Beranda blog Halaman 50

HUT RI Ke-80: Teknologi dan Gerakan Petani untuk Indonesia Mandiri

0
Penulis Zulkarnaini
Penulis Zulkarnaini

Memasuki satu abad kemerdekaan, kedaulatan pangan menjadi agenda yang tak bisa ditawar. Ini bukan sekadar urusan produksi beras atau stok gudang. Kedaulatan pangan berarti rakyat berhak mendapat pangan sehat, sesuai budaya, dihasilkan dengan cara ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Rakyat juga berhak menentukan sistem pangan sendiri, tanpa dikendalikan pasar global atau kepentingan luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto memahami betul arti kedaulatan pangan. Dalam banyak kesempatan, ia menegaskan bangsa besar adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya dari tanah sendiri.

Janjinya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam dua tahun pemerintahan bukan sekadar slogan. Ini komitmen yang sedang dijalankan dengan langkah terukur.

Petani Indonesia menghadapi tantangan berat. Lahan produktif menyusut karena alih fungsi. Perubahan iklim mempersulit musim tanam. Pupuk kadang sulit didapat. Harga hasil panen sering jatuh di tangan tengkulak. Konsumsi beras per kapita yang mencapai 114 kilogram per tahun membuat ketergantungan makin tinggi.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras turun dari 30,90 juta ton pada 2023 menjadi 30,34 juta ton pada 2024. Penurunan ini terjadi karena luas panen menyusut. Meski produktivitas naik menjadi 5,29 ton gabah kering giling per hektare, target swasembada belum sepenuhnya aman.

Pemerintahan Presiden Prabowo menjawab tantangan ini dengan strategi ganda: perluasan lahan dan modernisasi teknologi. Pemerintah menargetkan pencetakan tiga juta hektare sawah baru dalam lima tahun.

Setiap tahun, 750 ribu hektare akan dibuka mulai 2025. Mekanisasi pertanian diperluas, mulai dari traktor modern, drone pemantau, hingga sensor tanah untuk mengatur pemupukan.

Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras hingga 32 juta ton per tahun. Bank Dunia mencatat, kenaikan 1 persen produktivitas beras bisa menurunkan kemiskinan pedesaan hingga 0,5 persen. Artinya, teknologi bukan hanya soal efisiensi, tapi juga kesejahteraan rakyat desa.

Bulog memperkuat penyerapan gabah dengan target 4 juta ton pada 2025. Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini melindungi petani dari permainan harga tengkulak. Volume pupuk subsidi dinaikkan menjadi 9,5 juta ton, dengan distribusi yang lebih cepat dan sederhana.

Langkah-langkah ini disokong gerakan organisasi tani. Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, memerintahkan seluruh pengurus daerah turun ke sawah dan ladang. Mereka mendengar keluhan petani, lalu menyampaikannya langsung ke pemerintah pusat. Kolaborasi ini memastikan program pangan Presiden Prabowo menjangkau lapisan paling bawah.

Rapat Pimpinan Nasional Tani Merdeka pada Agustus 2025 di Jakarta akan menjadi forum penting. Semua masalah di lapangan akan dibahas, mulai dari akses pupuk, harga gabah, hingga percepatan teknologi. Pemerintah mendapat mitra strategis untuk mengawal kebijakan hingga ke tingkat petani.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, bahkan menegaskan program pertanian harus menyentuh langsung kehidupan petani. Dialog dengan petani dan pemangku kepentingan terus dibuka. Hasilnya terlihat. Stok Cadangan Beras Pemerintah per Mei 2025 menembus 4 juta ton, rekor tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969.

Pemerintahan Prabowo sedang membangun sistem pangan yang kuat. Kedaulatan pangan bukan lagi mimpi. Dengan teknologi, kemitraan organisasi tani, dan kebijakan yang berpihak, Indonesia bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada impor.

Bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang benar-benar merdeka. Di bawah kepemimpinan Prabowo, jalan menuju kedaulatan pangan sedang dibuka lebar.[]

Penulis

Zulkarnaini
Pengurus DPN Tani Merdeka Indonesia

Tani Merdeka Lampung Ajak Kolaborasi Pemerintah Daerah Sukses Perkuat Swasembada Pangan

0

TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Lampung mengajak kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperkuat program swasembada pangan di wilayah itu.

Hal tersebut diucapkan Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Lampung Jamaludin Wijaya usai silaturahmi dengan pejabat Dinas Pertanian Lampung, Selasa 12 Agustus 2025.

Ketua DPW Tani Merdeka Lampung, Jamaludin Wijaya, mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan semua pihak, khususnya Dinas Pertanian, untuk mendukung kemandirian pangan di Lampung.

“Kami ingin memastikan Lampung mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan swasembada,” ujar Jamaludin, Selasa, 12 Agustus 2025.

Ia menilai Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Menurutnya, sektor pertanian di Lampung hanya perlu didukung dengan kebijakan yang tepat, pendampingan petani, dan pemanfaatan teknologi modern.

“Kami siap membantu pemerintah daerah dalam pendampingan petani, penyediaan bibit unggul, dan penerapan teknologi yang efisien. Target kami jelas, swasembada pangan di Lampung bisa tercapai dan berkelanjutan,” tambah Jamaludin.

Jamaludin menegaskan kolaborasi ini bukan sekadar program jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan.

“Kami berharap ke depan, petani Lampung tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri, tetapi juga memasok ke wilayah lain. Ini bisa tercapai jika semua pihak bergerak bersama,” tutupnya.

Kunjungan pengurus DPW Tani Merdeka ke Dinas Pertanian Lampung disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Pertanian, Desti Aris Sandi. Ia menyambut baik ajakan kerja sama tersebut.

“Pemerintah daerah selalu terbuka terhadap kolaborasi yang bermanfaat untuk petani. Kami siap berkoordinasi dengan Tani Merdeka untuk memperkuat produksi pangan di Lampung,” kata Desti.

Desti mengaku, dalam pertemuan itu, membahas sejumlah program yang dapat dijalankan bersama, mulai dari pelatihan petani, penyediaan sarana produksi, hingga pengembangan pasar bagi hasil pertanian.[]

Perkuat Ketahanan Pangan, Tani Merdeka Tanggamus Jalin Kerja Sama dengan TNI

0
Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tanggamus gelar pertemuan dengan Kodim 0424 Tanggamus.
Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tanggamus gelar pertemuan dengan Kodim 0424 Tanggamus.

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Tanggamus jalin kerja sama dengan Kodim 0424 Tanggamus.

Pertemuan itu berlangsung di markas Kodim pada Senin, 12 Agustus 2025, dihadiri jajaran pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Tanggamus dan pejabat Kodim.

Ketua DPD Tani Merdeka Tanggamus, Isralludin, mengatakan pertemuan itu tidak sekadar membicarakan kerja sama teknis, tetapi juga membangun komunikasi yang berkelanjutan antara Tani Merdeka Indonesia dan TNI.

“Kami ingin kerja sama, supaya ini menjadi gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan pangan, sejalan dengan program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Isralludin menjelaskan, Tani Merdeka Tanggamus tengah menyiapkan program peningkatan produktivitas pertanian.

Menurutnya, kehadiran TNI bisa mempercepat realisasi program tersebut, terutama dalam aspek pendampingan di lapangan dan fasilitasi infrastruktur.

Isralludin menambahkan, kemitraan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional.

“Kami ingin membuktikan bahwa visi Presiden tidak berhenti di pusat, tapi bergerak sampai ke desa-desa,” katanya.

Sementara itu Dandim 0424 Tanggamus, Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono, menyambut baik gagasan itu. Ia menegaskan bahwa TNI memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, baik melalui program pendampingan maupun pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian produktif.

“Pertanian adalah penopang utama kehidupan masyarakat. Kami siap berkolaborasi sesuai kapasitas yang ada demi kemajuan bersama,” katanya.

Selain itu, dibicarakan pula rencana penyuluhan terpadu yang melibatkan penyuluh pertanian, anggota TNI, dan petani setempat.[]

 

DPD Tani Merdeka Probolinggo dan Situbondo Resmi Dilantik

0

TANIMERDEKA – DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Probolinggo dan Kabupaten Situbondo periode 2025–2030 resmi dilantik. Acara berlangsung khidmat di Ruang Madakaripura, Kantor Pemkab Probolinggo, pada Senin, 11 Agustus 2025.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Timur, Riki Septiadi. Sejumlah pejabat daerah, tokoh pemuda, tokoh petani dan organisasi masyarakat hadir pada pelantikan itu.

Riki Septiadi menegaskan, Tani Merdeka Indonesia ini memegang peran strategis dalam menjalankan program pertanian yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat daerah.

“Tanggung jawab ketua wilayah dan daerah sangat besar. Tani Merdeka Indonesia harus menjadi penghubung kebijakan pusat dengan kebutuhan petani di lapangan,” ujarnya.

Menurut Riki, peran itu bukan sekadar administratif. Ketua wilayah dan daerah harus mampu memastikan kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dirasakan langsung petani.

Ia menekankan pentingnya koordinasi aktif antara pengurus Tani Merdeka Indonesia di daerah dan pemerintah setempat agar tidak ada kebijakan yang mandek di tengah jalan.

Sementara itu Ketua Tani Merdeka Indonesia Kota Probolinggo, Muhammad Saiz, menyampaikan komitmen organisasinya dalam menghadapi tantangan pertanian modern.

Ia menyebutkan masalah seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan kelangkaan pupuk sebagai isu mendesak.

“Masalah administrasi kartu tani, sistem e-RDKK yang rumit, dan tingginya harga pupuk non-subsidi menjadi hambatan serius yang perlu segera diatasi,” katanya.

Saiz menilai tantangan itu membutuhkan kerja sama erat antara Tani Merdeka Indonesia, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Ia berharap Tani Merdeka Indonesia bisa menjadi jembatan antara petani dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi, sekaligus menawarkan solusi berbasis kebutuhan di lapangan.[]

Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Besar: Presiden Prabowo Berhasil Lindungi Petani

0
Nabhani Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Besar.
Nabhani Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Besar.

TANIMERDEKA – Ketua DPD Tani Merdeka Aceh Besar, Nabhani S.I.Kom, mengapresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram dan komoditas pertanian lain.

Menurutnya, langkah ini adalah bentuk nyata perlindungan dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Kebijakan penetapan harga ini adalah bukti nyata kebijakan pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan petani,” kata Nabhani di Aceh Besar, Selasa 12 Agustus 2025.

Ia menjelaskan, selama ini petani sering berada dalam posisi sulit akibat fluktuasi harga. Kondisi tersebut paling terasa saat musim panen raya, ketika harga komoditas seperti gabah dan jagung jatuh di bawah biaya produksi.

“Sebelumnya, fluktuasi harga komoditas contoh gabah dan jagung sering membuat petani berada pada posisi sulit, terutama saat musim panen raya,” ujar Nabhani.

Menurutnya, penetapan harga yang wajar dan menguntungkan akan memberikan jaminan pendapatan lebih stabil. Hal ini membuat petani lebih berani berinvestasi dalam usaha tani dan tidak lagi dihantui kekhawatiran harga jatuh.

“Kami sangat mengapresiasi langkah ini. Selain menjaga daya beli, kebijakan ini memberi kepastian usaha bagi petani. Mereka lebih fokus meningkatkan produksi tanpa dihantui kekhawatiran harga jatuh,” tegasnya.

Meski demikian, Nabhani mengingatkan keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penetapan harga di atas kertas.

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan harga yang ditetapkan benar-benar sampai ke tingkat petani.

“Pengawasan itu penting. Harga yang telah ditetapkan harus benar-benar berlaku hingga tingkat petani. Jangan sampai dimainkan oleh pedagang besar atau tengkulak,” ujar pria yang akrab disapa Pak Bhen.

Ia menilai, tanpa pengawasan yang konsisten, kebijakan ini rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan besar, sementara petani tetap dirugikan.

Nabhani mengaku DPD Tani Merdeka Aceh Besar menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait, membantu memantau distribusi dan penerapan harga di lapangan, sekaligus memberi masukan langsung kepada pemerintah jika ada indikasi pelanggaran.

“Kami ingin kebijakan ini benar-benar berpihak kepada petani. Kalau pengawasan kuat, harga stabil, dan pasar terjamin, petani Aceh Besar akan mandiri dan sejahtera,” kata Nabhani.[]

Nelayan Polewali Mandar Apresiasi Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo, Ini Sebabnya

0

TANIMERDEKA – Kelompok nelayan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, memberikan apresiasi atas program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Polewali Mandar, Muchlis Syukur, dalam kegiatan sosialisasi bersama kelompok nelayan di daerah tersebut, Senin 11 Agustus 2025. Sosialisasi ini menjadi ajang bagi para nelayan untuk memahami arah kebijakan pemerintah sekaligus menyatakan komitmen mereka untuk terlibat.

“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto. Program ketahanan pangan ini adalah kebijakan yang tepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat nelayan. Kami siap berperan aktif dan mensukseskan program ini,” kata Muchlis Syukur.

Menurut Muchlis, nelayan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketersediaan pangan nasional, khususnya melalui pasokan ikan dan hasil laut.

Ia menilai jika peran tersebut didukung oleh kebijakan yang tepat, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan krisis pangan global.

“Ketersediaan pangan bukan hanya soal beras atau hasil pertanian. Hasil laut juga bagian penting. Nelayan di Polewali Mandar siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan pasokan ini terjaga,” ujarnya.

Ia juga berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan nelayan, mulai dari peralatan tangkap, harga jual ikan, hingga akses terhadap pasar yang lebih luas.

Menurutnya, dukungan tersebut akan membuat program ketahanan pangan berjalan lebih efektif.

Muchlis Syukur mengaku, sosialisasi ini diikuti sejumlah kelompok nelayan dan tokoh masyarakat setempat. Mereka menyambut baik penjelasan terkait program pemerintah dan menegaskan kesiapan berkolaborasi demi keberhasilan ketahanan pangan di tingkat daerah maupun nasional.

DPD Tani Merdeka Aceh Tengah Dorong Kementan Peremajaan Kopi dan Buka Akses Modal

0
Penasehat DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tengah, Zulkifli.H (kanan) dan Pembina DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tengah, Sugeng, S.T (kiri)
Penasehat DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tengah, Zulkifli.H (kanan) dan Pembina DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tengah, Sugeng, S.T (kiri)

TANIMERDEKA – Penasehat DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tengah, Zulkifli H, menilai peremajaan dan intensifikasi tanaman kopi menjadi kunci menjaga produktivitas petani di daerah itu.

Menurutnya, banyak kebun kopi di Aceh Tengah sudah berusia tua dan produksinya menurun. Peremajaan perlu dilakukan agar hasil panen kembali maksimal. Selain itu, intensifikasi dan rehabilitasi juga harus berjalan bersamaan.

“Kopi yang sudah tua dan tidak produktif harus diremajakan. Perlu juga dilakukan perawatan intensif, mulai dari pemupukan, pengendalian hama, sampai penataan kebun. Semua itu agar hasil kopi petani tetap terjaga,” kata Zulkifli, di Takengon, pada Senin, 11 Agustus 2025.

Ia juga menyebutkan peluang besar pada kopi specialty, terutama arabika, yang menjadi andalan Aceh Tengah. Menurutnya, permintaan pasar terhadap kopi arabika berkualitas tinggi terus meningkat, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“Kopi arabika dari Aceh Tengah punya nama di pasar internasional. Kalau produksi dan kualitasnya terjaga, ini bisa meningkatkan pendapatan petani,” ujarnya.

Zulkifli menegaskan pemerintah bersama lembaga terkait harus memperluas akses modal bagi petani. Modal itu dibutuhkan untuk peremajaan tanaman, pembelian pupuk, perawatan kebun, hingga pengolahan pascapanen.

“Petani butuh dukungan modal yang mudah diakses. Kalau modal sulit didapat, peremajaan dan peningkatan kualitas kopi akan terhambat,” kata dia.

Sementara itu, Pembina DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Tengah, Sugeng, S.T, menyebutkan program peremajaan dan intensifikasi harus disertai pendampingan.

Menurutnya, pendampingan lapangan penting agar petani benar-benar paham teknik budidaya yang tepat.

“Petani perlu bimbingan langsung, mulai dari pemilihan bibit unggul, teknik tanam, sampai proses pascapanen. Tanpa pendampingan, hasilnya tidak akan maksimal,” kata Sugeng.

Sugeng menambahkan, koperasi tani bisa menjadi salah satu solusi memperkuat posisi petani. Melalui koperasi, petani dapat lebih mudah mendapatkan modal, sarana produksi, dan akses pasar.

“Kalau petani bergabung dalam koperasi, posisi tawar mereka akan lebih kuat. Mereka juga bisa menjual kopi langsung ke pembeli besar tanpa perantara,” ujarnya.

Menurutnya peremajaan kopi, peningkatan kualitas, dan penguatan kelembagaan petani jadi penting untuk menjaga dan merawat kualitas kopi lokal ke depan.

Aceh Utara Kirim 4.000 Ton Beras ke Sumatera Utara, Bukti Swasembada Pangan

0

Aceh Utara — Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan pasokan beras sebanyak 4.000 ton dari Aceh. Pengiriman ini menjadi bukti nyata kemampuan Aceh mencapai swasembada pangan sekaligus berkontribusi pada kebutuhan beras di tingkat nasional.

“Kami mendapatkan 4.000 ton beras yang dikirim oleh Bulog Aceh,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, di Medan, Sabtu (9/8/2025) dikutip dari Antara.

Sekretaris Tani Merdeka Kabupaten Aceh Utara, Asnawi, menyebut capaian ini sebagai prestasi luar biasa.

Sekretaris Tani Merdeka Kabupaten Aceh Utara, Asnawi, menyebut capaian ini sebagai hal yang luar biasa. “Aceh sebagai penghasil beras kini bisa memasok provinsi tetangga. Ini menandakan kekuatan produksi petani kita,” ujarnya Senin (11/8/2025).

Asnawi juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap kegiatan petani. 

“Pak Prabowo sudah jelas berpihak pada sektor pertanian, dan hasilnya mulai kita rasakan,” tambahnya.

Pasokan beras dari Aceh ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan regional sekaligus menjadi motivasi bagi daerah lain untuk mengoptimalkan sektor pertanian.