TANIMERDEKA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeberkan sejumlah capaian sektor pertanian selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut meliputi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), penurunan harga pupuk, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, hingga peningkatan nilai ekspor pertanian.
Amran menyebutkan sejumlah kebijakan pemerintah telah memberikan dampak terhadap sektor pertanian. Ia juga mengapresiasi peran petani, peternak, pekebun, dan pelaku usaha hortikultura yang terlibat dalam produksi pangan nasional.
Amran menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan awak media mengenai kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran serta langkah yang akan dilakukan untuk memasuki tahun ketiga pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026.
“Kita alhamdulillah Kementerian Pertanian pencapaian yang dicapai oleh teman-teman. Saya bagian kecil. Terima kasih saya ucapkan kepada petani seluruh Indonesia, peternak semua hortikultura perkebunan. Kami ucapkan terima kasih,” ujar Mentan Amran.
Amran mengatakan, Nilai Tukar Petani selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 131. Ia menyebutkan angka tersebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah.
NTP merupakan indikator untuk melihat daya tukar hasil usaha pertanian terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan rumah tangga petani, termasuk kebutuhan produksi. Indikator ini digunakan untuk memantau perkembangan kondisi ekonomi petani melalui perbandingan indeks harga yang diterima dan dibayar petani.
“Capaian Kementan kesejahteraan dengan kesejahteraan petani kita lihat dari NTP itu 131 tertinggi sepanjang sejarah. Ini sesuatu yang baik bagi petani,” katanya.
Peningkatan NTP menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan petani. Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca bersama kondisi di lapangan, seperti biaya produksi, harga jual hasil panen, serta perbedaan pendapatan petani berdasarkan komoditas dan wilayah.
Petani padi, misalnya, menghadapi struktur biaya yang berbeda dengan petani hortikultura atau pekebun. Karena itu, perkembangan NTP secara nasional belum tentu menggambarkan kondisi setiap kelompok petani secara merata.
Selain NTP, Amran menyebutkan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban biaya produksi petani.
“Karena kenapa? Harga pupuk turun 20 persen pertama dalam sejarah. Itulah kebijakan Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Pupuk merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kegiatan usaha tani. Perubahan harganya dapat memengaruhi biaya produksi, terutama bagi petani yang membutuhkan pupuk dalam jumlah besar untuk menjaga produktivitas tanaman.
Penurunan harga pupuk diharapkan memberi ruang bagi petani untuk mengelola biaya usaha tani. Namun, manfaat kebijakan tersebut juga bergantung pada ketersediaan pupuk dan kemudahan petani memperolehnya sesuai kebutuhan.
Pemerintah perlu memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran. Ketersediaan pupuk pada waktu yang dibutuhkan juga penting agar petani dapat menjalankan kegiatan tanam sesuai jadwal.
Kebijakan lain yang disoroti adalah penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung pendapatan petani padi sekaligus menjaga penyerapan hasil panen.
HPP menjadi acuan pembelian gabah oleh pemerintah melalui mekanisme yang ditetapkan. Kebijakan tersebut diharapkan memberi kepastian pasar bagi petani, terutama ketika produksi meningkat pada musim panen.
Perum Bulog memiliki peran dalam menyerap gabah atau beras untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah sesuai penugasan dan ketentuan yang berlaku. Penyerapan hasil panen juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan dan mengelola pasokan beras nasional.
Bagi petani, harga pembelian yang memadai dapat membantu menjaga penerimaan dari hasil panen. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan penyerapan yang efektif, akses distribusi, dan pengawasan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan petani di berbagai wilayah.
Kebijakan harga gabah juga perlu berjalan seiring dengan upaya menekan biaya produksi. Dengan demikian, petani tidak hanya memperoleh harga jual yang memadai, tetapi juga memiliki peluang menjaga pendapatan setelah dikurangi biaya benih, pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya.
Amran juga menyampaikan perkembangan perdagangan sektor pertanian. Ia mengatakan, nilai ekspor pertanian pada 2025 mencapai Rp 166 triliun. Sementara itu, nilai impor disebut turun Rp 41 triliun.
Menurut Amran, kebijakan di sektor pertanian menghasilkan tambahan nilai sebesar Rp 208 triliun.
“Ekspor kita naik 2025 itu 166 triliun, impor kita turun 41 triliun. 208 triliun tambahan nilai dengan kebijakan-kebijakan sektor pertanian,” kata Amran.
Kenaikan ekspor dapat menunjukkan bertambahnya nilai perdagangan produk pertanian Indonesia di pasar internasional. Sementara itu, penurunan impor dapat berkaitan dengan perubahan kebutuhan domestik, peningkatan produksi dalam negeri, serta pergerakan harga dan volume perdagangan komoditas.
Peningkatan ekspor membuka peluang bagi pelaku usaha pertanian untuk memperluas pasar. Petani, pekebun, peternak, dan pelaku usaha pengolahan dapat memperoleh manfaat jika kenaikan permintaan diikuti harga yang memadai dan rantai pasok yang berjalan baik.
Namun, perkembangan ekspor dan impor perlu dilihat berdasarkan cakupan komoditas serta metode penghitungan yang digunakan. Perbandingan nilai perdagangan juga perlu memperhatikan perbedaan antara nilai nominal dan volume barang yang diperdagangkan.
Kenaikan nilai ekspor tidak selalu berarti seluruh petani memperoleh kenaikan pendapatan dalam proporsi yang sama. Dampaknya bergantung pada jenis komoditas, posisi petani dalam rantai pasok, harga di tingkat produsen, serta biaya produksi yang harus ditanggung.
Amran juga menyatakan stok pangan pemerintah telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Menurut dia, capaian sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan swasembada, tetapi juga pembangunan ekosistem yang menghubungkan petani, peternak, dan pembeli hasil produksi.
Penguatan stok pangan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan. Cadangan yang memadai dapat membantu pemerintah mengelola pasokan ketika produksi berfluktuasi atau permintaan meningkat.
Namun, pengelolaan stok juga membutuhkan sistem penyimpanan, distribusi, dan penyaluran yang efektif. Pemerintah perlu menjaga kualitas komoditas selama penyimpanan sekaligus memastikan cadangan dapat disalurkan sesuai kebutuhan.
Amran menjelaskan, salah satu skema yang dikembangkan adalah menghubungkan petani jagung dengan peternak sebagai pembeli hasil produksi atau *off-taker*. Melalui pola tersebut, petani diharapkan memiliki pasar yang lebih jelas untuk menjual hasil panennya.
Jagung merupakan salah satu bahan baku penting bagi industri pakan ternak. Hubungan langsung antara petani jagung dan peternak dapat membantu mempertemukan kebutuhan bahan baku dengan hasil produksi petani.
Skema tersebut juga berpotensi mengurangi ketidakpastian pemasaran ketika petani memasuki masa panen. Peternak memperoleh akses terhadap bahan baku, sedangkan petani memiliki peluang menjual hasil produksi sesuai kebutuhan pasar.
Jika produksi jagung berlebih, Amran menyebut hasil panen dapat disalurkan melalui skema resi gudang dan Bulog.
Sistem resi gudang memungkinkan komoditas disimpan di gudang yang memenuhi ketentuan. Pemilik barang kemudian memperoleh resi sebagai bukti kepemilikan atas komoditas yang disimpan. Skema ini dapat membantu petani mengelola waktu penjualan hasil panen, dengan tetap memperhitungkan biaya penyimpanan, mutu komoditas, dan akses pembiayaan.
Sementara itu, penyerapan oleh Bulog dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan sesuai komoditas dan penugasan yang berlaku. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi agar hasil produksi terserap dengan baik dan tidak menimbulkan penumpukan komoditas di tingkat petani.
Hubungan antara petani, peternak, pembeli, dan lembaga penyerapan menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pertanian. Produksi diharapkan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pasar sehingga petani tidak hanya berfokus meningkatkan hasil panen, tetapi juga memiliki kepastian pemasaran.[]