TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh menggelar pertemuan koordinasi dengan seluruh ketua DPD se-Aceh. Pertemuan berlangsung di Aceh Utara, Senin, 10 November 2025.
Agenda utama membahas penguatan program internal, konsolidasi organisasi, dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional.
Ketua DPW Tani Merdeka Aceh, Cut Muhammad, menyampaikan pengurus wilayah terus bekerja mengembangkan pertanian lokal. Ia menekankan pentingnya konsolidasi organisasi hingga ke tingkat desa agar program kerja dapat dijalankan secara efektif.
“Kita bersama pemerintah Presiden Prabowo untuk mewujudkan dan menyukseskan program ketahanan pangan. Bergerak hingga ke tingkat desa. Bentuk segera struktur desa,” ujar Cut Muhammad.
Lebih lanjut Cut Muhammad menambahkan pembentukan struktur desa menjadi langkah strategis agar pendampingan petani berjalan langsung di lapangan.
Menurutnya, penguatan kelembagaan dari bawah akan mempercepat pelaksanaan program dan memperkuat posisi petani dalam sistem pangan nasional.
Pertemuan tersebut juga menjadi evaluasi pelaksanaan program kerja tahun berjalan. Para ketua DPD Tani Merdeka Indonesia se Aceh menyampaikan laporan kegiatan dan hambatan yang dihadapi di lapangan, termasuk soal distribusi pupuk, akses pasar, dan pendampingan teknis.
DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh menargetkan pembentukan struktur desa rampung sebelum akhir tahun, ini dilakukan agar koordinasi lapangan lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan petani.
Cut Muhammad menegaskan Tani Merdeka Indonesia di Aceh bukan hanya organisasi pendamping, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan program nasional. Ia menyebutkan organisasi ini harus dibangun melalui kerja nyata dan keberpihakan terhadap petani.
Ia menambahkan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto harus dijalankan dengan pendekatan lokal. Menurutnya, petani Aceh memiliki karakter dan tantangan tersendiri yang harus dipahami secara utuh.
DPD Tani Merdeka Indonesia se-Aceh menyatakan komitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra swasta. Mereka menilai kerjasama lintas sektor diperlukan untuk menyelesaikan persoalan mendasar petani, seperti akses pupuk, irigasi, dan pasar hasil panen.
Pertemuan juga membahas rencana pelaksanaan program unggulan di musim tanam berikutnya. DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh telah menyiapkan tim teknis untuk mendampingi petani di desa-desa prioritas, termasuk wilayah pesisir dan dataran tinggi yang selama ini kurang terjangkau program pemerintah.
“Tani Merdeka Indonesia organisasi yang aktif, terbuka, dan siap menjadi penghubung antara petani dan kebijakan publik. Keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada struktur kerja yang rapi dan partisipasi petani secara langsung,” pungkas pria yang akrab disapa Mukim Amad.[]