TANIMERDEKA – Perum Bulog mencatat cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai sekitar 4,5 juta ton per 27 Oktober 2026. Jumlah ini menjadi modal pemerintah untuk menjaga pasokan beras nasional, mengantisipasi gejolak harga, dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, besarnya cadangan beras yang dikelola pemerintah memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan. Stok tersebut juga menjadi penyangga ketika terjadi gangguan pasokan atau peningkatan kebutuhan masyarakat.
“Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu negara dengan cadangan beras pemerintah yang kuat di kawasan Asia Tenggara,” kata Rizal di Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Melalui Bulog, pemerintah mengelola CBP sekitar 4,5 juta ton. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan stok penyangga beras yang dilaporkan sejumlah negara Asia Tenggara, meskipun periode pencatatan dan cakupan cadangan setiap negara berbeda.
Berdasarkan kompilasi data pangan negara-negara Asia Tenggara yang disampaikan Bulog, Malaysia memiliki stok penyangga beras nasional sebesar 200.000 ton pada Agustus 2026. Sementara itu, cadangan beras yang tersimpan di fasilitas National Food Authority (NFA) Filipina diperkirakan mencapai 286.500 ton per 1 September 2026.
Dengan stok sekitar 4,5 juta ton, cadangan beras Indonesia secara nominal mencapai 22,5 kali stok penyangga Malaysia dan sekitar 15,7 kali estimasi stok NFA Filipina.
Perbandingan tersebut menunjukkan besarnya cadangan beras yang dikelola pemerintah Indonesia. Namun, angka itu perlu dibaca dengan mempertimbangkan perbedaan cakupan cadangan dan waktu pencatatan di masing-masing negara.
Vietnam melaporkan pengadaan cadangan pangan nasional sebesar 500.000 ton sepanjang 2025. Jumlah tersebut menjadi pencapaian tertinggi dalam sejarah pengadaan cadangan negara itu.
Angka Vietnam merupakan realisasi pengadaan selama satu tahun, bukan jumlah stok yang tersedia pada satu waktu. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan posisi CBP Indonesia.
Sementara itu, data stok cadangan pemerintah Thailand dan Myanmar belum cukup terkonfirmasi untuk dijadikan pembanding yang setara. Meski terdapat keterbatasan data, besarnya cadangan beras Indonesia menunjukkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan penyangga pangan untuk menghadapi ketidakpastian iklim, perubahan perdagangan global, dan potensi gangguan rantai pasok.
Besarnya cadangan beras Indonesia tidak terlepas dari pengadaan gabah dan beras hasil produksi petani dalam negeri. Bulog berperan menyerap hasil panen untuk memperkuat cadangan pemerintah sekaligus membantu menjaga keseimbangan pasokan di pasar.
Hingga 27 Oktober 2026, realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4.238.543 ton setara beras. Angka tersebut setara dengan 105,96 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.
Capaian itu melampaui target pengadaan yang telah ditetapkan. Menurut Bulog, realisasi tersebut juga menjadi rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah lembaga itu.
Pengadaan dalam negeri menjadi bagian penting dari pengelolaan cadangan pangan. Melalui penyerapan hasil panen, pemerintah dapat menghimpun stok untuk kebutuhan intervensi pasar dan program bantuan pangan.
Bagi petani, penyerapan hasil panen oleh Bulog juga menjadi salah satu jalur pemasaran gabah dan beras. Namun, manfaatnya tetap bergantung pada pelaksanaan pengadaan, kesesuaian harga pembelian dengan ketentuan yang berlaku, serta kemampuan penyerapan di daerah sentra produksi.
Rizal mengatakan, cadangan yang tersedia saat ini cukup untuk mendukung pemenuhan kebutuhan beras masyarakat menjelang akhir tahun.
“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru. Stok beras yang dikelola Bulog saat ini sangat memadai, mencapai sekitar 4,5 juta ton,” tegas Rizal.
Meski stok beras berada pada tingkat tinggi, pengelolaan cadangan tetap perlu memperhatikan kebutuhan di berbagai daerah. Ketersediaan beras di gudang perlu diimbangi dengan distribusi yang lancar agar pasokan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Rizal menegaskan, besarnya cadangan beras harus diikuti penyaluran yang optimal. Menurut dia, stok pemerintah bukan sekadar persediaan yang disimpan di gudang, melainkan instrumen untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memperoleh pangan.
“Arahan pemerintah sangat jelas, stok yang melimpah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, Bulog tidak hanya memastikan beras tersedia di gudang, tetapi juga mempercepat penyalurannya melalui SPHP dan bantuan pangan,” ujarnya.
Untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga, Bulog terus mengoptimalkan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras.
Pemerintah telah menyiapkan tambahan alokasi beras SPHP sebesar 1 juta ton. Tambahan tersebut ditujukan untuk memperkuat pasokan di pasar dan membantu menjaga harga beras tetap terjangkau.
Program SPHP menjadi salah satu instrumen intervensi pemerintah ketika harga dan pasokan pangan membutuhkan pengendalian. Namun, dampaknya terhadap harga di tingkat konsumen juga dipengaruhi kelancaran distribusi, kondisi pasokan di setiap daerah, serta perkembangan permintaan.
Selain SPHP, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Oktober–Desember 2026. Program ini menyasar sekitar 33,2 juta penerima bantuan pangan (PBP).
Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan selama periode bantuan. Penyaluran tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga penerima, terutama ketika pengeluaran untuk kebutuhan pokok menjadi beban bagi keluarga.
Jumlah penerima yang besar membuat ketepatan data dan kelancaran distribusi menjadi hal penting. Pemerintah perlu memastikan bantuan diterima oleh rumah tangga yang berhak dan tidak mengalami kendala dalam proses penyaluran.
Bulog mengandalkan jaringan pergudangan dan distribusi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung penyaluran beras. Jaringan tersebut menjadi bagian dari upaya menyalurkan cadangan pemerintah ke daerah yang membutuhkan.
Dengan cadangan sekitar 4,5 juta ton, pengadaan dalam negeri yang telah melampaui target, serta penyaluran melalui SPHP dan bantuan pangan, pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga pasokan beras nasional.[]