksi masyarakat sekitar.

“Jangan sampai dapurnya ada di desa, tetapi bahan bakunya didatangkan dari tempat yang jauh. Kalau di sekitar dapur ada petani yang menghasilkan beras, telur, sayur, ikan atau komoditas lainnya, mereka harus mendapatkan ruang untuk menjadi pemasok. Ini yang akan membuat ekonomi benar-benar tumbuh dari bawah,” katanya.

Kebutuhan pasar tersebut menjadi semakin besar seiring bertambahnya skala program. BGN mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026. Pagu MBG tahun 2026 mencapai Rp218,77 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran.

Jumlah penerima manfaat yang tercatat per 31 Agustus 2026 mencapai 56,99 juta orang. Angka tersebut setara dengan 76,45 persen dari target 74,56 juta penerima manfaat. BGN menyebut data penerima masih terus dimutakhirkan sejalan dengan pembenahan tata kelola program.

Skala kebutuhan tersebut membuat permintaan terhadap pangan menjadi salah satu bagian penting dari pelaksanaan MBG. Petani yang mampu memenuhi volume, kualitas, kontinuitas, serta standar keamanan pangan memiliki peluang masuk ke pasar tersebut.

Don Muzakir mengatakan peningkatan produksi harus berjalan bersama kesiapan petani memenuhi kebutuhan pasar. Petani tidak cukup hanya menghasilkan komoditas dalam jumlah besar. Kualitas dan kepastian pasokan juga menjadi bagian dari kebutuhan SPPG.

“Petani harus siap dengan pasar yang semakin besar. Kita dorong produktivitas, kualitas, kontinuitas pasokan, dan kerja sama antarkelompok tani. Jangan sampai peluang pasar sudah terbuka, tetapi petani tidak siap memasok,” katanya.

Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan pandangan serupa mengenai hubungan MBG dan sektor pertanian. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada Mei 2026 menyebut kebutuhan MBG menciptakan permintaan besar terhadap susu, sayuran, telur, ayam, dan komoditas pangan lainnya. Ia menilai permintaan tersebut dapat ikut menggerakkan ekonomi pertanian di daerah.

Sementara itu Sudaryono juga mengatakan peningkatan produksi pangan dan pengurangan impor membuat perputaran ekonomi lebih banyak terjadi di dalam negeri. Pandangan tersebut disampaikan ketika ia masih menjabat Wakil Menteri Pertanian.

Dampak ekonomi MBG tidak hanya berasal dari pembelian bahan pangan. Operasional SPPG juga menciptakan lapangan kerja dan melibatkan berbagai pemasok.

BGN mencatat satu SPPG mampu menyerap sekitar 47 tenaga kerja langsung dan melibatkan sedikitnya 15 pemasok bahan pangan. Data BGN pada Desember 2025 juga mencatat sekitar 800.000 orang telah bekerja dalam operasional SPPG secara nasional.

Catatan lain BGN pada akhir 2025 menyebut jumlah pemasok dan tenaga kerja terus bertambah seiring ekspansi program. Pada Januari 2026, BGN mencatat 61.857 pemasok terlibat dalam rantai pasok MBG.

Don Muzakir melihat hubungan tersebut sebagai satu rantai ekonomi. Petani memasok bahan pangan, pekerja mengolahnya di dapur, pengemudi mengangkut bahan dan makanan, sedangkan pedagang dan UMKM ikut terlibat dalam penyediaan kebutuhan SPPG.

“Kalau satu dapur saja melibatkan puluhan pekerja dan pemasok, kemudian jumlah dapurnya terus bertambah, kita bisa melihat betapa besar efek ekonominya. Ada petani, peternak, nelayan, pedagang, pengemudi, pekerja dapur sampai UMKM yang ikut bergerak,” ujar Don Muzakir.

Peluang tersebut tetap memiliki syarat. BGN terus memperketat standar keamanan pangan dan kepatuhan operasional SPPG. Pada September 2026, BGN sempat menghentikan sementara 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kebijakan itu menunjukkan pemasok lokal bukan hanya perlu tersedia, tetapi juga harus mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Bahan pangan yang masuk ke dapur MBG harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Don Muzakir mengatakan Tani Merdeka Indonesia akan mendorong petani menyesuaikan diri dengan kebutuhan tersebut. Penguatan kelompok tani, peningkatan produksi, kualitas hasil, serta kerja sama antarpelaku menjadi bagian yang menurut dia perlu disiapkan.

Rantai pasok yang lebih pendek juga dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemasok dari luar daerah. Ketika kebutuhan SPPG bisa dipenuhi dari sekitar wilayah layanan, transaksi dapat berlangsung lebih dekat dengan produsen.

Pola tersebut dapat menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas. Petani mendapatkan pasar, pekerja mendapatkan penghasilan, dan usaha kecil mendapatkan permintaan baru.

“Kalau petani sejahtera, desa bergerak. Kalau desa bergerak, ekonomi daerah ikut tumbuh. Jadi kita melihat MBG bukan hanya dari makanan yang sampai ke meja anak-anak, tetapi juga dari bagaimana program ini menciptakan permintaan terhadap hasil petani dan membuat uang berputar di desa,” kata Don Muzakir.

Skala MBG yang terus berkembang membuat hubungan antara program pangan dan sektor pertanian semakin penting. Bagi petani, peluang tersebut baru akan terasa maksimal jika tersedia akses pasar yang jelas, produksi yang konsisten, dan kemampuan memenuhi standar yang dibutuhkan dapur SPPG.

Perputaran ekonomi yang muncul juga tidak berhenti pada transaksi antara petani dan dapur. Rantai tersebut melibatkan pengangkutan, perdagangan, pengolahan bahan pangan, tenaga kerja dapur, hingga usaha pendukung lainnya.

Ruang itulah yang menjadi perhatian Don Muzakir ketika melihat MBG dari sisi ekonomi. Program pangan tersebut dinilai dapat menjadi pasar dengan permintaan rutin, sementara petani dan pelaku usaha desa menjadi salah satu pihak yang dapat mengisinya.[]