SAMOSIR — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka, Don Muzakir, mengingatkan seluruh jajaran pengurus organisasi di daerah untuk tidak sekadar menjadikan Tani Merdeka sebagai organisasi papan nama. Hal itu disampaikan Don Muzakir saat menghadiri pelantikan empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka di Sumatera Utara, yang digelar di Pangururan, Kabupaten Samosir, Sabtu (31/5/2025).
Dalam sambutannya, Don menegaskan bahwa tugas pengurus Tani Merdeka, khususnya ketua DPD, bukanlah hal ringan. Mereka memiliki tanggung jawab membangun kepengurusan hingga ke tingkat desa agar bisa mengetahui langsung persoalan yang dihadapi para petani.
“Menjadi pengurus dan menjadi ketua DPD Tani Merdeka itu berat. Tugas ketua DPD adalah membentuk kepengurusan sampai ke tingkatan desa untuk mengetahui persoalan-persoalan yang menyangkut tentang petani,” ujar Don.
Ia juga mengingatkan agar organisasi ini tidak hanya ada secara administratif tanpa aktivitas nyata. Don mencontohkan fenomena organisasi papan nama, di mana kantor memiliki plang nama namun pengurusnya tidak aktif dan tak memiliki program kerja yang jelas.
“Tani Merdeka bukan organisasi papan nama, ini saya ingatkan. Jangan sampai di depan kantor ada papan nama, tapi pengurusnya tidak ada, dan tidak ada yang diurusin,” tegasnya.
Lebih jauh, Don menyampaikan pesan Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka, Prabowo Subianto, dan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Keduanya, kata Don, mengharapkan Tani Merdeka menjadi organisasi yang aktif turun ke masyarakat desa dan bukan sekadar diisi oleh segelintir pengurus di tingkat atas.
“Pak Prabowo dan Wamentan Pak Sudaryono menginginkan Tani Merdeka ini bukan organisasi yang hanya diisi 15 orang pengurus. Mereka ingin Tani Merdeka menjadi organisasi yang benar-benar mengurus rakyat yang hidup di desa-desa. Itu yang harus kita urus,” pesan Don.
Selain itu, Don juga menyoroti masih banyaknya persoalan terkait distribusi pupuk subsidi di berbagai daerah. Ia meminta pengurus Tani Merdeka di daerah untuk aktif melakukan pengawasan dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan.
“Di mana tugas kita Tani Merdeka? Saat ada kelangkaan pupuk, langsung telepon Pupuk Indonesia. Saya kasih tahu, di mana-mana masih ada penyimpangan. Kadang-kadang pupuk subsidi dari satu kabupaten dibawa ke kabupaten lain. Ini perlu pengawasan,” tegas Don.
Acara pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan peran Tani Merdeka di Sumatera Utara dan mendorong organisasi ini menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak petani di desa.