Jakarta – Ketua DPW Tani Merdeka Riau, Oksi Saputra Malay, menyoroti adanya praktik nepotisme dalam penyaluran bantuan pertanian di daerah. Hal itu ia ungkapkan dalam wawancara bersama Siasat Channel pada Rabu, (19/08/25).
Menurut Oksi, penyaluran bantuan yang seharusnya sampai langsung kepada petani sering kali terhambat oleh terlalu banyak “filter” di tingkat birokrasi maupun struktur pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah bantuan yang diterima petani menyusut dari kuota yang seharusnya.
“Misalnya bantuannya ada 100 unit. Tapi sampai di bawah, ketika melalui Korcam atau Kordes, jumlahnya menyusut. Akhirnya, pembagiannya cenderung pilih kasih, seperti hanya kepada keluarga atau kerabat tertentu. Itu kan sudah mengarah ke nepotisme,” jelas Oksi.
Ia menegaskan, Tani Merdeka hadir untuk memperbaiki skema tersebut. Menurutnya, dengan pola baru, bantuan dari Kementerian Pertanian akan langsung disalurkan melalui wadah Tani Merdeka Indonesia ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dengan pengawasan oleh DPD di tingkat kabupaten.
“Insyaallah mekanisme ini akan terealisasi, dan kami akan terus memantau agar penyaluran tepat sasaran,” tambahnya.
Selain soal bantuan, Oksi juga menyinggung masalah lahan tidur milik pemerintah daerah. Menurutnya, ketiadaan koordinasi membuat lahan tersebut terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan.
“Kemarin saat tatap muka dengan Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Pak Don Muzakir, beliau langsung bertanya kebutuhan petani. Salah satu yang disampaikan adalah masalah air. Itu sudah kita sampaikan, dan Sekjen kami, Pak Fani, juga sudah membawa konsepnya ke pusat. Mudah-mudahan dalam bulan ini alat yang dibutuhkan bisa terealisasi sesuai aturan,” ungkap Oksi.
Oksi menegaskan, Tani Merdeka Riau akan terus berupaya memperjuangkan hak-hak petani, termasuk memastikan bantuan pertanian disalurkan secara transparan, adil, dan sesuai kebutuhan di lapangan.