TANIMERDEKA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah akan terus memperkuat berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Langkah itu dilakukan melalui bantuan sarana produksi, perlindungan harga hasil panen, hingga pendampingan yang lebih intensif di lapangan.
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan pembangunan sektor pertanian harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan petani dan peternak.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertanian.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali di Denpasar, pada Jumat, 10 Juli 2026.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin lagi melihat petani dan peternak mengalami kesulitan ekonomi akibat rendahnya harga hasil produksi maupun terbatasnya akses terhadap sarana pertanian.
“Intinya tidak boleh ada lagi petani kita yang susah. Tidak boleh ada lagi petani kita yang hidupnya tidak baik. Tidak boleh ada lagi petani yang hasil panennya tidak dihargai dengan harga yang baik. Tidak boleh lagi ada peternak yang hasil ternaknya tidak menyejahterakan dirinya,” tegasnya.
Sudaryono menjelaskan, salah satu perhatian pemerintah saat ini adalah menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan. Langkah itu dilakukan menyusul turunnya harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak akibat perubahan pola permintaan di pasar.
Pemerintah, kata dia, terus mencari solusi agar harga tetap menguntungkan bagi peternak sehingga usaha mereka bisa terus berjalan.
“Pemerintah terus mencari solusi agar harga di tingkat peternak tetap menguntungkan sehingga usaha peternakan tetap berkelanjutan,” ujarnya.
Sudaryono mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah kini berupaya memperkuat produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
Menurut dia, peningkatan produksi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran petani, kelompok tani, penyuluh, pemerintah daerah, dan organisasi pertanian juga dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kita tidak boleh impor lagi. Pelan-pelan impornya akan kita kurangi. Karena itu insan pertanian Bali harus ikut mengambil bagian dalam meningkatkan produksi,” ujarnya.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai program bantuan. Bantuan itu meliputi benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), program cetak sawah, hingga berbagai program peningkatan produksi yang dapat diakses melalui pemerintah daerah, penyuluh pertanian, maupun organisasi seperti HKTI.
Sudaryono meminta petani tidak ragu menyampaikan kebutuhan yang dihadapi di lapangan agar pemerintah dapat segera memberikan dukungan.
“Kalau ada petani yang tidak punya alat, laporkan, nanti kita bantu alat. Tidak punya bibit, laporkan, nanti kita kasih bibit,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga merespons usulan Pemerintah Provinsi Bali mengenai penambahan kuota pupuk organik cair. Menurutnya, kebutuhan tersebut akan segera dibahas bersama jajaran Kementerian Pertanian.
Ia menilai pertanian organik memiliki posisi penting bagi Bali yang selama ini dikenal sebagai daerah pariwisata sekaligus penghasil berbagai komoditas pertanian.
“Kita akan atensi. Apa-apa yang harus kami support di sektor pertanian. Tadi juga disampaikan mengenai pupuk organik, karena Bali memang merupakan daerah pariwisata yang mengedepankan pertanian yang higienis. Kami akan memanggil Dinas Pertanian Provinsi Bali untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait agar kebutuhan pupuk organik cair di lapangan dapat dipetakan dan dipenuhi sesuai kebutuhan,” kata Wamentan Sudaryono.
Sudaryono juga menanggapi berbagai informasi yang berkembang mengenai program cetak sawah di Papua. Menurutnya, program tersebut bertujuan meningkatkan produksi pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Ia menegaskan pengembangan lahan pertanian dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagaimana anggapan yang berkembang di sebagian kalangan.
“Kita tidak mungkin membiarkan saudara-saudara kita di Papua berburu dan meramu terus. Karena itu rawa-rawa yang potensial dikembangkan menjadi sawah agar bisa menghasilkan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ada di Papua itu pesta panen, bukan seperti yang selama ini dipersepsikan sebagian pihak,” tegasnya.
Sudaryono memastikan Kementerian Pertanian akan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi petani, penyuluh, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap program pertanian dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani serta peternak di seluruh Indonesia.
Menurutnya, dukungan sarana produksi, perlindungan harga hasil pertanian, pengembangan pertanian ramah lingkungan, dan peningkatan produktivitas menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.[]