JAKARTA – DPP Tani Merdeka menanggapi tegas surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Johanes Andes Prihatin.
Surat tersebut, yang ditujukan kepada camat, lurah, dan kepala desa, menjadi perbincangan ramai di media sosial pada Jumat, 13 September 2024.
Isi surat tersebut menyebut bahwa Tani Merdeka sedang merekrut masyarakat untuk dilatih menjadi petani, dan hal ini dikatakan menimbulkan keresahan di kalangan petani setempat. Selain itu, Sekda Johanes Andes meminta para camat, lurah, dan kepala desa mendata organisasi tersebut dan melaporkannya ke Kesbangpol Kabupaten Belu.
Ketua Umum DPP Tani Merdeka, Don Muzakir, menyayangkan langkah Pemerintah Daerah Belu yang dianggapnya tergesa-gesa dan tendensius. Ia menilai Pemda seharusnya mengonfirmasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat.
“Kami sangat menyayangkan surat ini keluar tanpa ada konfirmasi lebih dulu, baik ke Kemenkumham atau pengecekan sederhana melalui Google. Tani Merdeka adalah organisasi resmi dan berbadan hukum,” ujar Don Muzakir pada Jumat, 13 September 2024.
Meskipun demikian, Don Muzakir juga menyampaikan permintaan maaf jika pengurus Tani Merdeka di Kabupaten Belu belum melaporkan kehadiran organisasi tersebut ke Kesbangpol setempat. “Kami sedang membenahi administrasi dan struktur, sehingga belum sempat melaporkan keberadaan organisasi,” tambahnya.
Tani Merdeka adalah organisasi resmi dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-0004151.AH.01.07.TAHUN 2024. Organisasi ini dibina oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Penasehat.
Menanggapi surat Pemda Belu yang dianggap memantau Tani Merdeka, Don Muzakir menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan surat tersebut ke pemerintah pusat untuk meminta klarifikasi dari Sekda.
“Tani Merdeka bukan organisasi terlarang, jadi pengawasan khusus ini tidak tepat. Kami akan meminta agar Sekda diperiksa terkait surat ini,” tegasnya.
Saat ditanya apakah surat ini berkaitan dengan politik praktis jelang Pilkada serentak, Don Muzakir tidak membantah kemungkinan tersebut.