TANIMERDEKA – Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mendukung langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mencabut izin 2.039 kios, distributor, dan pengecer pupuk subsidi.
Don Muzakir menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap petani dari praktik curang yang merugikan. “Kita mendukung gerak cepat Kementerian Pertanian ini,” kata Don Muzakir, Selasa 14 Oktober 2025.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pengumuman resmi Kementerian Pertanian yang mencabut izin 2.039 kios dan distributor pupuk subsidi karena terbukti menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET). Investigasi menemukan adanya kenaikan harga pupuk NPK dan urea sebesar 18 hingga 20 persen dari HET yang ditetapkan pemerintah.
Don Muzakir menegaskan pupuk subsidi tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas dagang. Ia menyebutkan pupuk bersubsidi adalah hak petani dan harus disalurkan secara adil dan tepat sasaran.
“Pupuk subsidi itu harus diperuntukkan untuk petani, bukan untuk dibisniskan, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Don Muzakir juga meminta PT Pupuk Indonesia memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengawasan distribusi harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
“Pupuk subsidi ini harus distribusinya tetap sasaran, jangan rugikan petani dan jangan rugikan negara,” tegas Don Muzakir.
Tani Merdeka Indonesia, lanjut Don Muzakir, telah mengaktifkan jaringan pengawasan di berbagai daerah untuk memantau jalur distribusi pupuk subsidi. Tani Merdeka Indonesia juga siap bekerja sama dengan pemerintah dalam memperbaiki sistem distribusi dan tata kelola pupuk nasional.
“Kami ikut mengawasi distribusi pupuk subsidi. Jangan sampai petani dirugikan, jangan sampai negara dirugikan,” katanya.
Ia menilai perbaikan sistem distribusi pupuk akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian nasional. Menurutnya, tata kelola yang bersih dan transparan menjadi syarat mutlak untuk mencapai kemandirian pangan.
“Pemerintah harus memastikan subsidi pupuk benar-benar sampai ke petani. Ini soal ketahanan pangan,” ujar Don Muzakir.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian mengumumkan pencabutan izin 2.039 kios dan distributor pupuk subsidi dalam jumpa pers di Jakarta, pada Senin 13 Oktober 2025, keputusan itu diambil setelah tim Kementerian melakukan investigasi lapangan secara diam-diam.
Don Muzakir mengapresiasi PT Pupuk Indonesia yang telah menjalankan distribusi pupuk ke berbagai daerah. Namun, ia menilai pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
“Kita berterima kasih kepada PT Pupuk Indonesia yang mendistribusikan pupuk kepada petani, tapi harus memperketat pengawasan,” kata Don Muzakir.
Don Muzakir menyampaikan bahwa arahan pengawasan datang langsung dari Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia, Sudaryono, yang juga menjabat Wakil Menteri Pertanian. Menurutnya, seluruh pasukan Tani Merdeka Indonesia harus menjadi pengawas.
“Sesuai perintah Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia Sudaryono, pasukan Tani Merdeka Indonesia harus menjadi mata dan telinga Presiden Prabowo di setiap desa, termasuk pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi,” ujar Don Muzakir.[]