TANIMERDEKA – Sekjen DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau, Nila D. Pane, menilai maraknya konten disinformasi, fitnah, serta ujaran kebencian di media sosial dapat merusak ruang publik digital dan mengancam persatuan masyarakat.
Sejumlah informasi provokatif muncul di media social terkait program prioritas pemerintah. Program tersebut mencakup ketahanan pangan dan energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih, pertahanan rakyat semesta, hingga percepatan investasi dan perdagangan global.
“Kami melihat banyak isu provokatif diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Program prioritas Presiden Prabowo dijadikan bahan fitnah, padahal yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Nila D. Pane di Pekanbaru, pada Jumat, 12 Februari 2026.
Ia mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial. Informasi yang belum jelas kebenarannya jangan langsung dipercaya atau dibagikan. Menurutnya, sikap hati-hati penting agar ruang digital tidak dipenuhi kabar bohong.
Nila D. Pane menekankan pengurus Tani Merdeka Indonesia di daerah harus berani meluruskan informasi keliru dengan cara santun dan edukatif, terutama di pedesaan.
“Setiap pesan yang disampaikan kepada petani dan masyarakat harus berbasis fakta, bisa diverifikasi, dan tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat selalu memeriksa ulang informasi sebelum membagikannya. Kesalahan kecil di era digital bisa berdampak luas dan merugikan banyak pihak.
“Media sosial harus jadi sarana edukasi, berbagi pengetahuan pertanian, dan memperkuat persatuan. Sikap bijak dalam menggunakan teknologi menjadi kunci menjaga ketenangan sosial sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional,” pungkas Nila D. Pane.
Menurutnya, media sosial yang seharusnya menjadi wadah komunikasi dan edukasi justru sering disalahgunakan sebagai tempat penyebaran kebencian.
DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Riau menegaskan siap berdiri di garda depan melawan fitnah demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.[]