TANIMERDEKA – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pengurus DPD Tani Merdeka Kabupaten Lombok Utara menggelar pertemuan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Utara, Rabu, 30 Juli 2025.
Pertemuan berlangsung di kantor Dinas Pertanian dan diterima langsung oleh Kepala Dinas, Trisna Hadi.
Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis sektor pertanian di daerah, terutama menyangkut pengembangan komoditas unggulan, kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), dan peningkatan infrastruktur irigasi yang selama ini menjadi keluhan utama petani.
Ketua DPW Tani Merdeka NTB, M. Haerul AR, mengatakan pertemuan ini menjadi bagian dari langkah awal Tani Merdeka untuk membangun sinergi bersama pemerintah daerah dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto di bidang pertanian.
“Kami ingin bersinergi menyukseskan program Presiden Prabowo. Fokus pada pengembangan jagung, perbaikan irigasi, dan penyediaan alat mesin pertanian untuk petani,” ujar Haerul.
Ia menambahkan, petani di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Utara, memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama keterbatasan akses terhadap bantuan alat pertanian modern dan infrastruktur dasar pertanian.
“Kami mendengar langsung keluhan petani di lapangan. Banyak yang menginginkan perbaikan sistem irigasi, bantuan pupuk, serta akses ke pasar. Tani Merdeka hadir untuk menjembatani komunikasi antara petani dan pemerintah,” kata Haerul.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Utara, Trisna Hadi, menyambut baik kehadiran Tani Merdeka. Ia menyatakan kesiapan Dinas Pertanian untuk bekerja sama dengan organisasi petani yang memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan petani di daerah.
“Kami siap bekerja sama. Selama untuk petani, kami dukung. Banyak hal yang bisa dikerjakan bersama, terutama penguatan produksi dan infrastruktur pertanian,” kata Trisna.
Ia juga mengakui tantangan sektor pertanian di Lombok Utara cukup kompleks, mulai dari fluktuasi harga hasil panen, keterbatasan lahan produktif, hingga dampak perubahan iklim.
Menurutnya, dibutuhkan kerja kolaboratif antara pemerintah dan komunitas petani agar program pusat bisa berjalan efektif di daerah.
Setelah pertemuan di kantor Dinas Pertanian, pengurus Tani Merdeka NTB dan Lombok Utara meninjau langsung lahan pertanian milik petani pisang di salah satu desa sentra produksi.
Dalam kunjungan itu, mereka berdialog dengan petani, mendengar langsung berbagai keluhan dan harapan, serta melihat dari dekat kondisi lahan dan proses produksi.
Beberapa petani menyampaikan kendala yang mereka alami, mulai dari ketersediaan bibit unggul, serangan hama, hingga rendahnya harga jual pisang di tingkat petani.
Mereka juga meminta agar ada pelatihan khusus terkait budidaya pisang yang berorientasi ekspor dan pengolahan pascapanen.
Ketua DPD Tani Merdeka Lombok Utara Tawadi, yang ikut mendampingi dalam kunjungan ini, menyebutkan hasil kunjungan lapangan ini akan dirangkum sebagai rekomendasi kebijakan untuk didiskusikan lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
“Hasil dialog dengan petani ini sangat penting. Kami ingin aspirasi petani benar-benar sampai ke pengambil kebijakan. Tani Merdeka akan menjadi jembatan agar suara petani tidak lagi terabaikan,” katanya.[]