JAKARTA — Sekretaris Jenderal Tani Merdeka, Nandang Sudrajat, menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan hanya bisa dicapai jika petani tingkat akar rumput dilibatkan secara aktif sebagai garda terdepan. Menurutnya, kebijakan strategis di sektor pangan tidak boleh berhenti di tataran konsep, tetapi harus benar-benar dijalankan di lapangan oleh para pelaku utama, yakni petani itu sendiri.
“Program swasembada pangan ini bukan hanya soal memenuhi target pemerintah. Dampaknya harus nyata, yakni ada peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan bagi petani,” kata Nandang di YouTube Siasat channel pada Rabu, (13/08/2025).
Salah satu contoh kebijakan konkret yang dinilai berpihak pada petani adalah keputusan Presiden menetapkan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Dengan kebijakan tersebut, Perum Bulog membeli gabah langsung di sawah tanpa memperhitungkan kadar air maupun kadar hampa yang selama ini sering mengurangi harga jual.
Nandang menjelaskan, skema ini merupakan perubahan mendasar dari kebijakan sebelumnya. Awalnya, Bulog hanya membeli beras, sehingga interaksi lebih banyak terjadi dengan pengusaha atau pemilik pabrik penggilingan. Kini, dengan membeli gabah langsung, Bulog berhadapan langsung dengan petani, memotong rantai distribusi, dan menekan peran tengkulak.
Perubahan ini, lanjutnya, terbukti meningkatkan semangat petani untuk kembali menanam padi.
“Dulu, sering kali saat panen justru ada impor beras yang membuat harga di tingkat petani jatuh. Tahun ini, pemerintah memastikan tidak ada impor beras, dan ini harus kita pertahankan,” ujarnya.
Untuk menjaga keberhasilan tersebut, Nandang menekankan perlunya keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, hingga organisasi petani.
“Tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pertanian. Petani adalah ujung tombak yang memproduksi padi, sehingga mereka harus berada di barisan paling depan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi petani dan penguatan jaringan perempuan tani agar produksi pangan berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi kunci efisiensi produksi. Menurutnya, pemerintah telah menyalurkan alsintan tanpa pungutan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika petani masih dibebani biaya tebus.
“Sekarang tidak ada lagi pungutan untuk alsintan. Kita pastikan alat ini sampai tepat sasaran dan digunakan secara maksimal,” kata Nandang.
Tani Merdeka berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga Indonesia bisa mempertahankan capaian swasembada tanpa harus bergantung pada impor.