TANIMERDEKA – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat gerakan tanam serentak seluas 50.000 hektare di 25 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan nasional sekaligus mengantisipasi ancaman musim kemarau 2026.
Program tersebut juga menyasar percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana di sejumlah daerah.
Gerakan tanam serentak digelar pada Kamis 30 April 2026 lalu. Kegiatan ini mencakup lahan optimalisasi (oplah), cetak sawah rakyat (CSR), dan lahan rehabilitasi pascabencana. Titik utama kegiatan berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengatakan total lahan yang ditanami mencapai 50 ribu hektare.
Luasan tersebut terdiri dari oplah tahun 2024 seluas 20.000 hektare, oplah tahun 2025 seluas 23.000 hektare, CSR 2025 seluas 5.000 hektare, serta rehabilitasi lahan terdampak bencana seluas 2.026 hektare.
“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat di lapangan. Penyuluh bersama petani menjadi kunci untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan memberikan hasil optimal,” katanya.
Kementan juga mendorong pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk mempercepat proses tanam di berbagai daerah.
“Penggunaan alsintan seperti rice transplanter, drone pertanian, dan dukungan teknologi lainnya akan mempercepat proses tanam, meningkatkan efisiensi, serta membantu petani dalam menghadapi keterbatasan tenaga kerja,” tambahnya.
Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengikuti kegiatan secara daring menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, penyuluh, petani, hingga aparat di lapangan yang ikut mendukung gerakan tersebut.
“Terima kasih kepada gubernur, bupati, petani, penyuluh, hingga jajaran aparat. Ini adalah komitmen bersama untuk memperkuat swasembada pangan. Kita terus dorong tanam serempak di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Amran menegaskan pengembangan areal tanam baru akan terus dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan.
Langkah itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim dan potensi kekeringan.
Selain itu Sekretaris Jenderal Kementan, Suwandi, mengatakan percepatan tanam menjadi strategi utama menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncak pada Agustus 2026.
Kementan juga telah mengirim surat kepada seluruh kepala daerah untuk memperkuat langkah antisipasi kekeringan.
“Langkah-langkah mitigasi sudah kita siapkan. Mulai dari pemantauan data iklim, pemetaan wilayah rawan kekeringan, percepatan tanam, pompanisasi, hingga penguatan infrastruktur air,” jelasnya.
Sejumlah langkah yang disiapkan pemerintah antara lain percepatan tanam di akhir musim hujan, pompanisasi secara masif, serta optimalisasi lahan rawa agar produksi tetap berjalan saat lahan tadah hujan mulai mengering.
Kementan juga mendorong penggunaan benih tahan kekeringan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cuaca panas dan keterbatasan air.
Pembangunan embung, long storage, dan sumur bor turut diperkuat untuk menjaga cadangan air di sentra pertanian.
Program percepatan tanam tersebut mendapat dukungan dari sejumlah pemerintah daerah. Salah satunya datang dari Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari.
Ia menyebutkan program oplah dan cetak sawah rakyat memberi dampak langsung terhadap peningkatan luas tanam dan produksi pertanian di daerahnya.
“Program ini menjadi berkah bagi kami. Dengan dukungan Kementan, kami optimistis meningkatkan produksi dan berkontribusi sebagai daerah penyangga pangan nasional,” ujarnya.[]