TANI MERDEKA – Bendungan Krueng Pase yang berada di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, hingga kini belum juga rampung. Padahal bendungan ini sangat dibutuhkan para petani sebagai sumber utama air irigasi.
Akibat belum selesainya bendungan tersebut, sekitar 900.000 hektare sawah di Aceh Utara tidak bisa ditanami. Para petani pun kesulitan untuk bercocok tanam karena tidak ada air yang mengalir ke sawah mereka.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, menyampaikan keprihatinannya usai meninjau langsung lokasi bendungan di Desa Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, bersama Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Provinsi Aceh, Agus Susanto dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara, Erwandi, pada Jumat, 18 April 2025.
“Sudah empat tahun petani di Aceh Utara tidak bisa turun ke sawah karena tidak ada air. Ini akibat kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, sehingga pembangunan bendungan Krueng Pase terkatung-katung. Petani jadi korban dari ketidakpastian ini,” kata Cut Muhammad.
Ia mengatakan, kondisi ini membuat petani sangat terpukul. Tidak bisa menanam, tidak bisa panen, dan akhirnya tidak punya penghasilan. Bahkan, ada sebagian petani yang sudah meninggalkan profesinya karena tidak bisa bertahan hidup.
“Ini bukan hanya soal gagal panen, tapi juga soal keadilan. Petani butuh kepastian dan keberpihakan. Pemerintah harus serius menyelesaikan bendungan ini,” ujarnya.
Menurutnya, bendungan Krueng Pase seharusnya menjadi solusi utama untuk mengairi sawah petani di wilayah itu. Tapi sejak dimulai, proyek tersebut berjalan lambat dan belum kunjung selesai.
“Kami sudah lihat langsung di lokasi, dan memang pembangunan belum selesai. Padahal lahan pertanian sangat luas. Kalau ini tidak cepat diselesaikan, kita bisa menghadapi ancaman krisis pangan,” lanjut Cut Muhammad.
Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah untuk bertindak cepat. “Air itu kebutuhan dasar, bukan kemewahan. Jangan tunggu petani makin sengsara baru turun tangan. Tani Merdeka akan terus mengawal persoalan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Provinsi Aceh, Agus Susanto, mengatakan bendungan Krueng Pase sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendukung pertanian di wilayah itu.
“Bendungan ini punya dua sayap. Sayap kanan sebenarnya tinggal membuka saluran dan menormalisasi aliran air. Kalau itu dikerjakan, bisa menghidupi sekitar lima kecamatan, dengan luas sekitar 5.000 hektare sawah,” ujar Agus.
Namun sejak empat tahun terakhir, kata Agus, petani hanya bisa mengandalkan air hujan untuk bertani. Ia menilai sudah saatnya pembangunan bendungan dikerjakan lebih cepat agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya.
“Kami di Dinas Pertanian terus mendorong percepatan ini. Kita juga sedang mengoptimalkan Brigade Pangan. Ada lebih dari 10 brigade di Aceh Utara yang harus bekerja maksimal. Alat dan mesin pertanian yang dibantu dari pusat harus digunakan sebaik-baiknya,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa semua pihak harus bekerjasama agar masalah pertanian ini bisa teratasi.
“Setiap langkah pasti ada masalah, itu sudah biasa. Tapi kita harus terus bergerak. Jangan biarkan petani menunggu terlalu lama,” tutup Agus.[]